Peningkatan Kualitas Biogas Limbah Cair Tahu dengan Metode Taguchi

Limbah cair tahu mengandung bahan organik cukup tinggi, sehingga bila dibuang langsung ke lingkungan dapat menurunkan mutu lingkungan tersebut. Pengolahan limbah cair tahu secara anaerobik diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menghasilkan sumber energi alternatif secara mudah dan murah. Penggunaan UASB yang dilengkapi dengan alat penangkap gas dan kran pengambilan sampel diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui laju produksi biogas, penurunan COD, dan kenaikan pH limbah cair sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam perancangan instalasi penanganan limbah yang memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan limbah secara anaerobik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas biogas dari limbah cair tahu dan mendapatkan komposisi terbaik dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas biogas dengan menggunakan metode Taguchi. Faktor-faktor yang diidentifikasi adalah perbandingan berat kering limbah cair tahu, suhu digester, tingkat keasaman limbah cair tahu, dan rasio C/N, sehingga diperoleh matriks 4 orthogonal standar Taguchi L (2 ) dengan fungsi tujuan semakin besar semakin baik. 8 Hasil analisis variansi (ANOVA) faktor dominan yang mempengaruhi kualitas biogas adalah tingkat suhu digester (B), sedangkan berdasarkan metode Taguchi perolehan eksperimen menghasilkan kombinasi berat kering diatur dalam perbandingan 1:1, suhu digester dijaga pada level 35C, pH limbah cair berada di kisaran 6,8 dan rasio C/N dijaga tetap tinggi

Persepsi Petani Tentang Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Temanggung

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang : bagaimana existing petani tembakau, bagaimana pelaksanaan tata niaga tembakau dan bagaimana persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Hasilnya diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi : a) para pemegang kebijakan dalam menentukan sistem dalam tata niaga tembakau agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya para petani tembakau, b) memberikan masukan yang berarti bagi setiap pemangku kepentingan agar dapat menempatkan posisinya secara tepat dan memberikan kontribusi secara positif terhadap tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive cluster sampling berdasarkan ketinggian wilayah di Kabupaten Temanggung cluster diambil satu kecamatan yang penduduknya memiliki produksi tembakau cukup banyak. Kelima kecamatan tersebut adalah : Jumo, Bansari, Tembarak, Candiroto dan Ngadirejo.Sedangkan responden diambil secara acak sederhana bertujuan (purposive simple random sampling) di masing-masing kecamatan. Adapun kriteria inklusi responden : Kepala keluarga (Bapak/Ibu), tinggal di wilayah di lokasi penelitian, petani yang membudidayakan tembakau, mempunyai atau sewa lahan untuk pertanian tembakau di desanya, memahami tentang tata niaga tembakau, mampu dan bersedia menjadi responden. Jumlah responden sebanyak 904 orang atau sebesar 7% dari populasi (12.914 orang). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi dan pencatatan. Sedangkan untuk mengkaji existing petani terhadap persepsi petani tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung digunakan statistik deskriptif. Penelitian ini diperoleh tiga hal penting yaitu : a) existing petani tembakau di Kabupaten Temanggung baik secara sosial ekonomi maupun kultural masih pada kecenderungan menengah ke bawah, b) tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung adalah petani sebagai produsen akan dijual ke perantara (pedagang, pengepul, tengkulak, juragan) selanjutnya dibawa ke grader sebagai wakil dari pabrikan. Masing-masing grader akan membangun jaringan ke perantara baik secara ekslusif maupun tidak. Petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Namun ketika dalam tata niaga, penentuan kualitas dan harga di tingkat perantara sering berbeda dengan yang ditentukan oleh grader sebagai wakil pabrikan. Semua resiko ditanggung oleh petani, c) persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung dianggap belum baik (92.8%) maknanya masih belum berpihak pada kesejahteraan petan

PERSEPSI PETANI TENTANG TATA NIAGA TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang : bagaimana existing petani tembakau, bagaimana pelaksanaan tata niaga tembakau dan bagaimana persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Hasilnya diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi : a) para pemegang kebijakan dalam menentukan sistem dalam tata niaga tembakau agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya para petani tembakau, b) memberikan masukan yang berarti bagi setiap pemangku kepentingan agar dapat menempatkan posisinya secara tepat dan memberikan kontribusi secara positif terhadap tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive cluster sampling berdasarkan ketinggian wilayah di Kabupaten Temanggung cluster diambil satu kecamatan yang penduduknya memiliki produksi tembakau cukup banyak. Kelima kecamatan tersebut adalah : Jumo, Bansari, Tembarak, Candiroto dan Ngadirejo.Sedangkan responden diambil secara acak sederhana bertujuan (purposive simple random sampling) di masing-masing kecamatan. Adapun kriteria inklusi responden : Kepala keluarga (Bapak/Ibu), tinggal di wilayah di lokasi penelitian, petani yang membudidayakan tembakau, mempunyai atau sewa lahan untuk pertanian tembakau di desanya, memahami tentang tata niaga tembakau, mampu dan bersedia menjadi responden. Jumlah responden sebanyak 904 orang atau sebesar 7% dari populasi (12.914 orang). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi dan pencatatan. Sedangkan untuk mengkaji existing petani terhadap persepsi petani tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung digunakan statistik deskriptif. Penelitian ini diperoleh tiga hal penting yaitu : a) existing petani tembakau di Kabupaten Temanggung baik secara sosial ekonomi maupun kultural masih pada kecenderungan menengah ke bawah, b) tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung adalah petani sebagai produsen akan dijual ke perantara (pedagang, pengepul, tengkulak, juragan) selanjutnya dibawa ke grader sebagai wakil dari pabrikan. Masing-masing grader akan membangun jaringan ke perantara baik secara ekslusif maupun tidak. Petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Namun ketika dalam tata niaga, penentuan kualitas dan harga di tingkat perantara sering berbeda dengan yang ditentukan oleh grader sebagai wakil pabrikan. Semua resiko ditanggung oleh petani, c) persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung dianggap belum baik (92.8%) maknanya masih belum berpihak pada kesejahteraan petaniKata kunci: Existing Petani, Persepsi, Tata Niaga Tembaka

Pengaruh Paparan Getaran Tempat Duduk PengemudTerhadap Kelelahan Kerja Pengemudi BisAntar Kota Antar Propinsi Trayek Semarang-Yogyakartai

ABSTRACT Semarang-Yogyakarta intercity-interprovince bus drivers work 12 - 16 hours daily. They work in an environment that has a risk factors associated with work related disorders, such as whole body vibration. Measurements show that the bus seat vibration was 2.0 m/sec2 when the bus runs at the speed of 60 - 80 km/hours. The aim of this study was to know the effect of the length of working experience, working time and seat vibration to the work fatigue of the bus driver. This study was retrospective. The sample of this study was 25 bus drivers of PO Santoso and PO Trisakti A Magelang. The sample was divided into two groups according to the length of working experience, working time and also according to the magnitude of seat vibration. The fatigue level was obtained by measuring reaction time of driver based on light stimulation using Reaction Timer L - 77. The levels of seat vibration were measured by vibration meter. To know the effect of seat vibration, length of working experience and working time to the work fatigue of the bus drivers was using Kruskall-Wallis analysis. Research results shows that mean of seat vibration is 2.5 m/secz working time is 15.8 hours/day, working experience is 13.1 years and driver\u27s fatigue level is classified as low level. Otherwise, there is no significant difference between seat vibration (p = 0.1340), length of working experience (p = 0.927), and working time (p = 0.165) to work fatigue. Keywords: vibrationfatiguedriver-bus-occupatio

Protection of Informal Workers as Participants Through the Magelang Regional Social Security System

The purpose of this study is to review the rights of workers to obtain protection, including informal workers, as mandated in Article 3 paragraph (2) of Law Number 32 of 1992 concerning Labor Social Security that every worker has the right to social security of workers. The hazard risk from the work environment owned by informal workers is the same as that of formal workers. So far, the occupational health services provided are still curative, while health care and improvement efforts to improve work and preventive capacity are always neglected. This study uses a juridical empirical research method with a descriptive approach; data collection is done through questionnaires. The research sample includes workers in the home or micro industries both in the Regency and in the City of Magelang. Samples are collected using a nonprobability sampling method, then analyzed using qualitative analysis with inductive methods. Based on the results of the study, the understanding of the SJSN by both employers and informal sector workers is insufficient, but the majority of respondents have a desire to join the SJSN program, with the priority of health insurance and work accident insurance programs. The ability and willingness to become a BPJS participant are influenced by the level of income, and level of education. Current informal sector workers have not been covered by guaranteed protection, both BPJS Kesehatan, and BPJS. The main factor is the non-participation of casual workers in the guarantee of protection due to financial inability to pay contributions. Besides that, it was also because of his ignorance, even though it was not significant. This is due to a lack of socialization from stakeholders regarding the importance of health and safety guarantees and protection for workers and their families in addition to regulations that also do not accommodate informal workers

The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept

Konsep negara kesejahteraan berkaitan erat dengan pembatasan kemiskinan (poverty threshold) dan standar minimum kesejahteraan masyarakat. Bahkan, jauh sebelum Goodin, Ass Brigss (1961) menyatakan kewajiban negara kesejahteraan yaitu melakukan peningkatan kesejahteraan warganya, yang dimulai dari fase awal (origins) menuju negara berkembang (development) sehingga bermuara kepada welfare state. Dengan demikian, negara kesejahteraan merupakan negara yang menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemenuhan hak atas tenaga kerja sektor informal ditinjau dari konsep welfare state. Penelitian ini adalah terkait bagaimana bentuk pemenuhan hak pekerja sektor informal di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peneltian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur review yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan kesejahteraan yang sepadan terhadap pekerja sektor informal di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam sistem jaminan sosial nasional guna mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera dalam hal sosial, sehingga perlu diatur terkait pengaturan hal tersebut.       The concept of a welfare state is closely related to poverty thresholds and minimum standards of public welfare. In fact, long before Goodin, Ass Brigss (1961) stated that the obligation of the welfare state is to improve the welfare of its citizens, which starts from the initial phase (origins) to the developing state (development) so that it leads to the welfare state. Thus, a welfare state is a state that exercises power to achieve goals that lead to the realisation of welfare for its people.The purpose of this research is to analyse the fulfilment of the rights of informal sector workers in terms of the concept of welfare state. This research is related to how the form of fulfilment of the rights of informal sector workers in Indonesia is regulated through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is enhanced by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Provider Agency. Normative legal research with a statutory and conceptual approach is used as a method in this research. The data used is secondary data containing primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature review study which is then analysed using a qualitative descriptive method. The results of this research show that the Manpower Law which is then further regulated in the provisions of the Job Creation Law has not provided commensurate welfare to informal sector workers in Indonesia. This is certainly contrary to the provisions stipulated in the national social security system in order to realise a prosperous and socially prosperous country, so it is necessary to regulate this matter

PERANCANGAN ALAT PENGERING KERUPUK DENGAN MEMANFAATKAN GAS BUANG DARI PROSES PRODUKSI PADA INDUSTRI PEMBUATAN KERUPUK

Bagi para pengusaha kecil yang memproduksi kerupuk, cuaca sangat menentukan aktivitas produksinya. Pada musim kemarau untuk menghasilkan kerupuk kering umumnya dibutuhkan waktu 1-2 hari, tetapi  pada musim penghujan proses pengeringan menjadi lebih lama, dan produk yang dihasilkan kurang bagus. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan sering  tidak berproduksi pada musim penghujan, yang berdampak pada pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka tim pengusul membantu mencarikan solusinya yaitu dengan merancang alat pengering kerupuk yang hemat energi, karena memanfaatkan gas buang hasil samping proses pemasakan, tidak tergantung pada kondisi cuaca, dan tidak membutuhkan area penjemuran yang luas. Hasil uji coba di laboratorium menunjukkan bahwa dengan rancangan alat pengering ini, maka proses pengeringan kerupuk dapat dilakukan empat jam dan dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada kondisi cuaca. Produk kerupuk yang dihasilkan dengan menggunakan alat pengering tersebut adalah 15.000 biji atau setara dengan 90 kg kerupuk kering. Diharapkan produktivitas pengusaha akan mengalami peningkatan dan diharapkan juga alat tersebut dapat bermanfaat bagi industri-industri pengolah pangan yang tergantung pada cuaca. Kata kunci : pengering, efisiensi, gas buan

Evaluasi Ketercapaian Standar Penjaminan Mutu Penelitian Di Program Studi D3 Mesin Otomotif Universitas Muhammadiyah Magelang Dengan Metode Indeks

In the past decade, the general method for measuring the performance of research and scientific publications in a Study Program at a Higher Education is by the Rough Value (Nilai Kasar, NK) calculated per three years. This value is derived from the accreditation instrument. In fact, the calculation of the performance of research and scientific publications with NK cannot represent an annual performance. Therefore, this paper presents a new method for calculating research and scientific publications performance with an index (IP-PS and IPub-PS), which is calculated annually. An example of quality measurement practice in the Automotive Diploma Program of Universitas Muhammadiyah Magelang. As a result, calculations with IP-PS and IPub-PS are more likely to present real conditions per year than using NK.</p