124 research outputs found

    STRATEGI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA CINTARATU KABUPATEN PANGANDARAN

    Get PDF
    Strategi sumber daya manusia pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Metode yang di gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara penelitian observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan atraksi wisata terkait prasarana dapat diketahui bahwa prasarana dalam menunjang meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Fasilitas destinasi fasilitas yang ada di Desa Cintaratu belum memadai, karena masih kurangnya tempat penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Akses destinasi Pemerintah Desa Cintaratu sedang melakukan pelebaran jalan dan setelah itu akan melakukan perbaikan jalan agar tidak adanya jalan berlubang menuju tempat lokasi wisata Desa Cintaratu. Hasil dari analisis data penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di desa faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran yaitu tidak adanya dana desa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran

    STRATEGI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA CINTARATU KABUPATEN PANGANDARAN

    Get PDF
    Strategi sumber daya manusia pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Metode yang di gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara penelitian observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan atraksi wisata terkait prasarana dapat diketahui bahwa prasarana dalam menunjang meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Fasilitas destinasi fasilitas yang ada di Desa Cintaratu belum memadai, karena masih kurangnya tempat penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Akses destinasi Pemerintah Desa Cintaratu sedang melakukan pelebaran jalan dan setelah itu akan melakukan perbaikan jalan agar tidak adanya jalan berlubang menuju tempat lokasi wisata Desa Cintaratu. Hasil dari analisis data penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di desa faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran yaitu tidak adanya dana desa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran

    PENGARUH KUALITAS PELAYANAN E-KTP TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KRAMATMULYA

    Get PDF
    Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan”. Pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus menempatkan jumlah dan kualitas staf/aparat yang ada sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan khusunya pelayanan pengurusan e-KTP dirasakan masih berbelit-belit, adanya ketidaktepatan waktu pelayanan, serta keramahan aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan dinilai masih kurang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan e-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kramatmulya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif survei dengan menggunakan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaruh kualitas pelayanan e-ktp di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang diukur melalui dimensi pelayanan yakni Bukti Langsung (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty) sebesar 70,6 % (tujuh puluh koma enam persen), hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan e-ktp mempunyai pengaruh terhadap kepuasan masyarakat

    Model of Policy Synergy in Fire Management in the City of Bandung

    Get PDF
    This research is based on the phenomenon of the city of Bandung which has a large and dense population and a high level of building density, so it is at risk of various disasters. One of the disaster risks that is quite vulnerable is the occurrence of fires in slums and densely populated areas. The high potential for fires and cases of fire incidents in the city of Bandung are empirically caused by various problems, including; Firefighters are hampered on their way, lack of understanding and knowledge of the public about fire services when providing information on fires, and traffic jams that occur on the highway, as well as crowds of residents who see the fire incident, making it difficult for firefighters to put out the fire. It is hoped that these various problems can be resolved immediately through policy synergy between the Bandung City Fire and Disaster Management Service and various other relevant agencies, so that the handling of fires in the City of Bandung can be carried out more effectively and efficiently. In line with this context, this study uses a qualitative approach through descriptive methods. Meanwhile, data collection techniques were carried out using in-depth interviews, literature studies, observation and documentation. The results of the study found that in order to synergize policies in handling fires in the city of Bandung, a clear concept and parameters were needed, so that they could be used as guidelines or references for all stakeholders involved in synergizing fire management policies. The parameters in question include; there is a common perception, potential resources, communication patterns, attitudes of policy actors, and the existence of an organizational structure. Keywords: Synergy, Policy, Fire

    Turnitin Model of Policy Synergy in Fire Management in the City of Bandung

    Get PDF
    This research is based on the phenomenon of the city of Bandung which has a large and dense population and a high level of building density, so it is at risk of various disasters. One of the disaster risks that is quite vulnerable is the occurrence of fires in slums and densely populated areas. The high potential for fires and cases of fire incidents in the city of Bandung are empirically caused by various problems, including; Firefighters are hampered on their way, lack of understanding and knowledge of the public about fire services when providing information on fires, and traffic jams that occur on the highway, as well as crowds of residents who see the fire incident, making it difficult for firefighters to put out the fire. It is hoped that these various problems can be resolved immediately through policy synergy between the Bandung City Fire and Disaster Management Service and various other relevant agencies, so that the handling of fires in the City of Bandung can be carried out more effectively and efficiently. In line with this context, this study uses a qualitative approach through descriptive methods. Meanwhile, data collection techniques were carried out using in-depth interviews, literature studies, observation and documentation. The results of the study found that in order to synergize policies in handling fires in the city of Bandung, a clear concept and parameters were needed, so that they could be used as guidelines or references for all stakeholders involved in synergizing fire management policies. The parameters in question include; there is a common perception, potential resources, communication patterns, attitudes of policy actors, and the existence of an organizational structure. Keywords: Synergy, Policy, Fire

    IMPLEMENTATION E-GOVERNMENT IN EMPLOYMENT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMIN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS WEST JAVA, INDONESIA

    Get PDF
    The development of information technology has an impact on government agencies to improve personnel administration services. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights utilizes information and communication technology as a personnel management information system. This is a manifestation of the implementation of e-government in services in the field of personnel. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In this study, what under lies the implementation of e-government in the personne lmanagement information system is the existence of supporting factors for the success of e-government developed by Gil Gracia and Theresa (2005) which includes aspects such as data and information, information technology, managerial and organizational, legal and regulatory, institutional and environmental. The results of the study indicate that the implementation of e-government in the personnel management information system has been quite optimal but there is still a lack of employee awareness updating data. Efforts made at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights West Java are always increasing employee awareness of the data update process

    Gas flows, star formation and galaxy evolution

    Get PDF
    In the first part of this article we show how observations of the chemical evolution of the Galaxy: G- and K-dwarf numbers as functions of metallicity, and abundances of the light elements, D, Li, Be and B, in both stars and the interstellar medium (ISM), lead to the conclusion that metal poor HI gas has been accreting to the Galactic disc during the whole of its lifetime, and is accreting today at a measurable rate, ~2 Msun per year across the full disc. Estimates of the local star formation rate (SFR) using methods based on stellar activity, support this picture. The best fits to all these data are for models where the accretion rate is constant, or slowly rising with epoch. We explain here how this conclusion, for a galaxy in a small bound group, is not in conflict with graphs such as the Madau plot, which show that the universal SFR has declined steadily from z=1 to the present day. We also show that a model in which disc galaxies in general evolve by accreting major clouds of low metallicity gas from their surroundings can explain many observations, notably that the SFR for whole galaxies tends to show obvious variability, and fractionally more for early than for late types, and yields lower dark to baryonic matter ratios for large disc galaxies than for dwarfs. In the second part of the article we use NGC 1530 as a template object, showing from Fabry-Perot observations of its Halpha emission how strong shear in this strongly barred galaxy acts to inhibit star formation, while compression acts to stimulate it.Comment: 20 pages, 10 figures, to be presented at the "Penetrating Bars through Masks of Cosmic Dust" conference in South Africa, proceedings published by Kluwer, Eds. D.L. Block, K.C. Freeman, I. Puerari, & R. Groes

    Aromatase inhibitors versus tamoxifen in premenopausal women with oestrogen receptor-positive early-stage breast cancer treated with ovarian suppression: a patient-level meta-analysis of 7030 women from four randomised trials

    Get PDF

    Die Stoffwechselwirkungen der Schilddrüsenhormone

    Get PDF

    Prognostic model to predict postoperative acute kidney injury in patients undergoing major gastrointestinal surgery based on a national prospective observational cohort study.

    Get PDF
    Background: Acute illness, existing co-morbidities and surgical stress response can all contribute to postoperative acute kidney injury (AKI) in patients undergoing major gastrointestinal surgery. The aim of this study was prospectively to develop a pragmatic prognostic model to stratify patients according to risk of developing AKI after major gastrointestinal surgery. Methods: This prospective multicentre cohort study included consecutive adults undergoing elective or emergency gastrointestinal resection, liver resection or stoma reversal in 2-week blocks over a continuous 3-month period. The primary outcome was the rate of AKI within 7 days of surgery. Bootstrap stability was used to select clinically plausible risk factors into the model. Internal model validation was carried out by bootstrap validation. Results: A total of 4544 patients were included across 173 centres in the UK and Ireland. The overall rate of AKI was 14·2 per cent (646 of 4544) and the 30-day mortality rate was 1·8 per cent (84 of 4544). Stage 1 AKI was significantly associated with 30-day mortality (unadjusted odds ratio 7·61, 95 per cent c.i. 4·49 to 12·90; P < 0·001), with increasing odds of death with each AKI stage. Six variables were selected for inclusion in the prognostic model: age, sex, ASA grade, preoperative estimated glomerular filtration rate, planned open surgery and preoperative use of either an angiotensin-converting enzyme inhibitor or an angiotensin receptor blocker. Internal validation demonstrated good model discrimination (c-statistic 0·65). Discussion: Following major gastrointestinal surgery, AKI occurred in one in seven patients. This preoperative prognostic model identified patients at high risk of postoperative AKI. Validation in an independent data set is required to ensure generalizability
    corecore