KORUPSI DI TINGKAT DESA

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisim kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

MENJELASKAN RELASI ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KORUPSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MALANG

Artikel ini menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang. Tulisan ini tersusun melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara terbatas karena ada penyebaran Covid-19. Jelas, bahwa kualitas pelayanan publik yang baik di Pemerintahan Kota Malang dipengaruhi oleh sistem administrasi atau Standart Operating Procedure (SOP), tingkat pengetahuan dan sikap profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Kota Malang bermula dengan terjadinya mal-administrasi dalam urusan pelayanan publik dan tidak berfungsinya peran ideal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang.    This article explains the relationship between the quality of public services and corruption and the involvement of civil society in Malang City. This paper was structured through literature study, documentation and limited interviews due to the spread of Covid-19. It is clear, that the quality of good public services in Malang City Government is influenced by the administration system or Standard Operating Procedure (SOP), the level of knowledge and professional attitudes of the State Civil Apparatus (ASN), the existence of civil society in government administration. Corruption that occurs in Malang City begins with the occurrence of mal-administration in matters of public services and the dysfunction of the ideal role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malang City. 

KAJIAN TEORITIS PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi pada PT. Duta Nichirindo Pratama Kota Tangerang)

AbstrakUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang-undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan yang prinsipnya mengatur pembangunan ketenagakerjaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja dan kenyamanan berusaha bagi pengusaha,serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.Dalam Undang-undang ini diatur tentang cara membuat perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kenyataan yang terjadi pada beberapa pekerja yang perjanjian kerjanya sudah berakhir atau diperpanjang, kadang-kadang pengakhiran atau perpanjangan perjanjian kerja tidak melalui prosedur yang ada sehingga hak pekerja dikurangi oleh pengusaha.Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain.Pemerintah sebagai pengusul perubahan regulasi dan pemegang kendali pengawasan dalam pelaksanaan PKWT juga sebaiknya memperhatikan kepentingan para pihak dalam hal ini, sebab pada dasarnya pelaksanaan PKWT akan dapat menguntungkan semua pihak yang berkaitan asalkan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan berada dalam koridor penegakan hukum ketenagakerjaan.Karena dalam kasus perburuhan yang sering terjadi ,dikarenakan kurangnya simpati dari pemerintah  kepada buruh serta lemahnya perlindungan dari pemerintah yang seharusnya di terapkan untuk dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu,Perjanjian Kerja Bersama merupakan hukum tertinggi bagi para pihak yang membuatnya,dan merupakan hak dasar dari hukum perjanjian itu sendiri,sehingga dapat mewakili keinginan dan cita-cita dari semua pihak.Kata Kunci :   Penerapan dan Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MERUBAH SISTEM KERJA OUTSOURCHING MENJADI SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT)

ABSTRAKAspek kehidupan tentang Hak Asasi Manusia khususnya berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat 2 UUD RI 1945. Pengaturan lebih sistematis diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan justifikasi terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang populer di sebut outsourcing.Pengertian Outsourcing adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun faktanya kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh.Kata Kunci : Serikat Pekerja, Outsourching, kerja Kontrak (PKWT

Desentalisasi Fiskal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia

Fiscal decentralization policy is one of the mos t important part of the concept of decentralization. By fiscal decentralization, we could hope that each regional government could enforcing the development in their region. But, fiscal decentralization policy in field could not be implemented in a whole sector caused of political factor. Then, each regional government has a good financial capability since 2001 because they get a bog amount of fund transfer from the central government, but the allocation to development is very few. For example, there are still many broken road. This case may be caused by the transfer fund from the central government is allocated mostly to employement expenditure

Career maturity of guidance and counseling students at the Yogyakarta State University

The study aims to map the maturity of career guidance and counseling students which includes self-appraisal ability, work information, goal selection ability, planning ability, and skill in solving problems related to career development tasks. In approach, it used the explorative-descriptive research model. Involved as research subjects were students of the Graduate Study Program of Guidance and Counseling, Faculty of Education, Yogyakarta State University (YSU). The conclusions that could be drawn are as follows: 1). the career maturity level of guidance and counseling students is moderate in category (since M=72.42), with the students included in the moderate category being 69.3%, 2). The great percentage in "the middle category" is a group which is quite vulnerable in experiencing instability in career maturity if not well intervened/facilitated, and 3). there is no significant difference in career maturity among students' batches of different years entrance (since F=0.855 with Sig.=0.427

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT “NU Sejahtera” Mangkang Semarang

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai’ al-amanah) selain jual beli wadhi’ah, jual beli tauliyah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah (LKS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Murabahah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli BMT dengan nasabah dengan pembayaran angsuran. Pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Namun maraknya penerapan murabahah dalam perbankan syariah dan BMT menuai kritikan yang berasal dari ulama itu sendiri. Diantara dari sekian kritikan yang dilontarkan antara lain tentang pelaksanaan akad murabahah, pengadaan barang dalam pembiayaan atau penggunaan wakalah dalam hal pengadaan barang sampai kepada penentuan margin dalam murabahah. BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang, sebagai lembaga keuangan syariah tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah, sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan akad Murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang semarang? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel research). Adapun tehnik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif. Yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaanyang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pada pembiayaan murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” terdapat penggunaan kata soohibul Maal dan Mudhorib dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya. Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesaui dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung

The Strengthening and Internalisation of Ta'limul Muta'allim Values in Ma'had Darul Qur'an Wal Hadith Al-Majidiyyah As-Syafi'iyyah NW Pancor Lombok, Indonesia

This study aims to reveal the tradition of character education principles in Ma'had Darul Qur'an Hadith (MDQH) Al-Majidiyah As-Shafi'iyah Nahdlatul Wathan Pancor, Mataram, based on the principles in Ta'limul Mutaallim. This research is qualitative research that uses a phenomenological approach. Sampling was done by purposive and snowball sampling. To determine the sample purposively, the researcher interviewed several informants from the teaching staff. On the other hand, in snowball sampling, the researcher explores in-depth interviews based on the recommendations of previous informants to collect data from several other informants. Furthermore, data was also collected through observation by directly observing student learning and documenting attitudes recorded in school records such as student conditions and Ma'had's profile. The collected data is then analyzed into an immersive study using the Miles and Huberman model, where the data is analyzed interactively and persistently until it is complete and the data is saturated. The results of this study indicate that studying the Book of Ta'limul al-Muta'alim will make students (santri) of Ma'had Darul Qur'an Hadith have morals such as sincerity (ikhlās), contention (istiqāmah), and patience (ṣabr)

REDEFINISI MAKNA HISTORIS BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI GERAKAN PERUBAHAN SOSIAL

Kemajuan bimbingan dan konseling yang telah terjadi sampai dengan saat ini menyisakan beberapa pertanyaan penting, yakni apakah bimbingan dan konseling telah terimplementasi dengan baik sesuai dengan gagasan historis yang melatarbelakangi kelahirannya itu sendiri? Ataukah elan vital utama dari bimbingan dan konseling telah lama menguap seiring perkembangannya dan menjadikannya tak lebih sebagai alat instrumental-komplementer dalam perkembangan pendidikan yang semakin berwatak neo-liberal? Dalam paper ini, penulis mencoba memaparkan secara ringkas jawaban terhadap permasalahan di atas yang mencakup tentang, 1). Latar historis dan sosial kelahiran gerakan bimbingan dan kontribusi Frank Parsons sebagai Bapak Bimbingan dan Konseling terhadap arus besar perubahan sosial, dan 2). Identifikasi dinamika perubahan sosial yang telah dan sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan bimbingan dan konseling