Asosiasi USAha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia

Trade Association as a Cartel Operative Under Indonesian Competition Law, is normative legal research. This research try to analyze the relation among business entities who are competitors among themselves while they established a trade association. Some experts said that those trade association tends to established a cartel among themselves.This is a normative legal research with descriptive analyze research approach.This research showed if a trade association operated without control, they will become a cartel operative. Indonesian anti monopoly law, did not regulate trade association. Law no 5 year 1999 only regulate cartel.If a trade association become a cartel, it will give a big impact not only towards its competitors but also for national economy and also for market (consumers) Keywords : Business Entities, Cartel, Trade Association, Antimonopoly Law Naskah ini berasal dari penelitian yang berjudul “Menakar Operasional Asosisasi Usaha Sebagai Suatu Operasional Kartel Berdasarkan Hukum Anti Monopoli Indonesia”. Beberapa Negara yang telah memiliki perangkat peraturan anti monopoli telah secara tegas mengatur agar asosiasi USAha tidak melakukan kesepakatan yang akan dapat dikategorikan sebagai kartel

“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. )”

ABSTRAK “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)” Beras merupakan salah satu sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, kemudian pemerintah membentuk suatu badan yaitu Perum BULOG. PERUM BULOG melaksanakan pengadaan pangan dengan jual beli gabah dan kesediaan giling gabah serta jual beli beras. Namun, kenyataannya dalam perjanjian yang dilakukan antara PERUM BULOG dan mitra kerja tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah. Salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kerja yang melakukan perjanjian dengan PERUM BULOG. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra, bagaimana tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra. Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra, untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, dokumenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Direksi Perum Bulog berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengajukan tuntutan untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang oleh CV Mulyo dan tuntutan ganti kerugian kepada Direksi Perum Bulog terdahulu, sedangkan tanggung jawab Perum Bulog berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 97 UUPT ialah direksi dapat dimintakan ganti kerugian atas perjanjian yang dilakukan apabila terbukti kerugian timbul karena kesalahannya. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, dan Wanprestas

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS

Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat.  Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan  bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham Yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek Investor

Kegiatan perdagangan efek dan saham di pasar modal melibatkan pihak antara lain lembaga jasa keuangan, pengawas, dan tentunya investor yang menanamkan sahamnya di pasar modal. Lembaga jasa Keuangan yang berwenang untuk mengelola dana investor khususnya dalam bentuk reksa dana adalah Manajer Investasi. Bentuk pengelolaan Manajer Investasi salah satunya adalah dengan melakukan gadai saham yang sesuai dengan UU pasar modal dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gadai Saham ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif bagi investor yang membutuhkan dana yang cepat serta ingin meningkatkan returnnya tanpa perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Gadai saham ini dilakukan oleh Manajer Investasi dengan seizin dari investor atau pemilik sahamnya. Sehingga semata mata kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat kepada investor dari Manajer Investasi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang dinvestasikan dan juga untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investo

The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role?

Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected of business actors who violate Act No. 5 of 1999 are often uncooperative. In assisting KPPU, the Anti-Monopoly Law mandates the police to enforce business competition law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases

Aspek Hukum Penanaman Modal Perikanan Tangkap Terpadu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Berdasarkan Permen Kp No. 30 Tahun 2012

ZEEI ialah wilayah dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikelola dalam sistem bisnis perikanan yaitu menekankan penangkapan, pengolahan, produksi dan pemasaran. Pengaturan USAha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan Pola hukum investasi industri ini ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola lisensi. Industri ini dapat merangsang investor asing dan nasional serta memperdayakan masyarakat. Industri dapat menjadi industri pionir tertutama ditujukan kawasan pesisir di Wilayah Indonesia Timur sehingga terwujudkan kesejahteraan masyarakat dan industri perikanan yang berbasis kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity)

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama ( Nominee Arrangement ) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

Di Indonesia karena adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang USAha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam modal asing tidak dapat menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen akan Perusahaannya. Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing melakukan praktik kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yang dikenal dengan istilah nominee. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Hasil analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa praktek nominee saham ini timbul di Indonesia karena dilandaskan oleh faktor regulasi dan juga faktor lainnya yaitu alasan yang bersifat pribadi dari pihak beneficiary itu sendiri, Faktor regulasinya ialah pembatasan kepemilikan saham yang diatur dalam regulasi yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan praktek nominee saham di Indonesia, tidak dibuat perjanjian nominee saham yang hanya terdiri dari satu perjanjian saja, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan nominee saham inilah yang dapat dikatakan sebagai nominee arrangement, Hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum pada perjanjian nominee saham dalam prakteknya di Indonesia

Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Sinkronisasi Serta Sinergitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Mea)

Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara. Pada dasarnya setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO serta keterbukaan informasi. Prospektus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) standarisasinya belum mampu mengakomodir dan bersinergi terhadap standarisasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan luar negeri. Penelitian ini mengupas tentang persoalan standarisasi persyaratan dari OJK terhadap bentuk dan isi prospektus calon emiten dalam negeri serta prospektus asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan meneliti data primer dan data sekunder serta data-data yang di dapatkan melalui internet. Data yang disajikan didasarkan pada metode berpikir secara induktif. Penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mewajibkan para Emiten harus terlebih dahulu memperoleh pernyataan efektif pada laporan keuangan dari auditor Perusahaan publik yang harus tercatat di OJK. Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus yang ditetapkan oleh OJK merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas peran pasar modal demi meningkatkan kualitas daya saing dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN)

Kesiapan Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Modal Terintegrasi ASEAN Ditinjau Dalam Aspek Yuridis

Integrasi Pasar Modal ASEAN adalah suatu keadaan dimana harga - harga saham di berbagai pasar modal di ASEAN mempunyai hubungan yang sangat dekat (closely corralated) antara suatu pasar modal dengan pasar modal lainnya di ASEAN ini, sehingga pasar modal di ASEAN dapat mencapai suatu harga Internasional (International pricing) atas saham-saham mereka dan memberikan akses yang tidak terbatas atau hambatan apapun kepada para investor. Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan Pasar Modal Indonesia dalam menghadapi persaingan Pasar Modal terintegrasi ASEAN dalam aspek regulasi adalah dengan cara meratifikasi peraturan – peraturan yang ada dalam peraturan Perundang – undangan atau hukum pasar modal kawasan ASEAN yaitu ASEAN Comprehenesive Investment Agreement dengan membandingkannya dengan peraturan peraturan Perundang – undangan pasar modal Indonesia yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang kedua adalah mengenai masalah regulasi cross border offering (penawaran saham publik lintas negara) karena ketentuan mengenai profesi penunjang belum ada tetapi Indonesia sudah melakukan standarisasi melalui ASEAN Disclosure Standart