Does Maturity Signals High Risk and High Return?

The objective of this study is to examine the interaction between firm maturity and firm growth opportunities over risk and its impact on returns. This study uses 135 firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2010 to 2016 as sample which gives 945 as total observed data. This study conducts path analysis in term for hypothesis testing and finds that firm maturity has significant role to increase the risk which gives impact on increasing the returns. In context of Indonesian firms, the findings imply that mature firms will have higher risk and higher returns

The motives behind dividend policy

The puzzle for dividend policy in Indonesia is still remain since the firms have uncertain distribution for dividends to their shareholders. The objectives of this study are testing the free cash flow theory, life cycle theory, and catering theory with 139 firms as samples which is listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2010 to 2015. This study finds that, firms in Indonesia are not at mature level and there is an existence for free cash flow effect on dividend payers with lower debt only, while catering effect is generally exist for firms as dividend payers. Furthermore, since the firms as non dividend payers are on growth level then they are generally use their profit and capital gain includes debts in purposes of investment activities.peer-reviewe

The usage of balanced scorecard in evaluating the effectiveness of contractor performance appraisals in heavy oil operating unit of PT. CDE

This paper aims to evaluate the effectiveness of existing Contractor Performance Appraisal (PA) in Heavy Oil Operating Unit (HOOU) of PT CDE by using Balanced Scorecard (BSC) and to propose improvement to address the gaps associated with the PA process. PT CDE uses two types of appraisal that is conducted periodically; Contractor Safety Health Environment and Management (CSHEM), and Performance Appraisal Form F100.This evaluation finds that the current PA practice does not demonstrate contribution to HOOU’s performance especially in the Capital Stewardship performances targets in BSC 2013.The 2013 scores in HOOU’s BSC indicate that the appraisal F.100 results are only echoing the scores in BSC. Further study of BSC and Key Performance Indicators (KPI) for construction is recommended and additional application of assessment tool with leading indicators performance is required in complement to F.100. More over it is required for HOOU to develop a web based application for construction management.Those tools must be aligned with strategic goals of HOOU. This paper adds value to the existing body of knowledge and offers insights for practitioners and researchers

The capital structure : is debt just a policy or requerement?

The issue about debt as part of capital structure is unclear in context of trade off theory and pecking order theory in term to identify whether it is just a policy or requirement for the firms. The objective of this study is to identify the underlie theories on firms capital structure with its determinant. This study conducts logistic regression with sample of 148 public firms listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2011 to 2015. The result of analysis shows profitability, firm size, tangibility, and share price have relationship with capital structure. On these results, the study reports firms with higher total debt ratio shall prefer pecking order model in determining capital structures, and firms with higher long term debt ratio shall prefer pecking order model although the result indicates the agency conflict plays role in determining capital structures, while firms with lower total debt ratio and firms with lower long term debt ratio shall prefer trade off model for capital structures.peer-reviewe

PREDICTION-CFA PADA CFA REGIONAL

Banyak peneliti menggunakan data kategori pada penelitiannya. Salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Konfigurasi Frekuensi. Pada analisis tersebut nantinya akan dilihat suatu pola konfigurasi apakah nilainya akan lebih besar dari yang diharapkan (type) atau lebih sedikit dari yang diharapkan (antitype). Analisis Konfigurasi Frekuensi adalah metode nonparametric yang digunakan untuk menunjukkan nilai suatu tanda/pola yang berbeda dari frekwensi yang ada pada analisis multivariate (Lienert, 1969; Krauth and Linert, 1973, 1982; Lienert dan Oeveste, 1985). Suatu pola yang terjadi lebih sering dari yang telah diekspektasikan disebut dengan type dan yang terjadi lebih jarang dari yang diekspektasikan disebut dengan antitype.Pada analisis variabel kategori, covariates dapat dijelaskan bersamaan dengan variabel yang terstratifikasi (Graham, 1995) serta dalam contoh lain, bisa juga dikatakan bahwa covariates adalah juga variabel kontinu. Penggunaan covariates biasanya menghasilkan frekwensi estimasi dari suatu sel yang nilainnya berdekatan dengan frekwensi yang diobservasi karena lebih banyak informasi yang digunakan dalam proses estimasi (Von Eye dan Niedermeier, 1999). Penelitian ini akan menggunakan metode Analisis Konfigurasi Frekuensi yang akan diaplikasikan pada categorical covariates dan dilakukan pada data yang terstratifikasi. Kata kunci: Prediction-CFA, CFA Regional, Data Kategor

SANKSI PIDANA AKIBAT MEMBANTU PELARIAN PELAKU PERDAGANGAN ORANG DARI PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku melarikan diri dari proses peradilan pidana dan bagaimana sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang. Tindak pidana ini terjadi dengan cara memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku dan  menyediakan tempat tinggal bagi pelaku serta menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan  pelaku tindak pidana perdagangan orang. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana yakni dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kata kunci: Sanksi Pidana, Membantu Pelarian Pelaku Perdagangan Orang, Proses Peradilan Pidana, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Oran

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA GANGGA DUA KABUPATEN MINAHASA UTARA

This research which aimed to identified and analyzed social capital of fisheries communities in Gangga dua village, North Monahasa District, has been conducted in 2007. Socio-culture data collected from fisheries community is consist of local value and local value system, local religious, pattern and system of production and reproduction and local politics. Data was collected by snowball sampling from community members who have deep knowledge about socio-culture of their community themselves. After data collected shown the socio-culture character of fisheries community then it has been analyzed to show the social capital typology. The research shows that fisheries community in Gangga Dua village still become closed community or has a characteristif of social capital bounding. Need a policy related to social structure improvement because of the social capital typology's of fisheries community in Pasauran village has been big influenced by various of economic aspect in economic activity of their life

MEWAKILKAN MEMPELAI PRIA DALAM IJAB QABUL PERKAWINAN AKIBAT POSITIF COVID-19 (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Akibat pandemi covid-19 terdapat berbagai masalah terkait pernikahan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya mewakilkan mempelai pria dalam ijab kabul  perkawinan hal ini menarik perhatian masyarakat tertentu karena kehadiran mempelaï pria dalam prosesi Akad nikah dalam stigma masyarakat merupakan suatu kewajiban, namun jika ditinjau berdasarkan hukum positif maupun hukum islam hal tersebut di bolehkan baik itu akibat positif covid-19 maupun alasan lainnya. Menurut hukum positif ijab qabul mempelai pria yang diwakilkan atau diberikan kuasa kepada orang lain pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit didalam UU perkawinan maupun KUHPerdata. Namun hal tersebut dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat (2) maupun Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pasal 11 ayat (2) tentang kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada orang lain dalam ijab qabul perkawinan. Akan tetapi, hal tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak baik calom mempelai pria maupun wanita tidak menyetujui untuk memberikan kuasa kepada orang lain, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Adapun dalam hukum islam, menurut pandangan para ulama dan ahli fiqih, jika salah satu dari pasangan pengantin tidak dapat hadir, tetapi masih ingin melanjutkan pernikahan, maka ia harus mengutus perwakilan atau menulis surat kepada pihak lain yang akan menerima permintaan untuk mengadakan akad nikah. Jika pihak yang dituju bersedia, harus hadir saksi dan membacakan isi surat atau menunjukkan perwakilannya kepada mereka dan menyatakan di hadapan majelis bahwa ia telah menerima akad nikah tersebut. Perkawinan yang ijab qabulnya diwakilkan tetap sah

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan pembobolan bank dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.  Kejahatan pembobolan bank yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan, hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi (pihak dalam bank) yang turut andil meelakukan pembobolan bank. Pihak-pihak yang melakukan pembobolan bank tersebut menggunakan modus porandi mulai dari pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, mekanisme transfer dana, hingga pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C. 2. Konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal pembobolan bank telah berlaku dan dapat diterapkan dalam system peradilan di Indonesia. System pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat diberlakukan terhadap pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dannpenguruslah yang bertanggungjawab berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (doctrine of vicarious liability), menurut ajaran ini korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum sendiri, yang melakukan tindakan hukum adalah pengurus dalam korporasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari korporasi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya dapat dilakukan secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non litigasi melakukan pelaporan kepada lembaga mediasi perbankan Indonesia, sedangkan secara litigasi melalui jalur pengadilan.Kata kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Pembobolan Rekening, Nasabah Bank