Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado

Bagi pemerintah daerah, pembiayaan di daerahnya berasal dari sumber penetapan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah pemerintah pusat yang berupa bagi hasil dan sumbangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang penting bagi kota Manado. Hal ini terbukti selama tahun 2003-2012 pajak reklame mengalami peningkatan. Namun dalam perkembangannya selama tahun 2003-2012, persentase penerimaan pajak reklame berfluktuasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Manado adalah peraturan daerah, kebijakan pemerintah, reklame rokok dan minuman beralkohol, reklame videotron, reklame yang diadakan oleh pemerintah, event-event internasional dan nasional, serta kelas jalan. Jumlah penerimaan pajak reklame terbesar terjadi pada tahun 2006, namun pada tahun 2003 penerimaan pajak reklame sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak reklame. Kiranya pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame. Kata kunci: pajak daerah, penerimaan pajak reklam

Effects of Main-Stem Impoundments on Hydrology and Larval Fish Communities in Major Tributaries of Two Large Midwestern Rivers

Anthropogenic modifications, like impoundments, have altered natural environmental conditions in most lotic systems and impacted fish ecology in many ways. We examined the effect of large river impoundments on fish reproductive behavior by studying the larval fish communities in tributaries of the impounded Illinois and unimpounded Wabash Rivers. We hypothesized that larval fish communities would be similar between the geographically proximal systems, but temporal structuring would depend largely on flow regimes. Biweekly larval densities were greatest among all taxa in the Wabash system, though overall communities were similar between systems. Of the six tributaries, the four smallest rivers were most similar in assemblage structure, and the two largest tributaries were more diverse. All tributaries demonstrated larval community shifts from spring to summer, but Illinois River tributaries exhibited greater temporal variability. The large rivers had distinctive hydrographs, with differences in peak amplitude, duration, timing, and rate of water level change. Regulation of flow on the Illinois River was shown to mediate river fluctuations in its tributaries. Consequently, fish that depend on high water events for spawning in tributaries may not receive a strong cue in Illinois River tributaries and instead spawn in the Illinois River. Subsequently, larval production in large, impounded lotic systems may be concentrated in the larger rivers of these systems, and more evenly distributed among rivers in free-flowing systems

TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH PADA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawan bank dan bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah dari kasus pembobolan bank.  Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat disimpulkan: 1. Perkembangan kejahatan atau tindak pidana perbankan yang terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang bank itu sendiri yang merupakan orang kepercayaan masyarakat seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai bank saat ini tidak bisa lagi dicegah ataupun dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan, ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan, yakni: 1. Memperkuat penegakan hukum. Cara ini memang klise, namun untuk mewujudkan law enforcement, salah satu prasyarat utamanya adalah membersihkan aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi, ataupun hakim masih kotor, maka penegakan hukum sulit diwujudkan; 2. Memperbaiki kelemahan mendasar Bank Indonesia, yakni: pengawasan dan koordinasi. 3. Memperketat proses perekrutan sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai atau karyawan bank sehingga yang diterima benar-benar yang mempunyai kredibilitas tinggi.Kata kunci: Pembobolan rekening, nasabah, perbanka

KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya  KPK dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan yang di­lakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Un­dang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksanaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan trhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan. Kata kunci: Kewenangan, KP

Semboyan “Torang Samua Basudara” dalam Interaksi Penganut Kristen dengan Penganut Agama Lain di Manado

The motto of torang samua basudara is the unifying spirit of religions in Manado. The image of Manado cannot be separated from the harmony and peace that is maintained continuously. The reality of peace in this city cannot be separated from the motto of torang samua basudara. This motto continues to be lived in the midst of society and becomes a social reality that shows all forms of primordial differences are not obstacles to living together as brothers. This paper specifically wants to describe how the social construction of the motto of torang samua basudara, seen affects the interaction of Christians in Manado with followers of other religions, seen from the Theology of Religions by Paul F. Knitter. This research collects the data by using qualitative research methods with in-depth interviews and literature study. The results showed this harmony cannot be separated from how the society perceive the motto of torang samua basudara and are united in keeping and maintaining harmony and openness in the midst of diversity. The meaning of the motto of torang samua basudara gives a big influence in the interaction of religions. Christians interact with followers of other religions without any discrimination based on religious, ethnic and cultural backgrounds, but all people are considered brothers who love, accept, and help each other. Thus, the interaction of Christians with followers of other religions reflects a model of acceptance. However, the Christian view of salvation reflects a fulfillment model, implying that salvation also exists in other religions but only when it follows the way of Christ. Thus, Christ becomes the fulfillment of religions.AbstractSemboyan torang samua basudara merupakan spirit pemersatu agama-agama di Manado. Citra Manado tidak lepas dari kerukunan dan kedamaian yang terpelihara secara terus-menerus. Adapun realitas kedamaian yang ada di kota ini tidak lepas dari peran semboyan torang samua basudara. Semboyan ini terus dihidupi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi realitas sosial yang menunjukkan bahwa segala bentuk perbedaan primordial bukan hambatan untuk hidup bersama sebagai saudara. Tulisan ini secara spesifik ingin mendeskripsikan bagaimana pengaruh penghayatan semboyan tersebut memengaruhi interaksi penganut Kristen di Manado dengan penganut agama lain, ditinjau dari teori Teologi Agama-Agama Paul F. Knitter. Pengambilan data menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap semboyan torang samua basudara memberikan pengaruh yang besar dalam interaksi agama-agama. Penganut Kristen berinteraksi dengan penganut agama lain tanpa membeda-bedakan sikap yang dilakukan berdasarkan latar belakang agama, suku dan budaya, melainkan semua orang dianggap sebagai saudara yang saling mengasihi, saling menerima, dan saling menolong

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL ISRAEL DAN PALESTINA

Tujuan dilakukannya pnelitianini untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dalam masyarakat internasional dan bagaimana penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur politik biasa juga disebut jalur diplomatik, berupa negosiasi, mediasi, jasa baik dan inquiry atau pencari fakta. Penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui jalur hukum dengan cara arbitrase dan melalui pengadilan internasional seperti antara lain Internasional Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ). 2. Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina, didasarkan pada Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dalam usaha menghentikan sengketa Israel dan Palestina antara lain pemberian sanksi embargo perdagangan, sanksi ekonomi, sabotase alat-alat komunikasi dan perhubungan serta pemutusan hubungan diplomatik. Namun jika langkah-langkah yang diambil itu dianggap tidak cukup, Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan kekuatan darat, laut dan udara dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional.Kata kunci: hukum internasional; sengketa internasional; israel; palestina

Perancangan Sistem Informasi Selam Program Studi Ekowisata Bawah Laut Politeknik Negeri Manado

Ekowisata Wisata Bawah Laut adalah salah satu program studi di Politeknik Negeri Manado yang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung dunia pariwisata di Indonesia Khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pengolahan Data selam pada Program Studi Ekowisata Bawah Laut selama ini dilakukan dengan cara mencatat di buku.  Menyelam dimana, perangkat yang digunakan, waktu penyelaman dan hal lain yang menyangkut penyelaman dilakukan dengan cara mencatat.  Kebutuhan akan pengolahan data peyelaman berbasis komputer dirasakan sangat mendesak.  Selain untuk kebutuhan perekaman data, memproses dan dalam melaporkan kegiatan perkuliahan. Tujuan perancangan sistem informasi selam Program Studi Ekowisata Bawah Laut adalah merancang dan membuat sistem pengolahan data penyelaman berbasis komputer sehingga pengolahan data penyelaman yang selama ini dilakukan dengan cara mencatat di buku akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi baik untuk merekam, memproses data dan menghasilkan informasi. Metode yang digunakan untuk membangun sistem menggunakan metode waterfall, dimulai dengan tahapan penetapan kebutuhan sistem, desain, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem kemudian tahapan operasi dan perawatan. Hasil dari penelitian ini adalah Perangkat Lunak Sistem informasi selam pada program studi ekowisata bawah laut Politeknik Negeri ManadoUnderwater Tourism Ecotourism is one of the study programs in the Manado State Polytechnic which one supports to support the world of tourism in Indonesia, especially in North Sulawesi Province. Diving Data Processing in the Underwater Ecotourism Study Program so far has been done by recovering in books. Diving where, equipment used, time diving and other things that save diving is done by recovering. The need for computer-based dive data processing was received very satisfactorily. In addition to the purposes of data recording, processing and reporting of lecture activities. The purpose of designing an information system for the Underwater Ecotourism Study Program is to organize and create a computer-based diving data processing system for data processing diving which has been done by updating books to be carried out using good applications to assist, process data and produce information. The method used to build the system using the waterfall method, starting with the stages of determining the system requirements, design, implementation and unit testing, integration and testing of the system begins the operation and maintenance stages. The results of this study are Dive Information System Software in the underwater ecotourism study program Manado State Polytechni

Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes

Criminal law reform is a policy that demands reform of all aspects that touch philosophical aspects, namely changes or orientations towards principles to the stage of the values that underlie them. Therefore, the inclusion of criminal acts of corruption led to rejection from various circles. One of them is a criminal law expert and the formulator of the Draft Law on the Criminal Procedure Code, Andi Hamzah, believes that the regulation of criminal acts of corruption should be regulated separately, because it is temporary

POLA ALOKASI WAKTU DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN PEREMPUAN PEDAGANG SAYURAN DI PASAR PINASUNGKULAN KAROMBASAN MANADO

This study aims to determine the pattern of time allocation of women vegetable traders and their contribution to the household income. This research was conducted in Pinasungkulan Market, Karombasan, Manado for two month from June to July 2016. The primary data was collected from interviews with 15 women vegetable sellers who have a family. Secondary data were obtained from Sub-office Pinasungkulan Market. Data analysis was used descriptive analysis techniques. The results showed that, in general, women vegetables traders in the Pinasungkulan Market have started selling vegetables after they were married. Because as wives, they realized that they have to support their husbands to earn money for a living because of their husband's income is not sufficient. Time allocation patterns of the woman vegetable seller shave used an average of 15 hours per day for all their activities. They are selling vegetables, domestic activities and others social activities. Their time allocation daily respectivley consists of sold vegetables activities spend on average 8.9 hours (59.40%), for households 2, 6 hours/day (17.30%) and for other activities such as watching television and attending worship and other social activities, an average of 3.5 hours (23.3%). The conclusion from this study that the pattern of time allocation by women vegetable vendors in the Market of Pinasungkulan, Karombasan, women spend more time on economic activities than from domestic activities. Women vegetable sellers have earned average income of IDR 4.400 million per month with a 59.27% ​​contribution to the family income. While their husband shave contributed to the family income is lower than the wife of 19.09% with an average income of  IDR 1.417 million per month. The contribution of other members of the household is income, especially children, are IDR 1.607 million per month (21.64%). Therefore, it can be concluded that women vegetables traders in Pinasungkulan Market are primary source of support for family.