Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP Dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan secara signifikan kinerja keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang beropini WDP (wajar dengan pengecualian) dengan yang beropini Disclaimer yang ada di Sulawesi Utara. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.Dalam penelitian  ini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan 2007 sampai 2011.  Laporan keuangan akan diuji perbedaan kinerja keuangan setiap Kabupaten/Kota terhadap opini yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota, dari hasil uji hipotesis didapati tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan daerah yang beropini WDP dan daerah yang beropini Disclaimer. Kata kunci: Kinerja Keuangan, Keuangan Daerah, Opini Audit

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UURI NO. TAHUN 2014

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelindungan terhadap hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dan bagaimana peran dan kedudukan koban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan korban merupakan salah satu alat bukti yang sesuai pasal 184 KUHAP, dan sesuai pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. 2. LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga mandiri yang mandiri yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014.Kata kunci: Perlindungan korban, penyelesaian perkara pidana

Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pencantuman klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai bentuk klausula baku belum secara jelas diatur hanya dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1)UU No. 8 Tahun 1999.Yang secara garis besar membuat kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. 2. Menurut UU No. 8 Tahun 1999, Sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku USAha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. Ada juga ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata namun belum dijelaskan secara gamblang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kajian perikanan tangkap ikan teri di Teluk Buyat

Teluk Buyat diduga memiliki potensi perikanan yang cukup membanggakan. Wilayah perairan ini cukup strategis untuk pengembangan usaha perikanan tangkap, khususnya ikan teri sebagai umpan pada perikanan pole and line. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perikanan tangkap ikan teri di Teluk Buyat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dan informasi yang aktual tentang potensi sumberdaya ikan teri guna perbaikan ekonomi masyarakat dan pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengembangan teknologi perikanan. Penelitian dilaksanakan selama 7 bulan dan dikerjakan dengan menggunakan metode survei yang didasarkan pada pendekatan secara deskriptif. Ikan teri (Stolephorus commersonii) ditangkap dengan menggunakan “soma dampar” dan “soma tagaho”. Selain teri, tertangkap juga ikan tembang, sardin, japuh, kembung, layang, tongkol, peperek dan selar. Ikan teri dapat tertangkap sepanjang tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah perairan Teluk Buyat adalah feeding ground dan  nursery ground. Potensi ikan teri ditunjukkan dengan persamaan regresi C = 22.1E–0.2327E2, yang berarti bahwa tangkapan lestari maksimum tercapai pada tangkapan sebesar 524.72 keranjang atau sebesar 5247.2 kg per bulan dengan jumlah trip penangkapan sebesar 47 trip. Lokasi penangkapan di sepanjang pantai Teluk Buyat berjarak antara 50 hingga 100 meter dari garis pantai

PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan pidana terhadap satwa yang dilidungi dan bagaimana proses penyelesaian hukum tentang kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi yaitu, perburuan terhadap satwa dilindungi secara ilegal untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan organ tubuh dari satwa tersebut, karna nilai ekonomi dari satwa dilindungi sangat tinggi dipsaran. Pengalihan lahan hutan mnjadi lahan selain hutna juga termasuk bentuk kejahatan terhadap satwa karena proses pengalihan lahan tersebut, biasanya memalui cara pembakaran, pembakalan, dan cara-cara lainnya, tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka yang mati teerbakar atau kehilangan suatu habitat tempat tinggal dari satwa liar maupun langkah terebut. Segala betntuk kejahatan-kejahatan tersebut didasari hanya dengan pemikiran serakah yang ingin mendapatkan keuntungan berlimpah tetapi mengesampingkan kehidupan atau kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. 2. Proses peyelesaian kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggug jawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa langkah. Artinya jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut sudah harus siap untuk mempertanggung jawabkan tindakannya itu. Dalam pertanggung jawaban pidana pelaku, dari awal penangkapan, penyitaan barang bukti, dan dilimpahkan ke pengadilan Negeri, untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, dan sanksi terhadap pelaku guna menjadi sebuah teguran yang nyata dan memberikan efek jerah kepada pelaku, untuk menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh hukum.Kata kunci:  Penyelesaian hukum, tindak pidana, satwa dulindung

SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis Sistim Diversi Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang terfokus pada kajian bahan hukum yang berkaitan dengan Sistim Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukan Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia mempunyai dua indikator penting, yaitu : 1. Indikator kekhususan peradilan anak yang berbeda dengan peradilan dewasa; 2. Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dihormati dan dilindungi untuk masa depan anak. B. Aspek lain mencakup Penerapan Sistem Diversi Sebagai Upaya Perlindungan HAM anak harus dimaksimalkan sebagai kesimpulan Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Untuk itu perlu terus dikembangkan sistim diversi hak-hak anak bisa dipenuhi dan dijamin.Kata kunci : Diversi, dan Perlindungan HAM Anak

Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Banyak persoalan dihadapai bangsa Indonesia. Semua permasalahan ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalamai dekarakterisasi dalam banyak hal. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi yang berat dalam pembentukan warga negara yang good and smart. Warga negara yang baik dan cerdas/terdidik ditandai dengan tiga kompetensi penting, yaitu civic knowledge, civic disposition dan civic skill. Siswa sebagai warga negara mudah sejak dini perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa berperan dalam kehidupan berbangsa. Civic disposition berkaitan erat dengan pengembangan watak/karakter siswa. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sejatinya memegang peranan penting dalam peningkatan watak/karakter siswa sebagai warga negara muda

STABILITAS STATIS KAPAL IKAN TIPE LAMBUT TERSANJUNG YANG BERPANGKALAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA AERTEMBAGA KOTA BITUNG PROPINSI SULAWESI UTARA

Ship is water vehicle with any shape and any purpose, mechanically powered or by windvor tug and categorized as a multipurpose platform. It could be operated underwater or in the surface of water and could function merely as a floating static structure.  The natural condition is the fish catching area are unpredictable as the wave an current of the water could disturbing the maneuverability and the stabilty of the ship. For that purpose the fish catching ship should have and meet the criterion of robust construction and strong structure to deal with the extreme condition in the sea and also should have a good maneuverability and enough power to make it move steadily. The total lenght of the sample ship Tersanjung are 15.85 m, the width are 2.90 m and inside the ship measured as 1.32 m. The average comparison among the 3 parameters are 5.50 for L/B, 13.05 for L/D and 2.37 for B/D. The coefficient of the Tersanjung ship are Cb=0.58, Cp=0.96, C =0.60 and Cw=0.87.  “Tersanjung” ship has reverse velocity 3.7 second (1 perod). Maximum rolling reaching at 120 with righting moment of 0.21 m