Rezim Keamanan Maritim dalam Penanganan Pembajakan Kapal di Selat Malaka

Abstract This article describes the form and performance of the Malacca Straits Patrol (MSP) cooperation as a maritime security regime in dealing with maritime piracy in the Straits of Malacca in the year 2008-2020. It is explored and analyzed using a theoretical approach of maritime security regimes, with the concept of maritime piracy, and the concept of maritime security. The research method used is qualitative based on case study and descriptive analysis. Sources of data were obtained from interviews and documentation with validated through triangulation of data sources and negative case analysis. The results of the study found the maritime piracy in the Straits of Malacca led to the development of dynamic threat perspective between littoral states and non-littoral user states depending on the priority of each states maritime interests to the strategic value of the Malacca Strait. This prompted the establishment of the Malacca Straits Patrol (MSP) cooperation as a form of maritime security regime with a cooperative security mechanism that has principles, norms, rules, and decision-making procedures aimed at dealing with maritime piracy of Malacca Strait through four programs: (1) Malacca Straits Sea Patrol (MSSP); (2) Eyes in the Sky Combined Maritime Air Patrols (EiS-CMAP); (3) Malacca Straits Patrol Intelligence Exchange Group (MSP-IEG); and (4) the Malacca Straits Patrol Joint Coordination Committee (MSP-JCC). It has a low level of effectiveness performance as the output product of the regime make outcome changes in the collective behavior of Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand that optimum comply with a few rules of the game in the implementation of the MSSP, EiS CMAP, MSP-IEG, and MSP-JCC programs, because hampered by lack of capability and mutual mistrust. The results of these performances made the operationalization of the MSP regime to minimum, resulting in the unresolved problem of maritime piracy of the Malacca Strait according to the objectives MSP regime. Recommends for extending MSP to Strait of Singapore; increased capability of MSSP and EiS-CMAP; review the transparency information exchange of MSP-IEG; and increasing awareness and financial support, equipment, and training from interested non-littoral actors to littoral actors to make MSP more effective in dealing with piracy in the Straits of Malacca.   Keywords : Straits of Malacca; Maritime Piracy; Maritime Security; Malacca Straits Patrol; Maritime Security Regim

Pendampingan Masyarakat Nelayan Marunda Pasca Pandemi Covid-19

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang tidak lepas dalam membantu meningkatnya perekonomian Negara. Sektor ini pula menjadi salah satu sektor yang terkena dampak saat pandemi Covid-19. Salah satu daerah yang masih terkena dampak pasca pandemi Covid-19 adalah masyarakat nelayan Marunda sebagai salah satu daerah pesisir laut di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Munculnya beberapa kendala di sektor ini memunculkan upaya pendampingan dari Tim Abdimas Task Force 13 Revengers untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, melalui observasi berkala, pendekatan berlanjut dengan masyarakat setempat hingga interview untuk menganalisa situasi dan mengidentifikasi masalah yang muncul mengawali pendampingan yang dilakukan mulai dari pembuatan alat tangkap ikan sederhana berupa jaring gillnet, pemasaran dan penjualan hingga pengelolaan ikan mulai dari pembukaan tempat pelelangan ikan yang dapat dihadiri oleh seluruh nelayan hingga pengelolaan ikan asap dengan harga jual yang lebih tinggi, peningkatan potensi wisata pemancingan Marunda dengan cara promotion mix baik secara online maupun offline, serta mengoptimalkan koperasi nelayan melalui sosialisasi kepada para nelayan dan mencanangkan beberapa kegiatan di bawah naungan koperasi nelayan untuk masyarakat di dalam maupun di luar wilayah Marunda dengan harapan dapat meningkatkan potensi nelayan di sektor perikanan pasca pandemi dan seterusnya

Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi di Era Pendidikan 4.0

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring yang menekankan integrasi  dengan lingkungan dari berbagai sumber yang ditinjau dari berbagai aspek selama era pendidikan 4.0. Menggunakan metode berupa meta-analisis jurnal, melalui berbagai macam jurnal yang berhubungan dengan variabel penelitian dikumpulkan kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran daring akan efektif jika menerapkan komponen esensial dari Laurillard yang mencangkup aspek diskursfi, adapftif, interaktif dan reflektif. Namun 76,07% memilih kombinasi pembelajaran daring sehingga penting adanya inovasi berupa integrasi dengan lingkungan mengacu pada komponen digital learning ecosystem dari Hammond yang dapat mengakomodasi gaya belajar, fleksibilitas dan pengalaman belajar peserta didik sehingga dapat memunculkan perasaan positif

(Similarity) INTEGRASI PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ADOBE FLASH DENGAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR BIOLOGI

This study aims to determine whether the integration of learning media with the environment is able or not to increase student interest in learning. This research uses meta-analysis-data in the form of descriptive explorative qualitative, which is related to learning media and the environment. Data is collected from various secondary data, which is combined and analyzed by calculating the same percentage of findings for similar problems. The results show that this integration can increase student interest in learning, especially when learning about Science at the Botanical Gardens School, which is characterized by increasing positive behaviors and feelings, also increasing attention, and involvement of students in learnin

Implementasi Diplomasi Lingkungan Indonesia Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang berpengaruh pada kerusakan alam dan resiko bagi kehidupan manusia, seperti kerusakan ekosistem, emisi karbon, masalah kesehatan, sosial dan kerugian ekonomi. Kondisi dapat  memicu perubahan iklim yang sangat drastis. Melihat kondisi geografis, Indonesia adalah salah satu negara yang rentan akan perubahan iklim. Komitmen pemerintah Indonesia di dunia internasional menjadi suatu hal yang harus dikaji lebih dalam mengingat hal ini menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi lingkungan Indonesia menjadi dipertanyakan efektivitasnya melihat implementasi perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Peran pemerintah kabupaten dan kota menjadi sentral dalam implementasi Perjanjian Paris dan TPB dan perlu diteliti lebih dalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kunci, masih banyaknya retorika dan realita yang terjadi dari tingkatan instansi yang sifatnya top-down. Masih banyaknya ketidaksinambungan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mengakibatkan restorasi dan penanggulangan kebakaran gambut tidak berkelanjutan. Dengan menggunakan tipologi fragmentasi Biermann, peneliti mengidentifikasi fragmentasi kerjasama yang belum mampu menghadapi ancaman perubahan iklim. Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti tidak dilibatkan secara optimal dalam perencanaan tata ruang dan tata lahan serta prioritas lokal. Bukan hanya itu dengan tipologi Ibon juga peneliti melihat peranan tingkatan pemerintah dengan permasalahan Meranti ini. Berbekal hasil wawancara tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia secara serius mengejar fragmentasi sinergi dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam implementasi Perjanjian Paris dan TPB

Implementasi Paradiplomasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 sudah disahkan sehingga Pemerintah Indonesia wajib menyerahkan laporan implementasi Perjanjian Paris kepada UNFCCC setiap tahun. Serupa dengan Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. Kajian paradiplomasi lingkungan Indonesia masih sangat terbatas. Empat tema besar yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sejarah paradiplomasi, implementasi paradiplomasi di Indonesia, studi kasus paradiplomasi lingkungan dan dinamika organisasi internasional hybrid. Melalui studi kasus keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Satgas GCF, penelitian ini akan melibat dinamika keterkaitan antara empat tema besar di atas. Penelitian ini akan mengambil data primer dari diskusi terbatas dengan para pemangku kebijakan, akademisi dan aktivis lingkungan. Data sekunder akan diperoleh melalui surat kabar, media elektronik, jurnal dan buku serta publikasi resmi lainnya. Terdapat dua luaran yang menjadi kebaharuan dalam studi lingkungan global. Pertama, desentralisasi di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi pemerintah subnasional untuk mengembangkan paradiplomasi lingkungan seperti yang ditunjukkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengesahkan sembilan peraturan daerah, delapan peraturan gubernur, satu surat keputusan gubernur dan satu surat edaran gubernur yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perjanjian Paris dan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa Satgas GCF dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai media pembelajaran dan pertukaran informasi khususnya dalam isu pemindahan ibukota negara dan hibah Bank Dunia