UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK AIR IKAN HARUAN (Channa striata) ASAL KALIMANTAN SELATAN TERHADAP BLEEDING TIME DAN CLOTTING TIME SECARA IN VIVO

Ikan haruan memiliki kandungan albumin yang tinggi, mengandung asam amino yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas ekstrak air ikan haruan (Channa striata) terhadap bleeding time dan clotting time tikus putih jantan yang mengalami luka dan menentukan dosis ekstrak air ikan haruan yang paling efektif menurunkan bleeding time dan clotting time. Jenis penelitian yang digunakan penelitian eksperimental murni (true experimental design). Tiga puluh tikus jantan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I (kontrol negatif), kelompok II (kontrol positif), kelompok III, IV dan V  kelompok ekstrak air ikan haruan konsentrasi 10%, 20% dan 40%. Ekstrak air ikan haruan berupa ekstrak kental yang diencerkan dengan akuades, sehingga dosis ekstrak air ikan haruan dibuat dalam konsentrasi persen (%). Hewan uji diberi injeksi heparin secara sub kutan selama 5 hari, kemudian diberi sediaan uji selama 5 hari dicatat bleeding time dan clotting time tiap 2 hari sekali selama pemberian sediaan uji. Analisis data menggunakan Two Way Anova. Hasil penelitian menunjukkan persentase daya penurunan bleeding time dari semua kelompok meliputi kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak air ikan haruan 10%, 20% dan 40% berturut-turut yaitu 48,36%; 67,36%; 72,37%; 75,21%; 82,10% dan persen daya penurunan clotting time berturut-turut yaitu 52,70%; 70,29%; 76,61%; 76,89%; dan 78,93%. Kesimpulan penelitian ini ekstrak air ikan haruan mampu menurunkan bleeding time dan clotting time pada tikus putih jantan yang mengalami luka dengan dosis efektif 40%

Pakan banyu (Croton argyratus Blume) stembark ethanol extract effectiveness to total spermatogenic cells of white male rats (Rattus norvegicus)

Stembark of Pakan Banyu (Croton argyratus Blume) empirically used as traditional contraception. The stembark contained active substances as steroids, saponins and alkaloids tannins alleged antifertillity for men. The purpose of this study was to demonstrate the potential of Pakan Banyu stembark ethanol extract to the total number of spermatogonium cells, primary spermatocytes, spermatids and spermatozoa in male rats. This study was an experimental research design posttest only control group design using 20 male rats into 4 groups of 5 mice. The control rats were used in treatment group, the rats were given the pakan banyu stembark extract at a dose of 100, 200 and 500 mg / kg with 0.5% CMC Na suspending agent. The treatment was given orally for 15 days at the 16th days surgery was done to the testicles organs, then microanatomy preparations were made using paraffin method and using HE colour. Analysis of data using One-way ANOVA and Kruskal Wallis with 95% confidence level. The results showed that there is no effect of Pakan Banyu stembark ethanol extract against spermatogonium cells, primary spermatocytes, spermatids and spermatozoa.

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN APLIKASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

The current death penalty is a controversial issue from many perspectives. A view holds that the death penalty is an appropriate punishment for a particular crime with a deterrent effect, but another view suggests that the death penalty is a violation of human rights, because everyone has a right to life that no one can and can not under any circumstances. The Indonesian government's opinion in favor of the death penalty for drug offenses believes that this type of punishment can reduce crime. As emphasized by President Joko Widodo, at least 50 people die every day in Indonesia because drug use for the death penalty is believed to be an effective way to reduce the impact of drugs, and to prevent young people from engaging in drug use and abuse. In this case, it is better to "kill" a handful of people, in order to save more Lies

POLITIK HUKUM MEMANFAATKAN WILAYAH UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENERBANGAN DI WILAYAH KEDAULATAN N.K.R.I.

Politik Hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik Hukum Nasional adalah, Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan (Republik Indonesia) negara yang dicita-citakan. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1992 UU No. 83 Tahun 1958 diganti dengan UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan selanjutnya dukukukan lagi UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang pada dasarnya  UU baru ini telah mengatur masalah penerbangan secara lebih detail dengan jumlah pasal yang lebih banyak. Namun dalam perkembangan waktu NKRI masih memerlukan aturan-aturan dibidang kedirgantaraan untuk menjaga Kedaulanan Negara diwilayah Udara

MENANGULANGI KEJAHATAN DENGAN APLIKASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Sinergitas ilmu hukum dan ilmu ekonomi dapat dijelaskan bahwa kedua bidang ilmu ini sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia, maka kedua ilmu ini memiliki korelasi (interdependen) untuk saling mendukung. Economic Analysis Of Law (EAL) menjelaskan tentang perluasan dimensi hukum melalui kajiannya, dalam konteks yang lebih luas EAL adalah melengkapi ajaran keadilan melalui konsepsi keadilan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal menanggulangi kejahatan masa kini selayaknya menghukum orang layak dengan menggunakan aplikasi EAL yaitu keadilan secara ekonom

PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR KALI KRUKUT JAKARTA

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir, kebakaran dan gempa bumi, namun bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah banjir. Kali Krukut termasuk wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan lokasi DAS Krukut meliputi wilayah Kota Depok dan DKI Jakarta merupakan bagian dari sistem drainase kota yang sering meluap saat musim hujan tiba. Banjir yang meluap akibat curah hujan yang deras, saluran drainase yang buruk, sedimentasi, penyempitan sungai dan penggunaan lahan di sepanjang bantaran Kali Krukut memerlukan perencanaan pengendalian banjir yang tepat untuk menangani permasalahan pada Kali Krukut secara struktural. Simulasi debit banjir kala ulang 20 tahun telah dilakukan dengan metoda pendekatan 1 dimensi menggunakan perangkat lunak HEC-RAS 4.1. Debit banjir yang diperoleh tersebut didapatkan dari analisis hidrologi Kali Krukut yang berupa perhitungan curah hujan, perhitungan hujan wilayah, analisis frekuensi, perhitungan Q base flow, dan perhitungan unit hidrograf. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kapasitas Kali Krukut debit banjir kala ulang 20 tahun tidak mampu menampung debit banjir yang terjadi, dengan muka air banjir yang tinggi terutama di bagian hulu. Simulasi yang kedua dengan menormalisasi penampang melintang sungai atau perbaikan sungai dengan pelebaran yang berbentuk penampang trapesium. Dengan normalisasi ketinggian muka air menurun secara signifikan namun masih terdapat banjir terutama di beberapa stasioning bagian hulu. Dengan demikian normalisasi belum mampu menampung debit banjir di bagian hulu sehingga dilakukan simulasi ketiga yaitu menambahkan storage area pada penampang yang sudah dinormalisasi. Dari hasil simulasi dengan storage area, dapat diprediksikan mampu menampung debit banjir dengan kala ulang 20 tahun dan merupakan perencanaan yang tepat untuk pengendalian banjir Kali Krukut Jakarta. Kata kunci : banjir, Kali Krukut, analisa hidrologi, Q20, normalisasi, storage area

PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS KEADILAN

Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dengan akal budi serta nurani itu manusia memiliki kebebasan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini kemudian yang disebut sebagai kebebasan dasar manusia dan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan dan tidak boleh dicabut oleh siapapu

KRIMINOLOGY PADA BIDANG KEBIJAKAN “CYBER SECURTY”

Di era digital saat ini, praktik penipuan melalui layanan pesan singkat (SMS) palsu dan media sosial makin hari makin mencemaskan. Tindak kejahatan yang berkembang di masyarakat tidak lagi hanya kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan yang mendayagunakan teknologi informasi dan internet. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, tindak kejahatan cyber yang paling banyak dilaporkan masyarakat selama tiga tahun terakhir adalah penipuan lewat surat elektronik, pesan pendek, dan situs internet. Sedangkan pada urutan kedua adalah pencemaran nama baik melalui internet.  Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dunia maya ini ternyata belum di dukung oleh peraturan undang-undang yang memadai. Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan, bahwa Indonesia masuk dalam jajaran dua besar negara di dunia dengan kejahatan di dunia maya atau cyber-crime, tertinggi ke dua di dunia setelah Jepang, dengan total serangan cyber ini ada 90 juta. Menurut Identity Theft Resource Center (ITRC) sampai bulan Juli 2018 diketahui bahwa telah terjadi 668 kasus kejahatan cyber dengan total data hilang mencapai 22.408.258 sehingga perlu menginkripsi data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah “Penelitian hukum Normatif dengan studi dokumentasi di perpustakaan, hal ini menjadi penting karena seorang ahli digital forensik berperan langsung dengan barang bukti baik dari TKP saat penyidikan hingga laboratorium. Analisis data dilakukan secara kualitatif, Dan hasil penelitian ini melihat penerapan Undang-Undang ITE pada permasalahan Cyber-Crime, berikut kendala penerapan Undang-Undang ITE pada permasalahan Cyber-Crime, melalui peran dan kedudukan ahli digital forensik berkaitan dengan alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah pada perkara cyber-crime sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP

TANGGUNG JAWAB HUKUM MENGATASI KECELAKAAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA

Menurunnya tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan dapat mengakibatkan terjadinya bencana penerbangan, oleh karenanya, keamanan dan keselamatan penerbangan saling terkait untuk tujuan dari Keselamatan Penerbangan yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.  Menyikapi hal tersebut diatas yang terlihat adalah  hal pengoperasian bandara Halim sepenuhnya ada dibawah kendali militer, namun dalam hal-hal operasional komersil, bandara Halim Perdanakusuma ini wajib patuh pada  ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), yang menjelaskan bahwa  pada Annex 14 tentang Aerodromes Chapter 9.1 menyebutkan setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.). Dalam hal ini TNI AU sendiri juga memiliki kepentingan di bandara Halim Perdanakusuma untuk strategi pertahanan dan keamanan RI; Maka kemudian timbul pertanyaan: “Bagaimana tanggung jawab hukum dalam hal Pertolongan Kecelakaan Penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma”