ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA MELALUI MODEL PROBLEM SOLVING PADA KONSEP STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM RANGKA MANUSIA

Penelitian deskriptif dengan judul “Analisis Keterampilan Berpikir Kritis dengan Model Pembelajaran Problem Solving pada Konsep Struktur dan Fungsi Rangka Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa melalui model problem solving. Subjek penelitian adalah siswa SMPN 6 kelas VIII C Kota Sukabumi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 29 siswa yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian yaitu berupa soal keterampilan berpikir kritis, angket respon, wawancara guru dan LKS. Hasil yang diperoleh dari penelitian menujukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa melalui soal KBK dengan rata-rata skor yaitu 73% (Baik) dengan 5 indikator berpikir kritis yaitu memfokuskan pertanyaan 75%, menganalisis pertanyaan 69%, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan 75%, mengobservasi dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi 67% dan mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak 79% dengan ini dapat dilihat bahwa keterampilan berpikir kritis dapat diungkapkan dengan model pembelajaran problem solving. Respon guru dan siswa terhadap model problem solving dalam menganalisis keterampilan berpikir kritis pada konsep struktur dan fungsi rangka manusia memberikan respon positif

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SAKTI KABUPATEN PIDIE)

ABSTRAKPENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH PERADILAN ADAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Sakti Kabupaten Pidie)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,54)pp,tabl,bibl,app(Ida Keumala Jeumpa S.H., M.H.)Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa ada 18 jenis perkara yang diselesaikan olehperadilan adat gampong. Terhadap perkara penganiayaan berat tidak disebutkan atau tidak dijelaskan dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tersebut, namun dalam kenyataannya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat ada yang diselesaikan oleh peradilan adat gampong.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dilakukan oleh peradilan adat, menjelaskan prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat olehperadilan adat dan akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat.Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang -undangan, buku-buku, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab dilakukanpenyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat adalah karena biayanya murah, penyelesaiannya cepat tidak berlarut-larut dan kedua belah pihak tidak keberatan diselesaikan secara adat . Prosedur penyelesaian secara adat dilakukan dengan diawali masuknya perkara ke kepolisan lalu pihak kepolisian menyarankan penyelesaiannya secara adat, dan dilain waktu geuchik meminta kepada pihak korban untuk penyelesaian secara adat agar penyelesiannya dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Akibat hukum dari penyelesaian oleh peradilan adat adalah bahwa mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak adanya yang membawa ke pengadilan.Diharapkan kepada perangkat adat gampong agar mampu memberikan pertimbangan yang adil bagi kedua belah pihak. Dan kepada Majelis Adat Aceh agar meningkatkan sosialisasi kepada perangkat gampong tentang tata carapenyelesaian perkara pidana oleh peradilan adat sehingga proses penyelesaian secara adat yang adil dan akuntabel

Meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui model pembelajaran flipped clasroom

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui model pembelajaran flipped classroom. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan pra siklus, siklus satu, dan siklus dua. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan jasmani semester tiga yang mengikuti perkuliahan didaktik metodik atletik yang berjumlah 35 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Analisis data penelitian menggunakan persentase secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pra siklus adalah 70 sedangkan nilai rata-rata pada siklus satu adalah 76 dan siklus dua adalah 82, sebanyak 25 mahasiswa atau 71% telah tuntas belajar dan 20 atau 29% mahasiwa belum tuntas. Pada siklus dua terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang tutas belajar yaitu sebanyak 30 atau 86% mahasiswa telah tutas belajar dan sebanyak lima atau 14% mahasiswa yang belum tutas belajar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran flipped classroom dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah didaktik metodik atletik

KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRAPERADILAN UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

The Judge Commissioner system has the authority to decide or determine the validity of an arrest, detention, confiscation, termination of an investigation, termination of a prosecution which is not based on the principle of opportunity, and also to determine whether or not there is a need for detention, compensation or rehabilitation for a suspect or defendant who has been imprisoned illegally. legitimate. Another authority possessed by the Commissioner Judge is the determination of exceeding the time limit for an investigation or prosecution, and whether or not an examination of a suspect or defendant can be carried out without being accompanied by legal counsel. However, it is possible that the establishment of the Judge Commissioner system to replace the Pretrial system in the Criminal Procedure Code can create new problems. In this study, the author examines how the existence of the Judge Commissioner system as an alternative to the Pretrial system to provide justice and legal certainty for the community, how the provisions regarding the Commissioner Judge in the Bill on Criminal Procedure Law and what are the advantages and disadvantages compared to the Pretrial System. the author uses normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, namely collecting norms that have been identified as legal norms. As a normative legal research, the data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis of research data, namely comparing or applying applicable laws and regulations, opinions of scholars (doctrine) and other legal theories. The conclusion obtained in this writing is that with the existence of a Judge Commissioner system in the Draft Criminal Procedure Code in 2008 as a substitute for the Pretrial system, the presence of a Commissioner Judge is more effective than the Pretrial system which has many weaknesses and does not have a broader and detailed authority as contained in the Judge Commissioner system in Draft Criminal Procedure Code of 2008. The establishment of the Judge Commissioner system which has broad and more detailed duties and authorities is a refinement of Pretrial. So that with the Judge Commissioner system, the future Criminal Procedure Code can fulfill expectations to become a protector as well as a humanist (humane), transparent, and accountable (accountable) legal instrument or provide legal certainty, justice, and benefits for the community.Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Bagaimana ketentuan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana dan Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Sistem Praperadilan. Penulis menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DI ACEH

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DI ACEH Muhammad Novriansyah*1 Mohd. Din** Rizanizarli*** ABSTRAK Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye pemilu telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, kenyataanya ada kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, tetapi belum dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum oleh Sentra Gakkumdu terhadap Kepala Desa tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana tersebut, serta Peranan Sentra Gakkumdu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, serta menjelaskan dan menganalisis peranan sentra Gakkumdu terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu di Aceh . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dikuatkan dengan data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu belum berjalan efektif, hal itu disebabkan secara substansial rumusan yang ada didalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak di atur secara jelas dan konkrit, sehingga menghambat aparat penegak hukum dalam merumuskan delik yang ada didalam pasal tersebut. Kemudian kurangnya anggota Sentra Gakkumdu dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Peran Sentra * Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing1 ii Gakkumdu dalam melakukan tindakan terhadap Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu pada masa kampanye belum berjalan secara maksimal karena belum menunjukkan pola koordinasi yang terintegrasi untuk mengefektifkan penegakan hukum. Diharapkan kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, agar melakukan perubahan terhadap Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya koordinasi yang baik, antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Kepala Desa. iii LAW ENFORCEMENT OF VILLAGE HEADS WHO CARRY OUT PROFITABLE OR DETRIMENTAL ACTIONS TO THE ONE OF ELECTION PARTICIPANTS IN ACEH Muhammad Novriansyah *2 Mohd. Din ** Rizanizarli *** ABSTRACT Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the election campaign period have violated the Article 490 of Law Number 7 of 2017 regarding General Elections. However, in reality there was a Village Head who was suspected of committing the crime, but had not been carried out based on the legal provisions by the Center of Integrated Law Enforcement (Sentra Gakkumdu) against the Village Heads. Then, this case raises legal issues in enforcing the Village Heads who committed the crime, as well as the Role of Sentra Gakkumdu in taking action against the perpetrators who committed the crime. This study aimed to explain and analyze the law enforcement against the Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the General Election, and also explain and analyze the role of Sentra Gakkumdu against the Village Heads who carried out profitable or detrimental actions to the one of election participants in the General Election in Aceh. This research was an empirical juridical research. Data source in this research used was the data obtained from the field which is done by observation and interview and strengthened by the library data. The results of this study showed that the law enforcement against the Village Heads who carried out a benefical or detrimental actions to the one of the election participants was not running effectively, it was caused by the formulation contained in Article 490 of Law Number 7 Year 2017 was not clearly and concretely regulated, thus it obstruct the law enforcement officers in formulating the offense contained in the article. Then, it was also caused by the the lack of members of Sentra Gakkumdu *2 * Student ** Chairman of supervisory commission *** Member of supervisory commission iv and community participation in law enforcement. The role of Sentra Gakkumdu in taking actions against the Village Heads who did the beneficial or detrimental actions to the one of the election participants during the campaign period has not been maximized because it has not shown an integrated coordination pattern to make an effective law enforcement. It is expected that the Government, together with the House of Representatives, will make the amendments to Article 490 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, so that the realization of legal certainty and the achievement of good coordination between agencies incorporated in Sentra Gakkumdu. Keywords: Law Enforcement, General Elections, Village Head

Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada PerusahaanTerdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Variabel dalam penelitian ini adalah keputusan investasi yang diukur dengan Fixed Assets to Total Assets dan Nilai Perusahaan yang diukur dengan Free Cash Flow . Sampel dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018 – 2022. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi yang diukur dengan Fixed Assets to Total Assets berpengaruh terhadap nilai  perusahaan yang diukur dengan Free Cash Flow dengan arah yang negati

The Influence of Inquiry Methods and Motor Educability on Dribbling Skills in Soccer

Research aims toaknow the influenceaMethod of Inquiry and Motor Educability Exerciseaagainst skillsaDribbling in FootballaBengkulu Young Shoots. Research conductsaresearch Experiment withaFactorial design. Sample insideaThis study included 48 athletesaTunas Muda KotaaBengkulu. Data analysis techniqueausing the t-test. The results of the research in this study are: 1. The results of the dribbling skills in soccer for SSB students who are taught using a modelainquiry exerciseaguided moreahigh in comparisonawith students who followainquiry learningafree. 2. Resultsadribbling skills of students have motoraeducability higheraheight than the childawho has a motoraeducabilitylow. 3. Several schoolsahave a workout scheduleaconcurrently between football extracurriculars, so thatadirectly inaimplementation of the exercise sometimes has toado the treetment and testanot simultaneously. This matterabe one of the obstacles in providing treatmentain the form of a training methodato students. 4. Studentsanot quarantined soaresearchers cannot control activityawhateverastudents doaout of scheduleaexercise is a nutritional problemastudents. Notastraightforward this thingacan affectaresearch. 5. Lack of comfortaand the serenity students getaat the time of doing the guided inquiry method and lackathe facility used by researchers to support the provisionathe training method when doing the methodathe free inquiry exercise

Pengaruh Latihan Imagery dan Keyakinan Diri Terhadap Hasil Shooting Free Throw Ekstrakurikuler Bola basket.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara latihan internal imagery dan latihan eksternal imagery terhadap hasil shooting free throw ekstrakurikuler bola basket, (2) perbedaan pengaruh antara keyakinan diri tinggi dan keyakinan diri rendah terhadap hasil shooting free throw ekstrakurikuler bola basket, dan (3) interaksi antara latihan imagery dan keyakinan diri terhadap hasil shooting free throw ekstrakurikuler bola basket. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2. Populasi penelitian adalah peserta ekstrakurikuler bola basket di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik random sampling yang berjumlah tiga sekolah yaitu SMPN 1 Bantul, SMPN 3 Bantul, SMPN 3 Jetis dengan jumlah total peserta ekstrakurikuler bola basket sebanyak 42 orang siswa. Instrumen mengukur tingkat keyakinan diri menggunakan angket keyakinan diri dan hasil shooting free throw dengan menggunakan shooting free throw test dari Arianto B. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis of variance (ANAVA) dua jalur pada taraf signifikan α = 0,05. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan internal imagery dan latihan eksternal imagery terhadap hasil shooting free throw ekstrakurikuler bola basket, yang terbukti dari nilai sig = 0,010 0,05

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)

This research aims to analyze and obtain empirical evidence about the effect of independent commissioner, compensation of management executives and institusional investor to tax management. The independent variabels used are independent commissioner, compensation of management executives and institusional investor. The dependent variabel used is tax management. The research population was companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in period of 2010-2013. Sample was collected by purposive sampling method. Total 86 companies were taken as study's sample. Analysis method of this research used multiple regression. The result shows independent commissioner, compensation of management executives and institusional investor partially influence to tax management with significant value as 0,004, 0,046 and 0,000. Then, independent commissioner, compensation of management executives and institusional investor simultaneously and significantly influence to tax management, It can be seen from the significance value of 0,000.DOI: 10.15408/ess.v5i1.233