AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BAGI BADAN HUKUM

Seluruh Kekayaan Debitur yang sudah ada pada saat penjatuhan putusan kepailitan beserta segala yang diperoleh selama kepailitan disita secara umum

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PENDIRIAN TERHADAP OPERASIONAL CABANG

Untuk keberadaan PT Dalam Pendirian itu belum ada pengaturannnya secara khusus, Oleh karena itu terhadap nmasalah-masalah yang timbul di sesuaikan dengan mengacu pada teori atau opini

ASPEK JURIDIS ANJAK PIUTANG (FACTORING) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG RELATIF BARU DI INDONESIA

Perjanjian factoring memberikan peluang yang cukup menarik untl,lk mendapatkan dana yang dapat menyembatani antara waktu penjualan dengan penagihan yang selama ini menyulitkan kelancaran a r us dana p r odus e n dan distributor barang dan jasa. Perjanjian factoring pada dasarnya melibatkan J pihak y a it u perusahaan factoring (factor), perusahaan penjual piutang (client) dan pembeli (customer) . .Kegiatan usaha factoring pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara : 1) pembelian account ~) pendiskontoan promissory notes

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA BUKU

Laporan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuK pelanggaran terhadap karya cipta buku dan sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran hah cipta terhadap karya Cipta buku. Dengan diketahuinya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta buku tersebut berikut aanksinya, dapat dipakai sebagal pedomanbagi lnstans.i yang terkait dalam rangka menegakkan Undang-undang Hak Cipta ( Jaw enforcemene l sebagai salah Satu hukum positif

ASPEK JURIDIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Mcnyongsong tahap tinggal landas dalam Pernbangunan Nasional di Indonesia, tcrlihat bahwa penekanan pada pemerataan yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang mengkcdepan dalam proses pernbangunan karena pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka pcrnbangunan nasional ini, peran sektor swasta baik yang berskala bcsar, menengah ataupun kecil terns clipacu untuk lebih menggiatkan aktivitasnya. Aktivitas kegiatan perusahaan tersebut tentunya rnernbutuhkan modal baik untuk pendirian lIlaupun dalam rangka perluasan usahanya. Penggalian dana oleh perusahaan dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan menjual saham dan obligasi di pasar modal atau dengan mengajukan perrnohonan kredit melalui lembaga kcuangan bank atau lembaga pernbiayaan lainnya. Penggalian dana melalui perbankan banyak diminati olch perusahaan. Namun bila jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar, hal ini merupakan kendala terscndiri bagi perbankan, terlebih dcugan adanya ketentuan Batas Maksimum Penibcrian Kredit (8M PK) yang diatur dnlam UU No. 711 992 tcntang Perbankan. BMPK membatasi krcdit yang diberikan oleh pemimjam atau sekelompok pemimjam yang terkait tidak boleh melebihi dari 30 % modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan BMPK keinampuan suatu bank untuk menyalurkan kredit kepada suatu perusahaan atau group menjadi terbatas, sehingga bank-bank berpaling kepada Iernbaga kredit sindikasi. Hal ini sesuai pernyataan Remi Syahdeini bahwa (Info Bank, No. 170 Pebruari 1994: 12) Penyelesaian masalah pelanggaran pernenuhan BMPK melalui asuransi selain bclum Iancar, sifatnya hanya temperer. untuk itu penyelesaiau yang lebih mendasar seperti pernberian kredit dengan sinclikasi bankhank pcrlu dikcmbangkan

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN KEPADA KOPERASI (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

Program pemilikan saham perusahaan oleh koperasi, sesuat dengan SK Menko EKVIN dan WASB-~NG No. SE 05/M.EKUIN/1991 diprioritaskan ba gt koperasi pr-Lmsr , P.dapun care peng8l.ihan sahamnya dibedakan entara penempatan langsung (direct placement) dan meLarut bursa s esuei dengan cara-cara yang telah di·sepakati dengan B~ptP~M. Termasuk cara penempatan langsung ada Lah hibah, jual-beli biasa yang dilpkukan o.Leh koperasi didalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli sah8m yang diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hnl dana berasal dari perusanaan penerbit saham}, Cara kedua, yaitu melalui bursa, pada dasarnya d.iperurrtukan bagi parusanaan yang sudah go publi

PERANAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA DISCLOSURE DI PASAR MODAL

UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal telah membawa angin segar bagi aktivitas pasar modal yang selama ini hanya mengandalkan sejumlah Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Kehadiran UU tersebut patut disyukuri mengingat bisnis pasar modal begitu mobile. Lebih-lebih mengingat proyeksi proses globalisasi menjelang efektifnya kesepakatan GATI'IWTO dan APEC. yang tentunya membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Konsekuensi kepastian dan perlindungan hukum tersebut adanya full disclosure and transparancy. Hal ini dapat dipahami karena setiap keputusan investasi di pasar modal mengandung risiko. Konsep kepastian dan perlindungan hukum di pasar modal tidak dapat dilepaskan dari pel'an dan tanggung jawab profesi penunjang, Profesi penunjang bertanggung jawab terhadap akurasi dan kelengkapan infol'masi yang dibutuhkan oleh investor. Kewajiban tersebut bersifat on going atau terus menerus. Dalam UU No. 811995, keberadaan pl'ofesi pennjang diatul' dalam Bab VIII Pasal 64 sampai dengan Pasal 69. Pengaturan dalam beberapa hal tersebut tampaknya sedel'hana. Namun demikian peran dan tanggung jawab profesi penunjang dapat kita tarik implikasinya secara sporadis dari ketentuan pasal-pasal lainnya. Masalahnya juga tidak berhenti di situ, profesi penunjang sangat menentukan dalam mekanisme bisnis pasar modal karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi bel'langsung secal'a fair atau tidak

ASPEK JURIDIS PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) PROYEK JALAN TOL

Pembangunan Indonesia berlangsungh sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antara pemerintah dengan sector swasta atau dengan mitra usaha dari luar negeri. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)