Mujiatun, S., Badawi, A. (2023) Root Cause Analysis Factors Against Islamic Banking Financial Inclusion

Purpose: The aim of this study is to analyze the achievement of Islamic financial inclusion targets through increasing the digitization of Islamic banking in Indonesia using the Islamic financial inclusion index.   Theoretical framework: The theoretical framework shows that financial inclusion is the biggest challenge in improving Islamic finance, this is in line with the targets from the road map from regulators and previous research, one of which is in 2020. So that if financial inclusion does not increase, it can hamper the development of Islamic finance in a comprehensive and sustainable.   Design/methodology/approach:  The Method using the root cause analysis method of the inhibiting factors for Islamic banking financial inclusion and a literature study that examines the financial inclusion index and the results of Islamic financial inclusion research.   Findings: From the research that has been done, it containing that the level in Islamic financial inclusion from 2019 to 2021 is 76.91% even though the 2024 financial inclusion target by the regulator is 90%. For this reason, a strategy for achieving Islamic financial inclusion through digitalization is needed, including opportunities from the post-covid-19 era that support sustainable digitalization.   Research, Practical & Social implications: The research results imply that the regulators and Islamic banking must induce the financial inclusion index achievement towards the 2024 target.   Originality/value: This article is an academic contribution that allow an understanding about research Root cause analysis factors against islamic banking financial inclusion

Analisis pelaksanaan zakat profesi: upaya pengentasan kemiskinan di kota medan

Berdasarkan ketentuan yang ada, distribusi zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan sebagai upaya pengentasa n kemiskinan. Bentuknya ada dua; yaitu memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha fakir dan miskin, dan kedua memberikan hewan ternak untuk dikembangbiakkan. Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Medan, ada yang sudah melaksanak an distribusi produkt if, dan ada yang b elum melaksanakannya . Tujuan penelitian ini adalah mengalisis upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan mel alui implementasi zakat profesi dengan distribusi produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualita tif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu; Wawancara, Dokum entasi, dan Observasi . Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Zakat Profesi yang hasilnya didistribusikan dalam bentuk produktif dapat mengentaskan kemiskinan secara sign ifikan . Tingkat kegagala nnya bentuk distribusi produktif tersebut adalah 14 % (empat belas persen). Dengan demikian tingkat keberhasilannya mencapai 86 % (delapan puluh enam persen) . SOP yang ada adalah; adanya Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi, (2). Sosialisasi,(3), Dilaksanakan dengan memotong gaji setiap bulannya 2,5 % setelah potong pajak, (4), didistribusikan kepada mustahiq dalam benuk konsumtif dan produktif,(5). Evaluasi. Tawaran untuk SOP adalah ; (1). Surat Kep utusan Pimpinan dengan Lengkap, (2). Panitia Pengelola yang Profesional,(3). Sosialisasi, 21 (4). Alokasi distribusi produktif 70 % dan konsumtif 30 %, (5). Seleksi mustahiq, (6). Bimbingan dan pengarahan, (7). Pendampingan oleh tenaga profesional, (8), Imple mentasi Program, (9), Evaluasi pelaksanaan , (10). Pelaporan Kepada Pimpinan instansi. Kendala - kendalanya secara khusus adalah ; (1). Tidak ada tenaga profesional sebagai pendamping tetap, (2), Muzaki kurang amanah, (3). Masih terdapat distribusi langsung dari muzaki kepada mustahiq. Kendala\ud - kendala umunya adalah : (1). Kurangnya Kepercayaan Berzakat kepada Lembaga. (2). Tidak ada Sanki Muzaki yang enggan bayar zakat. (3). Kurangnya Sosialisasi (4). Manajemen belum berbasis IT yang terintegrasi (5). Masi h ada Khilafiyah di Masyarakat tentang hukum zakat profesi.(6). Belum ada Perda tentang Zakat profesi dan distribusi produktif dengan persentasi yang lebih besar. Rekomendasi;(1). Agar semua intasni pemerintah dan swasta melaksnakan zakat profesi dan dist ribusi produktif. (2).Agar Pemerintah dan DPRD kota Medan membuat Perda zakat profesi dan distribusi dengan perbandingan 30 % konsumtif dan 70 % produktif untuk pengentasan kemiskinan. Kata kunci : Zakat profesi, distribusi konsumtif dan produktif, penge ntasan kemiskina

PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM

Ekonomi mempunyai peranan yang sangat urgen dalam kehidupan umat manusia. Dalam pengembangannya dapat dilakukan dengan berbagai cara atau sistem. Sampai dewasa ini ada tiga sistem pengembangan ekonomi yaitu kapitalis/ liberal, sosialis dan Islam. Inilah permasalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskrip analitik terhadap ketiga sistem dimaksud dengan melihat bagaimana peran pihak pemerintah dalam pengembangannya. Sebagai kesimpulan dari uraian ini, dapat dinyatakan bahwa kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik privat. Dengan kata lain; Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang memberikan wewenang penuh kepada Capital atau pemodal  dengan segala jenisnya. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Pihak pemerintah atau negara tidak boleh ikut campur tangan dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah hanya berhak membuat regulasi tentang kewajiban membayar pajak kepada para pengembang ekonomi.  Hasil pajak itulah yang akan digunakan untuk kepentingan negara terutama dalam menjalankan kewajibannya terhadap kesejahteraan rakyatnya.Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi campur tangan pemerintah sangat dominan. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki  dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada.  Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga, mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang lemah, baik konsumen maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara harus berperan secara aktif. Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal dengan intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan kata lain, menurut Islam peranan negara sangat penting terutama dalam mengendalikan harga pasar. Masyarakat boleh menentukan harga pasar tetapi tidak bebas. Jika kebebasan itu lalu menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi masyarakat, maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM ISLAM

One of the Government's strategy is to promote the public welfare aspects of economic life. Economic development can be done with a variety of strategies. Among others, is to empower wealth of natural resources that have been created by God. The government can open a gold mine, silver, coal, kerosene, gas, tin, etc. stored in the bowels of the earth as a natural form of empowerment. From other dimensions, to maximize the ability of the economy, the government can make monetary and fiscal policy. In this paper, the authors will describe how government policy in the monetary and fiscal aspects of economic empowerment.Broadly speaking, the Islamic version of the fiscal policy differs from fiscal policy non-Islamic version. Although there are similarities definitions and common purpose, but there are substantial differences from the legal basis used, method (either way gathering up the distribution) is in use, state income instruments used by the system. Foundation has always been a foothold in the Islamic system of fiscal policy is the Al Quran. Fiscal policy that was built by the Rasulullah saw is the first economic system must have a strong ideology based on religion.Method of distribution was at the time the leadership of the Rasulullah saw and Khulafaurrasidin the right target and direct manner without any hidden treasures. Distinguish between the wealth of the country is essentially a property right of the people to the authorities. Directions distribution on target with reference to the Al Qur'an (9: 60) is entitled to receive zakat or the wealth of the country is eight asnab. No human criteria used at that time. In terms of state income instruments there are significant differences.Islam does not justify the practice to provide tolerance to interest on loans. To maintain economic stability, Islam does not justify the government to practice usury in foreign loans. In contrast to Indonesia, where the system of interest in foreign loans is becoming gods, so that Indonesia became the country that depend continuously. So as we see, for the long time we are in crisis due to wrong economic system

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA

Jual beli Istishna menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad bay as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay Istishna adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istishna paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah

Keragaan Ekonomi USAha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolahan Opak Singkong di Desa Tuntungan II Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Komoditi pertanian sebagian besar adalah komoditi yang cepat rusak apabila tidak langsung dikonsumsi ataupun dilakukan proses pengolahan lanjut. Adapun dengan pengolahan lanjut, mampu memberikan nilai tambah (value added) terhadap komoditi pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dengan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat (UKM) yang mampu mengakomodasi keberadaan sumberdaya manusia. Sebagaimana Harahap, Mailina (2013) mengemukakan bahwa UKM mempunyai potensi untuk dapat menimbulkan dampak pembangunan yang strategis dalam ekonomi terutama dalam aspek peningkatan nilai tambah, aspek pemerataan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi.Sampel penelitian adalah pengusaha UKM Opak Singkong di desa Tuntungan II Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memproduksi Opak Singkong, pengusaha menggunakan biaya tetap (fixed cost) Rp.644.497,5 dan biaya berubah (variable cost) Rp.3.379.450,01. Adapun biaya implisit sebesar Rp.13.010,07. Sehingga rata-rata biaya total (total cost) untuk setiap produksi Opak Singkong adalah Rp. 4.036.957,58. Penggunaan biaya yang besar terdapat pada pembelian bahan baku utama yaitu Singkong dengan penggunaan biaya sebesar Rp.3.173.166,67. Untuk setiap produksi Singkong yang digunakan rata-rata 2,4 ton.Penerimaan pengusaha dari setiap produksi Opak adalah Rp.5.067.550,00 dengan jumlah produksi rata-rata 785,67 Kg dengan harga Rp.6.450,00/Kg. Dengan demikian rata-rata keuntungan yang diperoleh pengusaha pada setiap produksi Opak adalah Rp.1.030.592,42. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa R/C sebesar 1,26. Dengan demikian kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Opak Singkong layak untuk dilanjutkan. Pola pemasaran Opak Singkong adalah pengusaha Opak selain sebagai produsen juga sebagai penjual kepada pabrik cemilan di Jakarta, Palembang dan Tanjung Morawa. Informasi pemasaran Opak tidak jelas diketahui sehingga margin keuntungan pemasaran Opak Singkong di desa Tuntungan II Kabupaten Deli Serdang tidak diketahui

Determinant Analysis of The Role of Islamic Banking in Micro Small Medium Enterprises in The New Normal Period

The purpose of this study was to identify and analyze the role of Islamic banking in MSMEs in the new normal period because Islamic banking is a financial intermediary institution that has a role in economic development and in this case the focus of research on MSMEs can drive economic activity. Problems in research due to this new normal period need to be studied whether MSMEs increase their income during the new normal period and whether Islamic banking has played a role. This research methodology was conducted using primary data obtained through a survey of 116 business actors engaged in the food business and other businesses located in the city of Medan. The results of this study indicate that MSMEs survive from their own capital in the form of assets and savings owned, even though the interest and desire of MSME actors is very dominant in wanting to transact to obtain assistance in the form of capital from Islamic banking, which is equal to 86%. 52.6% of MSMEs have capital problems in this new normal period. Thus it can be concluded that Islamic banking has not provided assistance to MSMEs in the new normal period and Islamic banking has the potential to increase its role as a financial intermediary institution in the future