Fiqh Imām Syāfi`ī dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita dalam Nikah dan Melihat Hilāl)

Persoalan yang sampai kini masih pelik dan mengundang kontroversi adalah mengenai kedudukan perempuan dalam fiqh peradilan. Salah satu persoalan dalam fiqh peradilan adalah mengenai kesaksian perempuan. Berbicara mengenai kesaksian perempuan dalam ranah fiqh, sebetulnya sudah disinggung baik dalam fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, yang mana fiqh merupakan produk hukum dalam Islam. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian. Namun, Ima>m Sya>fi’i> di dalam al-Umm tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi dalam persoalan tertentu yang membutuhkan kesaksian. Salah satu wilayah yang tidak membolehkan perempuan menjadi saksi adalah wilayah nikah dan hila>l. Pandangan Ima>m Sya>fi’i>> di dalam al-Umm, dalam beberapa permasalahan, memperlihatkan adanya kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif patriarkhi. Di dalam beberapa bab dalam al-Umm, laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang berada di atas perempuan. Artinya, laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Sehingga, di sini ada semacam perspektif superioritas bagi laki-laki. Di dalam tesis ini penulis menganalisa pendapat Ima>m Sya>fi’i> dengan menggunakan analisis gender. Selain itu, juga memaparkan persoalan kesaksian perempuan dalam fiqh Ima>m Sya>fi’i> dalam nikah dan melihat hila>l yang disinyalir sebagai salah satu bentuk perbedaan dan subordinas}i terhadap perempuan. Sejauh mana perempuan memiliki peranan dalam memberikan kesaksian. Bagi Ima>m Sya>fi’i> syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal, dewasa, laki-laki (z|uku>rah), mampu mendengarkan pembicaraan dua orang yang melakukan akad dan beragama Islam. Di antara syarat-syarat saksi yang menjadi kontroversi adalah z|uku>rah, artinya, seorang saksi baik dalam nikah maupun melihat hila>l diharuskan berjenis kelamin laki-laki. Dengan kata lain, perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan dan melihat hila>l. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa pada masa Ima>m Sya>fi’i>> perempuan masih terbelakang dalam hal pendidikan, sebagai akibat dari kondisi sosial pada saat itu yang tidak memberi peluang bagi perempuan untuk belajar sebagaimana laki-laki. Perempuan pada masa itu hanya hidup di dalam rumah dan tidak pernah melihat dunia luar. Keadaan ini jelas sangat berbeda dengan masa sekarang ini. Realitas yang demikian itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan Ima>m Sya>fi’i>> ketika menulis al-Umm, yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan di dalam memformulasikan pandangan-pandangannya. Dalam tesis ini penulis menemukan corak pemikiran Ima>m Sya>fi’i> yang moderat dan kontekstual dalam melihat suatu permasalahan, sehingga produk hukum Ima>m Sya>fi’i> tentang kesaksian wanita dalam nikah dan hila>l tidak mencerminkan adanya bias gender

Ulama dan Politik: Relasi Politik Tuan Guru Bajang pada Pemilu 2019

Political contestation in the 2019 elections is not only about the contestation of political parties, but the involvement of the Tuan Guru and Ulama regarding ijtihad (political thought) is a concern. The use of Political Identity in the 2019 Elections is damaging to the integration of the nation and state of Indonesia. It began with the 2017 DKI regional election contestation with the start of a demonstration in the name of the defense of religion on December 12, 2016 to try Ahok who was considered blasphemous about religion. TGB is one of the figures who supported the demonstration so that it received sympathy from the alumni brotherhood of 212. PA 212 support was stopped when TGB opposed in supporting Jokowi in the 2019 Election. As Gunernur NTB, TGB had thought according to rational choice considerations in expressing its support for Joko Widodo. Rational choice through consideration of the benefit (goodness) of the people is a priority that encompasses all Indonesian people, including NTB

PENGEMBANGAN POTENSI PESANTREN DALAM MENCETAK SANTRIPRENEUR (Pemberdayaan dan Pendampingan Santripreneur di Pesantren Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti Pati)

Pondok Pesantren memiliki peranan penting di masyarakat, khususnya terkait persoalan agama. Saat ini, di tengah perkembangan zaman alumni pondok pesantren dituntut tidak hanya mahir dalam hal keagamaan saja, melainkan juga hal lain salah satunya adalah ekonomi. Pondok Pesantren Manahijul Huda sebagai pondok pesantren yang telah lama eksis di tengah-tengah masyarakat Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati memiliki banyak alumni yang dinantikan kiprahnya di masyarakat. Sebagai upaya untuk memberdayakan para alumnus Pondok Pesantren Manahijul Huda khususnya di bidang ekonomi, maka tim KPD LP2M UIN Walisongo Semarang mendirikan sebuah konveksi penjahitan baju. Di kecamatan Dukuhseti terdapat beberapa lembaga pendidikan yang terdiri dari 3 Madrasah Aliyah, 3 SMK, 6 Madrasah Tsanawiyah, dan 8 Madrasah Ibtidaiyyah, yang memiliki total siswa sekitar 4.000 orang. Selama ini sekolah-sekolah tersebut saat hendak membuat seragam sekolah (Batik, Pramuka, Kaos Olahraga dll) untuk para siswa, selalu pergi jauh ke kecamatan lain, bahkan ada yang ke luar kabupaten Pati. Peluang inilah yang dilihat oleh Tim KPD LP2M UIN Walisongo untuk mendirikan usaha konveksi sebagai upaya untuk memberdayakan alumni sekaligus membantu sekolah-sekolah di kecamatan Dukuhseti dalam menjahitkan seragam para siswany

PENGEMBANGAN POTENSI PESANTREN DALAM MENCETAK SANTRIPRENEUR (Pemberdayaan dan Pendampingan Santripreneur di Pesantren Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti Pati)

Pondok Pesantren memiliki peranan penting di masyarakat, khususnya terkait persoalan agama. Saat ini, di tengah perkembangan zaman alumni pondok pesantren dituntut tidak hanya mahir dalam hal keagamaan saja, melainkan juga hal lain salah satunya adalah ekonomi. Pondok Pesantren Manahijul Huda sebagai pondok pesantren yang telah lama eksis di tengah-tengah masyarakat Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati memiliki banyak alumni yang dinantikan kiprahnya di masyarakat. Sebagai upaya untuk memberdayakan para alumnus Pondok Pesantren Manahijul Huda khususnya di bidang ekonomi, maka tim KPD LP2M UIN Walisongo Semarang mendirikan sebuah konveksi penjahitan baju. Di kecamatan Dukuhseti terdapat beberapa lembaga pendidikan yang terdiri dari 3 Madrasah Aliyah, 3 SMK, 6 Madrasah Tsanawiyah, dan 8 Madrasah Ibtidaiyyah, yang memiliki total siswa sekitar 4.000 orang. Selama ini sekolah-sekolah tersebut saat hendak membuat seragam sekolah (Batik, Pramuka, Kaos Olahraga dll) untuk para siswa, selalu pergi jauh ke kecamatan lain, bahkan ada yang ke luar kabupaten Pati. Peluang inilah yang dilihat oleh Tim KPD LP2M UIN Walisongo untuk mendirikan usaha konveksi sebagai upaya untuk memberdayakan alumni sekaligus membantu sekolah-sekolah di kecamatan Dukuhseti dalam menjahitkan seragam para siswany

Karl Popper's Falsification Theory of the Determination of the Gregorian Calendar Based on the Book of Risalatul Falakiyah K.H Misbachul Munir

The book of Risalatul Falakiyah is the work of KH. Misbachul Munir has a unique side compared to the Gregorian Calendar in general. This uniqueness is seen at the start of the calculation of the day and the market, namely Tuesday Pahing, while the count generally starts on Sunday Legi. This article aims to analyze the total of the Gregorian Calendar based on the book of Risalatul Falakiyah based on Karl Poper's falsification theory and analyze the accuracy of the comparison between the concept of calculating the Gregorian Calendar of the book of Risalatul Falakiyah using contemporary calculations based on technology. This research uses library research by conducting qualitative-descriptive analysis of data collected through documentation and interviews. The results showed: First, based on Karl Popper's falsification theory that the Gregorian calendar calculation theory of the book of Risalatul Falakiyah by K.H Misbachul Munir was proven by its correctness by comparing and testing its calculations with the standard formula of science obtained the same results. Second, based on the comparison and testing of technology-based calendar masehi calculations with mawaqit, it was found that the calendar calculation results from the book of Risalatul Falakiyah had the same accuracy as the calculation of mawaqit software

Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia

Formulating the fixed methodology for determining the beginning of Ramadan month and Islamic Feast in Indonesia is still ongoing. This article attempts to offer an integration between sharia and scientific views through 1) the concept of shahadah (witnessing) in the paradigm of fiqh and astronomy, and 2) the integration of those paradigms in determining the beginning of lunar months, particularly Ramadan and Syawal. This study uses qualitative methods in gaining the data then analyzes it using the approach of Miles & Huberman on interdisciplinary study. The findings of this research are as follows: 1) the concept of shahadah in the paradigm of fiqh is based on religious vows and factual evidence, while the astronomical paradigm perceives it from the certainty of external factors (weather, climate, environment, etc.). 2) Integration of those two paradigms results in better methods. It can turn the shahadah into the quality of qat'i (fixed) while the astronomic perspective gains more legitimacy. The integration is therefore called shahadah-'ilmi which potentially integrates the criteria of crescent visibility (imkan al-rukyah) in Indonesia to minimize the common occurrence on differences in determining those days. (Penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya di Indonesia masih terus dirumuskan metodologinya. Artikel ini menawarkan integrasi antara sudut pandang syari’ah dan saintifik melalui kajian atas 1) konsep syahadah dalam paradigma fiqh dan astronomi, 2) integrasi paradigma fiqh dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Islam, utamanya Ramadhan dan Syawal. Penelitian ini menggali data dengan metode kualitatif kemudian menganalisisnya dengan pendekatan Miles & Huberman tentang kajian interdisipliner. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Konsep shahadah dalam paradigma fiqh adalah penglihatan yang disertai dengan sumpah dan bukti faktual, sementara dalam paradigma astronomi, shahadah didasarkan pada kepastian ukuran dari faktor–faktor eksternal meliputi cuaca, iklim dan lingkungan. 2) Integrasi dua paradigma tersebut menghasilkan metode yang lebih baik dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Shahadah dalam sudut pandang fiqh berubah menjadi qath’i (pasti), sementara hasil persaksian astronomi semakin memperoleh legitimasi. Integrasi kedua paradigma melahirkan konsep shahadah-'ilmi yang dapat digunakan untuk menentukan tampaknya hilal (rukyah hilal) awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia sehingga perbedaan yang kerap terjadi dalam menentukan dua awal bulan tersebut dapat diminalisir.

Religious Dialogue and Astronomy from the Perspective of Indonesian Muslim Scholars

Dialogue between religion and science is a necessity, because both of them can mutually reinforce the sources of Islamic law. The astronomical approach in the study of hadith makes a significant contribution to the development of astronomy. This article aims to examine the thoughts of an Indonesian Muslim scholar, namely Syamsul Anwar, who offers the concept of the interconnection of astronomy with hadith (especially astronomical hadith). This type of research is a literature by conducting a descriptive analysis of Syamsul Anwar's thoughts. The results of the study show that his contribution to the study of astronomy through an astronomical approach is able to strengthen understanding of the position of a hadith not only from a shari'ah perspective but at the same time being able to explain the meaning of a text using scientific principles (science). The study shows the importance of contextualization and interconnection between Islamic scholarship and other scientific fields. Thus, the efforts that have been made by Syamsul Anwar further strengthen the importance of dialogue between religion and scienc

Ulama dan Politik: Relasi Politik Tuan Guru Bajang pada Pemilu 2019

Political contestation in the 2019 elections is not only about the contestation of political parties, but the involvement of the Tuan Guru and Ulama regarding ijtihad (political thought) is a concern. The use of Political Identity in the 2019 Elections is damaging to the integration of the nation and state of Indonesia. It began with the 2017 DKI regional election contestation with the start of a demonstration in the name of the defense of religion on December 12, 2016 to try Ahok who was considered blasphemous about religion. TGB is one of the figures who supported the demonstration so that it received sympathy from the alumni brotherhood of 212. PA 212 support was stopped when TGB opposed in supporting Jokowi in the 2019 Election. As Gunernur NTB, TGB had thought according to rational choice considerations in expressing its support for Joko Widodo. Rational choice through consideration of the benefit (goodness) of the people is a priority that encompasses all Indonesian people, including NTB

Islam, State, and Nationalism in Brunei Darussalam, India, Indonesia, and Malaysia: A Comparative Perspective

Islam has comprehensive roles in some aspects of human activity. It enlarged from theological aspect to political aspects. Some former colonized countries where Islam was coexisted, this religion became an embryo of nationalist movements during colonization era. This essay scrutinizes the role of Islam in escalating nationalism during colonization era and it relation with the states in post colonization era in four former colonized countries namely Brunei Darussalam, India, Indonesia, and Malaysia. By using comparative method, the essay researched some main literature (library research) related to Islam and nationalism. It was founded that Islam has significant roles in nationalist movement in the four analyzed countries through several channels. Meanwhile, in the post-independence era, the relation between Islam and state system are variably. In India, Islam is separated from state system (secular). In contrast, Islamic ideology became the main sources of state system in Brunei Darussalam (adopted entirely) and Malaysia (adopted partially). Then, Islam in Indonesia seems like “a gray zone” because the country does not using Islamic law but still adopting Islamic thoughts in several cases.

Islam, State, and Nationalism in Brunei Darussalam, India, Indonesia, and Malaysia: A Comparative Perspective

Islam has comprehensive roles in some aspects of human activity. It enlarged from theological aspect to political aspects. Some former colonized countries where Islam was coexisted, this religion became an embryo of nationalist movements during colonization era. This essay scrutinizes the role of Islam in escalating nationalism during colonization era and it relation with the states in post colonization era in four former colonized countries namely Brunei Darussalam, India, Indonesia, and Malaysia. By using comparative method, the essay researched some main literature (library research) related to Islam and nationalism. It was founded that Islam has significant roles in nationalist movement in the four analyzed countries through several channels. Meanwhile, in the post-independence era, the relation between Islam and state system are variably. In India, Islam is separated from state system (secular). In contrast, Islamic ideology became the main sources of state system in Brunei Darussalam (adopted entirely) and Malaysia (adopted partially). Then, Islam in Indonesia seems like “a gray zone” because the country does not using Islamic law but still adopting Islamic thoughts in several cases.