SUATU PROSES PERALIHAN HAK MILIK KARENA TERJADINYA JUAL BELI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsepsi jual beli dan unsur-unsur jual beli dan bagiamana peralihak hak milik  (Juridische Levering) setelah terjadinya jual beli. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan rumusan tersebut jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, karena jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak yang lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. KUHPerdata mengatur jual beli hanya dari sisi perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak timbal balik, karenanya diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. 2. Dengan adanya jual beli saja, hak milik atas benda yang dijualbelikan, belumlah beralih kepada pembeli, walaupun harganya sudah dibayar, sebab hak milik atas tanah tersebut barulah beralih kepada pemiliknya apabila telah dilakukan apa yang disebut Penyerahan Juridis (Juridische Levering)yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta tanah di muka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selaku overschrijvings ambternaar menurut Overschrijvings Ordentaies 1934 No. 27 dan Pasal 1459 KUHPerdata. Kata kunci: Peralihan, hak milik, jual bel

PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN ADVERSITY INTELLIGENCE DALAM BELAJAR SISWA (Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas VIII SMPN 9 Bandung Tahun Ajaran 2018-2019)

Penelitian dilatarbelakangi oleh kecenderungan siswa yang tidak belajar lebih giat karena sudah merasa puas dengan apa yang didapatkan. Siswa berpandangan bahwa dirinya telah mencapai nilai rata-rata dan masih ada siswa lain yang mendapatkan nilai lebih rendah, sehingga merasa cukup atas belajar yang sudah dilakukan. Selain itu, siswa memiliki anggapan bahwa tidak mungkin untuk mencapai prestasi yang lebih baik karena sudah ada siswa lain yang mencapai prestasi tersebut. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat adversity intelligence dalam belajar siswa dan merumuskan program bimbingan belajar untuk meningkatkan adversity intelligence dalam belajar siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh adversity intelligence dalam belajar siswa kelas VIII SMPN 9 Bandung Tahun Ajaran 2018-2019 yang berjumlah 304 siswa. Pengumpulan data adversity intelligence dalam belajar siswa dilakukan menggunakan instrumen dengan empat pilihan jawaban. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adversity intelligence dalam belajar siswa memiliki kecenderungan pada tingkat campers. Siswa campers adalah siswa yang melakukan usaha untuk menghadapi kesulitan dalam belajar tetapi mudah puas atas apa yang telah dicapainya. Siswa berdalih telah cukup berusaha dan memperoleh hasil, padahal sebenarnya masih dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Program bimbingan belajar yang di rancang mencakup dimensi adversity intelligence dalam belajar siswa yakni dimensi control, origin dan ownership, reach, dan enduranch yang didalamnya mencakup tujuh belas indikator. Program bimbingan belajar yang dirancang difokuskan untuk meningkatkan adversity intelligence dalam belajar siswa, meskipun demikian dirancang pula layanan untuk siswa climbers sebagai upaya pemeliharaan dan pengembangan. Berdasarkan program bimbingan belajar yang telah dirancang, dihasilkan program bimbingan belajar yang layak menurut pakar dan praktisi bimbingan dan konseling untuk meningkatkan adversity intelligence dalam belajar siswa;---The background to the research is students’ tendency to not study more zealously because they are already satisfied with what they have obtained. Students see that they have achieved the average score and there are still other students who get lower scores than they do; hence, they feel quite satisfied with their learning. In addition, students assume that it is impossible to achieve better because there are already students who achieve in their class. The research aims to describe the level of adversity intelligence in student learning. It employed quantitative approach with descriptive method. The stratified sample consisted of adversity intelligence in the learning of all, or 304, eight grade students of SMPN 9 Bandung academic year 2018-2019. Data on adversity intelligence in student learning were collected using an instrument with four answer choices. The results show that based on the level of adversity intelligence in student learning, the students had the tendency to be categorized as “campers”. Campers are those who make efforts to deal with learning difficulties, but they get satisfied easily with what they have gained. They make an excuse that they have done their best and gained results, while actually they could have obtained better outcomes. The learning guidance designed includes the dimensions of adversity intelligence in student learning, namely control, origin and ownership, reach, and endurance that include 17 sub-indicators. The designed learning guidance program is focused on improving adversity intelligence in student learning; nevertheless, a service was also designed for climbers as part of maintenance and development. Based on the research results, a learning guidance program was produced that was assessed to be appropriate by experts and practitioners of guidance and counselling to improve adversity intelligence in student learning

PEMBERIAN GRASI DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana grasi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan grasi?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan Mahkamah Agung, Pemberian grasi yang menjadi Kewenangan Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan dari lembaga Negara lainnya yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip Checks and Balances. 2. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima oleh terpidana adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata kunci: Pemberian Grasi, Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku, Indonesi

TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENEGAKAN GREEN BANKING MENGENAI KEBIJAKAN KREDIT

Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) antara lain menjelaskan bahwa “bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Aspek hukum perkreditan berwawasan lingkungan merupakan hal yang baru dan menjadi prioritas dalam kegiatan perbankan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan Green Banking dalam kebijakan penyaluran kredit kepada nasabah, dan bagaimanakah urgensi persyaratan AMDAL dalam suatu perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Di Indonesia Green Banking telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Salah satu produk dari Green Banking adalah dalam bentuk kebijakan kredit bank terhadap hasil AMDAL. 2. Perbankan dan Bank Indonesia merupakan pihak yang tidak terkait secara langsung dan berperan secara tidak langsung dalam penegakan Green Banking dalam kebijakan kreditnya sebagai upaya menjaga lingkungan hidup. Walaupun peran serta perbankan dan Bank Indonesia dilakukan secara tidak langsung, namun peranan tersebut sangat strategis. Peran Bank Indonesia adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup dan mengawasi pemberian kredit perbankan apakah telah memperhatikan hasil AMDAL. Kata kunci: perbankan, green banking, kebijakan kredi

Aspek Kelembagaan, Pendanaan dan Akuisisi Lahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Institutional aspects  will effect the financial pattern at special economic zones. A combination of financial sources from government and private will optimize special economic zones operation. The acquisition of acricultural land to industry must be able to consider long and short term impact and economic and non economic aspects.Keywords: Institutional, financial, land acquisitio

CATATAN SINGKAT: BUKTI PIDANA DARI ASPEK FENOMENOLOGI

Bukti pidana, yaitu alat bukti dan barang bukti untuk dan dalam perkara pidana,  diperlukan guna menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan siapakah pelakunya.  Hukum Acara Pidana Indonesia membedakan antara alat bukti, sebagai dasar untuk menentukan peristiwa dan pelakunya, dan barang bukti (corpus delicti) sebagai bukti pendukung; tetapi baik alat bukti maupun barang bukti yang dapat ditemukan diperlukan untuk merekonstruksi peristiwa oleh karenanya untuk maksud penulisan ini  -  kajian dari sudut pandang fenomenologi  -  keduanya akan disebut sekaligus sebagai bukti pidana. Kita sering mendengar kata-kata seperti: “Berdasarkan alat-alat bukti ditemukan fakta-fakta sehingga dapat disimpulkan bahwa …”; atau “Itu hanya opini yang tidak didasarkan pada alat bukti …”. Seberapa banyak bukti yang dibutuhkan dan bagaimana kualitasnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa bukti-bukti itu telah “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”[1]? [1] Bagian dari pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yang keseluruhannya berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Analisis Karakter Dalam Novel Breaking Dawn Oleh Stephenie Meyer

S “Analisis Karakter Dalam Novel Breaking Dawn” is a skripsi which is to fulfill one of the requirements to achieve the title of Sarjana Sastra. There are two main problems to be analyzed; those are “how the characters are revealed in Breaking Dawn and “how the method of characterization is applied in the novel. The purpose of this research are to identify human characters, to analyze and describe the characterization. In identifying characters, the writer used Roberts' theory about characters, in analyzing and describing the characterization, the writer used Perrine's theory about direct presentation and indirect presentation. For analyzing the data the writer used descriptive method and intrinsic approach. The results of this research show that there are several human characters found in the novel such as introvert, willing to sacrifice, calm, understanding, clever, wise, determinated, etc. The method of characterization found in this novel can be devided in two types: direct presentation and indirect presentation; these two types of presentation can be found in six characters in the novel, they are: Isabella (Bella) Swan, Edward Cullen, Jacob Black, Charlie Swan, Jasper Hale and Garret

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana di bidang administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Jenis-jenis tindak pidana di bidang adminsitrasi kependudukan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh setiap orang/penduduk, badan hukum, pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, meliputi tindakan: dengan sengaja melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen atau mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dan mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga (KK) atau untuk memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) lebih dari satu. Tanpa hak mengakses database kependudukan atau menyebarluaskan Data Kependudukan dan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan termasuk Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.Kata kunci: Ketentuan-Ketentuan Pidana, Administrasi Kependudukan