Effects of positive emotionality and chronic variable stress on brain monoamine levels and behaviour in rats

Background: Positive emotional states have been shown to play the role in modifying stress response both in animal models and in humans. Additionally positive emotional states have been related to higher resilience against many psychiatric disorders at population level. The main goal of current master’s thesis was to experimentally analyze the effects of positive emotionality measured by 50 kHz ultrasonic vocalizations (USVs) in stress response both at behavioral level and also at the level of monoaminergic signaling by using chronically variable stress (CVS) animal model. Method: Male Wistar rats were tickled for 2 weeks and based on USVs elicited by tickling divided in low chirping (LC) and high chirping (HC) group that was followed by CVS condition. After the end of CVS half of the animals were subjected to open field and social preference tests, while others were sacrificed to assess the level of main monoamine neurotransmitters and their metabolites in amygdala and prefrontal cortex. Results: CVS decreased 5-HT turnover in frontal cortex of HC animals, while increasing it in LC animals. In open field test the HC animals displayed less anxious phenotype than LC animal at basal level but this difference was eliminated by CVS. In social preference test the HC differed from LC animals by having higher activity toward unanimated objects and spending larger proportion of time in active socialization out of total time spent near other rat. HC animals had higher sucrose preference 3 weeks after tickling, while this difference was not seen in following 3 tests. CVS affected the weight gain and increased the stress induced hyperthermia response.http://tartu.ester.ee/record=b2656690~S1*es

Liikumisharrastus – meelelahutusest eluvajaduseni

Piisavat igapäevast liikumiskoormust saab Eestis kolmandik meestest, neljandik naistest ja pooled koolinoortest. Sportimisvõimalused koolides on vähesed. Organisatoorselt kehtib traditsiooniline võistlusspordi eelistamine, kuid rahva tervise nimel on vaja süvendada kogu elanikkonna liikumisharrastusi. Eesti Arst 2005; 84 (4): 283-28

On the Situation of Law-enforcement Law in Estonia

The article addresses the situation of the Estonian law-enforcement legislation in relation to the ongoing legislative reform in the associated field. On 23 February 2011, the Parliament of Estonia adopted the Law Enforcement Act, on which the new Estonian law-enforcement legislation shall be based. That act has its foundation in the idea of preventive maintenance of public order, and the core threshold set for implementation of measures restricting fundamental rights is linked to the concept of (specific) threat. Selection of suitable law-enforcement legislation concepts has been accompanied by serious doubts. The author addresses several dispute-laden issues, such as the possible scope for delegation of public-law enforcement tasks to private persons, the legal-cultural suitability of a law-enforcement model that is based on the concept of threat as part of our legal order, the issue of ensuring optimal balance between repression and prevention, and the compliance of several aspects of threat-control legislation with the Constitution – especially with its principles of legal clarity and proportionality

Lesson plans for teaching informal and conversational language

Antud töö eesmärgiks oli luua kolme tunni materjalid koos tunniplaanidega, mis oleksid autentsed ja tõstaksid õpilaste teadlikkust informaalsest keelest ja kõneregistritest. Lisaks keskendusid õppematerjalid kasulike strateegiate õpetamisele, nimelt kuidas õpilased saaksid edukamalt oma lõpueksami sooritada ja kasutada õpitud teadmisi edaspidises elus. Autor defineeris töös nii informaalse kui ka kõnekeele mõisted tuues välja nende iseloomulikud jooned koos näidetega Lisaks sai põhjendatud ka strateegiliste oskuste pädevuse ja verbaalse oskuse strateegiate olemus. Metodoloogia osas kirjeldati, kuidas valiti ja koostati materjalid. Valminud õppematerjale katsetas õpetaja-praktikant kahes kaheteistkümnendas klassis. Seejärel täitsid õpilased tagasisideküsimustiku, mis postitatud sama-aegselt kooli veebikeskkonda. Tagasisidest võib järeldada, et õpilastele üldiselt meeldisid praktikandi koostatud tunnid, materjalid, ja nad põhjendasid selle kasulikkust vastustega lahtistele küsimustele. Kuna tagasiside materjalide kohta oli hea, võib arvata, et hüpotees sai kinnitust.http://www.ester.ee/record=b5142535*es

PERKEMBANGAN PASAR WONOKROMO TAHUN1955-2002

Pasar Wonokromo merupakan pasar yang muncul pada tahun 1920 dan disebut pasar krempyeng tepatnya pada masa kolonialisme Belanda dan berkembang sampai saat ini. Dalam perkembangannya pasar Wonokromo mengalami pembangunan pertama kali pada tahun 1955 dan pada tahun 2002 pasar Wonokromo mengalami pembangunan dan perubahan besar sehingga menjadi Darmo Trade Center Kata Kunci : pasar, wonokromo, Perkembangan. &nbsp

Diffractive lens fabricated with binary features less than 60 nm

We designed, fabricated, and characterized a binary diffractive lens with features less than 60nm. The lens was designed for operation in the red portion of the spectrum. Experimental measurements of lens performance agree with predictions generated by rigorous models of diffraction

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI GADAI DAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas benda gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak atas risiko yang menimpa objek gadai. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yakni 1) menjual benda gadai dimuka umum, 2) terhadap benda perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, 3) penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, 4) larangan untuk menjanjikan klausul milik beding dalam perjanjian gadai. 2. Penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik, meskipun pemilik atau pemilik asal benda yang digadaikan tetap memiliki hak untuk menuntut kembali benda yang digadaikan itu asalkan tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdata. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan benda tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal ia bertindak dengan itikad baik (to goeder trouw). Akibatnya pemilik yang   sebenarnya  tidak  dapat  menuntut  kembai   milimnya   (rivindikasi).Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Eksekusi Gadai, Perlindungan Huku

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK YANG DILAKUKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Efektivitas Dari Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap dan sistem ini berpijak pada asas praduga bersalah (presumption of guilty) . sistem pembuktian terbalik dalam menerima gratifikasi nilainya harus Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih baru terdakwa diberikan kesempatan oleh hakim untuk dapat membuktikan harta benda dan sumber pendapatannya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda terdakwa didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan membantu jaksa dalam membuktikan dakwaannya. Sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan kekayaannya didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan menggagalkan dakwaan dari penuntut umum dan akan membantu terdakwa dalam keputusan hakim. 2. Efektifitas dari sistem pembuktian terbalik sangatlah penting di Indonesia, karena terdakwa harus membuktikan semua kekayaannya dan keluarganya dan harus sesuai dengan pendapatannya.adanya sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan peningkatan yang sangat luar biasa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sistem pembuktian terbalik ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang dimilikinya dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.Kata kunci: Sistem Pembuktian Terbalik,  Terdakwa, Tindak Pidana Korups