SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai piranti hukum, yang juga merupakan bagian dalam strategi politik hukum bangsa Indonesia sebagai negara anggota ICAO dalam upaya pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional. Hal itu merupakan wujud salah satu cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam KUHP berakibat pada bentuk perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Sementara penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyampaian informasi palsu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menjadikan perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan dan juga merupakan pelanggaran.Kata kunci: Sanksi pidana, pelaku, informasi palsu, membahayakan keselamatan, penerbangan

Komorbid Hipertensi Pada COVID-19 Scoping Review

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pertama kali di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Virus jenis RNA strain tunggal positif dapat menginfeksi saluran pernapasan manusia. COVID-19 meningkat pada usia lanjut dengan komorbid seperti hipertensi. Sebagian besar kasus COVID-19 dengan komorbid hipertensi adalah laki-laki. Kasus kematian meningkat apabila pasien COVID-19 dengan komorbid hipertensi. Hal ini dikarenakan virus menggunakan ACE2 sebagai reseptor untuk menginfeksi sel inang, ACE2 yang berkurang didalam tubuh memungkinkan jalur kerja ACE2 terganggu pada sistem RAAS untuk mempertahankan tekanan darah tetap stabil. Kata kunci: ACE-2, Hipertensi, SARS-CoV-2, COVID-19./ COVID-19 is a disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) first in Wuhan, China, in December 2019. A positive single-strain RNA virus can infect the human respiratory tract. COVID-19 increases in the elderly with comorbidities such as hypertension. Most of the COVID-19 cases with comorbid hypertension were male. Cases of death increase if COVID-19 patients with comorbid hypertension. This is because the virus uses ACE2 as a receptor to infect host cells, reduced ACE2 in the body allows the ACE2 pathway to be disrupted in the RAAS system to maintain stable blood pressure. Keywords: ACE2, Hypertension, SARS-CoV-2, COVID-19

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

This study, entitled the legal protection of children as perpetrators in juvenile justice system in Indonesia This study aims to determine the settlement of lawsuits of children associated with the completion of a criminal offense out of court. Type of research is a normative legal research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation by the method of data collection in the form of literature studies and interviews. This research was conducted in the District Court of Sleman results showed that the perpetrators of criminal acts of children in the process of reaching the courts However the putusanya judges settlement based on diversion and may impose for rehabilitation so that children receive welfare and to ensure that there is no longer a case-kasuh children in conflict with the law of the parties court rules for rehabilitation thus resolving criminal case the child is not in crime, but in trying to do their settlement in the consultative meeting and not criminal