Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan

Abstract Video recording is one of the consequences of the development of electronic information technology which aims to capture events so that they can be remembered and played back with the help of a video player, but as a necessity it will be followed by deviant actions by abusing the video to record the adultery he did. The de facto video recording of adultery becomes an incident that actually occurs and is considered a strong means of proof if according to the customs and norms in society, but how can the videotape be used as a means of proving the existence of an adultery complaint in court. This study provides a normative juridical description by parsing conceptually based on statutory regulations and legal doctrine and the purpose of this research is to describe juridically video recordings are used as evidence of adultery cases. This study found that video recordings can be used as legal evidence that is recognized after examination from experts and other instructions to check the authenticity of adultery recordings, especially after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. Keywords: Video recording; Evidence; Adultery; Criminal Procedure Law. Abstrak Rekaman video menjadi salah satu akibat perkembangan teknologi informasi elektronik yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa untuk dapat diingat dan diputar kembali dengan bantuan alat pemutar video, namun sebagai keniscayaan yang akan diikuti dengan perbuatan yang menyimpang dengan menyalahgunakan video itu untuk merekam aktifitas perzinahan yang dilakukannya. Secara de facto rekaman video perzinahan menjadi sebuah kejadian yang senyatanya terjadi dan dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat apabila menurut kebiasaan dan norma di masyarakat, namun bagaimana rekaman video tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian adanya delik aduan perzinahan dalam persidangan. Penelitian ini memberikan deskripsi secara yuridis normatif dengan mengurai konseptual berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dan tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara yuridis rekaman video dijadikan sebagai alat bukti perkara perzinahan. Penelitian ini menemukan bahwa rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diakui setelah dilakukan adanya pemeriksaan dari ahli dan petunjuk lainnya untuk memeriksa keaslian rekaman perzinahan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016. Kata kunci: Rekaman video; Alat bukti; Perzinahan; Hukum Acara Pidana

Analisis Struktur Sistem Rangka Penahan Momen Biasa Pada Berbagai Jenis Tanah Berdasarkan Displacement Dan Drift

Dalam suatu proyek perencanaan bangunan gedung pasti memiliki keunikan sendiri dan selalu berbeda dengan dengan proyek lainnya. Suatu perencanaan bangunan yang mempunyai lokasi tertentu pasti memiliki jenis tanah yang berbeda pula dengan lokasi lainnya. Bangunan yang terletak pada wilayah gempa tertentu dengan percepatan puncak batuan dasar periode ulang 500 tahun belum tentu memiliki percepatan respon gempa yang sama, jika dilihat dari berbagai jenis tanah yang ada (tanah lunak, tanah sedang dan tanah keras). Dari penelitian ini dihasilkan waktu getar alami metode empiris dengan Methode A dari UBC Section 1630.2.2 menghasilkan periode yang lebih kecil yaitu 0,937 detik sedangkan menurut SNI 03-1726-2002 pasal 5.6 tabel 8, untuk wilayah gempa 3 adalah 1,8 detik. Gaya Geser Dasar Nominal terbesar terjadi pada Tanah Lunak yaitu sebesar 803,572 kg, Tanah Sedang adalah 353,572 kg dan Tanah Keras adalah 246,428 kg. Hal ini dikarenakan percepatan gravitasi pada setiap jenis tanah berbeda. Dari hasil analisis dengan program ETABS, waktu getar alami terbesar terdapat di bangunan dengan jenis tanah lunak, yaitu 4,134 detik, tanah sedang 2,747 detik dan tanah keras 2,289 detik. Dan kinerja batas layan (Δs) dan kinerja batas ultimit (ΔM) masih memenuhi syarat. Dan displacement lantai terbesar terjadi pada tanah lunak, diikuti tanah sedang dan terkecil pada tanah keras

STRESS ANALYSIS OF REDUCED BEAM SECTION STEEL MOMENT CONNECTION (AISC 358-2005)

Earthquakeresistant building structures should be properly andappropriately designed, especially in the planning and detailing of the beam - column connections. Thecollapse mechanism of seismic building shall occur plastichinge first and the column is still in elastic condition (strong column weak beam).AISC 358-2005 provides type of steel connection for seismic buialding. In the regulation mentioned that the connection is used in the structure with the Special Moment Frames (SMF) and Intermediate Moment Frames (IMF), one of the connection types is reduced beam section. Reduced Beam Section (RBS) moment connection, portionsof the beam flangesare selectively trimmed in the region adjacent to the beamtocolumn connection. Result modeling RBS on FEM, the top of the beam occur tensile strenght 1367kN/m2, the bottom of the beam has a compressive stress 2943kN/m2, the beam web has a tensile stress 1281kN/m2, the face of the column occur tensile stress 667kN/m2 and the column web 857kN/m2. The shear stress in the beam web is largest (857kN/m2) than on the beam flange (275kN/m2), and the shear stress on the column is smaller (503kN/m2)

Pengaruh Variasi Butiran Agregat Pada Kuat Tekan Dan Kecepatan Gelombang Ultrasonik

Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) digunakan untuk mengetahui homogenitas betondengan berbagai jenis agregat dan maksimum ukuran agregat. Agregat memakaiBantak dan Celereng, ukuran agregat maksimum 40 mm, 20 mm, 10 mm danrasio air-semen dari 0,4; 0,5; 0,6. Pengujian UPV dilakukan dengan metodelangsung dan tidak langsung pada balok dari agregat Bantak dan AgregatCelereng. Sembilan balok dari agregat Bantak dan agregat Celereng yang dari 15× 15 × 60 dimensi cm3. pengujian UPV dilakukan pada usia 28 hari. Uji kuattekan dilakukan setelah menerapkan uji UPV dengan memotong balok ke dalamkubus dari 15 x 15 x 15 dimensi cm3. Kuat tekan kubus agregat Bantak danagregat Celereng dengan ukuran agregat maksimum 40 mm, 20 mm dan 10 mm,linier dengan penurunan rasio air semen. Kecepatan gelombang metode langsunglebih cepat dibanding tidak langsung, dengan faktor korelasi 1,020 dan 1,019

Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis  adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera

Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime.  Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation

Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakan hukum dengan caranya sendiri dalam memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Tujuan dari pembelaan itu memberikan argumentasi yang berdasarkan hukum dan menciptakan iklim penegak hukum yang baik sehingga dapat mengungkap kebenaran materiil dalam penegakan hukum. Dengan diberikan batasan mejaga kerahasian hubungan keprofesian yang diketahui dan diperoleh dari klien dengan menjadi whistleblower dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan oleh advokat dan menjadikan kondisi pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat lebih terbuka. Dengan dasar pemikiran pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan rumit diperlukan metode atau upaya yang luar biasa untuk menjangkau perkembangan modus operansi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara

Implementation of Building Information Modelling (BIM 3D) on the Steel Building project: Case study of the 3-storey building GKJ MARGOYUDAN

Building Information Modelling (BIM) is a technological revolution developed in the construction industry. The implementation of BIM using Tekla Structure software helps overcome problems in the 3-story steel building construction project. Integration of the structural analysis software and Tekla Structure BIM, making the design phase efficient. Detailed drawings generated at the design stage using analysis software and BIM, lead to efficient construction exploration and evaluation. Tekla Structure produces detailed drawings and a list of required materials, which can help contractors in project management. Simultaneous management of activities between site and workshop, providing the advantage of project completion on schedule. Procurement of materials and errors during construction can be minimized, thereby optimizing project costs