STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DESA TULUNG SELAPAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TULUNG SELAPAN TAHUN 2022

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. adapun teori yang di gunakan pada penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash yang memiliki beberapa indikator teori seperti kondisi awal, desaign institusi, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanganan sampah di Desa Tulung Selapan Timur ialah dengan terlaksananya program pengelolaan sampah secara berkelanjutan di mana bentuk kolaborasi dari pemerintah desa sebagai penyedia program dan fasilitas, serta pabrik sampah sebagai pelaksana program dan masyarakat sebagai pendukung atas terlaksana nya program tersebut saat ini telah berhasil dan mampu menjalankan program pengelolaan sampah ini dengan baik dan berkelanjutan.Hal ini dapat di buktikan dari tersedianya fasilitas seperti montir pengangkut sampah dan terlaksananya program pengelolaan sampah seperti pemisahan sampah sesuai jenis

KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA MIKRO DI DINAS PERDAGANGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2022

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kemampuan daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Baik buruknya kualitas pelayanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa atau layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan. Dalam hal ini, peneliti terdorong untuk mencoba mengetahui dan menjelaskan kualitas pelayanan dalam pengurusan surat izin usaha di Dinas Perdagangan Kota Palembang.     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) tangibles (bukti fisik) merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan media komunikasi dalam pelayanan. (b) reliability (kehandalan) merupakan pemenuhan pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu, kecakapan dalam memberikan layanan serta kecakapan dalam menanggapi keluhan jika ada keluhan yang masuk dari pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat (c) responsiveness (daya tanggap) yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan (d) assurance (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan (e) emphaty (empati) keramahan pegawai pelayanan sangat diperlukan dalam proses karena pengguna layanan merupakan prioritas pegawai layanan

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

The province of South Sumatra is one of the largest palm oil producers in Indonesia. Oil palm plantations in South Sumatra are spread over several regencies and cities, one of which is Banyuasin Regency. This potential encourages the Banyuasin district government to attract entrepreneurs to do business in the field of oil palm plantations and to build oil palm factories, especially in Gasing Village, Banyuasin Regency. On the other hand, oil palm plantation business activities in Gasing Village, Banyuasin Regency also have a negative impact, namely the occurrence of conflicts between the community and the company, namely conflicts over the legality of land ownership. The area of the problematic land is 110 hectares where there are several residents who claim that this 110 hectares of land is theirs. The method used is a qualitative research method. Data obtained through direct observation and interviews. The results show that the settlement of land disputes related to oil palm plantations has not been smooth and optimal because there are a number of obstacles although in the end it can be resolved. Recommendations from this research are socialization, creation of discussion forums on land/land protection, and education conducted by BPN. Keywords: Rolle of Village Government, Conflict, Oil Palm Plantation

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MASA RESES DPRD KABUPATEN BANYUASIN

Masa reses menjadi suatu momen bagi anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Hal ini secara teoritis sangatlah erat dengan konsep collaborative governance, dimana konsep ini menekankan adanya peran masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jarring aspirasi dalam masa reses. Dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik wawancara yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjaringan aspirasinya, anggota DPRD Banyuasin menggunakan lima dari enam gaya berdasarkan teori Agranoff dan Mc. Guire, yaitu Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, serta Contented. Kata Kunci : Collaborative Governance, Reses, Jaring Aspirasi, DPRD, Kabupaten Banyuasi

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (PIP) DI KELURAHAN TUAN KENTANG TAHUN 2020

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui evaluasi kebijakan PIP dan mendeksrifsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Kebijakan KIP di Tuan Kentang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif mulai dari pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data bersifat deskriptif dengan tahap mereduksi data, paparan data, dan kesimpulan. Hasil penyelenggara PIP di kelurahan Tuan Kentang sangat layak di dukung dengan adanya peningkatan mutu penyelengaraan PIP di SMP 31 dan SMP meningkatnya apresiasi dan dukungan dari penerima manfaat PIP dan menguatnya jaringan kerjasama dalam menyelenggarakan PIP antar komponen yang terlibat. Pihak penyelenggara PIP sudah menjalankan program dengan baik sesuai petunjuk teknis. Pihak sekolah juga bekerja cepat dalam memfasilitasi penerima manfaat ketika harus berurusan dengan pihak bank sebagai penyalur dana. Komunikasi yang terkait waktu pencairan juga terjalin dengan baik. Terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat PIP di Tuan Kentang. Selain itu pihak Tuan Kentang juga masih sangat kesulitan untuk memonitoring penggunaan dana bantuan oleh penerima dana sehingga tidak diketahui apakah penggunaan sesuai kebutuhannya. PIP di Tuan Kentang belum mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin di Tuan Kentang. Hal ini dikarenakan PIP belum mampu membantu memenuhi kebutuhan sekolah secara penuh yang dirasakan penerima manfaat bantuan baru dalam tahap meringankan biaya pendidika

Antibacterial Effect of Nano-based Intra-canal Medicaments against Enterococcus Faecalis

Intracanal medicaments have been thought as an important step in killing the bacteria in root canals. The application of nanoparticles in the medication applied between visits was supposed to improve its antibacterial effect. With the introduction of nanotechnology in dentistry, intracanal medicaments could become more effective against bacteria. Objectives: The purpose of this study was to evaluate the antibacterial efficacy of silver nanoparticles incorporated with Calcium hydroxide and Nano Chitosan intracanal medicaments against Enterococcus faecalis biofilms formed on root dentin. Materials and methods: 40 extracted human single rooted permanent teeth were selected; samples were randomly divided into three equal experimental groups eight samples each according to the intracanal medicament used. Group 1 (n=8) Calcium hydroxide with nano silver intracanal medicament was used, group 2 (n=8) Nano chitosan intracanal medicament was used, group 3 (n=8) Nano conventional Calcium hydroxide intracanal medicament was used and two control groups eight samples each (n=8). After inoculation with Enterococcus Faecalis, teeth were injected different intracanal medicaments for 7 days then evaluation of dead and live bacteria percentage was done using Confocal LASER Microscope. Results: Reduction of Enterococcus faecalis mean percentages were significantly higher in groups 1 and 2 than group 3 regardless the root level and different root regions except the coronal region. Conclusion: Nano silver and nano Chitosan provide promising antibacterial effect which was proved by Confocal LASER Microscop

Penguatan Peran Pemerintah Dalam Mempercepat Pengembangan UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat

UMKM di harapakan dapat membantu perekonomian masyarakat, melalui UMKM diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi perekonomian yang ada. Peran UMKM merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat potensi perekonomian negara, maka dari itu peran optimal dari pemerintah di harapkan dalam perkembangan UMKM yang ada saat ini, baik dalam bentuk perlindungan hukum dan juga upaya kebijakan yang membuat UMKM tersebut sedikit lebih terbantu. Hal ini juga salah satu bentuk upaya mensejahterakan masyarakat atau pelaku dari UMKM itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah Bagaimana peran pemerintah dalam mempercepat pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian kali ini menunjukan bahwa terdapat beberapa indikator untuk mengukur bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM di saat pandemi saat ini yaitu dengan cara (a)Mengadakan bantuan sosial untuk pelaku UMKM, (b) Insentif atau bonus pajak UMKM, (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit (d)Memperluas pembiayaan modal UMKM

Characterisation of plasticised PVDF–HFP polymer electrolytes

This study focuses on the preparation and characterisation of sodium ion conducting polymer electrolytes. Poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene) has been used as the host matrix and hydrated sodium sulphide (Na2S.9H2O) salt as the source of charge carriers in the polymer electrolyte system. To the highest conducting polymer–salt electrolyte, different concentrations of equal weight of propylene carbonate and diethyl carbonate mixture have been added, and the electrolytes have been characterised by X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectrometry, scanning electron microscopy and electrochemical impedance spectroscopy. The room temperature ionic conductivity of 1?3461024 S cm21 for the unplasticised electrolyte with a composition of 65 wt-% poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene)–35 wt-%Na2S increased to 3?4961024 S cm21 when 30 wt-% propylene carbonate/diethyl carbonate (w/w51) plasticisers were added

PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN LEGISLASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kesempatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif sudah berjalan dengan baik serta untuk mengetahui bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan kebijakan legislasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori legislasi dari Prajudi Atmosudirjo dan Teori Gender dari Dauley untuk mendukung proses keberhasilan Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di provinsi sumatera selatan periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Efektivitas DPRD Sumatera Selatan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (2) Legitimitas Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah ditambah lagi dengan periode sekarang yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumsel perempuan. (3) tidak ditemukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2024 contoh kasus seperti KKN. (4) legalitas dalam pembuatan perda tidak ditenemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (5) legalitas dalam pembuatan Peraturan daerah tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam pembuatan kebijakan seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan daerah. (6) Efisiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 28 peraturan daerah. (7) teknik dan teknologi untuk peraturan daerah yang telah di hasil bisa di akses website resmi JDIH

Childhood autism: knowledge and perception among university students in United Arab Emirates

Background: Adequate knowledge and awareness about childhood autism allows early diagnosis and interventions. The present study was carried out to assess the knowledge and perception of university students about childhood autism.Methods: A cross-sectional study was conducted to evaluate the level of knowledge and awareness about autism spectrum disorder among university students. A total of 400 students were randomly enrolled from five universities. The questionnaire covered the major aspects of autism.Results: Only 300 questionnaires were fully completed giving a response rate of 75%. The majority of respondents agreed that autism is a neuro-developmental disorder with strong genetic basis where family history increases chances of developing autism. They believe that vaccination, poor parenting and environmental factors are not causes of autism. Large numbers of participants were not sure if autism is more common in males than females but agreed that early identification improves the therapeutic outcomes while 44% believed that children can outgrow autism with proper treatment. More than 50% of respondents disagreed to the statements that autistic children are intellectually disabled and all display poor eye contact. Only 20% of students agreed that autistics children have mental disabilities, while about 50% believed that they can live independently.Conclusions: University students seem to hold adequate knowledge about major hallmarks of the disorder. However, more efforts are needed to enhance awareness of not only parents and relatives but also the general public so that they can deal responsibly with identified cases of autistic children