Investigation of transition between spark ignition and controlled auto-ignition combustion in a V6 direct-injection engine with cam profile switching

Controlled auto-ignition (CAI) combustion, also known as Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) can be achieved by trapping residuals with early exhaust valve closure in a direct fuel injection in-cylinder four-stroke gasoline engines (through the employment of low-lift cam profiles). Due to the operating region being limited to low and mid-load operation for CAI combustion with a low-lift cam profile, it is important to be able to operate SI combustion at high-load with a normal cam profile. A 3.0L prototype engine was modified to achieve CAI combustion, using a Cam Profile Switching mechanism which has the capability to switch between high and low-lift cam-profiles. A strategy was used where a high-profile could be used for SI combustion and a low-lift profile was used for CAI combustion. Initial analysis showed that for transitioning from SI to CAI combustion, misfire occurred on the first CAI transitional cycle. Subsequent experiments showed that the throttle opening position and switching time could be controlled avoiding misfire. Further work investigated transitioning at different loads and from CAI to SI combustion

Investigation of CAI/SI operations ina a four-cylinder direct injection gasoline engine

This thesis was submitted for the degree of Doctor of Philosophy and awarded by Brunel University.A four-cylinder, four-stroke, gasoline engine with direct injection fuel was commissioned and used to achieve CAI combustion. CAI combustion was achieved by employing short-duration, low-lift camshafts and early exhaust valve closure. Trapping sufficient volumes of exhaust residual provided the necessary thermal energy needed to initiate auto-ignition. The effects of valve opening durations on the CAI operation range were investigated at different air/fuel ratios, valve timings and injection timings. Furthermore the effect on engine performance, exhaust emissions, fuel consumption and combustion characteristics were also investigated. Methods which could be used for CAI combustion region enlargement were also studied. These included spark-assisted CAI at different EVC timings and valve durations, CAI operation at 2000 rpm and CAI combustion at late fuel injection timing

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT Studi kasus pada pemerintahan kelurahan air molek I kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu

Pemerintah kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang juga merupakan lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kelurahan juga merupakan unit pemerintahan yang sering mendapat opini negative dari masyarakat. Opini tersebut berupa kurangnya kualitas sumberdaya manusia, sering terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seperti pungutan liar, aparatur pemerintahan yang sering tidak berada ditempat dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilihat bagaimana peran permerintahan kelurahan dalam menciptakan good governmet diwilayah kerjanya. Dalam skripsi ini penulis mengambil lokasi di kelurahan Air Molek I kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintahan kelurahan Air Molek I dalam menciptakan Good Government diwilayahnya dan juga untuk mengetahui dampak Good Government dalam pemberian pelayanan prima dikelurahan Air Molek I. Sampel dalam skripsi ini adalah Lurah, aparatur kelurahan yang berjumlah tujuh orang, kepala lingkungan, masyarakat yang berjumlah 30 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik analisa pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, wawancara dan juga studi kepustakaan. Yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Pemerintahan kelurahan Air Molek I telah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya untuk mencapai Good Government diwilayahnya. Hal ini tidak terlepas dari peran Lurah sebagai pimpinan yang menegur bawahannya bila tidak melayani masyarakat dengan baik. Selain itu juga, aparatur kelurahan danjuga kepala lingkungan juga berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT Studi kasus pada pemerintahan kelurahan air molek I kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu

Pemerintah kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang juga merupakan lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kelurahan juga merupakan unit pemerintahan yang sering mendapat opini negative dari masyarakat. Opini tersebut berupa kurangnya kualitas sumberdaya manusia, sering terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seperti pungutan liar, aparatur pemerintahan yang sering tidak berada ditempat dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilihat bagaimana peran permerintahan kelurahan dalam menciptakan good governmet diwilayah kerjanya. Dalam skripsi ini penulis mengambil lokasi di kelurahan Air Molek I kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintahan kelurahan Air Molek I dalam menciptakan Good Government diwilayahnya dan juga untuk mengetahui dampak Good Government dalam pemberian pelayanan prima dikelurahan Air Molek I. Sampel dalam skripsi ini adalah Lurah, aparatur kelurahan yang berjumlah tujuh orang, kepala lingkungan, masyarakat yang berjumlah 30 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik analisa pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, wawancara dan juga studi kepustakaan. Yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Pemerintahan kelurahan Air Molek I telah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya untuk mencapai Good Government diwilayahnya. Hal ini tidak terlepas dari peran Lurah sebagai pimpinan yang menegur bawahannya bila tidak melayani masyarakat dengan baik. Selain itu juga, aparatur kelurahan danjuga kepala lingkungan juga berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government

Klassifikation von Gebäudetypen

Im Bereich der Raumplanung sowie beim städtischen Siedlungsmonitoring sind Fernerkundungsdaten einfach essentiell. Die Lage von verschiedenen Gebäudetypen, bebauten Flächen und die Nachfrage nach derzeit verfügbaren Bauplätzen stellen eine wichtige und integrale Information für die Regionalpolitik dar. Österreich hat eine lange Tradition im Einsatz von Landnutzungsdaten, jedoch sind die verfügbaren Datensätze meist überholt und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methode, die es erlaubt, unterschiedliche Bauweisen von Gebäuden zu erkennen. Als Ergebnis sollte für jede bebaute Liegenschaft der Gebäudetyp vorliegen, der über ein Regelsystem auf der Grundlage von Grundfläche, Lage und Höhe festgestellt wurde. Acht Kategorien werden für die Klassifikation ausgewählt: Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Blockrandbebauung, Industrie- und Gewerbehallen, Hochhäuser und Nebengebäude. Die Methodik beruht auf der Integration der Parameter Lage, Grundriss und Höhe von Gebäuden aus Landbedeckungsdaten sowie den Liegenschaftsgrenzen aus der DKM. Durch die Kombination von Landbedeckungsdaten und Liegenschaftsgrenzen sollte es möglich sein, Bebauungsstrukturen von offener bis geschlossener Bauweise abzuleiten. So kann etwa die Differenzierung von angrenzenden Häusern oder Reihenhäusern nur durch die Integration von Liegenschaftsgrenzen erreicht werden. Zusätzliche Parameter sind Grundriss und die Anzahl der Gebäude je Grundstück, sowie der Grünflächenanteil. Die Implementierung des Regelsystems erfolgt im GIS, beginnend mit einer Verschneidung von Landbedeckungsdaten und Liegenschaftsgrenzen und wird durch eine räumliche Verschneidung fortgesetzt, um Informationen aus beiden Datensätzen zu erhalten. Die Klassifikation besteht aus drei Iterationsprozessen, die nach jedem Durchlauf erneut angepasst werden. Nach dem dritten Iterationsprozess konnte eine Abdeckung von 97,95% erzielt werden, 2,05% aller Gebäude blieben unklassifiziert. Auf der Basis von 10% aller Gebäude ist eine Genauigkeitsanalyse durchgeführt worden und hat eine Genauigkeit von 88,07% erzielt. Das Testgebiet erstreckt sich über Teile von Klagenfurt (vor allem Annabichl – Welzenegg – St. Peter), der Hauptstadt von Kärnten. Das Ergebnis der Klassifikation ist ein Modell, welches im ArcGIS 9.2 implementiert und auf den LISA (Land Information System Austria) Daten getestet wurde.For questions in the context of spatial planning, urban settlement monitoring using remote sensing data is essential. The location of various building types, reserved areas, and their future demand in urban settlements are integral information for regional policy. Land cover data represent an important basis for the fulfillment of numerous analyses. Austria has a long tradition regarding the application of land use data, however most of the available data sets do not meet today’s requirements and have become outdated. The objective of this study is to develop a method which permits identification of different building types. Eight categories were chosen for the classification: detached house, semi-detached house, terraced house, apartment building, perimeter block development, large storage building (typical for industry/trade), high-rise building, and adjoining building. The methodology relies on integrating location, surface, and height parameters from the buildings of the land cover data with plot boundaries from the cadaster. The combination of these data enables the derivation of building structures, from open to closed coverage types. The differentiation of semi-detached and terraced houses can only be achieved by the integration of plot boundaries. Additional parameters are footprint and number of buildings in each plot boundary, as well as the green-area ratio. Small building objects of less than 35 m² are eliminated from the data set. Implementation in GIS starts with an intersection of land cover data with the plot boundaries and proceeds with a spatial join in order to get information from both data sets. The final classification is based on predefined rules referring to a set of selected parameters for each building type. Applying this rule set to the study area results in a total coverage of over 97,95% leaving less than 2,05% of the buildings unclassified. Accuracy assessment is based on a random sample of 10% of all buildings, indicating that 88,07% of the building objects are classified correctly. The test area covers a part of Klagenfurt, Carinthia, including the quarter Annabichl – Welzenegg – St. Peter. The result of the classification approach is a model, which was implemented in ArcGIS 9.2 and tested on LISA (Land Information System Austria) data

Investigation of CAI/SI operations ina a four-cylinder direct injection gasoline engine

A four-cylinder, four-stroke, gasoline engine with direct injection fuel was commissioned and used to achieve CAI combustion. CAI combustion was achieved by employing short-duration, low-lift camshafts and early exhaust valve closure. Trapping sufficient volumes of exhaust residual provided the necessary thermal energy needed to initiate auto-ignition. The effects of valve opening durations on the CAI operation range were investigated at different air/fuel ratios, valve timings and injection timings. Furthermore the effect on engine performance, exhaust emissions, fuel consumption and combustion characteristics were also investigated. Methods which could be used for CAI combustion region enlargement were also studied. These included spark-assisted CAI at different EVC timings and valve durations, CAI operation at 2000 rpm and CAI combustion at late fuel injection timingsEThOS - Electronic Theses Online ServiceGBUnited Kingdo

Окремі питання юридичної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства

The classification of the environmental protection legislation of Ukraine has been carried out. For this purpose, Ukrainian legal acts were analyzed and systematized according to various criteria. The scientific literature, devoted to the issue of legal responsibility for violation of the norms of laws, in which the right to nature protection is enshrined, was studied. It has been proven, that in the conditions of globalization, environmental regulations must take into account international standards in the field of environmental protection, in particular, the achievements of the World Trade Organization and the European Union. The content of certain legal documents of international communities in this area has been clarified. The types of legal responsibility are outlined. Some of them were considered in relation to the legal consequences for violating environmental legislation. In particular, material and disciplinary responsibility is characterized as having an indirect effect on environmental protection through employees of the state environmental inspection. This approach is due to the fact that the effectiveness of environmental legislation largely depends on the quality of work of the relevant employees. At the same time, the issue of bringing offenders to economic and legal and other types of legal responsibility is considered. It has been established, that mitigating the consequences of military actions on the territory of Ukraine requires the improvement of the institution of legal responsibility for violations of environmental regulations. Therefore, the main codified acts that regulate it, such as the Code of Labor Laws of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Economic Code of Ukraine and the Criminal Code of Ukraine, were analyzed. Separate changes to regulatory legal acts are proposed. In general, this research is based on the statement about the possibility of improving the state of nature by applying measures of responsibility to violators of environmental norms. This will make it possible to mitigate the consequences of military operations on the territory of UkraineЗдійснено класифікацію природоохоронного законодавства України. Для цього проаналізовано українські нормативно-правові акти та систематизовано їх за різними критеріями. Досліджено наукову літературу, присвячену питанням юридичної відповідальності за порушення норм законів, в яких закріплено право охорони природи. Доведено, що в умовах глобалізації природоохоронні нормативно-правові акти мають враховувати міжнародні стандарти у сфері охорони довкілля, зокрема напрацювання Світової організації торгівлі та Європейського Союзу. З’ясовано зміст окремих правових документів міжнародних спільнот у цій царині. Окреслено види юридичної відповідальності. Розглянуто окремі з них стосовно правових наслідків за порушення природоохоронного законодавства. Зокрема матеріальну та дисциплінарну відповідальність охарактеризовано як такі, що здійснюють опосередкований вплив на охорону довкілля через працівників державної екологічної інспекції. Такий підхід обумовлений тим, що дієвість природоохоронного законодавства у значній мірі залежить від якості роботи відповідних працівників. Водночас розглянуто й питання притягнення правопорушників до господарсько-правової та інших видів юридичної відповідальності. Констатовано, що пом’якшення наслідків воєнних дій на території України потребує удосконалення інституту юридичної відповідальності за порушення природоохоронних норм. Тому проаналізовано основні кодифіковані акти, що її регламентують, як-то Кодекс законів про працю України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України та Кримінальний кодекс України. Запропоновано окремі зміни у нормативно-правові акти. У цілому дослідження ґрунтується на твердженні про можливість покращення стану природи за допомогою застосування заходів відповідальності до порушників природоохоронних норм. Це дасть можливість пом’якшити наслідки військових дій на території Україн

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

The features of the activities of the Deposit Guarantee Fund within the system of guaranteeing deposits of individuals have been studied in the article. The powers of the Deposit Guarantee Fund have been analyzed. It has been determined that its executive directorate exercises powers in the sphere of providing the Fund’s activity, in respect of sources of the formation of the Fund’s assets, in the sphere of deposit repayment, in the sphere of regulatory activity, in the field of withdrawing insolvent banks from the market. It has been offered to divide the powers of the administrative council of the Deposit Guarantee Fund into functional, conciliatory and regulatory ones. The problems of forming the resource base of the Deposit Guarantee Fund have been clarified. It has been emphasized that the expansion of the sources for the formation of the Fund’s assets is directly related to the range of participants of the system of individuals’ deposits guaranteeing. In order to increase the funds of the Deposit Guarantee Fund, it has been offered to include non-bank financial institutions into the Fund’s participants. Some aspects of control over the activity of the Deposit Guarantee Fund have been studied. It has been emphasized that the Fund’s annual report needs to be improved. It has been offered to consolidate the form of the annual report of the Fund in the legislation and to define the following its sections: main indicators of the Fund’s activity in the reporting period, internal management of the Fund, legislation and regulatory activity, public information, analysis of the banking sector, regulatory activity of the Fund, financial management, withdrawal of insolvent banks from the market, protection of depositors’ interests, the Fund’s financial reports. The directions for improving the Fund’s activity have been formulated, namely revision of the Fund’s powers in terms of exercising control over troubled banks, expanding the range of subjects and objects of the deposit guaranteeing system, improving control over the Fund’s activities, introducing new mechanisms for repayment to depositors of insolvent banks, expanding the list of sources for the formation of the Fund’s assets.Исследованы особенности деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц в системе гарантирования вкладов физических лиц. Проанализированы полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Выяснены проблемы формирования ресурсной базы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Указано, что расширение источников формирования средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц напрямую связано с кругом участников системы гарантирования вкладов физических лиц. Рассмотрены отдельные аспекты контроля за деятельностью Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Сформулированы направления совершенствования деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.Досліджено особливості діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Визначено, що його виконавча дирекція здійснює повноваження у сфері забезпечення діяльності Фонду, щодо джерел формування коштів Фонду, у сфері забезпечення відшкодувань за вкладами, у сфері регуляторної діяльності, у сфері виведення неплатоспроможних банків з ринку. Запропоновано повноваження адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поділити на функціональні, погоджувальні і розпорядчі. З’ясовано проблеми формування ресурсної бази Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Наголошено, що розширення джерел формування коштів Фонду безпосередньо пов’язано з колом учасників системи гарантування вкладів фізичних осіб. З метою збільшення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запропоновано включити до складу учасників Фонду небанківські фінансові установи. Розглянуто окремі аспекти контролю за діяльністю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Наголошено, що річний звіт Фонду потребує вдосконалення. Запропоновано закріпити форму річного звіту Фонду в законодавстві та визначити такі його розділи: основні показники діяльності Фонду у звітному періоді, внутрішнє управління Фонду, законодавство та регуляторна діяльність, інформування громадськості, аналіз банківського сектору, регулятивна діяльність Фонду, управління фінансами, виведення неплатоспроможних банків з ринку, захист інтересів вкладників, фінансова звітність Фонду. Сформульовано напрямами удосконалення діяльності Фонду, а саме: перегляд повноважень Фонду в частині здійснення контролю за проблемними банками, розширення кола суб’єктів та об’єктів системи гарантування вкладів, удосконалення контролю за діяльністю Фонду, запровадження нових механізмів здійснення виплат відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, розширення переліку джерел формування коштів Фонду