Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara

Artikel ini didasarkan pada Program Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Tujuan program ini adalah dapat meminimalisir potensi masalah dan sengketa yang dihadapi masyarakat setempat dengan pengusaha ataupun pendatang yang akan melakukan perambahan hutan di wilayah tersebut. Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan hutan dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan hutan sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Pertimbangan Hakim Menolak Keberadaan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan saksi testimonium de auditu setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut, dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk jika dalam proses pembuktiannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian saksi testimonium de auditu dengan alat bukti lainnya. Kedudukan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi testimonium de auditu dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal bukti permulaan, tergantung pertimbangan Hakim dalam melihat sejauh mana relevansi pembuktian dari kesaksian testimonium de auditu. Pertimbangan Hakim terhadap saksi testimonium de auditu pada kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu hakim menolak kesaksian dari saksi testimonium de auditu, disebabkan karena 1. Keterangan saksi testimonium de auditu didapatkan dari saksi anak korban yang menurut hakim keterangan anak korban bukan yang sebenarnya, 2. Adanya kesaksian testimonium de auditu yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Tidak ada keterangan para saksi testimonium de auditu yang menerangkan perilaku Terdakwa mengarah kepada perilaku yang menyimpang.

Nutritional Status of Toddlers in Talang Babat Village, East Tanjung Jabung Regency

Nutrition is a very important part of growth and development. Community problems are considered serious if the prevalence of underweight is between 10.0-14.0%, and is considered critical if it is greater than 15.0% (WHO, 2010). In 2013, nationally the prevalence of underweight in children under five was still 12.1%. For Jambi Province itself, cases of malnutrition tended to increase over the last two years, in 2017 there were 85 cases of malnutrition and four cases died, while in 2018 it rose to 92 cases with six of them died. This study is an analytical study with a cross-sectional design that aims to determine the relationship between diet and mother's knowledge with the nutritional status of children under five in Talang Babat Village, Tanjung Jabung Timur Regency in 2019. This research was conducted in July 2019. The population in this study was 220 toddlers. The number of samples was calculated based on Ariawan's formula as many as 67 people. The sampling technique was carried out by means of quota sampling. Data analysis used the chi-square test with a significant limit of = 5%. The results of the study Most of the respondents had normal nutritional status as many as 50 respondents (74.6%), had a good diet for toddlers as many as 37 respondents (55.2%) and had less knowledge about the nutritional status of toddlers as many as 43 respondents (64.2%). Based on the chi-square statistical test with p-values ​​of 0.028 and 0.001 which means there is a significant relationship between diet and knowledge with the nutritional status of children under five in Talang Babat Village, Tanjung Jabung Timur Regency. From the results of the study, it can be concluded that there is a significant relationship between diet and knowledge with the nutritional status of toddlers in Talang Babat Village, Tanjung Jabung Timur Regency

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara

The forest management based on deep local wisdom has existed in the history of the Aceh community since the reign of Sultan Iskandar Muda. That is by applying the Forest Customary Law through the Forest Pawang Customary Institution. This Customary institution has a very important and strategic role in educating and inviting forest communities to be involved in forest management based on local wisdom. This service activity aims to increase understanding with village apparatus and traditional institutions in forest management based on local wisdom. This service is carried out through socialization and legal counseling in North Aceh District, namely: Sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong and Geuredong Pasee sub-districts, because these districts still have high forest intensity. The results of this activity have provided an understanding for gampong apparatus and customary institutions in forest management and built an intensive communication network between village apparatus, traditional institutions and the district leadership meeting so that they can work together in protecting and conserving the forest. It is recommended to the village apparatus and customary institutions to immediately form the Forest Pawang Customary Institution and Village Qanun regarding forest management.Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sudah ada dalam sejarah masyarakat Aceh sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pengelolaan hutan dengan menerapkan Hukum Adat Hutan melalui Lembaga Adat Pawang Hutan. Lembaga adat ini merupakan salah satu lembaga adat sebagai keistimewaan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaga Adat Pawang Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dengan aparatur gampong (Desa) dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal. Pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Kecamatan sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee, karena kecamatan tersebut masih memiliki intensitas hutan yang tinggi. Hasil kegiatan ini telah memberikan pemahaman bagi aparatur gampong dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan dan membangun jaringan komunikasi yang intensif antara aparatur gampong, lembaga adat dengan para musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan. Di sarankan kepada aparatur gampong dan lembaga adat agar segera membentuk Lembaga Adat Pawang Hutan dan Qanun Gampong tentang pengelolaan hutan

Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi

Sunat perempuan yang dilakukan di Indonesia umumnya di dasari oleh adanya tradisi atau budaya masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Namun sunat perempuan pada daerah tertentu di Indonesia merupakan salah satu bentuk keharusan pada sebagian masyarakat muslim. Sunat pada perempuan diyakini sebagai salah ibadah yang wajib dijalankan meskipun tuntunan agama tentang sunat perempuan masih jadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi dan persepsi tentang sunat perempuan di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan mixed methods adalah metode yang difokuskan untuk mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. 70 responden untuk penelitian kunatitatif dan 30 informan untuk penelitian kualitatif terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dukun beranak, orang tua yang mempunyai anak perempuan umur 3 tahun. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif. Hasil analisis didapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sunat perempuan yang dilaksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi didasarkan oleh budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang secara turun temurun. Akan tetapi jika dipandang dari segi agama sunat perempuan tidak tercantum didalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dan tenaga kesehatan agar lebih menjalin kerjasama dengan sektor terkait dalam memberikan penyuluhan dan mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat guna keberhasilan kebijakan pemerintah dan perlindungan hak asasi dan hak reproduksi perempuan. Kata Kunci : Persepsi, Tradisi, Sunat Perempuan

Efektifitas Lembar Balik dan Video Animasi Terhadap Pengetahuan Primigravida tentang Persiapan Persalinan

Mortality and morbidity in pregnant and maternity women are major problems in developing countries. Three late is the unpreparedness of the mother or family in facing childbirth and is one of the causes of maternal death in Indonesia. Lack of knowledge of mothers about the preparation needed before delivery such as signs of labor and obstetric complications caused three late. The purpose of this research is to find out the effectiveness of counseling using flip charts and animated videos on primigravida knowledge about childbirth preparation at the Simpang Sungai Duren Health Center. Study it uses a quasi-experimental method by designing a two-group pretest-posttest design. The population in this study is all primigravida pregnant women who were at the Simpang Sungai Duren Health Center from January to March were 62 people. The sampling technique used the total sampling method with a sample of 62 people who were randomly divided into 2 groups, the statistical analysis test used the T-test. Based on the results of the study, 96.8% of primigravida knowledge was not good before being given counseling using flipchart media while 83.9% knowledge was not good before being given counseling using animated video media, after being given counseling the knowledge of primigravida increased to good as much as 90.3% on the media flipchart and 100% on animated video media. The mean of flipchart media is 84.51 and the mean of animation video media is 90.75. It can be interpreted that animated video media is more effective in increasing primigravida knowledge about childbirth preparation compared to media flip sheets. It is hoped that the results of this study can be disseminated to all health promotion workers so that in every outreach activity they can use animated video media.Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang. Tiga terlambat merupakan ketidaksiapan ibu ataupun keluarga dalam menghadapi persalinan, dan menjadi salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia. Kurangnya pengetahuan ibu tentang persiapan yang dibutuhkan menjelang persalinan seperti tanda-tanda persalinan dan komplikasi obstetrik menyebabkan tiga terlambat. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain two group pretest-postest design yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas lembar balik dan video animasi terhadap pengetahuan primigravida tentang persiapan persalinan di Puskesmas Simpang Sungai Duren. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil primigravida yang berada di Puskesmas Simpang Sungai Duren dari bulan Januari sampai bulan Maret sebanyak 62 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling dengan sampel sebanyak 62 orang yang dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, uji analisis statistik menggunakan uji t-test. Berdasarkan hasil penelitian 96,8% pengetahuan primigravida kurang baik sebelum diberikan lembar balik sedangkan 83,9% pengetahuan kurang baik sebelum diberikan penyuluhan menggunakan media video animasi, setelah diberikan penyuluhan pengetahuan primigravida meningkat meningkat menjadi baik sebanyak 90,3% pada media lembar balik dan 100% pada media video animasi. Mean media lembar balik 84,51 dan mean media video animasi 90,75. Dapat diartikan media video animasi lebih efektif meningkatkan pengetahuan primigravida tentang persiapan persalinan dibandingkan dengan media lembar balik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat disosialisasikan pada seluruh tenaga promosi kesehatan sehingga pada setiap kegiatan penyuluhan dapat menggunakan media video animasi

ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH ATAU BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA DI PROVINSI ACEH

Asas pemisahan horisontal adalah asas yang memisahkan tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan horisontal merupakan salah satu asas yang berasal dari hukum adat yang menjadi dasar hukum tanah nasional Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA. Ini berarti bahwa asas-asas, konsepsi dan sistem hukum dalam hukum adat juga berlaku terhadap hukum tanah nasional. Asas pemisahan horisontal dalam UUPA dapat diterapkan pada HGU, HGB, hak pakai dan hak sewa, sedangkan untuk hak milik, sebelum undang-undang hak milik terbentuk berlaku hukum adat setempat. Namun dalam praktek jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan di hadapan PPAT, tidak menerapkan asas pemisahan horisontal, asas pemisahan horisontal tidak menjadi dasar dalam jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya di provinsi Aceh. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena, pertama, asas pemisahan horisontal belum menjadi landasan berfikir untuk mencapai cita hukum nasional; kedua. asas pemisahan horisontal merupakan asas dalam hukum adat yang tidak bisa diterapkan secara mutlak; Ketiga, asas pemisahan horisontal tidak dijabarkan dalam norma-norma hukum; Keempat, belum terbentuk aturan hukum untuk hak milik, sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kelima, asas pemisahan horisontal belum menjadi dasar dalam pertimbangan putusan hakim di provinsi Aceh.Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Penelitian normatif mengkaji kaidah, norma, asas dalam pengertian luas perundang-undangan termasuk yurisprudensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual, filosofis, perbandingan dan studi kasus. Sumber data berasal dari data sekunder, dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan membangun argumentasi (penalaran hukum) berdasarkan filsafat hukum dan teori hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang hasilnya dituangkan secara preskriptif. Hasil penelitian dalam disertasi ini adalah: Pertama, Karakteristik Jual Beli hak atas tanah menurut berbagai sistem hukum pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memindahkan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya berdasarkan kesepakatan dari penjual kepada pembeli berdasarkan sifat dan ciri-ciri masing-masing sistem hukum tersebut. Konsep jual beli hak atas atau benda-benda yang ada di atasnya di provinsi Aceh dapat dirumuskan yaitu: Jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan di hadapan PPAT dapat ditambahkan unsur-unsur: ketentuan hak langgeh, ikut serta keuchik dalam transaksi tanah dan ijab qabul pada saat penyerahan hak atas tanah kepada penjual, sehingga jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai dengan karakteristik jual beli yang terdapat dalam masyarakat Aceh; Kedua, Asas pemisahan horisontal dalam jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya di provinsi Aceh, hanya diterapkan pada jual beli rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Sedangkan jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT oleh masyarakat Aceh sudah mengalami pergeseran dari asas pemisahan horisontal menjadi asas perlekatan vertikal menurut hukum adat yang ada di dalam masyarakat Aceh; Ketiga, Asas pemisahan horisontal dalam pertimbangan putusan hakim dalam sengketa jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang berbeda kepemilikan di provinsi Aceh tidak tegas disebutkan (hanya tersirat), hal ini disebabkan karena para hakim di provinsi Aceh menganggap bahwa asas pemisahan horisontal yang menjadi dasar dalam hukum pertanahan itu sifatnya bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, asas-asas dalam hukum adat tidak dapat diterapkan secara mutlak pada peristiwa konkret, penerapannya dilakukan secara konkret relatif, maksudnya penerapan asas tersebut sesuai dengan faktor-faktor konkret dan realita yang meliputi kasus yang dihadapi. Kemudian asas pemisahan horisontal belum dijabarkan dalam norma-norma hukum, sehingga hakim tidak terikat dan tidak mutlak harus ditegaskan dalam putusan tapi hanya tersirat dalam putusan yang dijatuhkan. Saran yang diberikan, Pertama. untuk Konsep jual beli hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya di provinsi Aceh yaitu Jual beli hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan di hadapan PPAT dapat ditambahkan unsur-unsur: ketentuan hak langgeh, ikut serta keuchik dalam transaksi tanah dan ijab qabul pada saat penyerahan hak atas tanah kepada penjual, sehingga jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai dengan karakteristik jual beli dalam terdapat dalam masyarakat Aceh; Kedua, Pergeseran asas pemisahan horisontal menjadi asas perlekatan vertikal menurut hukum adat dalam jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya bisa menjadi masukan sebagai asas yang berlaku untuk rancangan undang-undang Hukum Benda Nasional Indonesia, karena masyarakat sudah memilih asas perlekatan vertikal dalam jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; Ketiga, Asas pemisahan horisontal dalam pertimbangan hakim di provinsi Aceh dalam penyelesaian sengketa jual beli hak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya harus diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.Kata Kunci: Asas Pemisahan Horisontal, Jual Beli, Hak Atas Tanah, Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Provinsi Aceh