Legal Setting Model About Forest Destruction Prevention Based On Indigenous People Of Dalihan Na Tolu In North Sumatra

Many tribes and indigenous people exist throughout Indonesia. There are indigenous peoples who have their own traditional values in forest destruction prevention i.e indigenous people of Dalihan na Tolu with their local wisdom. The research used empirical legal research method. The approach used is anthropological approach, and sociological juridical. Long before the existence of regulation about in Indonesia, the indigenous people have had their own rules in preventing the forest destruction in North Sumatra.  The custom law of  Dalihan na Tolu has regulated about: the stages in implementing deliberation in preventing forest destruction, strategies that is implemented by the customary leader in preventing forest destruction, form of sanctions that is imposed on parties that commit forest destruction, implicit rules in indigenous people, dan the form of supervision in preventing forest destruction with the mechanism of controlling and supervisory that rest on the condition and potential of the indigenous people. Key Words: Legal Setting; Forest Destruction Prevention; Indigenous People of Dalihan na Tol

Anti Corruption Education Based on Values Poda Na Lima

Corruption eradication comes from two elements, namely from religious values and from customary values. Implementation of anti-corruption education can no longer be based solely on the materials and learning methods that apply so far, but must utilize local wisdom of local indigenous people, so that the material is more obeyed, obeyed and practiced because according to their views of life. Long before the implementation of formal anti-corruption education in Indonesia, it turns out that indigenous peoples have been implementing anti-corruption education whose educational materials have been contained in Poda na Lima which continues to be practiced continuously and continuously. Keywords: 1. Anti-Corruption Education, 2. Poda na Lima, 3. college studen

PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN

There are indigenous peoples who have their own traditional value in passing the prevention of forest destruction. Before the establishment of legislation on Preventing Forest Destruction in Indonesia, the indigenous people of Dalihan na Tolu have their own rules in preventing forest destruction. The customary law of Dalihan na Tolu has governed: the model of settlement of forest degradation disputes, the universal rules of indigenous peoples of Dalihan na Tolu on the prevention of forest destruction, the form of sanctions imposed on forest destruction parties, and the form of oversight in the implementation of the prevention of forest destruction

BENTUK SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU

Beberapa tahun belakangan ini sering didengar melalui media elektronik tentang tindak pidana terorisme dalam masyarakat, seperti: Peristiwa bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di pintu gerbang Mapoltabes Surabaya, 14 Mei 2018, peristiwa penyerangan ke Markas Polisi Daerah Riau, 16 Mei 2018, dan beberapa kejadian lainnya. Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (sosio legal approach). Sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif dengan tidak mengesampingkan data kuantitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan antropologis dan yuridis sosiologis atau pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencegahan tindak pidana terorisme berbasis  adat Dalihan na Tolu dilakukan dengan aturan yang terkandung dalam: a. Filosofi adat Dalihan na Tolu, b. Sipaingot yang berisi: Sipaingot menghindari permusuhan, Sipaingot menjaga kewaspadaan, Sipaingot menjaga persatuan, Sipaingot mematuhi pemimpin, Sipaingot kesetiaan terhadap tanah kelahiran, Sipaingot kewajiban membalas kebaikan, Sipaingot meningkatkan kompetensi diri. 2) Jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak terorisme: a. Uhum Hora, b. Sappal Dila, c. Dibondarkon, d. Dipaorot sian Marga, e. Dipaulak Salipi Natartar, f. Uhum Hatoban, g. Disula. Model Pencegahan tindak terorisme semacam ini telah sejalan dengan Qur`an dan Hadis dan semua jenis sanksi tersebut telah sesuai dengan Hukum Ta`zir

Model of Prevention of Social Conflict which Multi Dimensions Based on Local Wisdom of Community Adat Dalihan Na Tolu

The main purpose of this research is to find a model of punishment in preventing social conflict on local wisdom of Dalihan na Tolu indigenous people. The questions posed in this research include the multi-dimension social conflict prevention model based on local wisdom of Indonesia, the deliberation stage of preventing such conflict and strategies adopted by local wisdom to resolve social conflict. The research further focuses its examination on local society that is Dalihan na Tolu indigenous people. This research uses empirical juridical research method, which is departed from local wisdom norms, or known as adat laws and examines the application of such laws in society. This research proposes that the multi-dimensional model of social conflict prevention should be carried out using the rules contained in: Dalihan na Tolu custom, Sipaingot, Pastak ni Paradaton, Uhum dohot Patik, Hapantunon, Tutur dohot Poda, Marga, Martahi, Mangupa. While the system and strategies of negotiation to reach consencus in preventing multi-dimensional social conflict based on the following norms: Tahi Ungut-ungut, Tahi Dalihan na Tolu, Tahi Godang Parsahutaon and Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung. It is argued that the punishment model usually used by Batak community should be adopted both in preventing as well as resolving social conflict exists in society

KEHALALAN DAGING AYAM POTONG DI PASAR TRADISIONAL KOTA MEDAN

Sebagian besar penjual ayam potong di pasar tradisional yang ada di kota Medan melakukan pemotongan ayam sambil merokok, bercerita dan dilakukan dengan sendirian, tanpa bantuan orang lain. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa ayam yang baru saja disembelih belum benar-benar mati dan kaki dan sayapnya masih terlihat bergerak-gerak, sudah dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas untuk dilakukan pembersihan bulu-bulunya. Kondisi ini dilakukan untuk sekedar mengejar target jumlah ayam yang harus disembelih pada setiap harinya. Metode pelaksanaan yang digunakan oleh tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan mitra (MUI Kota Medan) adalah: 1) Menggunakan pendekatan pendampingan terhadap pedagang ayam potong di pasar tradisional Kota Medan, 2) Melaksanakan pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam, 3) Melaksanakan penyuluhan hukum dengan mengggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah a) Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan, b) Penerbitan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan secara halal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan KPCPH, c) Karya Tulis Ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi ,d) Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan yang baik dan halal.sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam PKM ini: a. Pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong, b. Penerbitan sertifikat yang diterbitkan MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi para pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong, c. Penyuluhan hukum tentang tata cara penyembelih ayam potong di pasar tradisional Kota Medan

Dalihan Na Tolu as a Model for Resolving Religious Conflicts in North Sumatera: An Anthropological and Sociological Perspective

It is undeniable that there are various social conflicts in Indonesia which involve various groups of people such as the religious conflict in Poso (2001), in Sampit (2001), in Ambon (2002) and others. Most of them were caused by uncertain, unfair, and misused regulations on keeping people’s religious tolerance. It was also caused by the lack of people’s empowerment in keeping religious tolerance. This study aims to examine dalihan na tulo as a mechanism for resolving religious conflicts in the Mandailing community, North Sumatra. This research uses juridical empirical methods, consisting of anthropological and sociological law approaches. Data were collected by means of interviews and literature studies. The result of the research showed that Dalihan na Tolu tradition based-model of maintaining religious tolerance and resolving conflicts in religious believers was done by using the philosophy of Dalihan na Tolu, Pastak-pastakni Paradaton, Uhum dohot Patik and Tutur dohot Poda. There are three types of negotiation system in resolving the conflicts: Tahi Dalihan na Tolu, Tahi Godang Parsahutaon, and Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (big negotiation among the neighboring villages). Anthropologically and sociologically that the Mandailing community has proven successful in using adat as a resolution of religious conflicts, so as to create peace and order as a function of law in society

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANFAAT ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Zakat yang dikeluarkan itu merupakan milik orang lain yang berhak menerimanya. Pemelik harta hanya merupakan jembatan, perantaraan dan tempat penitipan sementara saja. Allah akan mengujinya, apakah ia rela memberikan hak orang lain dengan ikhlas atau tidak. Sesungguhnya zakat merupakan bagian dari sedekah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang jika jumlah hartanya telah mencapai satu nishab (nilai harganya mencapai 94 gram emas) dan umur hartanya mencapai satu tahun. Kalu kedua syarat tersebut belum tercapai, maka kewajiban berzakat bagi seseorang tidak ada. Dengan begitu, yang diwajibkan berzakat adalah orang kaya yang telah memiliki harta melebihi kebutuhan pokoknya. Perlu diketahui bahwa segala kewajiban yang diberikan Allah kepada hambaNya pasti membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian halnya dengan pelaksanaan zakat, bila dilaksanakan secara ikhlas akan membawa manfaat bagi manusia terutama sekali dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat, antara lain : Zakat bermanfaat mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Zakat bermanfaat menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Zakat bermanfaat menghilangkan rasa dengki antara si miskin dengan si kaya. Ibadah zakat ini ternyata dapat menumbuhkan sifat ikhlas bagi pelakunya. Pelaksanaan ibadah zakat bermanfaat dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Kewajiban menunaikan zakat hanya dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan saja

SOCIAL CONFLICT SETTLEMENT THROUGH REGULATION OF SURAT TUMBAGA HOLING IN BATAK ANGKOLA SOCIETY

The main purpose of this research is to find the law setting model in preventing the social conflict through the regulation of Surat Tumbaga Holing in batak Angkola society. While the problem in this research is how the preventing model and settlement procedure of social conflict through regulation of Surat Tumbaha Holing. This research is using the empirical juridical research method. The re-seach shows that the model of preventing social conflict based on regulation of Surat Tembaga Holing are settle by using: Sipaingot, Pastak-Pastak ni Paradaton, Uhum dohot Patik, Hapantunon, Tutur dohot Poda, Marga, Dalihan na Tolu, Martahi, Mangupa. This model used by batak society in order to solve the social conflict, so the potential of conflict that exist can be muted. Keywords : Prevention, Settlement, Social Conflict, Surat Tumbaga Holing, Batak  Custom of Angkol

SINKRONISASI MATERI PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MATERI HUKUM ISLAM UNTUK MEWIJUDKAN KEADILAN HUKUM

Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia Tahun 2014 sampai Nopember 2019 sebanyak 10.180 yang terdiri  dari 131 UU, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri. Sekian banyak peraturan tersebut, ternyata ada di antara sebagian materinya masih belum sinkron dengan materi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang melarang orang tua memukul anak adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan orang tua memukul anak sebagaimana disebutkan dalam Hadits Abu Daud, b. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang melarang suami memukul istri adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan suami memukul istri yang melakukan nusyuz, yakni isteri melakukan kedurhakaan (An Nisa ayat 34). Selanjutnya, c. Mmateri KUHP menganut perinsip delik aduan pada kasus perzinaan, seperti pada Pasal 284. Padahal perzinaan dalam Hukum Islam merupakan delik biasa sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34