PERAN ARSITEKTUR ENTERPRISE DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Peran Teknologi Informasi (TI) pada organisasi khususnya Instansi Pemerintah di Republik Indonesia saat ini sangat vital sebagai enabler, driver bahkan transfomer untuk pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian faktanya tidak seluruh implementasi TI pada organisasi sudah mendapatkan hasil benefit yang sepadan dengan investasinya. Begitu juga pada implementasi TI atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pada Instansi Pemerintah di Indonesia yang masih belum sesuai harapan untuk memberikan layanan publik dan pemerintahan yang baik. Enterprise Architecture (EA) diyakini dapat memberikan keberhasilan implementasi TI untuk mencapai tujuan organisasi dengan menciptakan kelincahan pada organisasi. Implementasi EA pada Instansi Pemerintah secara umum sudah dimulai sejak tahun 2018 namun demikian sampai dengan saat ini masih belum ada pembuktian apakah benar EA memberikan manfaat untuk implementasi TI dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan seringkali dianggap sebagai faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan implementasi TI umumnya dan EA secara khusus pada organisasi. Apakah benar kepemimpinan memberikan kontribusi positif pada implementasi EA untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua hal tersebut menjadi permasalahan utama sekaligus menjadi tujuan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mencoba untuk menguji hipotesis bagaimana implementasi EA pada instansi Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dengan kapabilitas EA dan tata kelola EA dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi melalui kelincahan organisasi. Dalam hubungan antara kapabilitas dan tata kelola EA dengan kelincahan organisasi dilakukan pengujian hipotesis variabel moderasi kepemimpinan, apakah memang benar kepemimpinan dapat berkontribusi terhadap pencapaian kelincahan organisasi dalam implementasi EA. Pengolahan data menggunakan analisis analisis kuantitatif dengan statistika deskriptif dan analisis verifikatif dengan menggunakan SEM. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kapabilitas EA dan tata kelola EA dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi melalui kelincahan organisasi. Kepemimpinan memberikan efek moderasi positif pada hubungan kapabilitas EA dan tata kelola EA terhadap kelincahan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan implementasi EA dilanjutkan, diintensifkan dan diperkuat pada Kabupaten/Kota dalam implementasi SPBE karena terbukti memegang peranan yang kuat dalam mendukung kinerja organisasi melalui kelincahan organisasi. Kepemimpinan yang baik perlu dipertahankan untuk menyukseskan implementasi EA

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI STUDI KASUS: BUMN KONTRUKSI

[Id]Dalam era kompetisi bisnis yang semakin tinggi dan tuntutan customer yang semakin meningkat, organisasi semakin dituntut untuk mencapai kinerja yang optimal dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana organisasi mengoptimalisasi potensi sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya utama yang dimiliki oleh organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Agar SDM yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi maka perlu dilakukan proses manajemen kinerja pegawai yang baik. Secara strategis, kinerja pegawai harus dapat diselaraskan dengan kinerja organisasi untuk pencapaian tujuan strategis organisasi. Untuk mengakomodasi hal ini maka konsep Balanced Score Card sangat potensial untuk diakomodasi dan diimplementasikan. Pada level operasional, pengelolaan kinerja pegawai yang meliputi proses perencanaan kinerja (performance planning), pelaksanaan dan monitoring (performance tracking) dan penilaian kinerja (performance appraisal) harus dapat dilaksanakan secara komprehensif dan aplikatif sehingga realisasinya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi.Implementasi proses manajemen kinerja organisasi pada umumnya dan pegawai pada khususnya seperti yang dijelaskan tersebut, akan sangat sulit pelaksanaannya apabila masih dilakukan secara manual. Semakin kompleksnya parameter kinerja pegawai yang ingin dicapai, semakin besarnya jumlah pegawai, semakin dinamisnya perubahan bisnis dan semakin banyak kesibukan pekerjaan akan menyebabkan implementasi manajemen kinerja pegawai secara manual tidak efisien dan efektif untuk dilaksanakan karena proses bisnis yang kompleks, mekanisme pelaporan dan monitoring kinerja akan sangat memakan waktu dan sulit dilakukan. Implementasi sistem informasi manajemen kinerja pegawai merupakan suatu solusi yang potensial untuk diterapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi maka diharapkan pencapaian kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya dapat terealisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perancangan sistem aplikasi manajemen kinerja pegawai yang dapat memenuhi kebututuhan organisasi dan pegawai. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mendukung berjalannya proses manajemen kinerja organisasi sehingga secara strategis tujuan organisasi dapat tercapai..[En]In an era of increasingly high business competition and customer demands, organizations are increasingly required to achieve optimal performance in an effort to achieve organizational goals. Achievement of organizational performance is largely determined by how the organization optimizes the potential of its resources. The main resource that the organization has in achieving its organizational goals is Human Resources (HR). In order for HR can be utilized optimally and focus on achieving organizational goals it is necessary to conduct an excellent employee performance management process. Strategically, employee performance must be aligned with organizational performance for the achievement of organizational strategic goals. To accommodate this concept, Balanced Score Card is very potential to be accommodated and implemented. At the operational level, employee performance management that includes performance planning process, performance monitoring and performance appraisal must be implemented comprehensively and applicable so that the realization is exactly what the organization expects.Implementation of the organization's performance management process in general and employees in particular as described, will be very difficult if it is still done manually. The more complex the performance parameters of employees to be achieved, the greater the number of employees, the more dynamic the business changes and the more busy work will lead to implementation of employee performance management manually inefficient and ineffective. This is because of complex business processes, reporting mechanisms and performance monitoring will be very time consuming and difficult to do. Implementation of employee performance management information system is a potential solution to be applied to face the problem. If the problem can be solved, it is expected that the achievement of the company's performance in achieving its vision and mission can be realized. Based on this, it is necessary to design an employee performance management application system that can meet the needs of the organization and employees. Implementation of this system is expected to support the running of organizational performance management process so that the strategic objectives of the organization can be achieved

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF

Teknologi informasi terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi informasi akan membantu pemerintahan dalam mengolah informasi yang kemudian disediakan sebagai layanan baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Pemanfaatan TI pada sektor pemerintahan mulai menjadi perhatian di Indonesia dengan adanya pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE, pencapaian visi dan misi serta target pencapaian setiap provinsi di Indonesia menjadi lebih cepat dan mudah. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang harus memenuhi ketentuan SPBE. Disperkim Provinsi Jawa Barat memiliki 4 (empat) bidang yang beroperasi yaitu bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang infrastruktur permukiman, dan bidang pertanahan. Keempat bidang tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dengan tujuan untuk memenuhi target pencapaian kualitas pelayanan pada urusan perumahan permukiman yang tertuang pada indikator kinerja utama Disperkim Jawa Barat. Namun belakangan ini terdapat indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target yaitu pada tingkat kualitas kawasan permukiman yang disebabkan oleh kurang efektifnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada urusan kawasan permukiman. Oleh karena itu, dilakukan penelitian guna memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode design science recearch. Dengan menerapkan perancangan arsitektur SPBE berbasis TOGAF ADM yang meliputi domain arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, penelitian ini akan menghasilkan blueprint arsitektur SPBE sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut sekaligus sebagai perencanaan improvement kegiatan operasional Disperkim Jawa Barat. Pada penelitian ini akan memanfaatkan aplikasi target satu pintu untuk layanan publik Provinsi Jawa Barat, yaitu aplikasi mobile Sapawarga

Identification of IT Governance and Management Objectives and Target Process Capability Level in Government Institution

This study attempts to review whether the organization's IT governance and management practices are appropriate, whether other practices are needed, and the level of capability required for the practices implemented. This study uses COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technology 2019) as a reference for guideline practices and COBIT 2019 design factors as a method to identify organizational IT governance and management objectives. Based on this research, it shows that organizational IT governance and management are in accordance with national policies. However, in implementation, it still needs improvement with several other IT governance and management practices according to COBIT 2019. Based on the final results of this study after refinement of the design factor, the proposed IT objectives and practices that meet compliance with a policy are APO 13, APO 12, BAI 08, BAI 06, BAI 09, APO 14, DSS 02, and APO 07. However, adjustments still need to be made by adding some of the practices that are in line with the characteristics of the organization, which are MEA 03, DSS 05, EDM 03, and BAI 11. This study identifies appropriate IT governance and management objectives in the Province of West Java, Republic of Indonesia.This study attempts to review whether the organization's IT governance and management practices are appropriate, whether other practices are needed, and the level of capability required for the practices implemented. This study uses COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technology 2019) as a reference for guideline practices and COBIT 2019 design factors as a method to identify organizational IT governance and management objectives. Based on this research, it shows that organizational IT governance and management are in accordance with national policies. However, in implementation, it still needs improvement with several other IT governance and management practices according to COBIT 2019. Based on the final results of this study after refinement of the design factor, the proposed IT objectives and practices that meet compliance with a policy are APO 13, APO 12, BAI 08, BAI 06, BAI 09, APO 14, DSS 02, and APO 07. However, adjustments still need to be made by adding some of the practices that are in line with the characteristics of the organization, which are MEA 03, DSS 05, EDM 03, and BAI 11. This study identifies appropriate IT governance and management objectives in the Province of West Java, Republic of Indonesia

Analisis Dan Perancangan Technology Architecture Menggunakan the Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (Togaf Adm) Pada PT Shafco Multi Trading

Perkembangan bisnis disertai dengan implementasi teknologi informasi merupakan hal yang penting bagi bisnis Perusahaan. PT Shafco Multi Trading merupakan salah satu brand market leader fashion hijab di Indonesia yang menerapkan teknologi informasi untuk menjalankan bisnisnya. Berdasarkan kebutuhan bisnis yang semakin berkembang di masa mendatang dan Perusahaan yang belum memiliki enterprise architecture untuk mengelola teknologi informasi dalam menjalankan bisnis, PT Shafco Multi Trading memerlukan perancangan technology architecture untuk meningkatkan keselarasan antara penggunaan teknologi dan bisnis Perusahaan. Analisis dan perancangan technology architecture pada PT Shafco Multi Trading menggunakan framework TOGAF ADM. TOGAF ADM digunakan sebagai framework dalam penelitian ini karena telah sesuai dengan pengembangan arsitektur pada level enterprise. Dalam melakukan perancangan technology architecture, digunakan MEGA Suite untuk menghasilkan deliverable berupa katalog, matriks, dan diagram. Penelitian ini menghasilkan dokumen blueprint technology architecture. Blueprint tersebut dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dalam pengembangan teknologi di PT Shafco Multi Trading sesuai dengan kebutuhan bisnis

DESIGN OF ENTERPRISE ARCHITECTURE IN E-GOVERNMENT DEVELOPMENT USING TOGAF ADM 9.2 FRAMEWORK IN ELECTRICITY SECTOR OF DEPARTMENT ENERGY AND MINERAL RESOURCE OF WEST JAVA PROVINCE

Over the past few years, the Government has used information and communication technology to integrate its internal functions and improve service delivery. As part of the West Java Provincial Government, the Department of Energy and Mineral Resources has an active role in the West Java provincial government. The West Java Government's target is to improve electrical energy infrastructure that supports economic growth and access to electricity for households in remote areas so that they can contribute to improving electronic-based government system services in West Java Province. This research will be aimed at helping the effectiveness and efficiency of public services through the design of Enterprise Architecture (EA). This research will focus on business processes, data and information, applications, and services (excluding infrastructure and security). The final result of this research is an EA design blueprint that contains proposed solutions for business process improvements, data integration, application development, and fulfillment of public service needs concerning the Electricity Sector of the West Java Province ESDM Department in the hope of facilitating access to electricity services in West Java

ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN TOGAF ADM 9.2

Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan publik yang dikenal dengan istilah e-governmentatau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam membantu meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperlukan sinergi yang baik dari setiap instansi pemerintah daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penyelenggaraan SPBE, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang berperan penting untuk dapat meningkatkan indeks arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang kepegawaian. Penelitian ini akan berfokus pada perancangan Arsitektur Enterprisepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2, pada sasaran Pemprov Jabar 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel'. Dalam penelitian ini, akan fokus pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada BKD Provinsi Jawa Barat urusan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian. Hasil penelitian analisis dan perancangan Arsitektur Enterprise yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini, menghasilkan keluaran berupa cetak biruEA yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada di BKD Provinsi Jawa Barat. Sehingga selanjutnya diharapkan penyelenggaraan SPBE pada Lingkungan Pemerintah Daerah dapat meningkat dan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan indeks SPBE

PENYUSUNAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM 9.2

Penerapan teknologi informasi yang begitu pesat berperan penting dalam segala aspek kehidupan salah satunya pada bidang pemerintahan. Hal ini juga mendorong pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan urgensi penyelenggaraan e-government, pemerintah dari berbagai negara telah mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik di negaranya, termasuk diantaranya Indonesia. Pengembangan tersebut mencakup pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berperan aktif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui perancangan arsitektur SPBE dengan mengadopsi pendekatan TOGAF ADM 9.2 dan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk pembuatan rancangan Enterprise Architecture (EA). Penelitian akan difokuskan pada perancangan arsitektur proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan (tidak termasuk infrastruktur dan keamanan). Hasil akhir dari penelitian ini adalah blueprint perancangan EA yang berisi usulan solusi untuk perbaikan proses bisnis, integrasi data, pengembangan aplikasi, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan public bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan harapan dapat mempermudah proses birokrasi dan aksesibilitas pada pelayanan industri di Jawa Bara

PENYUSUNAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM 9.2

Penerapan teknologi informasi yang begitu pesat berperan penting dalam segala aspek kehidupan salah satunya pada bidang pemerintahan. Hal ini juga mendorong pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan urgensi penyelenggaraan e-government, pemerintah dari berbagai negara telah mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik di negaranya, termasuk diantaranya Indonesia. Pengembangan tersebut mencakup pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berperan aktif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui perancangan arsitektur SPBE dengan mengadopsi pendekatan TOGAF ADM 9.2 dan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk pembuatan rancangan Enterprise Architecture (EA). Penelitian akan difokuskan pada perancangan arsitektur proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan (tidak termasuk infrastruktur dan keamanan). Hasil akhir dari penelitian ini adalah blueprint perancangan EA yang berisi usulan solusi untuk perbaikan proses bisnis, integrasi data, pengembangan aplikasi, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan public bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan harapan dapat mempermudah proses birokrasi dan aksesibilitas pada pelayanan industri di Jawa Bara

ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN TOGAF ADM 9.2

Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan publik yang dikenal dengan istilah e-governmentatau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam membantu meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperlukan sinergi yang baik dari setiap instansi pemerintah daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penyelenggaraan SPBE, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang berperan penting untuk dapat meningkatkan indeks arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang kepegawaian. Penelitian ini akan berfokus pada perancangan Arsitektur Enterprisepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2, pada sasaran Pemprov Jabar 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel'. Dalam penelitian ini, akan fokus pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada BKD Provinsi Jawa Barat urusan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian. Hasil penelitian analisis dan perancangan Arsitektur Enterprise yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini, menghasilkan keluaran berupa cetak biruEA yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada di BKD Provinsi Jawa Barat. Sehingga selanjutnya diharapkan penyelenggaraan SPBE pada Lingkungan Pemerintah Daerah dapat meningkat dan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan indeks SPBE