Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Jamaah Kopdariyah

Jamaah Kopdariyah adalah sebuah komunitas lintas iman, pemuda dan budaya. Komunitas ini selalu mengadakan acara kopi darat mengenai isu-isu aktual yang sedang dialami bangsa Indonesia, baik dari agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini sebagai bukti bahwa komunitas Jamaah Kopdariyah sangat peduli kepada isu-isu kebangsaan yang harus didiskusikan bersama sehingga ada pencerahan dan jalan keluar. Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjadi penghayatan dan pengalaman dalam setiap laku tindakan baik bermasyakat berbangsa dan bernegara. Jamaah kopdariyah ini mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan memberikan keteladanan dalam berdiskusi dan praktik kebangsaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Jamaah Kopdariyah. Pertama, kegaiatan Jamaah Kopdariyah dari tokoh, budayawan, seniman dan para jamaah ini dalam kegiatan selalu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, kegiatan Jamaah Kopdariyah mengamalkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni berdasarkan sila-sila Pancasila.Pilgrims kopdariyah is a community of faith, cross youth and culture.This community always putting on a meeting group about actual current issues in Indonesia, such as; poltic, economic, social, and culture. It is as evidence the pilgrims kopdariyah community notice to nationality current issues that must be discussed to find way out. Enlightenment and values sublime pancasila has always been the feel and experience in every sold is the act of good citizenship. National and state pilgrims kopdariyah was able to actualize values pancasila in any activity and gave an exemplary in discussions and practices national anthem. Research methodology use descriptive qualitative approach through observation, interview, and documentation.The validity of data over and methods trianggulasi. Data analysis model miles and use the data huberman reduction, presentation of data, and withdrawals conclusion.First, research planting pancasila values in pilgrims kopdariyah. First, kegaiatan pilgrims kopdariyah of figures, cultural, artists and those pilgrims in the imparting values this always contained in pancasila. Second, pilgrims had the importance of activities kopdariyah pancasila values in manifesting life based on pancasila sila-sila whose harmony

SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki perundang-undangan, dan teori asas pembentukan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan muatan dalam aturan inilah yang menjadikan terbengkalainya beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah, Kota Solo sendiri belum melakukan penyesuaian terhadap UU No 32 Tahun 2009 dikarenakan belum munculnya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah.  Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD dapat melaksanakan revisi dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU-PPLH No 32 Tahun 2009. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan  penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

AKTUALISASI KEBINEKAAN ERA NEW NORMAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Keragaman sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik berupa agama, budaya, bahasa daerah, suku, ras, golongan dan adat istiadat. Kampus sebagai kawah candradimuka melahirkan banyak mahasiswa terdidik serta terpelajar. Lingkungan pendidikan tinggi memiliki sivitas akademika yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Maka, urgensi kebinekaan harus terus dipupuk serta dirawat sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlunya peran aktif warga untuk menjaga dan merawat kebinekaan era new normal terutama di lingkungan pendidikan tinggi dengan tindakan nyata dan bukan sekedar retorika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan aktualisasi kebinekaan era new normal di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari sumber literatur dengan memilih referensi yang berasal dari buku dan jurnal yang terkait kebinekaan di perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama aktulisasi kebinekaan era new normal di lingkungan pendidikan tinggi diwujudkan dalam tindakan nyata dan kedua kebinekaan era new normal di pendidikan tinggi dengan saling menjaga, menghargai sesama

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19

Legal Politics of Increasing Welfare Based on Strengthening the Manufacturing Industry in Central Java

The background of this research is that people's welfare and regional development in Central Java have not increased. This is a very serious problem that needs to be properly addressed. The Indonesian constitution mandates in the preamble of paragraph 4 that the state aims to advance public welfare. This study aims to contribute ideas, namely legal politics, to increase welfare based on strengthening the manufacturing industry in Central Java. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that to increase welfare based on strengthening the manufacturing industry in Central Java, at least ten choices of legal politics (policies) are needed, namely; legal harmonization, reforming the bureaucracy, optimizing the risk management team, optimizing cooperation with the private sector, maintaining economic commodities, sustainable infrastructure development, optimizing technology and industrial digitization, maintaining energy availability, holding national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders and industrial digitization, maintaining energy availability, organizing national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders and industrial digitization, maintaining energy availability, organizing national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders

Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)

Pengembangan desa wisata bertujuan sebagai salah satu hal yang dapat menambah pemasukan bagi dana desa selain itu dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan desa. Desa Wisata Ngawen menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi baik dari wisata alam, buatan, kuliner maupun kebudayaan. Namun meskipun memiliki berbagai potensi wisata, dalam pengembangannya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat di samping hal-hal yang mendorong pengembangannya. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara yakni FGD (Focus Group Discussion), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ngawen memiliki berbagai potensi wisata dan pada hakikatnya desa wisata ini berbasis pada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakatnya sudah diajak dan mau untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Namun, meskipun demikian masih ada beberapa faktor yang dikhawatirkan akan menghambat proses pengembangan desa wisata Ngawen

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik

Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kesejaheteraan sosial. Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang termasuk kecamatan yang sedang gencar untuk meningkatkan nilai kearifan lokalnya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang orientasinya kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan local; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan empiris dengan melakukan studi Pustaka, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam terhadap perangkat kecamatan dan kepala desa. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kerangka politik hukum otonomi desa terkait karifan lokal sudah sesuai dengan konstitusi negara serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dalam memberikan arah kebijakan diharapkan tetap sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Upaya pemerintah dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata.