Representation of social inequality in Suzanne Collins' The Hunger Games

ENGLISH: Social inequality is a phenomenon that occur in the society because of inequality in various sectors of social life. The focus of this research was the social inequality that appears in Suzanne Collins’ The Hunger Games through the explanation from the characters. The statement of this problem were divided into three research questions, there were: 1. Analyzing the pattern of power cause the social inequality of Suzanne Collins' The Hunger Games. 2. Analyzing the kinds of social inequality are found in Suzanne Collins' The Hunger Games. 3. Analyzing the struggle of the characters as proletarian to fight social inequality in Suzanne Collins’ The Hunger Games. This thesis, researcher used a mimetic approach. This mimetic approach sees literature as an imitation, reflection, and representation of the universe and human life. In analyzing data, researchers used Marxist literary criticism. Marxist literary criticism also fulfills the concepts and logical principles of research. This thesis uses qualitative methods. Data was collected from reading Suzanne Collins’ The Hunger Games more than three times. Meanwhile, the data is also analyzed in several stages as follows: identifying, clarifying, describing, analyzing, interpreting, and concluding. The research is to find out how the social inequality are represented in Suzanne Collins’ The Hunger Games, how can the upper class control the lower class, how can poverty and income inequality can affect social inequality in the society, and how proletarian can get rid of the classes in the society with the existence of class struggle. The result of this study included: the first, there were several patterns that cause social inequality, namely the reaping system, tessera, barriers and the rules made by the Capitol which makes people suffer more. the second, there are three types of social inequality that appeared in Suzanne Collins’ The Hunger Games, namely income, poverty and human rights violations. The last, the main characters who experience social inequality in Suzanne Collins’ The Hunger Games were Katniss Everdeen and Gale Hawthorne. With the class struggle the society will fight for its class for freedom and eliminate the class in society. INDONESIA: Ketimpangan sosial adalah fenomena yang terjadi dimasyarakat Karena adanya ketidaksetaraan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Focus penelitian ini adalah ketimpangan sosial yang muncul di dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games. Pernyataan permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Menganalisis pola kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan sosial di dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games. 2. Menganalisis jenis-jenis ketimpangan sosial yang ada di dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games. 3. Menganalisis perjuangan karakter-karakter sebagai proletar dalam melawan ketimpangan sosial di dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games.Di dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik ini melihat karya sastra sebagai imitasi, refleksi dan representatif dari alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan kritik sastra Marxist. Kritik sastra Marxist juga memenuhi konsep dn prinsip-prinsip logis dari penelitian. Skripsi ini menggunakan metod kualitatif. Data dikumpulkan dari membaca Suzanne Collins’ The Hunger Games lebih dari tiga kali. Sementara itu, data juga di analisis dengan beberapa tahap sebagai berikut: mengidentifkasi, mengklarifikasi, menggambarkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan sosial terwakili dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games. Bagaimana kelas atas dapat mengotrol kelas bawah, bagaimana kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bisa memengaruhi ketimpangan social dimasyarakat, dan bagaimana masyarakat bisa menyingkirkan kelas-kelas yang ada dimasyarakat dengan memunculkan perjuangan kelas. Hasil dari penelitian ini diantaranya: pertama, terdapat beberapa pola yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games, yaitu, the reaping system, tessera, pembatas dan aturan-aturan yang dibuat oleh the Capitol yang membuat masyarakat semakin menderita. kedua, ada tiga jenis ketimpangan sosial yang Nampak di dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games, yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, tokoh-tokoh utama yang merasakan ketimpangan sosial dalam Suzanne Collins’ The Hunger Games diantaranya Katniss Everdeen dan Gale Hawthorne. Dengan adanya perjuangan kelas maka masyarakat akan memperjuangkan kelasnya demi kebebasan dan menghilangkan pengkelasan dimasyarakat

Pengaruh dari Pasar OLigopoli Terhadap Perekonomian UMKM

Pasar oligopoli sangat mempengaruhi perekonomian umkm, terjadinya persaingan yang ketat mengakibatkan banyak kecurangan yang tarjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat.didalam pasar oligopoli ini produsen lah yang menentukan harga pasar karena semisal suatu perusahaan akan meningkatkan penjualannya dengan cara menurunkan harganya, maka akan banyak pembeli yang membeli di perusahaan tersebut Sedangkan perusahaan lainnya akan kehilangan pangsa pasar. Untuk mempertahankan pembelinya maka perusahaan lain akan bereaksi untuk menurunkan harganya pula. Apabila perusahaan tersebut juga ingin menaikkan harga produknya, perusahaan lain pastinya juga akan menaikkan harga lebih sedikit dari perusahaan tersebut. sehingga di dalam sistem pasar ini tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertindak secara bebas. Karena keduanya sama sama ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pasar oligopoli memberikan dampak bagi pebisnis umkm seperti para produsen baru akan lebih susah untuk masuk kedalam pasar ini dikarenakan system pasar ini biasanya terdiri dari perusahaan perusahaan besar karena mereka kerap kali mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk mengembangkan produknya. Masyarakat cenderung lebih percaya perusahaan besar dibanding umkm oleh kerena itu Pengaruh kepercayaan masyarakat juga merupakan factor yang sangat penting. Oleh karena itu pemerintah juga harus ikut serta dalam pengembangan umkm dengan memberikan sarana prasarana dan pelatihan khusus untuk masyarakat. Karena terjadinya banyak kecurangan yang ditimbulkan oleh pasar oligopoli peran pemerintah sangatlah penting untuk melindungi hak hak konsumen agar terhidar dari penyalahgunaan atau kecurangan yang dapat merugikan pihak konsumen

PENGEMBANGAN TES DIAGNOSTIK UNTUK MENGUKUR MISKONSEPSI SISWA PADA POKOK BAHASAN SISTEM REGULASI MANUSIA UNTUK SISWA SMA KELAS XI SEMESTER II

Salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan potensi siswa dari suatu proses pembelajaran adalah program evaluasi, alasan mengapa evaluasi berperan dalam perkembangan potensi siswa itu karena evaluasi merupakan faktor penting untuk menentukan sukses atau tidaknya proses pembelajaran dan sekaligus dapat mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya. Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Norman E. Gronlund (1976) dalam Purwanto (2009:3) evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan dan membuat keputusan sampai dimana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Oleh karenanya tidak salah jika penulis berpendapat proses evalusai merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan potensi siswa. Salah satu alat evaluasi yang sering digunakan adalah tes. Karena fungsi tes sangat penting dalam proses evaluasi maka penulis bermaksud mengembangkan penelitian tentang pengembangan tes. Tes yang dikembangkan oleh penulis adalah tes diagnostik untuk mengukur miskonsepsi siswa dengan jumlah soal awal 100 soal. Metode penelitian ini adalah metode pengembangan termodifikasi, yaitu dilakukan dalam tiga tahapan, pertama uji ahli/validasi ahli, kedua uji coba terbatas dan ketiga uji coba lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar 172 siswa dari kelas XI Semester II di SMA Negeri 5 Cirebon, MAN 2 Kota Cirebon dan SMA Windu Wacana. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, sampel dari penelitian ini adalah tes hasil belajar siswa. Sampel diperoleh dengan menggunakan sistem 27% yaitu dengan cara seluruh tes hasil belajar siswa yang sudah ditentukan jumlahnya yaitu dari masing-masing sekolah diurutkan berdasarkan skor dari yang tinggi sampai rendah. Mengambil 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terendah sebagai kelompok bawah, hasil dari pembagian nantinya digunakan untuk daya beda soal, tingkat kesukaran dan efektifitas distraktor/pengecoh. Metode yang digunakan dalam mendiagnosa miskonsepsi yaitu menggabungkan 2 metode antara Metode Matriks Analisis Konsep dan dan Certainty Of Response Index (CRI). Berdasarkan hasil analisis butir soal dengan menggunakan sofware TAP pada uji terbatas menghasilkan soal valid sebanyak 60 soal, pada uji coba lapangan 1 menghasilkan 40 soal valid dan pada uji coba lapangan 2 menghasilkan 25 soal valid dengan konsistensi reliabilitas produk tes sangat baik dengan rata-rata reliabilitas keseluruhan uji coba mendapatkan nilai 0,631 (tinggi). Dengan demikian dapat disimpulkan produk tes diagnostik yang telah dikembangkan memiliki keandalan yang tinggi dan dapat mendiagnosa miskonsepsi siswa. Disarankan guru dapat menggunakan metode MAK dan CRI dalam mendiagnosa miskonsepsi siswa. Kata kunci: metode pengembangan, tes diagnostik, miskonsepsi.

URGENSI HUKUM WARIS NASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inheritance Law is the only area of law that still applies different laws for Indonesian citizens with varying groups as regulated in Articles 131 and 163 of the Indische Staats regeling. With the enactment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk), in Article 106 all  Staatsblads regulating the classification of residents in the Birth Certificate are revoked, so that since such Law came into effect, there were no more instructions in the Birth Certificate regarding the classification of an Indonesian citizen. This has had a significant impact on the enforcement of the Inheritance Law, which is still enforce based on the classification of the resident groups. This paper uses a normative juridical approach, so that the urgency of the formation of the National Inheritance Law will be seen from the point of view of legislation, jurisprudence, doctrine and legal literature. Apart from the goal as an independent nation to have a national law, it is also necessary to understand that inheritance law must be formed in accordance with the pluralistic conditions of the Indonesian nation. Raising awareness of the importance of establishing a National Inheritance Law is the aim of this paper, especially as an appreciation of the abolition of population classification by UU Adminduk, and the need for a national law that is in accordance with the spirit of the Indonesian nation, i.e Pancasila

Justice in the Income Tax Collection on Sale-Purchase

Income tax for land and buildings purchase in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2008 regarding Income tax. This law stipulates that one of the tax object’s profits comes from land and building sale-purchase. The research would emphasise that income tax comes from other profits instead of transactions or gross prices. This research uses a normative juridical method. “Profits” has an important note in Income Tax’s calculation in the land and building sale-purchase process. Income taxes are collected by calculating the transfer value’s gross amount rather than profits. This calculation violates the Income-tax Law and is highly burdensome for taxpayers. Therefore, it tarnishes the sense of justice in such tax collection and disharmony between the law and its implementation

URGENSI HUKUM WARIS NASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inheritance Law is the only area of law that still applies different laws for Indonesian citizens with varying groups as regulated in Articles 131 and 163 of the Indische Staats regeling. With the enactment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk), in Article 106 all  Staatsblads regulating the classification of residents in the Birth Certificate are revoked, so that since such Law came into effect, there were no more instructions in the Birth Certificate regarding the classification of an Indonesian citizen. This has had a significant impact on the enforcement of the Inheritance Law, which is still enforce based on the classification of the resident groups. This paper uses a normative juridical approach, so that the urgency of the formation of the National Inheritance Law will be seen from the point of view of legislation, jurisprudence, doctrine and legal literature. Apart from the goal as an independent nation to have a national law, it is also necessary to understand that inheritance law must be formed in accordance with the pluralistic conditions of the Indonesian nation. Raising awareness of the importance of establishing a National Inheritance Law is the aim of this paper, especially as an appreciation of the abolition of population classification by UU Adminduk, and the need for a national law that is in accordance with the spirit of the Indonesian nation, i.e Pancasila

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERIODE 10 AGUSTUS - 12 SEPTEMBER 2015 SMP N 3 SENTOLO

Universitas Negeri Yogyakarta lebih dikenal dengan universitas pencetak tenaga kependidikan di Yogyakarta. Untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai tenaga professional, UNY memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa tentang proses belajar mengajar melalui salah satu mata kuliah wajib tempuh yaitu PPL. Lokasi praktek melaksanakan PPL adalah di SMP Negeri 3 Sentolo yang beralamatkan di Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Dalam praktek mengajar mahasiswa terlebih dahulu melaksanakan persiapan pembelajaran, yaitu observasi, membuat perencanaan pembelajaran dimulai dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi yang dilaksanakan. Kemudian melakukan koordinasi dan konsultasi kepada guru pembimbing di sekolah tersebut. Dalam bimbingan PPL, mahasiswa (penulis) mengajar Pendidikan Jasmani di kelas VII dan VIII dengan masing-masing pertemuannya sebanyak 2x40 menit. Penjas merupakan mata pelajaran praktek dilapangan dan teori. Kurikulum yang digunakan adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan penulisan Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya (RPP) sesuai dengan format KTSP. Pendekatan yang digunakan adalah Ekplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi. Dalam pelaksanaannya, banyak hambatan terjadi namun dapat diatasi dengan baik. Guru pembimbing dan siswa banyak memberikan masukan langsung. Diharapkan setelah PPL, pembelajaran dapat lebih baik lagi

HUBUNGAN KEBIASAAN MENYIKAT GIGI DENGAN KARIES GIGI PADA ANAK USIA SEKOLAH

Caries is portrayed by a moderate sclerosing of stain and dentin designs and plaque, and it is rapidly becoming perhaps the most widely recognized persistent sickness in small kids, particularly those between the ages of 7 and 12 years. The objective of this study was to learn the association between youngsters' dental caries and brushing rehearses in Pancur Batu, Deli Serdang District, Durin Simbelang Town. This examination technique utilizes a cross-sectional procedure and a relationship plan. 84 members in this review went through accidental testing. A survey was the device utilized. The review’s discoveries demonstrate that most of the respondents have dental caries (63.1%) and unfortunate brushing propensities (57.1%), with the Chi-square trial results procuring a p-regard of 0.002 (p=0.05), showing a significant association between brushing propensities and dental caries. at the point when dental caries in small kids begin to be an issue in Durin Simbelang Pancur Batu Town, Deli Serdang District, starting in 2021. To keep away from dental caries, health professionals are obliged to show their children how to consistently keep up with oral cleanliness by cleaning and flossing their teeth

NILAI BUDAYA PADA NOVEL PAK TUA YANG MEMBACA KISAH CINTA KARYA LUIS SEPÚLVEDA (KAJIAN NILAI BUDAYA CLYDE KLUCKHOHN)

Nilai budaya adalah teori yang menjadi bagian dari ilmu antropologi. Dalam penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan konsep nilai budaya Clyde Kluckhohn yang terdapat pada novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta karya Luis Sepulveda. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi sastra. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori nilai budaya Clyde Kluckhohn. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta karya Luis Sepúlveda. Data dalam penelitian ini adalah nilai budaya yang terdapat pada novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta karya Luis Sepúlveda berupa kutipan novel yang sesuai dengan rumusan masalah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka.Teknik analisis data yang digunakan yaitu Hermeneutik. Berdasarkan pembahasan, hasil yang dapat ditemukan lima konsep nilai budaya Clyde Kluckhohn dalam novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta karya Luis Sepulveda  yaitu: (1) Masalah hakikat manusia, meliputi: berikhtiar dan memiliki pengetahuan. (2) Masalah hakikat karya manusia, meliputi: keterampilan dan berprofesi. (3) Masalah hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, meliputi: masa lalu, masa kini dan masa depan. (4) Masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya, meliputi: berlayar, berburu dan bertahan hidup (5) Masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya, meliputi: kebersamaan, persahabatan, kepedulian, tolong menolong dan bergantung pada orang  lain.   Kata Kunci: Nilai budaya, Kajian nilai budaya, Konsep Clyde Kluckhohn