Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of Dodo Jaran Pusang, Sumbawa District, NTB

ABSTRACTControl and management of forests by the Government often gives rise to conflicts with communities, especially those that still utilize forest resources for their lives. This condition also occurs in forest area of Dodo, Jaran Pusang (RTK. 64) in Sumbawa, West Nusa Tenggara. Conflicts in forest area of Dodo involve community in Lawin village and Lebangkar village, sub-district Ropang, local government and the PT Newmont Nusa Tenggara who gained the concession of mining around forest area of Dodo. This research was qualitative research with a descriptive case study strategy. This research explains that the Lebangkar and Lawin community still can access forest of Dodo, indicated by a pattern of economic relations, socio-cultural and ecological of the communities with forest. The community also is constantly working to build power through FKDEL, YEP, SPPT, and SKPT movement to maintain access in the forest of Dodo. On the other hand, the Government of Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Society Ropang, Ranan, Lebin and Johnny wanted to access the forest of Dodo. Every actor has a different way to get access. The difference in the strength of the actor causing relationship tension between concerned actors.Keywords: agrarian contestations, access, Forest of Dodo, Lebangkar, LawinABSTRAKKontrol dan pengelolaan hutan oleh pemerintah sering menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, terutama yang masih memanfaatkan sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Kondisi ini juga terjadi di Kawasan Hutan Dodo, Jaran Pusang (RTK.64) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konflik di Kawasan Hutan Dodo melibatkan masyarakat di desa Lawin dan desa Lebangkar, kecamatan Ropang, pemerintah daerah dan PT Newmont Nusa Tenggara yang memperoleh konsesi pertambangan sekitar Kawasan Hutan Dodo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan startegi studi kasus deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Lawin dan Lebangkar masih dapat mengkases hutan Dodo yang ditunjukkan dengan pola hubungan ekonomi, sosial-budaya dan ekologi masyarakat dengan hutan. Masyarakat juga terus berupaya membangunpower melalui gerakan FKDEL, YEP, SPPT, dan SKPT untuk mempertahankan akses di hutan Dodo. Di sisi lain, pemerintah Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, masyarakat Ropang, Ranan, Lebin dan Lantung ingin mengakses hutan dodo. Setiap aktor memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan akses. Perbedaan kekuatan aktor menyebabkan ketegangan hubungan antara aktor-aktor berkepentingan.Kata kunci: kontestasi graria, akses, Hutan Dodo, Lebangkar, Lawi

Catabolism of Space and Utilization of Community as a Survival Strategy of Pesantren

Through out in history of pesantren is not a stagnant entity. Pesantren has undergone various linkages from early history to this present. Initially pesantren is an institution with simple spaces which are turned into an institution with the complexity of space. Consider from the physical structure, initially, pesantren has three buildingsor facilities that are the mosque, majlis-taklim and house of Kyai. The third building is a building for education space. Along with the development in the peripheral of pesantren environment currently emerging business space.This paper discusses the development of pesantren space, using the conditions of pesantren in the late 19th century to the present. The discussion using an arrangement of the history and growth of pesantren space by taking the case at Sidogiri Pesantren, Pasuruan, East Java.This paper uses a constructivist approach that is hermeneutic and dialectical where the individual social construction can acquire and known through interactions between researcher and actors of research. In addition, this study also emphasizes empathy and dialectic interaction between researchers and informants in order to reconstruct the social reality under study with qualitative methods. The survey results of the research revealed that the emerging new spaces at the pesantren that is the internal business space and external business collaboration space that complements the mosque, majlis taklim and house of Kyai who had been already there. The new of economy spaces (business spaces), and with the community formed can be a tool for survival strategy of Pesantren. Even to this day pesantren persist with the principles of Islamic, but remains on the threat of consequences: without the moral control of religion, and the charisma of kyai, Pesantren can be a greedy capitalist machine as generally

Pola Konversi Lahan dan Strategi Perlindungan Lahan Sawah di Kota Sukabumi

Abstrak. Kajian pola konversi lahan dan strategi perlindungan lahan sawah di daerah Sukabumi secara kualitatif dan kuantitatif diindikasikan bahwa lahan sawah mengalami penyusutan sebesar 2,23% sedangkan lahan berkembang telah meningkat sebesar 3,35% dalam waktu 10 tahun (2002-2012). Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh tenaga kerja, petani regenerasi, dan fragmentasi kepemilikan lahan. Secara fisik, konversi lahan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, panjang jalan dan lereng. Strategi yang dapat diimplementasikan untuk melindungi sawah di Sukabumi, antara lain: (1) peningkatan kapasitas agribisnis petani, (2) merumuskan rencana aksi untuk regenerasi petani muda, (3) mengendalikan perizinan penggunaan lahan, dan (4) pemerintah Kota Sukabumi membeli sawah produktif. Upaya lebih lanjut dilakukan kajian tentang Agropolis dan Agroedutourism di Sukabumi.Abstract. The assessment for protecting paddy fields by identifying land coversion pattern in Sukabumi city by qualitative and quantitative approach, it is indicated that paddy fields has decreased by 2.23 percent while developed-land has increased by 3.35 percent within 10 years (from 2002 to 2012). The landuse change was influenced by labor, farmers regeneration, and land tenure fragmentation. Physically, it was influenced by population density, the length of the road and slope. The strategies can be implemented to protect paddy fields in Sukabumi, namely: (1) by increasing the farmer’s agribusiness capacity, (2) formulating the action plan for regenerating young farmers, (3) by controlling the permission regarded to land coversion, and (4) Sukabumi municipal city should buys the productive paddy fields. For further, it seems that municipal city government should conduct an assessment on studying the agropolis and agroedutourism concept in Sukabumi

Contestation and Conflict in the Seizure of Gold in Poboya

Terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, hal ini akan membawa pada perbedaan manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga hal itu akan berakhir dengan perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam tingkat makro, studi ini sebenarnya akan membahas diferensiasi makna yang berakhir dengan konflik sumber daya alam di Poboya, aktor yang terlibat dan representasi masyarakat adat dan kelompok-kelompok LSM konservasi sumber daya alam dari ekspansi kapitalis. Dengan menggunakan perspektif ekologi politik, studi ini menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam Poboya, seperti pemerintah pusat, para elit politik lokal, masyarakat adat, kepolisian daerah, CPM, dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa asal usul konflik Poboya ini terjadi antara pemerintah, perusahaan (CPM) dan masyarakat adat adalah dalam hal kontestasi sumber daya alam. Sementara itu, konflik antara perusahaan, pemerintah dan LSM menjadi suatu diskursus. Representasi masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk pengendalian kegiatan pertambangan, sedangkan LSM yang diberikan penguatan dan berdiri di belakang tindakan masyarakat di Poboya.Kata Kunci: kontestasi kekuasaan, masyarakat adat, penambangan

DAMPAK REFORMA AGRARIA DARI BAWAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GARONGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agrarian reform by leverage or commonly known as landreform by leverage is a peasant movements which is organized by peasant initiative to defend their land. This movement could be associated with social welfare and negative excess like criminalization that frequently take place in Garongan village. There, most people involved in conflict because of their persistence to keep their land. There is a strong relationship between agrarian reform by leverage and peasant welfare. Land which is frequently referred as crucial donation of life has a vital value for human survival. The function of land is not only considered as human nee ds but  al so as i dent it y t hat  al ways  t ri ggers  any c onfl i ct  nowadays . So, it ’s not  st range if  thi s condi ti on causes any negative impacts of criminalization including psychological, physical or both psychological and physical effects for those who involved. At the end of this description, farmers who have been sovereign from agriculture will be interferred by iron sand mining company which is supported by feudal forces and private corporations. This research examine more deeply about the relationship between agrarian reform by leverage and social welfare, the impact of agrarian reform by leverage to the criminalization and the differences of level of social welfare before and after agrarian reform in Garongan village. Keywords: agrarian reform by leverage, criminalization, social welfare

Kontestasi Pemanfaatan Ruang Taman Nasional Komodo: Perspektif Akses dan Eksklusi

The idea of biodiversity conservation emerged to overcome the ecological crisis. However, its implementation has created various social impacts such as social alienation, conflict, and poverty. There is a political relationship between humans and nature, one of which is about access to resources or space. This study aims to analyze who can get access or exclusion, and through what mechanisms they access or exclude space in Komodo National Park (KNP). Qualitative methods with the case study strategy are applied. The results are as follows: Firstly, due to shifting conservation management from the ecological-based conservation (EBC) perspective to the market-based conservation (MBC), different actors emerge. Secondly, as an implication, a new bundle of power with different actors emerged in each type of conservation period. During the EBC period, the unbalanced power occurs between local people on the one side and the KNP office and conservation NGO on the other side. Juridical power becomes the source of the power of the latter. Meanwhile, during the MBC period, market and juridical power are the sources of power. Thirdly, both the EBC and the MBC period lead the way to the exclusion of the local people.Ide konservasi keanekaragaman hayati muncul untuk mengatasi krisis ekologi. Namun, implementasinya tidak terlepas dari berbagai dampak sosial seperti alienasi masyarakat, konflik, dan kemiskinan. Dalam pengelolaan konservasi terdapat hubungan antara manusia dan alam yang bersifat politis, salah satunya mengenai akses terhadap sumber daya atau ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa yang mendapat akses atau mengalami eksklusi dan melalui mekanisme apa mereka mendapatkan akses atau mengalami eksklusi dari ruang Taman Nasional Komodo (KNP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pengelolaan konservasi yang semula berbasis ekologi (ecological-based conservation/EBC) bergeser menjadi berbasis pasar (market-based conservation/MBC) mengakibatkan adanya perubahan aktor. Kedua, sebagai implikasinya, terdapat sekumpulan kekuasaan baru, dimana setiap aktor dengan sekumpulan kekuasaan yang berbeda muncul pada setiap tipe periode konservasi. Pada periode EBC, terjadi ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal di satu sisi, dengan pengelola KNP dan LSM konservasi di sisi lainnya. Aspek yuridis menjadi sumber kekuasaan yang terakhir. Sementara pada periode MBC, sumber kekuasaan berupa pasar dan yuridis. Ketiga, baik pada periode EBC maupun MBC, terdapat kekuatan yang mengakibatkan eksklusi terhadap masyarakat lokal

The Paguyuban Petani’s Movement Versus The State and The Impact to Sukamulya Community’s Welfare

Konflik agraria terjadi karena perbedaan kepentingan antara dua atau lebih aktor terhadap sumber agraria. Konflik agraria yang terjadi di Desa Sukamulya karena perselisihan antara masyarakat dan perwakilan negara, Lanud Atang Sandjaya TNI-AU. Lanud Atang Sandjaya mengklaim dan mengambil alih tanah masyarakat dan membuat masyarakat harus berjuang kembali melalui gerakan Paguyuban Petani. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengembalikan hak atas tanah kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat membuat Paguyuban Petani menjadi isu nasional seperti; kepemimpinan, kolektivisme, dan kegiatan Paguyuban Petani, serta dukungan dari orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat Paguyuban Petani yang sukses dan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban Petani memiliki hubungan yang sangat lemah dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Sukamulya