Bioinformatics Analyses of Endo-1,4-beta-xylanase from Bacillus sp. SS3.4

Various types of microorganisms particularly bacteria and fungi are capable of producing xylanolytic enzymes that degrade xylan into simple sugars to be used as their carbon sources. Xylanolytic enzymes, particularly endo-1,4-β-xylanase, has been extensively used in various industrial sectors, including biofuel, livestock, paper, and food. Previously, Bacillus sp. SS3.4 was observed to have xylanolytic activities on wheat bran, suggesting its capability of producing xylanolytic enzymes, endo-1,4-β-xylanase included. With great numbers of data available in nucleotide and protein sequence databases, bioinformatics analyses of protein structure for function prediction have become attractive to supplement wet laboratory experiments to reduce time and money consumption. Therefore, in this study, bioinformatics analyses were performed on Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase sequence in order to further evaluate the enzyme’s function by exploring its protein structure in comparison to other known bacterial endo-1,4-β-xylanase. In this study, Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase sequence was identified from its whole genome sequence. The sequence was then analyzed by using BLAST to perform a homology search for identifying the protein, MUSCLE to perform multiple sequence alignment for comparing with other enzyme sequences, PHYLOGENY-FR to display its relatedness among Bacillus, Aspergillus niger and Trichoderma reesei, and SWISS-MODEL to generate its three-dimensional structure. Results from BLAST confirmed that the identified sequence was endo-1,4-β-xylanase, with greater relatedness to Bacillus velezensis and Bacillus amyloliquefaciens endo- 1,4-β-xylanase. While results from MUSCLE and SWISS-MODEL suggested that the endo-1,4-β-xylanase belongs to the Glycosyl Hydrolase 11 (GH11) family bearing the distinct shape of a jelly roll with well-conserved binding and catalytic residues. These results strongly suggest that Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase is potentially capable of degrading xylan with highly similar mechanism as with other endo-1,4-β-xylanase. Keywords: Bacillus, bioinformatics analysis, endo-1,4

Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebuah Gagasan Pemikiran)

This study analyzes the modern legal formulation in the formulation of Islamic marriage law in Indonesia. Therefore, the objective considerations in establishing the rule of law a marriage becomes absolutely necessary. In addition, the formulation must produce the material marriage laws within the context of socio-cultural and socio-historical Indonesian Islamic community. With the approach of social history, this study would like to assert that the products Islamic marriage law Indonesia should not only by tradition inherited from generation-a generation ago, but required a study approach to social history with attention and consider the social life of the Indonesian Islamic community who step toward community modern Islam. It is characterized by the marriage laws that are applied to the Indonesian Islamic community in the form of legislation, namely Law No. 1 of 1974. When the Indonesian Islamic marriage law has been codified into national law, then the legislation can be regarded as consensus of Indonesia, or can be viewed as an Indonesian fiqh formulations

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan: (1) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (2) penguatan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (3) pengembangan kapasitas melalui reformasi kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (4) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Metode Penelitian: Menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen. teknik analisis data model interaktif Miles, Hubermen dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, telah disikapi dengan, (1) pengadaan kegiatan training (pendidkan dan pelatihan) namun masih minim, (2) sistem upah (salaries) dilakukan secara normatif tetapi belum sepenuhnya mengacu pada merit system, (3) kondisi kerja menunjukkan mekanisme yang sesuai SOP namun aspek koordnasi antar SKPD belum maksimal, (4) rekrutmen secara normatif untuk CPNS dan pejabat telah dilakukan sesuai SOP tetapi masih dipengaruhi kepentingan politik penguasa. Penguatan organisasi, yang meliputi, (1) pemberian insentif telah berjalan dengan berbasis kinerja, (2) pemanfaatan personil belum mengacu pd asas the right man on the right pleace, (3) leadership lebih bersifat motivasi dalam menigkatkan kinerja individu dan organisasi, (4) kultur organisasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah baku, (5) komunikasi telah berjalan baik namun perlu peningkatan pemahaman pesan untuk menghindari mis komunikasi antar SKPD, (6) struktur organisasi telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi namun masih dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat hingga diskresi kebijakan pada level daerah berjalan kurang maksimal. Sementara terkait reformasi kelembagaan terkait, (1) aturan main rezim ekonomi dan politik dipengaruhi oleh kekuatan rezim penguasa, (2) perubahan kebijakan dan hukum serta reformasi konstitusional, telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, perlu mempertimbangkan faktor pendukung berkenaan: (1) komitmen bersama, (2) kepemimpinan, (3) reformasi aturan (regulasi), sementara faktor penghambat yang perlu diperhatikan adalah meliputi, (1) inkonsistensi aturan (regulasi, () anggaran (budget). Rekomendasi: (1) mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor pendukung, (2) mereduksi faktor-faktor penghambat seperti inkonsistensi dan masalah anggaran (budget) harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Kata Kunci: Pengembangan kapasitas, Sumber Daya Manusia, Penguatan Organisasi, Reformasi Kelembagaan, Good Governance

Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo (Studi tentang implementasi kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah)

The function and role of bureaucracy oriented by the government staff is very important in the life society and country. Within bureaucracy, manpower is a key factor of alteration process that includes any accept of living in the country. Government staffs are the main determinant in conducting services which actually serving the need and interest of people. The reality of public service performance managed by bureaucracy staffs, according to majority of public as the user of that services, is not yet suitable enough and far from the hopes. Many efforts had beef done by the government to make performance of their staffs better, one of which was through the civil servant recruitment system. Started by 2005, the government province of Gorontalo peiformed an incentive program giving the region financial

PENGEMBANGAN KAPASITAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas sarana prasarana Dinas Kesehatan di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan dan staf pegawai. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rancangan model interaktif terdiri dari koleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menujukkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Gorontalo telah memadai, namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya berupa anggaran dan tenaga kesehatan.  Kesimpulan, di perlukan dukungan sumber daya (resources) untuk meningkatkan sarana prasarana agar jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo dapat terpenuhi. Untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya, penelitian ini menyarankan pelaksanaan program dilaksanakan secara komprehensif integral dengan melibatkan stakeholder, sehingga target kegiatan dan tujuan program tercapai.  Kata kunci:Capacity Building, Sarana Prasarana

KEMITRAAN PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN

The development approach through the development actors\' initiative and support at lecal level has been a participative-based development model.The initiative and support are encouraged through the establishment of the partnership between people and development actor, including local government and it aims at developing an interaction process in the effort to create a joint movement in alleviating poverty. in the context of people empowerment partnership,those who establish the partnership do not make any differentiation in terms of magnitude or volume, status/legality, or their power. the partnership is linearly established, which means that there is not subordination among them. the study aims at investigating and describing the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city. it is of the kind of qualitave one with descriptive method the data is collected using intrview, obseiatio and secondary data use. The interview is conducted using interview guideline, informal discussion and standard open interview. the results of the study show: (1) the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city indicates the contribution of the actors\' role in alleviatig poverty and hence the involvement of them directly evidences that BMK,people, and other social groups are actually able to make a synergy with the government in the poverty alleviation and (2) the form of the partnership among the actors in the P2Kp program is put in the context of role playing in accordince wifh their respective authority and in the context of join movement. Key words:parnership, empowerment,role,interaction, sharing

Pelaksanaan Pelayanan Penatua di HKBP Lumban Ratus dari Perspektif Pendampingan Pastoral

Majelis mendefinisikan pelayanan dari perspektif pendampingan pastoral sebagai upaya membantu jemaat yang memiliki masalah dengan pribadi, kepercayaan atau kehidupan yang dapat disampaikan di saat ada perkunjungan dari Penatua, misalnya kehadiran Penatua sangatlah menolong di saat jemaat memiliki pergumulan hidup. Akan tetapi, pendefinisian ini hanya lewat begitu saja dalam pikiran Penatua dan tidak ada aksi atau pelaksanaan yang sesungguhnya diberikan kepada jemaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pelayanan Penatua di HKBP Lumban Ratus. Penelitian ini dimotivasi oleh fakta bahwa pelayanan di HKBP Lumban Ratus menurun. Hal ini diakibatkan karena pelayanan yang dilakukan oleh Penatua tidak berjalan, tidak menjawab persoalan yang dialami oleh jemaat, bahkan tidak dipedulikan atau dibiarkan begitu saja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan Penatua di HKBP Lumban Ratus dari perspektif pendampingan pastoral. Teknik pengumpulan dapat dilakukan ke tempat penelitian dan wawancara dapat dilakukan kepada Penatua dan anggota jemaat. Analisis data dilakukan saat wawancara terhadap hasil wawancara sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan Penatua di HKBP Lumban Ratus mengalami penurunan. Pelayanan Penatua dari perspektif pendampingan pastoral kepada jemaat hanya bersifat prosedural saja atau hanya bersifat formal yang berdampak pada ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi pergumulan serta konteks yang jemaat pada situasi kondisi mereka masing-masing. Melalui pendekatan pendampingan pastoral diharapkan menjadikan jemaat di HKBP Lumban Ratus menemukan makna hidup serta menjadikan hidup lebih bermakna lagi dari sebelumnya