THE ROLE OF INTEGRATED SERVICE POST CADRES IN THE JAVANESE COUNTRYSIDE

This study seeks to make a deep, systematic analysis of the urgency of implementing elements in the implementation of public health policies, especially in the field of mother and child in West Java, Indonesia. This study is important in order to evaluate whether the government services on maternal and child health is sufficient or not. With descriptive-qualitative method this study presents a discussion of how the implementers interact with the community implementing public health programs in West Java province so that their presence is indispensable. With theories of implementation of policies and interactionism, the data was obtained and it showed that (a) the unity of the coordination and uniformity of information services, and a network of cooperation in public health institutions, in the Provincial Government of West Java have been performed well; (b) in implementing their obligations the implementers are highly motivated for the services of public health has become a major function in the duties and functions of the health department. However, the lack of health care workers who directly addressing maternal and child health were perceived by the public so well that this study recommend the convening of additional health workers in the community

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi public (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuanmengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka mindset ketertutupan sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah (1) perlu dibentuk struktur organisasi khusus dengan membentuk PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu sehingga pelayanan informasi public lebih sistematis, terkoordinasi dan sinergis; (2) melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi public; (3)Meningkatkan sumber daya seperti melengkapi dan memperbaharui sarana dan prasarana dan pemanfaatan TIK, serta penyediaan anggaran khusus pelaksanaan fungsi PPID diantaranya biaya koordinasi, pelayanan informasi dan sosialisasi; (4) pentingnya menanamkan kesamaan faham tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam benak aparat, sehingga transparasi dan akuntabilitas dapat terwujud

PENERIMAAN MASYARAKAT SEBAGAI HASIL SINERGI HUMAS DAN MEDIA MASSA

Penelitian ini membahas bagaimana humas dari perusahaan energi dapat memanfaatkan media massa sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di suatu desa di Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah pertanian di pinggiran Kota Jakarta. Secara umum, penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi di desa tersebut berubah namun masyarakat dapat menerimanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan diterimanya perusahaan tersebut adalah karena pihak humas dari perusahaan tersebut sambil bekerja sama dengan pihak media massa melakukan strategi dengan meluncurkan program csr, menyerap tenaga kerja, dan penyadaran akan orientasi ke masa depan kepada masyarakat sekitar. Walaupun demikian, masyarakat masih mengeluhkan kenyamanan hidup di sekitar pabrik tersebut

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MENYOSIALISASIKAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Terdapat kegiatan yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah kabupaten subang untuk mensosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, namun sejauh ini afektivitasnya, belum dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan). Penelitian difokuskan pada pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten, bagaimana pemahaman masyarakat, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan hambatan apa saja yang dialami dalam menyosialisasikan program ini ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan metode studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini adalah, infrastruktur merupakan permasalahan paling mendesak di Kabupaten Subang. Program GAPURA INTAN bertujuan untuk menangani permasalahan infrastruktur seperti salah satunya perbaikan jalan Kabupaten yang rusak sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintahan dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Namun awareness atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program GAPURA INTAN

CHARACTER EDUCATION OF OPENNESS IN REGIONAL REPRESENTATIVE BODY OF WEST JAVA

Artikel ini menganalisis implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP; Keterbukaan Informasi Publik) dari Badan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Penelitian deskriptif kualitatif ini menyajikan diskusi tentang pendidikan karakter dalam implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan dan pendidikan karakter, diperoleh temuan bahwa elemen pendidikan karakter dalam implementasi kebijakan informasi publik di DPRD Jawa Barat cukup tebal dan efektif. Karena itu harus memasyarakatkan implementasi UU di Jawa Barat. Ditemukan juga bahwa unsur-unsur pendidikan DPRD provinsi Jawa Barat dalam implementasi undang-undang ini dengan mendapat penilaian yang cukup baik di masyarakat. Namun demikian, kurangnya publisitas tentang UU KIP ini dapat mengurangi kekuatan pesan moral yang terkandung dalam UU kepada publik, yaitu tentang keterbukaan

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MENYOSIALISASIKAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Terdapat kegiatan yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah kabupaten subang untuk mensosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, namun sejauh ini afektivitasnya, belum dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan). Penelitian difokuskan pada pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten, bagaimana pemahaman masyarakat, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan hambatan apa saja yang dialami dalam menyosialisasikan program ini ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan metode studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini adalah, infrastruktur merupakan permasalahan paling mendesak di Kabupaten Subang. Program GAPURA INTAN bertujuan untuk menangani permasalahan infrastruktur seperti salah satunya perbaikan jalan Kabupaten yang rusak sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintahan dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Namun awareness atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program GAPURA INTAN

URGENSI UNSUR ELIT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT

Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung telah mewajibkan pemerintah dan perangkat publik lainnnya untuk membuat informasi agar dapat diakses masyarakat. Juga berkewajiban memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon oleh publik. Untuk menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, sebagai bukti komitmen dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi, Pemerintah Provinsi Jabar menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari KKN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat masih banyak kekurangan, baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana. Komunikasi, sumber daya disposisi serta struktur birokrasi mutlak dibutuhkan guna perbaikan dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Ringkasnya, elit birokrasi sangat penting keberadaan dan optimalisasi fungsinya demi kepuasan masyarakat

DIMENSI SOSIAL DALAM PELAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

Penelitian ini membahas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan setting alamiah di mana ada banyak perilaku dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga menggali struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran aspirasi oleh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dari segi dimensi sosial, semua layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian orang masih meragukan signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

POLA KOMUNIKASI HUMAS RUMAH SAKIT DI ERA DIGITAL

Penelitian membahas tentang pola komunikasi sebagai bentuk perilaku komunikasi di kalangan pegawai humas RS. Pakuwon, Sumedang. Di sini dibahas bagaimana adaptasi sebuah rumah sakit terhadap perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, diketahui bahwa RS itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasiennya tetapi juga ada keinginan diakui sebagai wahana komunikasi kesehatan sehingga masyarakat selalu tertambat hatinya ke RS tersebut. Dari situlah maka pelayanan komunikasi kesehatan yang dilakukan Humas RS. Pakuwon semakin meningkat sejalan dengan jalannya komunikasi massa yang semakin marak