PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP MAKANAN STREET FOOD SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN

Street vendors are one of the business actors who are sought after by the public, especially those who sell or provide street food. In the city of Surakarta, street vendors are much sought after by both domestic and foreign tourists because the city of Surakarta is known for its culinary tours which serve typical Solo food. In the arrangement of street vendors, the city of Surakarta has made Regional Regulation No. 3 of 2008 concerning Management of street vendors. The problem to be studied is regarding the implementation of supervision on street vendors by the Surakarta city government. This research is a normative research using a statutory approach (statute approach) accompanied by the results of interviews with the Department of Industry and Trade and the Health Office of Surakarta City. Based on the results of the research that the rights that have been regulated in UUPK must be fulfilled to guarantee the safety and health standards of the food. Especially fulfilling the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, in this case, is "street food". And the implementation of supervision of street vendors by the Surakarta city government has not been carried out routinely or periodically. For this, it is necessary to have direct and periodic supervision by the Surakarta city government so that consumer rights are fulfilled in terms of safety and health

THE CONSERVATION OF MARINE ECOSYSTEM FROM TRAWL USAGE BY THE LOCAL GOVERNMENT BASED ON SUSTAINABLE MARINE PRESERVATION PRINCIPLE

Fisheries practice using trawl and seine nets in Indonesia are still numerous since fishermen round that it will yield much more. However, the practice also threatens the life of small and young fishes as well as destroys the coral reef. The government then issued the regulation namely the Regulation of Minister on Marine Affairs and Fishery Number 2/Permen-KP/2015 about the Prohibition of Trawl and Seine Nets Usage which apply to the whole area of fisheries in Indonesia. It was one of the efforts by the Government of the Republic of Indonesia in conserving its marine ecosystem. The aim of this study was to evaluate the application of regulation to prohibit the trawl and seine nets usage based on sustainable marine preservation principle. This study was a doctrinal research applying case approach and statute approach. The study was held on several regions in Indonesia where the regulation has been enforced. The findings then elaborated with legal sources, such as Act number 32 year 2009 about Environment Conservation and Management, Act number 31 year 2004 about Fisheries, and Regulation of Minister of Marine and Fishery Number 2/Permen-KP/2015 as primary legal sources. The secondary legal sources used were journals, articles, and other relevant sources. The result showed that there is a need to establish a model for ideal implementation of the regulation based on sustainable marine preservation principle in order to conserve the marine environment as well as to increase the welfare of traditional fishermen

Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Spasial Perkotaan Dalam Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta

<table> <tbody> <tr> <td> <p><em><span>Poverty is a major and underlying problem in Indonesia. Poverty is usually caused by education, income, location, health care, finances and public services. One of the processing operations is city area processing. Through a complete and independent understanding in a structured program. The Sustainable Development Goals (SDGs) state that poverty is a priority issue that needs to be addressed urgently. Solving poverty is closely linked to global goals such as clean water, sanitation, well-being and health. Poverty is also a major problem in the city of Surakarta, which is currently developing aggressively and focusing on urban spatial planning. Because the study is descriptive and qualitative, the information obtained is in the form of verbal information. As outlined in the National Long-term Development Plan (RPJN) 2005-2025 and the Regional Medium-term Plan 2021-2026 (RPJMD), developing a poverty reduction strategy is an important step in influencing sustainability. The purpose of this study is to examine urban, riverside, and suburban poverty mapping. A phenomenological approach is used to acquire primary and secondary data sources. The method of collecting data by studying the literature on documents is deductive analysis using deductive methods. The results of this study show that there are differences in urban and regional poverty rates, but they share the same indicators. Based on the information obtained, practical solutions can be implemented. Specifically, the orderly structure of settlements, the coping with unexpected disasters, the provision of sanitation services, the coping with waste pollution, the activation of natural resources (SDA), and the certification of workers in the formal sector. Increase. </span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table&gt

Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang komprehensif serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Inefektivitas kebijakan lokal kota Surakarta dalam pengelolaan sampah menimbulkan permasalahan penumpukan sampah yang kemudian menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surakarta dan menyusun model kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah yang sinergis dan berperspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan instrumen berupa wawancara terstruktur yang didukung oleh studi kepustakaan, studi dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara terstruktur dan FGD dilakukan pada beberapa kelompok subjek yaitu masyarakat umum, pemerintah, dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah belum efektif karena belum ada partisipasi dan kerja sama yang efektif antara kelompok masyarakat dengan pemerintah. Model pengelolaan sampah sinergis berspektif gender adalah melalui penerapan konsep penanganan sampah kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang berbasis pada aktivitas pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu yamg berakar pada pola reduksi di sumber atau tingkat rumah tangga, dengan pelaku utama adalah perempuan. Aktivitas pengelolaan sampah ini merupakan salah satu usaha memperoleh tambahan pemasukan sehingga membantu usaha pengentasan kemiskinan

PEMBADANAN (EMBODYING) KEBIJAKAN BERBASIS KAPASITAS DALAM PEMBERDAYAAN DIFABEL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

This empirical law research is aimed at embodying the capacity-based policy to the difable. The instrument for data’s collection was conducted by structured interview and observation which were supported by literature data. Capacity-based Approach is a model that recognizes disability based on the value of ability and function. This approach provides a framework for learning disability, particularly analyzing the defects of existing paradigms and assessing economic sources along with the disability consequences. The key point of operational level on Capacity-based Approach to the empowerment of the disable in poverty prevention includes four points: Inclusion, Participation, Access, and Quality. This study suggests a holistic approach to reform the policy to empower the disable to be free from poverty.  Key words: embodying, difable, poverty alleviatio

Rekonstruksi Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Tangkap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini bertujuan menghasilkan ancangan/kerangka kebijakan bagi hasil perikanan tangkap antara juragan dengan nelayan (pandega) agar lebih adil dan memuaskan para pihak. Prinsip pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Bagi hasil tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan nelayan di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi kenyataannya UU No. 16 Tahun 1964 tersebut tidak dilaksanakan di lingkungan nelayan karena mereka mempunyai tradisi bagi hasil penangkapan ikan tersendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari juragan,nelayan, dan aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilakukan FGD terhadap hasil penelitian ini. Analisisi data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian ini membahas terkait Kebijakan Pusat Dan Daerah Dalam Pengaturan Bagi Hasil Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Banyuwangi,kemudian Model ancangan/kerangka kebijakan bagi hasil perikanan tangkap yang berupa perbandingan sistem bagi hasil perikanan yang digunkan oleh masyarakat nelayan kecamatan Muncar yaitu hukum adat atau kebiasaan lebih dengan hukum nasional yaitu UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Perbandingan tersebut digunakan sebagai ancangan/kerangka dalam membuat sistem bagi hasil perikanan yang adil dan diterima oleh masyarakat nelayan di kabupaten Banyuwangi

PRINSIP KEADILAN KOMPENSATORIS DAN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA: Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang berkeadilan berdasarkan prinsip keadilan kompensatoris dan keadilan distributif, dimana termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan bersifat perspektif. Untuk itu digunakan cara pendekatan pada undang-undang dan kasus serta menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pengaturan pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta secara hukum sudah memenuhi prinsip keadilan kompensatoris, walaupun dalam prosesnya masih terdapat kendala berupa bentuk penolakan dari warga di Kelurahan Tanah Tinggi. Proses pemberian kompensasi juga sudah sesuai dengan hasil penilaian dan beberapa langkah yang dilakukan oleh PT. KAI agar pemberian kompensasi tersebut tidak merugikan warga yang bidang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Keadilan Kompensatoris, Keadilan Distributi