PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

ABSTRAK Chairul Bariah1Mohd. Din2Mujibussalim3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik denganhukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didugamelakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslahmendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tidak pidana,hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kewajiban bagi hakim untukmengupayakan diversi terhadap perkara anak. Sebagaimana yang disebutkandalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 52 ayat (2) bahwahakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkanoleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Pada dasarnya konseppertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung olehpelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namundalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluargapelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konseppertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh manaorang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tuadalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan buku-buku, peraturanperundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur sebagai data primer jugadipadukan dengan data lapangan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan diversi denganpertanggungjawaban orangtua adalah dibebankannya orangtua dalam halmelaksanakan putusan diversi berupa ganti kerugian. Pertanggungjawabanorangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum nasional, hukum Islam berdasarkan dalil yang merupakan sumber hukum dalam konsep hukum Islam, dan jugahukum internasional seperti dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Conventionon the Rights of the Child), keterlibatan orang tua dalampertanggungjawaban terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukanoleh anak terlihat dari keterlibatannya dalam proses diversi,tanggungjawab materil dan tanggungjawab sosial. Selanjutnya terkaitdengan konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tuadari anak yang melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam prosespenyelesaian yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dimana orangtua dinyatakan sebagai yang bertanggungjawabterhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turutbertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan olehanaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalamartian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masihmenyandang sebagai anak maka anak masih dibawah penguasaan orangtuaatau walinya. Ada pula konsep peralihan tanggungjawab anak yangmelakukan tindak pidana oleh anak kepada orangtua yang diaplikasikanmelalui proses diversi ketentuan ini mengacu pada Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari diversitersebut menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak melibatkananak dengan sanksi pidana dan yang melakukan pertanggungjawabanterhadap kerugian yang diderita oleh korban adalah orang tua dari anakyang melakukan tindak pidana. Disarankan kepada orangtua untuk lebih meningkatkan bimbingandan pengawasan terhadap anak, sebagai bentuk instrumen pencegahan dariperilaku anak yang melakukan tindak pidana. Disamping itu jugadisarankan kepada perangkat desa dan masyarakat agar turut serta dalambimbingan anak karena anak merupakan bagian dari masyarakat dantumbuh kembangnya anak sangat dipengaruhi oleh pola masyarakatdimana ia tumbuh dan berkembang. Selanjutnya disarankan juga agar pemerintah dan aparat penegak hukum serta seluruh masyarakat mampu memberikan upaya-upaya pencegahan agar anak-anak Indonesia dapathidup serta tumbuh dan berkembang dengan lebih layak tanpa harusberkonflik dengan hukum. Kata kunci: Anak, Orang Tua, Pertanggungjawaban Pidana, Diversi

PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BIREUEN

ABSTRAKTujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh keterlibatan pemakai sistem informasi, dukungan manajemen, dan formalisasi pengembangan sistem informasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh kualitas informasi terhadap peningkatan kerja. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi sederhana, uji validitas dan uji reliabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bank BRI (Persero) Cabang Bireuen, dengan sampel sebanyak 40 responden dan teknik pengambilannya dengan random sampling. Metode pengumpulan data dengan angket (kuesioner) yang dibagikan kepada karyawan bank disamping metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Hasil penelitian dengan analisis deskriptif pesentase menunjukkan kualitas system informasi termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis regresi sederhana diperoleh Y = 16,879 + 0,386. Hasil pengujian secara simultan diperoleh Fhitung sebesar 5,832 dengan p value 0,001< 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh pengaruh terhadap kepu asan kerja. Hasil koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0,110, artinya 11.0% dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, sisanya 89,0% dipengaruhi  variabel lain diluar variabel yang diteliti.Kata Kunci: Kualitas Sistem Informasi Manajemen dan Kepuasan Kerj

Mengenal Prinsip Dan Penerapan Corporate Governance Dalam Mendukung Pengungkapan Informasi

Good Corporate Governance (GCG) kini makin popular, dan menjadi prasyarat, karena GCG merupakan salah satu kunci sukses Perusahaan untuk dapat terus tumbuh dan dapat menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis dalam era globalisasi dewasa ini. Khususnya untuk Perusahaan yang telah mampu berkembang, penerapan GCG sudah harus diperhitungkan. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance ini, yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility (Beasly et.al, 1996). Dalam Kepmen Badan Usaha Milik Negara tahun 2002, Corporate Governance disebut suatu proses terstruktur yang digunakan dalam organ BUMN, untuk meningkatkan keberhasilan USAha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, yang tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan Perundang-undangan dan etika. Semakin tinggi indeks Corporate Governance suatu Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya. Jika dianalisis, maka faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengaruh pada hal tersebut, dapat di tinjau dari beberapa faktor, antara lain; implementasi Corporate Governance (CG), struktur kepemilikan, ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas. Keywords: Good Corporate Governance, pengungkapan Informasi

Pengelolaan Objek Wisata Ie Suum dalam Peningkatan Daya Tarik Wisatawan Luar Daerah di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

: Ie Suum Tourist attraction is one of the tourist attractions that has a unique and very strategic location in the village of Ie Suum, Mesjid Raya District, Aceh Besar Regency, which is surrounded by mountains and hills. This tourist attraction is also known as health tourism. Hence, it needs to be preserved and managed properly so that the local community can utilise tourism potential and tourists are interested in visiting tourist attractions on holidays. The purpose of this study was to determine the management of Ie Suum tourist attractions and the attraction of tourists outside the region. The method uses qualitative research, technical data collection observation, interviews and documentation. Data analysis techniques, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the management of Ie Suum tourist attraction emphasises the values of natural sustainability, namely making 3 hot spring pools for men, women and children, forming a management team of 6 people, collaborating with the village government and promoting through social media and print media. The attraction of Ie Suum tourist attraction, is the strategic location, beautiful scenery, guaranteed security, and the availability of a clean hot spring pool and open 24 hours from morning to night.Abstrak: Objek wisata Ie Suum merupakan salah satu objek wisata yang memiliki keunikan dan lokasi yang sangat strategis di desa Ie Suum, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Objek wisata ini juga dikenal dengan sebutan wisata kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik agar masyarakat setempat dapat memanfaatkan potensi wisata dan wisatawan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata pada hari libur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan tempat wisata Ie Suum dan daya tarik wisatawan luar daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, teknis pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Ie Suum mengedepankan nilai-nilai kelestarian alam yaitu membuat 3 kolam pemandian air panas untuk pria, wanita dan anak-anak, membentuk tim pengelola yang terdiri dari 6 orang, melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan melakukan promosi melalui media sosial dan media cetak. Daya tarik dari objek wisata Ie Suum adalah lokasi yang strategis, pemandangan yang indah, keamanan yang terjamin, dan tersedianya kolam pemandian air panas yang bersih dan buka 24 jam dari pagi hingga malam hari

Peranan The United Nations Children\u27s Fund (Unicef) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) di Dunia

Maharany Fitri* Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum.** Arif, S.H., M.Hum.*** Child Commercial Sexual Exploitation is a basic violation to the rights of children. These violations consist of sexual abuse from adults and rewards in a form of money or object for the child, third parties, or other parties. Child Commercial Sexual Exploitation can take form in Child Prostitution, Early-age Marriage, Child Pornography, or even Child Sex Tourism. In Principle, International law already legislate a law about Child Commercial Sexual Exploitation. However, Child Commercial Sexual Exploitation is still a never ending problem. Therefore, UNICEF as an Organization who on the job for child benefit felt that it is their responsibility to help Nations all around the world fight Child Commercial Sexual Exploitation. Based on this, the formulations of the problem in this research are: What is the position of the child in International law? How is the protection system against Commercial Sexual Exploitation of Children? What are UNICEF\u27s roles as the International organizations in dealing with the practice of Sexual Exploitation of Children in the world? By using empirical - normative research methods, which combine normative legal approach with several empirical studies, it can be concluded that the children were in accordance with International law are those who are under 18 years old unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. Children must be protected by the government, local communities and families because they are considered weak and not aware of their rights. Article 34 of the UN Convention on the Rights of the Child states that State parties are obliged to protect the child from all forms of sexual exploitation. UNICEF as an International organization working in the field of children protection felt obliged to assist and cooperate with the countries all around the world to protect children from Commercial Sexual Exploitation of Children and eliminate them. To do so, UNICEF makes an accurate data about Commercial Sexual Exploitation of Children, giving help and rehabilitation for the victim of Commercial Sexual Exploitation of Children, giving the community the right education so they can avoid Commercial Sexual Exploitation of Children, and also helping the government so they by law can handle Commercial Sexual Exploitation of Children that happened in their country

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil Pada Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Lingkup Hukum Internasional

The writing is on the backs by setting the legal protection and responsibilities of civil passenger aircraft accident within the scope of International law, the problem is how the civil aviation, legal protection of civilian passengers, airline liability for passenger aircraft accidents. It is necessary to set up an arrangement of the flight. But in reality the calamities that befall the flight is still occurring, then get out some of the Convention among other Warsawa Convention of 1929, Act No. 1 of 2009

Praktik Impunity dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)

Impunity is one of the most often thing that ever happened in order to settle the gross human rights violations. Impunity means crime without punishment and an inevitable phenomenon in gross human rights violations\u27 cases. In the scope of International law, impunity refers to the failure to bring perpetrators of gross human rights violations to justice and denial of the right of victims to obtain justice and their right to redress. Impunity allows the cycle of human rights violations keeps going on, because the persons who committed the violations are not considered responsible. The 1947 Rawagede massacre case is an old case that began to become a hot topic which discussed by many recently ever since the case was taken to the Hague District Court in 2009. Therefore, the problems in this thesis are about the position of impunity in human rights violations\u27 cases, the International laws that related to the practice of impunity and how that happened in the case of the 1947 Rawagede massacre case. The research methodology used in this thesis is a normative legal research or library research, by collecting materials from books, journals, websites, legislations and other scientific papers which are closely related to the intentions and purposes of the preparation of this manuscript. Internationally, there are a few regulations which can be applied in this topic, because the scope is about human rights. First of all is the contents in the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The second, for the assertion is the contents in the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. Last but not least, for the regulations on gross human rights violations are the contents in the 1998 Rome Statute. But because Indonesia has not ratified the 1998 Rome Statute and this events occurred long before the Rome Statute generated, then the case was submitted to the Hague District Court. As the result of this study, the conclusion is that the practice of impunity itself, even though not inevitable, still will not release the offenders from their responsibilities towards the victims of gross human rights violations because the victims have basic legal rights that must be fulfilled

Perlindungan Atas Imigran Rohingya Dalam Pelanggaran Ham Berat Di Myanmar Dari Aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Rohingya Ethnic is a minority ethnic in Myanmar and get a serious attention on discrimination to them. Government of Myanmar did not give them nationality status so they did not get the national protection on any hardness to them. Inhumanity treatment to the ethic of Rohingya in Myanmar encourage them to leave their origin nation. They absconding illegaly to other nations ether by land or by sea. Their arrival to the neighbour nations cause the fear to the destination nations. The destination nation assume that the increasing of the number of Rohingya ethnic who arrived in their nation will treat the stability and national defense of their country. The other reason is to put the load to their nation beause there is not a goodwill of Myanmar to solve this problems. The destination nation take any effort to avoid the arrival of the Rohingya ethnic and to take a policy that avoid their arrival. To the ethnic of Rohingnya who arrived in the destination nation, their right is not assured, in which there is not a relocation with health standard. Therefore, it needs efforts of International government to settle this case. The International government must encourage the Myanmar Government to solve this problem immediately, by provide the nationality status to the ethnic of Rohingya for the long term settlement on this case. Government of Myanmar must take a serious action to the crime do by other ethnic in Myanmar to the ethnic of Rohignya or the crime by army of Myanmar to the etnic of Rohingya