KAJIAN “SEWAGE SYSTEM” PADA HOTEL CITRA DAGEN YOGYAKARTA

Hotel Citra Dagen Yogyakarta yang terletak di daerah obyek wisata Malioboro dan pemukiman padat, tentunya harus menggunakan system pembuangan air limbah yang memenuhi syarat dari kebutuhan hotel. Evaluasi sewage system pada bangunan ini bertujuan untuk mengetahui sistem apa yang digunakan pada pembuangan air limbah hotel, besaran komponen dan kapasitas pada bagian perlengkapan sanitair. Analisis sewage system ini mempunyai beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data berupa data gambar, dan interview lapangan. Analisis ini berdasarkan standar perencanaan yang terkait pada limbah sistem. Hasil analisis sistem pembuangan diperoleh sistem pembuangan air limbah menggunakan sistem instalasi pengolahan dua pipa. Hasil analisis untuk pipa tegak limbah air kotor diperoleh hasil pipa terbesar 2” pada kebutuhan 720 liter/menit, dan pipa tegak pada lapangan 4” untuk kebutuhan 15000 liter/menit. Jadi untuk pipa tegak air kotor yang digunakan sudah aman dan memenuhi kebutuhan. Pada hasil analisis pipa tegak air limbah diperoleh hasil pipa terbesar 2½” pada kebutuhan 990 liter/menit, dan pipa tegak air limbah pada lapangan digunakan 3” untuk kebutuhan 1800 liter/menit. Jadi untuk pipa tegak air limbah yang digunakan sudah aman dan memenuhi kebutuhan. Pada, hasil analisis pipa drainase tegak, pipa terbesar diperoleh 4” untuk kebutuhan 15000 liter/menit. Sedangkan pada pipa di lapangan di gunakan pipa 4” untuk kebutuhn 15000 liter/menit. Jadi untuk kebutuhan pipa tegak drainase sudah aman dan memenuhi kebutuhan. Dari hasil analisis perhitungan, menunjukkan bahwa pipa tegak limbah air kotor, pipa tegak limbah air bekas, dan pipa drainase tegak pada Hotel Citra Dagen Yogyakarta sudah memenuhi kebutuhan dalam daya buang air limbah yang terjadi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN WONOKROMO KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA

Berdasarkan Fenomena Bahwa banyaknya penduduk musiman di Kecamatan Wonokromo dan sudah diadakannya Sosialisasi tentang tertib Administrasi Kependudukan khususnya KIPEM. Tapi masih banyak penduduk musiman yang tidak mengurus dan memilki KIPEM, serta tidak sesuai target yang di tetapkan oleh Dispenduk Capil. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan (Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang memiliki satu variabel yaitu tentang faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam tertib Administrasi Kepedudukan (KIPEM). 1) Faktor Internal yang pertama yaitu Persepsi masyarakat sebagai penduduk musiman terhadap Undang-Undang Kependudukan adalah lebih banyak persepsi tentang KTP, KK, Akta Kelahiran. Tidak ada persepsi tentang KIPEM Sehingga faktor internal Persepsi tidak memotivasi penduduk musiman untuk tertib administrasi kartu identitas penduduk musiman. 2) Faktor Internal yang kedua yaitu Kebutuhan dimana Penduduk Musiman yang mengurus KIPEM karena keinginannya sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Kebutuhan akan KIPEM sebagai kelengkapan syarat pengurusan kepentingan lain, diantaranya : Membuka Rekening BANK. Sehingga Faktor Kebutuhan adalah faktor yang paling tinggi yang dapat memotivasi penduduk musiman untuk melakukan kepengurusan KIPEM. 3) Faktor Internal yang ketiga yaitu Harapan aman dari operasi yustisi dan tidak terkena denda pelanggaran PERDA Administrasi Kependudukan merupakan faktor yang mempengaruhi penduduk musiman mengurus KIPEM. 4) Faktor Internal yang keempat yaitu Harga Diri tidak ditemukan dalam perilaku penduduk musiman karena KIPEM tidak menambah gengsi dalam status kehidupan. 5) Faktor Eksternal yang pertama yaitu Kelompok Kerja Dimana Individu Bergabung sangat mempengaruhi penduduk musiman dalam kehidupan sehari-hari dimana penduduk musiman merasa tidak perlu mengurus KIPEM karena teman kerja penduduk musimantersebut banyak yang tidak memiliki KIPEM dan di tempat kerjanya tidak diwajibkan memiliki KIPEM. 7) Faktor Eksternal yang kedua SituasiLingkungan Pada Umumnya sangat mempengaruhi masyarakat dimana faktorlingkungan tempat penduduk musiman berdomisili tidak ada yang peduli terhadap tertib Administrasi Kependudukan. Hal tersebut tidak memotivasi penduduk musiman untuk mengurus KIPEM. Kata Kunci : Faktor Internal dan Faktor Eksterna

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Perlindungan terhadap pemegang merek merupakan hal yang penting, terutama dalam kegiatan usaha, Kepastian hukum merupakan dasar pokok yang utama karena menyangkut kestabilan dan reputasi suatu produk barang atau jasa dalam suatu usaha. Kunci kesuksesan bagi para pelaku usaha tergantung reputasi merek yang disandangnya, baik karena hal itu memberikan khasiat atau manfaat bagi orang banyak. Pemerintah Indonesia mengakomodir kegiatan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memuat tentang hak merek dengan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pemegang Merek. Jaminan kepastian hukum sangatlah penting karena mengingat di dunia usaha yang sangat kompetitif dan teknologi yang semakin canggih reputasi dan citra suatu merek merupakan kunci dari keberhasilan suatu  bidang usaha, penyalahgunaan atau pemakaian merek secara melawan hukum memberikan konsekuensi tegas bagi para pelanggarnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, dimana mereka dengan peristiwa tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan secara pidana mupun perdata terhadap produsen lain yang melanggar hak mereka. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan panduan bagaimana para pemegang merek untuk mendaftarkan dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat merek sehingga tiap pelaku pemegang merek tidak dilanggar haknya oleh pihak lain. Selain itu negara Indonesia dalam aspeknya menganut sistem terkait tentang hak merek hanya mengakui “first to file” sehingga yang pendaftar pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku

Tujuan penelitian ini untuk melihat dan mengkaji sejauh mana prinsip asas kebebasan berkontrak mempunyai fungsi menunjang atau mendukung konsumen dalam suatu perjanjian baku yang telah ada. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat normatif. Perjanjian baku pada era modern ini berkembang semakin pesat dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dalam bidang jasa, sewa menyewa, asuransi dan lain sebagainya. Akan tetapi bila dilihat dari kedua pihak perjanjian baku sangat merugikan konsumen karena hal yang termuat dalam perjanjian baku sangat condong atau berpihak dan lebih menguntungkan kepada perusahaan. Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian sebenarnya sudah ada sebagaimana diatur dalam eksistensi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bila diteliti secara sekilas sebenarnya perjanjian baku memang mempunyai fungsi yang efisien dan efektif ditunjang dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga bisa mengakomodir segala keperluan dengan cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk bagi konsumen karena asas-asas kebebasan berkontrak seperti ada pembatasan-pembatasan yang secara langsung dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur. Peran pemerintah dalam mendukung eksistensi terhadap prinsip asas kebebasan berkontrak pada saat ini sangat diperlukan sehingga keseimbangan dalam perjanjian antara kedua belah pihak mempunyai nilai yang berbasis pada keadilan bagi kepentingan bersama bisa tercapai

DINAMIKA KELOMPOK DALAM PROSES EMERGENCY DECISION MAKING (EDM): PEMBELAJARAN DARI SIMULASI TANGGAP DARURAT DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

Nuclear Power Plant (NPP) is a non-fossil energy source with very high output and most sustain power plant. NPP is also classified as environmentally friendly because, in normal processes, NPP produces zero Carbon Dioxide (CO2) as the primary air pollutant. However, if there is a disaster, the impact is exceptionally terrible. Besides causing fatalities, it can also result in hazardous health problems and takes hundreds of years to recover the surrounding natural environment. Therefore, to avoid disaster, the skills of nuclear power plant operators are critical, especially in overcoming the crisis. Typical challenges in Analog System-based NPP is the synergy among operators whose numbers are higher than in digital systems. This paper reflects learning outcomes from simulation to overcome the crisis in NPP, particularly the immediacy in making the right decisions. The simulation was carried out at the Analog System-Based NPP Simulation Center in Essen, Germany, and followed by a group of students from the Human Factor Engineering Master Program, Hochschule Niederrhein, with diverse national cultural backgrounds. One result is that the unique characteristics of each nation's cultural background can affect its effectiveness in overcoming the crisis. Two different aspects are initiative and assertive behavior among people inside the group

EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Perkembangan dunia Industri yang semakin maju menbuat dinamika dunia kerja semakin dinamis.Banyak perusahaan-perusahaan , terutama perusahaan yang bergerak di bidang  Industri, maupun perbankan mengambil langkah maupun tindakan guna meningkatkan profitnya. Kecanggihan teknologi menimbulkan pengurangan sumber daya manusia dalam tingkat yang signifikan, dikarenakan alih teknologi mengambil fungsi kerja manusia. Pada prinsipnya hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak pelkerja dalam posisi yang sam-sama  menguntungkan dimana pihak kerja mendapatkan profit dan pihak pekerja mendapatkan kesejahteraan dalam, arti disini adalah hubungan simbiosis mutualisme, akan tetapi ada kalanya karena suatu sebab tertentu pihak perusahaan mengambil tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pekerja. Faktor penyebab adanya perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak pelerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga disinilah peran hubungan industrial perlu di efektifkan . Peran hubungan industrial  mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi segala persoalan. Sebagaimana diatur dala Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan diatur mengenai perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja. Dalam implentasi lebih detail untuk perselesian perselisihan Hubungan  Industrial itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebenarnya penyelesaian secara efektif yang dalam arti kata “ win-win solution”  dapat diperoleh  jika pihak pemberi kerja dalam hal ini perusahaan Go Public bisa menempatkan dengan baik atau mengatur sistem perusahaan , terutama dalam strategi managemennya mampu mengatur asset  dengan sumber daya yang ada, terutama dimana  perusahaan go public yang notabene adalah mayoritas di  Indonesia ini adalah perusahaan negara. Ada beberapa jenis strategi yang dilakukan perusahaan Go Public dalam rangka memepertahankan usahanya dan sumber daya para pekerjanya antara lain melalui : Penggabungan, Peleburan,Pengambil alihan dan Pemisahan..Bentuk-bentuk strategi tersebut dilakukan demi berjalannya roda perusahaan, sekaligus sebagai cara merampingkan management dan menekan biaya pengeluaran seefesien mungkin.. Peran perlindungan tenaga  dalam rangka hubungan industrial bisa dilakukan pekerja melalui Serikat Pekerja yang dimana sebagai bentuk perwakilan pekerja di dalam perusahaan. Penyampaian aspirasi yang yang sederhana bisa dilakukan dalam bentuk bipartit antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam mencapai serta mengakomodir permintaan pekerja dengan menyelaraskan kondisi perusahaan sehingga apa yang diinginkan antara kedua belah pihak dapat tercapai sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, dalam rangka meminimkan tingkat perselisihan yang akan timbul di kemudian har

Analysis of Data Aggregates of Social Demography

Social demographics in an area are often displayed in the form of aggregate data for all those who want social demographic data. But often the components displayed are not uniform between one region and another, after all, the relationship between the components is not explained. Therefore, the analysis is needed to determine the interrelationships between the components and to test the aggregate data that is displayed

PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA

Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau guide lines baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Selain itu dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Pada dasarnya  untuk perjanjian berlaku umum sebagaimana di atur dipasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, akan tetapi lebih khususnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selanjutnya dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 , terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba serta menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis

Pada hakekatnya bisnis waralaba merupakan  bentuk usaha yang memasarkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas tertentu dalam kegiatannya. Kegiatan waralaba itu sendiri di Indonesia diatur dala Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 Tentang Peneyelenggaraan Waralaba .Perjanjian waralaba yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu kontrak bisnis harus berlandaskan kepada itikad baik dan berlandaskan asas proporsionalitas, dalam pengertian bahwa perjanjian tersebut memberikan rasa adil dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan usaha waralaba tersebut.  Suatu kontrak bisnis berjalan dengan  asas proposionalitas yang baik tentunya dimulai dengan perjanjian  hukum yang sah  sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 . Beberapa klausul dalam suatu perjajian kontrak terkait waralaba , terutama untuk klausul yang riskan hendaknya menjadi prioritas utama , terkait dengan keuntungan profit dan jangka berlaku dari pemakaian waralaba tersebut. Pembicaraan dan diskusi yang  ditandai permulaan yang baik dalam draft perancangan kontrak waralaba  ,tentunya akan menghasilkan suatu kontrak yang baik pula.  Selain itu dengan perancangan kontrak yang baik dan benar dalam bisnis waralaba, tentunya akan menghindari perselisihan atau persengketaan  hukum bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang