Representasi Pencitraan Perempuan Dalam Iklan “Permen Sukoka” di Televisi ( Studi Semiotik Tentang Representasi Pencitraan Perempuan Dalam Iklan “ Permen Sukoka” di Televisi ).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi pencitraan perempuan dalam iklan Permen Sukoka yang ditayangkan di televisi. Representasi pencitraan perempuan dapat dilihat dari sejauhmana eksistensi keterlibatan sosok perempuan sebagai model utama dalam dua faktor utama, yaitu : perempuan adalah pasar yang sangat besar dalam industri periklanan dan perempuan secara luas dipercaya mampu menguatkan pesan iklan. Artinya, secara tidak langsung tubuh perempuan dapat dikonstruksi kedalam citra positif dan citra negatif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah televisi sebagai media periklanan, periklanan, representasi, eksistensi perempuan dalam iklan, seksisme perempuan, pencitraan perempuan, respon psikologi warna dan menggunakan teori John Fiske dan Charles.S.Pierce, dimana kedua teori tersebut saling menunjang satu sama lain. Penelitian kualitatif ini menggunakan semua tanda yang berupa gambar, tulisan dan warna yang menjadi latar belakang dalam iklan permen sukoka, yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu level representasi dan realitas. Kemudian data tersebut akan dianalisis dalam ikon, indeks dan simbol kedalam sistem tanda komunikasi yang berupa gambar-gambar, tulisan dan warna yang terdapat dalam iklan tersebut sebagai unit analisisnya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tokoh perempuan dalam iklan permen sukoka ini telah sengaja dikonstruksi oleh pihak pengiklan dan medianya kedalam kategori citra peraduan, yakni dimana seluruh kecantikkan dan keindahan bagian sensual dari tubuh perempuan, seperti lekukan tubuh dan belahan payudaranya tersebut memang sengaja disediakan dan diekspos secara berlebihan oleh pihak pengiklan guna membangun persamaan pandangan tentang bagian tubuh sensual dari tokoh perempuan tersebut sama dengan jenis produk yang ditawarkan oleh PT. Unican melalui kegiatan pemuasan seksual yang berupa sentuhan dan rabaan laki-laki. Harapannya, adalah untuk dapat memberikan dampak segera pada masyarakat tontonan (khususnya, kaum laki-laki untuk mencoba menikmati sensasi kenikmatan dan kehangatan yang terdapat dalam kandungan produk permen Sukoka tersebut), setelah jenis iklan produk makanan padat atau hard candy ini disampaikan ditengah masyarakat

PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)

Adanya aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang menak tidak boleh menikah dengan jajar karang yang dalam suku sasak dianggap Nyerompang. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut. Dalam hal kekerabatan menak tersebut akan turun kasta dan dibuang dari kelurganya atau diteteh , sedangkan dalam waris menak tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada masyarakat suku Sasak di desa Rarang ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum islam maupun hukum Nasional.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Menak dengan Jajar Karang

PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)

Adanya aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang menak tidak boleh menikah dengan jajar karang yang dalam suku sasak dianggap Nyerompang. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut. Dalam hal kekerabatan menak tersebut akan turun kasta dan dibuang dari kelurganya atau diteteh , sedangkan dalam waris menak tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada masyarakat suku Sasak di desa Rarang ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum islam maupun hukum Nasional.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Menak dengan Jajar Karang

OFFSHORE OIL SPILL AS LIABLE MARINE POLLUTION BY INTERNATIONAL LAW OF THE SEA: CASE STUDY ON MONTARA OIL SPILL BY THE PTTEP OVER TIMOR SEA

Notwithstanding the case for the oil spill, international laws of the Sea regarding marine pollution are a few environmental regulations that the UNCLOS and other treaties mandated to countries, companies, and individuals. In this paper, the analysis will be on the case of the Montara Oil Spill, how it is regulated in the common practice of public international law, and how the case was undertaken ever since the spillage occurred. The result would imply how the case can be further rationalized and resolved in hopes of better describing how such liabilities come into play. Also, however, Australia has done her responsibility independently. Therefore, this paper's arguments and claims were constructed through secondary sources such as reports and legal approaches through appropriate regulations concerning the subject matter

Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking

Human Trafficking is an iceberg phenomenon that is growing all over the world including in Indonesia. Indonesia is a tier 2 surveillance country because human trafficking cases are still high and one of the regions contributing to human trafficking cases is East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The purpose of this study is to analyze and find out how pattern of human trafficking in East Lombok and the role of the East Lombok Regency government in preventing human trafficking. The results showed that first, pattern human trafficking in East Lombok Regency which starts from the recruitment process carried out by neighbors, family, friends, and people who first go abroad, document forgery and manipulation of victims' data are made outside the East Lombok Regency area, and the departure process is relay and departure is not from East Lombok Regency but from the area where the documents are made. Second, the role of the East Lombok Regency Government for prevent human trafficking by conducting scheduled socialization in villages/villages that are vulnerable to human trafficking victims, forming Productive Migrant Villages, and providing training to retired migrant workers/families by forming novice business heroes. However, the Government's efforts to prevent human trafficking have not been maximized and effective due to the lack of coordination between related institutions and public awareness of the dangers of trafficking in persons

Tradisi Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tradisi garap sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum AdatSasak di Lombok Tengah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak di Bunkate yang disebut dengan garap.Garap adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau sekelompok masyarakat untuk menentukan siapa yang salah dan benar dalam hal mempertahankan hak milik seseorang maupun orang banyak dengan jalan minum air tanah kuburan wali Nyatuk Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana makna tradisi garap sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak? (2) Bagaimana mekanisme garap dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak? (3) Bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui garap? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Adapun lokasi penelitiannya adalah di desa Bunkate Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Adapun data yang diperoleh penulis yang terdiri dari data primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna garap ialah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum Adat Sasak khususnya dalam tindak pidana pencurian dimana landasan filosofinya untuk mengembalikan keseimbangan magis dan spritual dalam masyarakat yang dalam prosesnya menggunakan sumpah. Mekanisme garap dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak dimulai dengan adanya pengaduan, pengumuman pelaksanaan, pengambilan tanah kuburan, sholat gaib, pembacaan yasin, mangku memulai ritual meminum air tanah wali Nyatuk.Adapun kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui garapini bersifat mengikat dan memaksa. Bahwa putusan tersebut mengikat semua warga masyarakat desa Bunkate dan harus dipatuhi, dikatakan memaksa karena hal tersebut bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh masyarakat jika tidak maka akan mendapatkan sanksi. Adapun apabila suatu kasus pencurian telah diselesaiakan melalui garap maka tidak boleh diteruskan lagi kepada pihak berwajib cukup sampai garap saja.Saran penulis bagi masyarakat desa Bunkate untuk tetap mempertahankan tradisi garap karena merupakan hukum asli suku Sasak dan garap sangat efektif untuk menyelesaikan kasus pencurian dimana terbatasnya saksi maupun alat bukti dan bagi pemerintah provinsi untuk menjadikan desa Bunkate sebagai desa percontohan desa yang masih mempertahankan hukum Adatnya sehingga desa-desa yang ada di lombok khususnya yang masih mempertahankan hukum Adat dapat mencontoh desa tersebut dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui garap. Mengingat tidak semua desa yang masih mempertahankan hukum Adatnya menyelesaikan kasus pencurian melalui garap dan nilai-nilai hukum Adat yang telah diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana hendaknya dipertahankan terutama dalam hal sanksi yang berupa pemenuhan kewajiban Adat dan juga dalam gugurnya kewenangan penuntutan karena adanya penyelesain di luar proses peradila

RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI OCCASIONAL CRIMINAL DAN OPPORTUNITY THEORY (Studi Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil)

  Kejahatan di dalam masyarakat tetap terjadi meskipun telah ada penanggulangannya bahkan kejahatan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang sehingga dia disebut sebagai residivis berdasarkan hal tersebut perlu untuk diketahui mengapa seseorang melakukan kejahatan sebagaimana kasus yang telah diputus dalam putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil, seorang yang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah residivis, berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk diketahui kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang melalui occasional criminal   dan opportunity theory. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapaun hasil penelitian ini menujukkan bahwa berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa menurut occasional criminal pelaku melakukan perbuatannya karena adanya pengalaman yang berulang-ulang, sedangkan berdasarkan opportunity theory pelaku melakukan perbuatannya karena ada kesempatan