Peran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran dalam peningkatan profesionalisme guru. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah peran kepala sekolah, gambaran profesionalisme guru, dan peran kepala sekolah dalam peningkatan profesionalime guru di MA Darussholihin Kalijaga?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah, gambaran profesionalisme guru, dan peran kepala sekolah dalam peningkatan profesionalime guru di MA Darussholihin Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (studi kasus). Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian bahwa MA Darussholihin Kalijaga melakukan: 1) Peran kepala sekolah di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu a) demokratis leadership dan kerja sama, b) mendukung peningkatan profesi dengan inovasi proses pembelajaran, c) melibatkan guru dalam kegiatan sekolah guru, memberikan ide, diperkuat dana/anggaran dan menumbuhkan motivasi siswa. 2) Gambaran peningkatkan profesionalisme guru di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu: a) Melakukan komunikasi positif dalam maupun diluar kelas, dan intens komunikasi dengan wali murid, b) Guru memiliki komitmen untuk meningkatkan IMTAQ, tanggung jawab pada tugas professional, c) Guru melakukan perencanaan, proses dan penilaian. 3) Peran kepala sekolah dalam peningkatkan profesionalisme guru di MA Darussholihin Kalijaga, yaitu: a) Mengambil keputusan yang berani dan tegas secara psikologis, b) musyawarah mufakat, c) fokus program sekolah turunan visi misi sekolah, d) menjalin komunikasi dengan stakeholder, e) Kepala sekolah dan manajemen sekolah sebagai wadah pendukung proses terlaksananya sekolah yang baik, f) Kontrol kepala sekolah, g) Menjaga nama baik dan marwah sekolah, h) Imbalan/gaji yang cukup, i) Semua permasalahan diputuskan secara kekeluargaan, dan j) Membudaya pola komunikasi yang baik dengan top down buttom up

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI DI PESANTREN DARUL QUR’AN GUNUNG KIDUL

Memasuki era revolusi industri 4.0 penggunaan peralatan teknologi dan komunikasi meningkat tajam. Masyarakat dapat berinteraksi secara cepat dan luas dalam waktu singkat. Penggunaan teknologi dan informasi terutama internet digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pendidikan. Demikian halnya penggunakan teknologi dan informasi digunakan dalam pelayanan terpadu satu pintu di lembaga pendidikan. Hal ini dapat mempermudah layanan lembaga pendidikan terhadap siswa. Sebaliknya siswa dengan mudah mengakses layanan pendidikan lembaga. Berbagai jenis lembaga dan tingkat satuan pendidikan telah mengaplikasikannya. Tujuan penelitian mengkaji pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi dan informasi di lembaga pendidikan pesantren. Pesantren Darul Qur’an menerapkan pelayanan satu pintu berbasis teknologi dengan sistem cashless, semua kebutuhan transaksi santri dilakukan secara non tunai dengan kartu e-Santri dengan menggunakan limit harian dan bulanan. e-Santri untuk menanggulangi pemborosan dan pencurian. Subyek dan objek dalam penelitian ini adalah pesantren darul qur’an gunung kidul dan Pimpinan lembaga pesantren darul qur’an. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden yang dilibatkan yaitu bendahara, pimpinan lembaga formal dan pimpinan pesantren darul qur’an. Proses penelitaian dengan mengumpulkan data yang langsung dilakukan di lokasi penelitian. teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam mengumpulakan data meliputi,  Observasi, wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, reduksi data dan informasi, penyajian data, verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya PTSP dalam meningkatkan pelayanan menggunakan model satu sumber Informasi. Pelaksanaan pelayanan Sistem Keuangan yang berbasis Teknologi Informasi sert

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkaba

THE EFFECT OF WORK MOTIVATION, WORK ENVIRONMENT AND QUALITY OF COMMUNICATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE REGIONAL SECRETARIAT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE, INDONESIA

Local government and government agencies therein have an important role in carrying out government functions and regional development. One of the agencies within the Regional Government is the Regional Secretariat of the South Kalimantan Province. Every government agency is required to be able to optimize the performance of its employees, as well as the factors that influence it, namely work motivation, work environment and quality of communication. The research objective was to determine 1) the effect of work motivation on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 2) the effect of the Work Environment on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 3) the effect of the Quality of Communication on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. 4) the effect of work motivation, work environment and quality of communication on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. This research method uses a quantitative approach and is carried out on employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. The population of 342 civil servants at the Provincial Regional Secretariat who were taken as samples for research was 184 people with civil servant status at the Provincial Regional Secretariat. The research instrument used a questionnaire. While the data processing techniques used are validity test, reliability test, classical assumption test and multiple regression analysis. The statistical package for the social sciences (SPSS) 20 for Windows is used to facilitate data processing. The results of this study indicate that (1) There is a partial influence of Work Motivation on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province (2) There is a partial influence of the Work Environment on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province (3) There is a partial influence of the Quality of Communication on the performance of employees at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province. (4) Work motivation, work environment and quality of communication have a simultaneous effect on employee performance at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province by 59.4%. The results of this study serve as suggestions and input for leaders at the Regional Secretariat of South Kalimantan Province, to take policies and strategic steps to further increase employee motivation, create a good work environment, and build better communication quality in order to realize better employee performance in the future. In addition, every employee needs to increase understanding of individual performance to support the achievement of organizational goals. Article visualizations

Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta

One of the impacts arising from the implementation of simultaneous elections and elections is the existence of vacancies in regional heads in several provinces and districts. To fill the vacancy, an Acting PJ was appointed by the Government. Rapture acting regional head as stipulated in the provisions of Article 201 paragraph (9) of the Law 10 of 2016 raises questions about its application in the DKI Jakarta Provincial Government. As regions with a special status different from other regional governments, Jakarta places the Governor with great authority, including appointing and dismissing the Mayor and Regent in Article 29 of 2007, which is indeed placed as an acting administrative task. Because of that great authority, the mechanism for electing the Governor of DKI Jakarta is more specialized, namely meeting the number of votes 50%, and if it is not fulfilled, a second round of elections will be held. This is done so that The governor elected by the people is truly of the will of the majority of the people because later the Governor has great authority. Given the specificity possessed by DKI Jakarta Government, hence the application of Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 is questionable, especially from its constitutionality.Keywords: Simultaneous Elections; Asymmetric Decentralization; Acting Regional Heads; DKI Jakarta AbstrakSalah satu dampak yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak adalah adanya kekosongan jabatan pada kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat Penjabat (PJ) oleh Pemerintah. Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menimbulkan pertanyaan penerapannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah yang memiliki status kekhususan yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain, DKI Jakarta menempatkan Gubernur dengan kewenangan yang besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati yang dalam desain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, memang ditempatkan sebagai pelaksana tugas administratif. Karena kewenangan yang besar itu, mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih dikhususkan lagi yaitu memenuhi jumlah suara 50%, dan jika tidak terpenuhi akan dilakukan putaran kedua pemilihan. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur yang dipilih oleh masyarakat adalah benar-benar dari kehendak mayoritas masyarakat sebab nantinya Gubernur memiliki kewenangan yang besar. Mengingat kekhususan yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta, maka penerapan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 patut dipertanyakan terutama dari konstitusionalitasnya.Kata Kunci: Pemilu Serentak; Desentralisasi Asimetris; Penjabat Kepala Daerah; DKI Jakart

Pedoman pertandingan gasing nasional

Munculnya gagasan untuk menyusunan pedoman tersebut awalnya dari kegiatan seminar tentang Gasing Nusantara dengan tema "Permainan Gasing dalam Tantangan" dalam Workshop dan Festival Permainan Gasing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film melalui Direktorat Tradisi dari tanggal 26 - 28 Agustus 2005 di Taman Margasatwa - Ragunan, Jakarta Selatan. Seminar ini diikuti oleh para pakar gasing dari berbagai daerah di Indonesia dan telah menghasilkan lima butir rekomendasi, satu di antaranya adalah membuat standarisasi permainan gasing secara nasional

IMPLEMENTASI METODE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA PEMBELAJARAN BAHR AL-KAMIL PADA ILMU ARUDL DI MA KHOIRIYATUL ULUM PATI TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui implementasi Metode Problem Based Learning ( PBL ) pada pembelajaran Bahr Kamil pada Ilmu Arudl di MA Khiriyatul Ulum Trangkil Pati . (2) Untuk mengetaui efektifitas implementasi Metode Problem Based Learning (PBL) pada pembelajaran Bahr Kamil pada Ilmu Arudl di MA Khiriyatul UlumTrangkil Pati.(3) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan implementasi Metode Problem Based Learning ( PBL ) pada pembelajaran Bahr Kamil pada Ilmu Arudl di MA Khiriyatul Ulum Trangkil Pati. . Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan, pendekatanya adalah kualitatif yang bersipat diskrptf, metode pengumpulan data adalah wawancara,pengamatan, dokumentasi, sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. yang dilakukanini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan hasil penelitian menunjukan bahawa implementasi Metode Problem Based Learning ( PBL ) pada pembelajaran Bahr Kamil pada IlmuArudl di MA Khiriyatul Ulum telah sesuai denagn langkah langkah pembelajaran metode Problem Based Learning, implementasi Metode Problem Based Learning ( PBL ) pada pembelajaran Bahr Kamil pada Ilmu Arudl di MA Khiriyatul Ulum adalah efektif Karna hasil belajar siswa rata rata 80.6154, sedangkan kreteria ketuntasan minimal (KKM) adalah 70, berarti hasil belajar siswa rata rata sudah diatas KKM dengan prosentasi 73,076%, implementasi Metode Problem Based Learning ( PBL ) pada pembelajaran Bahr Kamil pada Ilmu Arudl di MA Khiriyatul Ulum terdapat kelebihan dan kekurangan karna sesungguhnya tidak ada metode yang sempurna melainkan saling melengkapi antara satu metode dengan yang lain

PENGEMBANGAN MODEL PEMNJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH

Capaian hasil Pengembangan model Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (PMPMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata dan kelangsungan akses pemenuhan mutu pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Reguler kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui model PMPMA yang ada selama ini, (2) menemukan kelemahan model PMPMA; (3) mengembangkan model PMPMA yang efektif, efisien, dan praktis untuk peningkatan mutu; (4) langkah pengembangan model PMPMA; dan (5) menemukan tingkat Efektivitas, Efisiensi, dan Kepraktisan (EEK) model PMPMA dari hasil pengembangan. Metode penelitian menggunakan pengembangan model Borg & Gall, 10 langkah disedehanakan menjadi tiga langkah yaitu: (1) pendahuluan, (2) pengembangan model, dan (3) uji coba model. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, FGD, dan angket penilaian-validitasi produk hasil pengembangan model, data analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif. Objek penelitian; MAN 1 Yogyakarta, MAN 3 Sleman, dan MAN 3 Bantul. Hasil penelitian adalah: (1) model PMPMA selama satu dekade, ada tiga tahap: (a) Tahun 2012 desain konsep dasar penyelenggaraan Rintisan Madrasah Unggul Madrasah Aliyah (RMUMA) dengan pemetaan mutu madrasah, (b) implementasi RMUMA tahun 2013-2016 melalui instrumen ISO 9001: 2000, (c) tahun 2017-2020, piloting pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan mandiri mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebijakan mutu, berdampak positif terhadap perkembangan desain tata kelola mutu lembaga dan meningkatkan capaian prestasi akademik madrasah rintisan; (2) kelemahan model penjaminan mutu MA adalah: (a) capaian mutu pendidikan madrasah binaan Kemenag DIY belum merata, terbatas piloting mutu yang berdampak akses pemenuhan fasilitas peningkatan mutu madrasah dan pengembangan standar mutu pendidikan; (b) sebaliknya, keberlangsungan akses pemenuhan standar mutu pendidikan MA-Reguler kurang maksimal. (3) model PMPMA yang efektif, efisien, dan praktis untuk semua madrasah adalah produk pengembangan model PMPMA; (4) langkah pengembangan model PMPMA yaitu: (a) melaksanakan lima siklus penjaminan mutu pendidikan, (b) melakukan tiga langkah pengembangan standar mutu pendidikan meliputi inputs, proses, dan outputs. Pendukung mutu dengan menegakkan lima dasar nilai budaya kerja Kemenag: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan didasari motto spirit ikhlas beramal demi terwujudnya kepastian peningkatan mutu kinerja dan tercipta budaya mutu pendidikan internal madrasah; (5) tingkat EEK model PMPMA berdasarkan hasil uji produk sangat bagus dan produk layak digunakan