Multimedia Instructional Materials as an Instrument in Understanding Law Practice Content

Legal science as a social science course requires students to understand the theory and practice of law in order to achieve competence in accordance with the curriculum. As the College of Distance Education, The Open University provides various means of teaching materials to support self-learning students. In studying law what is required by the students is not only to master the theory, but also their capability to practice the theory by taking the Litigation Practice Experience course. Students are required to make the judicial file and observe the trial and then to make a report with guidance from academics and practitioners. But the result will not be the same due to the background conditions and geographical factors of the UT students. It is also a means for the preparation of students in the working world by applying the theory they have learned. Litigation Practice Experience course which is also practiced by the students surrounding The Distance Learning Unit of the Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) also equipped with multimedia teaching materials regarding judicial practices and examples of how to create the file. How the achievement of students is in understanding the theory of legal practice with multimedia teaching materials and then how they become able to apply it. The purpose of the study was to measure the achievement of competence and as a means to improve UT students’ teaching materials as the students’ support in studying. To acquire answers to these questions, the methodology used is normative empirical. Data obtained from academics and legal practitioners as well as students who take the Practice litigation experience course using interview techniques. Sources of secondary data obtained from other documents related to this research

Universitas Terbuka Sebagai Pelopor Pendidikan 4.0

Pada masa Revolusi Industri 4.0 dunia pendidikan mengalami perubahan tren pembelajaran yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, yang dikenal dengan Pendidikan 4.0. Universitas Terbuka memiliki peranan penting sebagai pendidikan tinggi jarak jauh yang sudah menerapkan metode e-learning jauh sebelum era pembelajaran Daring (dalam jaringan) diterapkan oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Tren pembelajaran yang berbasis pada teknologi cyber sudah diterapkan secara menyeluruh dalam pembelajaran di Universitas Terbuka. Dalam artikel ini penulis menggambarkan Universitas Terbuka sebagai pelopor Pendidikan 4.0 yang menggunakan e-learning sebagai pilar utama. E-learning sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa UT dan siapapun yang membutuhkan pendidikan tinggi karena; a) fleksibilitas waktu, b) meningkatkan kemanjuran pengetahuan dan kualifikasi, c) memberikan peluang lebih antar mahasiswa dan pengajar, d) efektif biaya, e) mempertimbangkan perbedaan mahasiswa, dan f) membantu mengkompensasi kelangkaan staf akademik

Keberadaan Asean Way Dalam Menghadapi Komunitas Asean 2015

ASEAN sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggota. Latar belakang kebudayaan dan kesamaan nasib sebagai latar belakang dibentuknya ASEAN. Namun dalam hubungan antar negara anggota tidak terlepas dari konflik dan sengketa dalam interaksi dan kerja sama. ASEAN Way merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan melalui konsensus atau musyawarah. Komunitas ASEAN 2015 dibentuk dalam rangka untuk memajukan negara ASEAN dari tiga sektor, ekonomi,pertahanan, dan sosial budaya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai motor penggerak dan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam Komunitas ASEAN 2015. Dalam hal penyelesaian sengketa, ASIAN Way dianggap sebagai langkah win win solution dan dianggap dapat menjaga keharmonisan antar negara yang bersengketa. Pendekatan secara informal juga sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini berbeda dengan hukum barat yang menggunakan kepastian hukum sebagai tujuan hukum dan penyelesaian sengketa. Kejelasan hukum yang mengikat dalam membuat perjanjian diperlukan dalam terjadi suatu sengketa. Dalam hal lain fungsi hukum sebagai pendorong sebuah kegiatan ekonomi,supaya kerja sama yang lebih substansional dan berdampak nyat

Optimalisasi Pengawasan Intern BUMD Sebagai Wujud Penyelamatan Aset

Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang dengan segala cerminan keburukan melalui warta berita. Krisis individu dan birokrasi yang terus merosot membawa Indonesia semakin jauh dari cita-cita kesejahteraan yang merata. Birokrasi sebagai sarana untuk pengelolaan lembaga dan aset negara masih menjadi hambatan utama selain pelaku negara yang menyimpang. BUMN/BUMD sebagai badan milik negara yang berwajah dua dengan fungsinya sebagai pelayanan publik dan swasta untuk mencari laba untuk negara. BUMD sebagai badan usaha yang dimiliki setiap daerah dirasa kurang maksimal. Menurut hasil pemeriksaan BPK pada BUMD terdapat beberapa temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berupa kerugian negara belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, potensi kerugian daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, kekurangan penerimaan berupa penerimaan daerah. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan lahan korupsi yang sering ditemui. Pemerintah daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berbagai pembenahan yang dilakukan antara lain dengan intensifikasi penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, kecermatan menghitung potensi pajak dan memungut pajak daerah, serta optimalisasi penerimaan dari BUMD. Di sisi pengeluaran negara, BUMD harus mengelola setiap kegiatan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menekan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara/daerah. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Pengurusan Terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Tinjauan Yuridis terhadap Badan Usaha Milik Daerah)

BUMD sebagai badan usaha milik daerah yang kekayaannya dipisahkan dan berwajah dua dengan fungsinya sebagai pelayanan publik dan swasta untuk mencari laba untuk negara. Dengan dua fungsinya tersebut BUMD sebagai badan usaha daerah perlu membuat suatu kebijakan tersendiri dalam upaya pengamanan aset negara. Pemerintah daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berbagai pembenahan yang dilakukan antara lain dengan intensifikasi penerimaan daerah, dari internal dengan kebijakan-kebijakannya dan pengawasannya. Mengingat maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian dalam penelitian ini akan mengidentifikasikan peraturan tentang kekayaan daerah yang dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya-upaya BUMD dalam mengelola aset daerah sebagai bagian dari pengurusan aset dan mekanisme pengawasan terkait dengan aspek tersebut

HAK WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on complaints of a constitutional nature.

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda

Artikel ini membahas mengenai penerapan kesadaran hukum pegawai UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pegawai sudah menerapkan protokol kesehatan dan apakah ada kontrol dari kantor untuk pelaksanaan protokol kesehatan di UPBJJ UT Samarinda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, study literatur dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap penerapan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 sangatlah penting untuk diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19

PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK

Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis internasional, arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh arbitrase komersial internasional diantaranya dalam menyelesaikan sengketa bisnis multi pihak. Tulisan ini akan mengkaji dua hal utama yaitu permasalahan dalam arbitrase internasional multi pihak serta pengaturan arbitrase multi pihak dalam peraturan di UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce). Melalui metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa permasalahan arbitrase internasional multi pihak meliputi: proses pencapaian kesepakatan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kerahasiaan. Baik UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce) telah mengatur hukum formil arbitrase multi pihak terutama dalam hal kekepakatan tentang masuknya pihak lain dan penunjukan arbitrator.

Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Peraturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terus berkembang sejak diundangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004. Kepala Daerah menjadi ranah perluasan dari pengertian Pemilihan Umum dalam UUD 1945. Perubahan pelaksanaan Pemilukada tidak luput dari aturan perundang-undangan yang terus diganti, hingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memuat ketentuan minimal dua pasangan calon. Sehingga pada Pemilukada serentak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tertunda pelaksanaannya. Hal ini memicu Effendi Gazali untuk mengajukan pengujian pasal undang-undang tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan ketentuan lebih dari satu pasangan calon dalam Pemilukada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan Calon Kepala Daerah di antara tiga daerah di seluruh Indonesia pada Pemilukada serentak tahun 2015. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilukada dengan calon tunggal di Tasikmalaya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya

LACK OF ACCESS RIGHTS TO HIGHER EDUCATION FOR INDONESIA MIGRANT WORKERS: LESSON LEARNT FROM UNIVERSITAS TERBUKA

As part of social rights, the fulfillment and the protection of the right to higher education is guaranteed through positive state action. The State is responsible for developing and maintaining an education system and educational institutions for everyone without discrimination. The State ensures the fulfillment of the right of education, including higher education, which must respond to students' needs different social and cultural conditions. Migrant workers are one of the groups with special needs for higher education. The lack of availability and accessibility (distance and time) of higher education in the destination country leads to the neglect of the migrant workers' more elevated education rights. Migrant workers have equal rights with other Indonesian citizens to get the right to non-discrimination education. This study addresses the protection of the right to higher education for Indonesian migrant workers in Hong Kong. Through a normative juridical approach, this research discusses the right to higher education, the guarantee of the right to higher education for migrant workers in international treaties, and the effort of Universitas Terbuka to fulfill requests to higher education  for Indonesian Migrant Worker the higher education through distance learning for Indonesia migrant workers who are Universitas Terbuka's students in Hong Kong