Kebijakan Adaptif Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19

Penyebaran covid-19 tiga tahun terakhir di Kota Makassar telah menimbulkan berbagai perubahan kondisi aktivitas kota. Hilangnya mata pencaharian masyarakat, anggaran pendapatan daerah menurun, tingginya angka kematian secara tiba-tiba, dan lumpuhnya ekonomi masyarakat menengah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau (PSBB) beberapa kali mengalami perpanjangan waktu, pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat, hingga pelaksanaan kebijakan Makassar Recover. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisa dampak pelaksanaan program Makassar Recover terhadap penanggulangan covid-19 bagi masyarakat. Metode penelitian digunakan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan wawancara dan telaah dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak program Makassar Recover dari: Dimensi Imunitas Kesehatan sebanyak 1.259.049 masyarakat telah merasakan peningkatan imunitas melalui vaksinasi. Pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus Detektor, Raika, dan Covid Hunter sebanyak 15.306 orang. Memberikan bantuan 12.000 pack alat PCR, 4.000 pack jamu tradisional, 100.000 lembar masker medis, dan menyediakan 1.166 posko recover. Pemerintah juga senantiasa memastikan pelaksanaan penanganan triase, testing, tracing, dan treatment dilakukan oleh Satgas Recover. Dimensi Adaptasi Sosial pemerintah kota telah melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan sebanyak 509 fasilitas sosial dan fasilitas umum, menyiapkan 1.500 tempat cuci tangan gratis, alat pengukur suhu tubuh, scan QR Code Card, dan scan QR Card Handphone, dan menyediakan media edukasi dan call center siaga covid-19 bagi warga. Dimensi Pemulihan Ekonomi membentuk 5.000 strart up lorong sebagai pelaku usaha baru, sebanyak 13.277 pelaku UMKM, dan 1.604 unit koperasi diaktifasi dan pemberian pemodalan

The Impact of the Makassar Recover Program on COVID-19 Response

The spread of COVID-19 in Makassar City has increased the death rate, affected people's behavior, and crippled the economy. Various efforts have been made to mitigate it, including by implementing the Makassar Recover policy. Using a qualitative descriptive approach, this research will provide an overview of the impact of the Makassar Recover program on handling COVID-19. Primary data sources are collected through interviews with informants while secondary data sources are collected through document review of Recover Ecosystem documents. The results showed that the Makassar Recover program from the Health Immunity dimension impacted increasing community immunity through vaccination and the presence of a COVID hunter task force involved in providing social assistance and establishing treatment posts. The government also handles triage, testing, tracing, and treatment through the Recovery Task Force. The Social Adaptation Dimension impacts changing people's lifestyles to be healthier. Activities are carried out, namely sterilizing 509 social facilities and public facilities by spraying disinfectants, preparing 1,500 free handwashing stations and body temperature measuring devices, and providing educational media and a COVID-19 call center for citizens. The Economic Recovery Dimension impacts the formation of new business actors. Activities are carried out to form 5,000 start-up halls as new business actors, as many as 13,277 MSME players, and 1,604 cooperative units are activated and given capital

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dirancang pemerintah berupaya membentuk hard dan soft skills mahasiswa secara kompetitif yang diterapkan di satuan Perguruan Tinggi. Dengan cara melaksanakan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Yaitu; Pertukaran mahasiwa, Magang/praktik kerja, Mengajar di sekolah, Penelitian/riset, Proyek kemanusian, Kegiatan wirausaha, Studi independen, Membangun desa/Pengabdian masyarakat, dan Bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perbandingan penerapan Kurikulum MBKM dari berbagai perguruan tinggi swasta di Kota Makassar meliputi; Universitas Muhammadiyah, Universitas Bosowa, dan Universitas Pepabri. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara/partisipasi langsung, observasi dan Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kurikulum MBKM di Unismuh dan Unibos telah menerapkan 7 kegiatan pembelajaran dari kurun waktu 2 tahun terakhir dan partisipasi Dosen, Mahasiswa, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Pertukaran Pelajar dan Kampus Mengajar. Terdapat bentuk pembelajaran yang belum terlaksana yaitu; Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara. Sedangkan di Universitas Pepabri hanya menerapkan 5 bentuk pembelajaran, 4 diantaranya belum terlaksana yaitu; Kampus Mengajar, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusian, dan Bela Negara. Partisipasi Mahasiswa, Dosen, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Magang/Praktik Kerja

Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode masukan (the infut storage), yakni Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan pencocokan (the matching stage), yakni matriks SWOT. Matriks IFE dan matrix EFE dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal, tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian, sedangkan penyusunan strategi peningkatan kinerja layanan dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan ekternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan (matching tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD maka strategi yang dapat dilakukan adalah penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; peningkatan dukungan pendidikan dan pelatihan pegawai sekretariat dalam menciptakan profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dan update informasi dan regulasi melalui Website DPRD yang terintegrasi dengan website pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; peningkatan kemampuan adaptasi pegawai secretariat DPRD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tanpa mengurangi kualitas layanan; penyediaan TV informasi kegiatan anggota DPRD yang berbasis IT dan pembuatan buku saku regulasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD

Smart Society Development through the Initiation of New Library Infrastructure Development in Gowa Regency

This research discusses the Gowa Regency Government's initiative to build a new library infrastructure as a step towards developing a smart society. In this ever-evolving information age, libraries are places to read books and knowledge centers that support digital literacy and intellectual growth. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The analytical tool that is maximized is Nvivo 12 Plus. The research results show that constructing a new library infrastructure has increased people's access to digital knowledge and literacy. Inclusive design has enabled the participation of all walks of life, while digital library services have expanded the range of educational resources. Government coordination has also supported efficiency in project implementation. However, low digital literacy and data privacy protection require further attention. This research provides an in-depth look at how library infrastructure development can contribute to developing a smart society, with particular attention to the still-needed improvements

Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.

Grand Service Design Regional Library Pinrang Regency

Pinrang Regency Regional Library Service Grand Design. This study aims to measure 9 indicators of regional library service elements in Pinrang Regency. The study used descriptive quantitative methods, with non-probability sampling technique, measurements with a Likert scale involving 194 respondents, the determination of the sample was carried out by purposive sampling. The results showed that in general the 9 service elements in the regional library of Pinrang Regency received a good rating, while the scoring values for each service element were: elements of clarity and ease of requirements for getting digital-based services in good category with a score of 60%, service elements clarity and ease of procedures for obtaining services. digital-based services in the good category with a value of 51%, the service element of availability of information/guidance to get the service in the good category with a value of 53%, the service element of clarity and suitability of service time in the good category with a value of 62%, the service element of the duration/length of service time (opening hours). & closing hours) good category with a value of 52%, service element of speed of completion of document duplicating time in good category with a value of 46%, service element of clarity and reasonableness of the presence / absence of fees in good category with a value of 55%, service element of speed of response to complaints / complaints in good category with a value of 61%, and elements of follow-up services settlement of complaints/complaints in good category with a score of 64%

Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat eksploratif dalam menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjaringan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif

Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan

x, 123 hal; 22,5 c

The Impact of the Makassar Recover Program on COVID-19 Response

The spread of COVID-19 in Makassar City has increased the death rate, affected people's behavior, and crippled the economy. Various efforts have been made to mitigate it, including by implementing the Makassar Recover policy. Using a qualitative descriptive approach, this research will provide an overview of the impact of the Makassar Recover program on handling COVID-19. Primary data sources are collected through interviews with informants while secondary data sources are collected through document review of Recover Ecosystem documents. The results showed that the Makassar Recover program from the Health Immunity dimension impacted increasing community immunity through vaccination and the presence of a COVID hunter task force involved in providing social assistance and establishing treatment posts. The government also handles triage, testing, tracing, and treatment through the Recovery Task Force. The Social Adaptation Dimension impacts changing people's lifestyles to be healthier. Activities are carried out, namely sterilizing 509 social facilities and public facilities by spraying disinfectants, preparing 1,500 free handwashing stations and body temperature measuring devices, and providing educational media and a COVID-19 call center for citizens. The Economic Recovery Dimension impacts the formation of new business actors. Activities are carried out to form 5,000 start-up halls as new business actors, as many as 13,277 MSME players, and 1,604 cooperative units are activated and given capital