Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Perspektif Flood Risk Management

Pacitan district is one of the five districts included in the highest disaster risk region in East Java. One of the area with a big threat of destructive flood disaster is Sirnoboyo Village, which is located between Grindulu and Jelok River. An attempt to improve community preparedness in the midst of flood hazard are carried out through Village Disaster Resilience Program. Village disaster resilience program is a form of flood risk management (FRM) as a community-based disaster risk reduction by building up self-sufficiency and adaptation. FRM is a theoritical analytic-based that is used in conjuction with Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation model. The qualitative-descriptive approach was chosen to describe chronologically the evaluation of village disaster resilience program, which encounters several obstacles such as lack of active community and youth participation and under-capacity of the volunteer team. This study offers a reconstruction of  village disaster resilience program execution in accordance with the FRM framework to effectively maximize community readyness over the threat of flood hazard that stakeout throughout a year

LACK OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN BUILDING COMMUNITY DISASTER RESILIENCE

Many deaths and victims caused by catastrophic natural hazard occurred in Indonesia has proven the weakness of government to create a community disaster resilience among society. Under this circumstance any efforts of government are expected to be solution to stop or at least reduce the nightmare of society when the disaster occurred. This paper elaborates the discussion about building community disaster resilience through collaborative governance performed by Banyuwangi local government in Indonesia. Furthermore, the discussion about community disaster resilience and collaborative governance will be tied up by institutional and socio-ecological context. Therefore, this paper will highlight the role of actors, collaborative process and organization performance rather than any technical attributes from disaster resilience. The finding of this study reveals that there are some inhibiting factors influencing collaboration among actor to build community disaster resilience. The failure to manage these factors has resulting lack of collaboration and lead to weak community resilience in Banyuwangi

The Sub-regional Cooperation’s Role in Assisting the Implementation of ASEAN Economic Community Blueprint to Develop the Small Medium Enterprise (Case Study on Indonesia, Malaysia, Thailand- Growth Tr

Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) adalah program yang disampaikan oleh ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan ekonomi melalui mempromosikan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Dalam mekanisme perdagangan bebas, ada beberapa elemen akan mengambil manfaat lebih. Namun di samping ini, ada juga beberapa elemen yang harus dirugikan, salah satunya adalah perusahaan menengah kecil (UKM). Sebagai perusahaan terpadat di Asia Tenggara, UKM mewakili bisnis mayoritas masyarakat ASEAN. Dalam mekanisme perdagangan bebas, salah satu kekhawatiran SME adalah suguhan dari perusahaan multi-nasional yang dapat menjual produk mereka dengan harga lebih rendah karena menurunkan penghalang tarif. Memang, dalam cetak biru AEC ada beberapa program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan UKM itu sendiri. Salah satu program menarik dalam pengembangan UKM adalah upayanya untuk melibatkan kerja sama sub-regional untuk membantu pengembangan UKM. Namun, masih belum ada deskripsi detail tentang tindakan tertentu yang menyampaikan kerja sama sub-regional. Oleh karena itu dengan alasan ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap peran kerja sama sub-regional dalam membantu pengembangan UKM yang disampaikan oleh ASEAN. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis serta ditulis oleh John W. Creswell. Selanjutnya, untuk menggambarkan fokus penelitian, teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn tentang implementasi kebijakan akan diterapkan. Penting untuk mengukur implementasi kebijakan dengan melihat enam elemen yang disediakan oleh Van Meter dan Van Horn terdiri dari, standar dan obyektif, sumber daya pendukung, komunikasi organisasi, disposisi di antara pelaksana kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, dan respons dari lingkungan. Hasilnya telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang unik antara tujuan kerja sama ASEAN dan sub-regional dan standar terutama di Indonesia Malaysia Thailand-Growth Segitiga (IMT-GT) sebagai kerja sama sub-regional tertua di ASEAN. Selain itu, sumber daya pendukung terdiri dari sumber daya manusia, dana, waktu dan geografis yang saling mendukung. Kemudian, komunikasi organisasi terjadi pada dua cara yang top-down sebagai tugas koordinasi dan bottom up sebagai tugas pelaporan. Selanjutnya, karakteristik organisasi mencakup peran dan cadangan terkait dengan tanggung jawab dan otoritas, dan temuan terakhir telah menunjukkan bahwa di samping implementasi kebijakan itu sendiri, partisipasi juga mengambil peran penting untuk mendukungnya