Proses Perumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus Penyusunan Rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Banyumas Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyumas Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto. Pada wilayah kabupaten/kota, rencana umum tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Pengaturan tata ruang kota merupakan pedoman bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang dan bangunan pada kawasan kota atau kawasan fungsional kabupaten. Pemanfaatan ruang dan bangunan ini perlu diatur agar masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan RDTR Perkotaan Purwokerto adalah publik beranggapan RDTR ini akan menggangu kepentingan oleh berbagai pihak bai dari pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat. sehingga pembahasan Raperda ini sempat berhenti cukup lama, sampai tahun 2018 kembali mendapatkan rekomendasi dari gubernur serta persetujuan substansi dari kementerian Agraria dan Tata Ruang. Proses Pengembangan opsi alternatif Kebijakan dilalui dengan kesepakatan zoning teks. Ada yang hijau: kawasan lindung atau ruang terbuka hijau (RTH), Kuning diperuntukkan bagi pemukiman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Adapun hasil penelitian ini meliputi Proses Pengembangan Opsi Alternatif Kebijakan,Konseptualisasi masalah, Pengenalan karakteristik masalah, pengenalan opsi kebijakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan rencana detail tata ruang kota purwokerto

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga

Stunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi dan mengurangi stunting saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi buttom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penaggunalangannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkunga

MANAJEMEN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk ikut tumbuh dan berkembang dalam membangun tatanan kehidupan dan kesejahtraan secara merata. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan dan roda perekonomian desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang disebut dengan istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan secara mendalam Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.Setelah adanya analisa masalah maka dapat ditentukan aspek kegiatan pendapingan kelembagaan BUMDes. Asepk yang menjadi fokus pelaksanaan pengabdian ini menitikbertkan pada manajemen organisasi yang melihat pembangunan BUMDes dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

Penta Helix Model In Local Tourism Development Through “Peken Banyumasan”

The purpose of this study was to analyze and describe the Collaborative Penta Helix in the development of local tourism through Peken Banyumasan. The research method used is qualitative. An informant recruitment technique is purposive sampling. The data analysis technique used is an interactive model. The results show that the collaborative pentahelix conducted by the government sector, the private sector, and society as a whole is well coordinated and executed. The stakeholders have a definite role in the establishment of collaboration. The role of each stakeholder involved, such as the district government, as the government sector, has a role as a facilitator and organizer in Peken Banyumasan; academics at ITTP Telkom Purwokerto, as the private sector, have a role as drafters of Peken Banyumasan activities as well as implementers; the arts and culture community, as the private sector, has a role as a supporter of traditional handicrafts and tools to support and promote MSMEs in Banyumas Regency; and the mass media as supporting activities in the field of information and communication as a form of information dissemination in a wide scope

Policy Formulation Process on Indonesian Capital City Development East Kalimantan

The issue of relocating the capital city has become the main target in accelerating the movement and development of the government to meet the progress of implementing the planned program in all fields the community. This makes the process of moving the capital city into one of the strategic efforts taken by the global route systematically by the government in maintaining national integrity and government governance of the life of the nation and state. In east Kalimantan the research was conducted using the literature review approach, which has the aim of trying to compare and quote based on the results of the same research regarding the study of policy formulation. The literature review method generally contains a review, summary of author’s thoughts on several library sources such as articles, books, information the internet and others. The results of the study show that in the process of formulating the Nusantara IKN development policy in East Kalimantan it has become a major policy that can have a direct effect on the community in all fields that are matters of public interest. In the process of formulating the IKN Nusantara development policy in East Kalimantan, systematic and detailed aspects and indicators are needed in preparing everything that can contribute directly and encourage the development of the Nusantara IKN such as aspect and indicators such as the Nusantara IKN development plan, the development process alternative policy options for the development of the Nusantara IKN and testing alternative policy option through the results of deliberation and consultation in determining alternative solutions and the parties involved in the process of formulating detailed spatial plans for strategic areas of the national capital city. It is also necessary to pay attention to the ability of the involvement of each actor in the development process because it is very influential on the progress of the development of the Nusantara IKN in accordance with the expectations set by the government for the transfer of the Nusantara IKN

Implementation Of Village-Owned Enterprises (BUMDES) In Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency

ABSTRACT This research is entitled Implementation of Village Owned Enterprise Management (Bumdes) in Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency. That the role of village economic development is very important in building community welfare. Rural development is one way to eradicate poverty. Village development can be improved through developing the potential of the village economy and becoming a forum for rural communities to develop themselves and their environment independently and in a participatory manner. Village communities have the same rights to participate in growing and developing in building an equitable order of life and welfare.  One of the new approaches that is expected to be able to become a driving force for development and the wheels of the village economy is through the establishment of village community economic institutions called Village-Owned Enterprises (BUMDes) as one of the mainstay programs in increasing village economic independence. This study uses a qualitative research method with a case study approach.  Where the location of this research is in Sibalung Village, Kemranjen District, Banyumas Regency, which is a village that has a BUMDes which is currently developing. The results of this study are based on the approach to implementing policies and organizational management. The aspect of policy implementation looks at the management of BUMDes in terms of policies, target groups, and environmental factors, of which the three aspects have been going quite well in the implementation of BUMDes in Sibalung Village.   Keywords: BUMDes, Policy Implementation ABSTRAK Penelitian ini berjudul Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Bahwa peran pembangunan ekonomi Desa menjadi sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk ikut tumbuh dan berkembang dalam membangun tatanan kehidupan dan kesejahtraan secara merata. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan dan roda perekonomian desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang disebut dengan istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, yang mana merupakan desa yang memiliki BUMDes yang saat ini sedang berkembang. Hasil penelitian ini di dasarkan pada pendekatan implementasi kebijakan dan manajemen organisasinya. Adapaun aspek implementasi kebijakan melihat pengelolaan BUMDes dari sisi kebijakan, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan, dimana dari tiga aspek tersebut sudah berjalan cukup baik pada pelaksanaan BUMDes di Desa Sibalung.   Kata Kunci: BUMDes, Implementasi Kebijaka

UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur bernama Bojonegoro. Karena topografi Kabupaten Bojonegoro yang unik, kemungkinan terjadinya kekeringan di Labupaten Bojonegoro cukup tinggi. Karena karakteristik tanah Kabupaten Bojonegoro, air tidak dapat diserap pada musim hujan, yang menyebabkan tanah mengering pada musim kemarau. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi praktik penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Studi ini menemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan beberapa proyek, antara lain pembangunan waduk, sumur bor, fasilitas pengolahan air, geo membran, toren air, dan jaringan pipa air bersih (masih dalam pembangunan), serta inisiatif sosialisasi untuk menangani kekeringan dan inisiatif lain untuk mempromosikan konservasi air

The effect of e-Servqual and public service on community satisfaction: An empirical study in government organization

The purpose of this study is to analyze the relationship between public service and community satisfaction as well as the relationship between e-service quality and community satisfaction in government organizations. The study uses quantitative descriptive research. In addition, the study also collects data to test hypotheses or to answer questions related to the variables to be studied. The study uses a data collection technique questionnaire method which is given to respondents whose contents are in the form of written statements related to the research object, namely public services, e-service quality and community satisfaction. The population studied in this study is the community. The number of samples in this study is 470 people. The study uses a purposive sampling technique. Purposive sampling is a sampling technique with considerations that meet the criteria. The criteria are people who have downloaded and used internet-based service applications provided by the Government. Variable measurement is based on a Likert scale. Each respondent's answer choices are given a score of values arranged in stages based on a Likert Scale arranged as follows: Strongly agree (5), agree (4), Neutral (3), disagree (2) and strongly disagree (1). The data analysis technique in this study uses the Structural Equation Modeling (SEM) analysis tool from the IBM SPSS AMOS 26 statistical software package in the model and hypothesis testing. The stages of structural equation modeling and analysis are divided into seven steps, namely: (1) theoretical model development, (2) compiling a path diagram, (3) converting a path diagram into a structural equation, (4) choosing an input matrix for data analysis, (5) assessing the identification of the model, (6) evaluating the estimation of the model, (7) interpretation of the model. Based on the results of the analysis, the results show that there is a significant positive effect of public service on community satisfaction in government organizations, and there is a significant positive effect of e-service quality on people's satisfaction in government organizations. Government leaders should pay attention to the factors that are considered to influence community satisfaction. Such as paying attention to service procedures for the community, improving procedures for service, including during the process of complaints, criticism and suggestions from the community, then paying attention to the time the service process is carried out, since efficiency in solving community problems also contributes to the comfort or satisfaction felt by the community

Mendesain Ulang Organisasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Proses Bisnis

This study aims to analyze the design changes of public service organizations by taking cases on licensing service organizations in Banyumas Regency. The results show that merging and pruning organizational structure becomes the only way in organizational design changes. This has led to public service organizations stuck on simplifying organizational structures and neglecting business processes. Therefore, through this research obtained an explanation of the importance of redesigning public service organizations by prioritizing the simplification of key business processes within the organization. The integrated organizational design becomes the best choice to realize more responsive and accountable public services. To integrate the process of integration between units within the organization, technology plays a very important role. Any organization that wants to go forward needs to develop a digital-based organization design rather than using a hierarchical mechanism for control and coordination. Such designs require strategic alignment and the culture of digital technology within the organization. The "actors-oriented" principle is central to the design of a digital-based integrated organization. If this is implemented correctly, then the workplace where the members of the organization are located can become more productiv

IMPLEMENTATION OF STUNTING PREVENTION POLICY IN BANYUMAS REGENCY

Abstract-This study discusses the implementation of policies in an effort to overcome stunting problems in the Banyumas Regency area. The issue of stunting has become a major point of concern for the government that must be resolved starting from the village, regional and central government levels. Banyumas Regency is one of the regions that has a high tendency to commitment in efforts to tackle and reduce stunting that is happening now. This study aims to explain how the policy implementation process is carried out in the hope of being able to overcome and reduce stunting rates in Banyumas Regency. This study also looks at how the government is in carrying out its roles and responsibilities in controlling and accelerating the reduction of stunting in the community. This research method uses descriptive qualitative methods with data analysis techniques using data triangulation techniques and the source of this research informants is focused on the ability according to the data by using sampling purposes. The results of this study look at the aspects of idealized policy where, stunting prevention efforts in Banyumas Regency are in accordance with the rules and procedures contained in regional regulations and the regent’s decree. Target group in this policy is the community that is the target of the stunting prevention program. Implementing organization, namely the implementing group, both from the government, which are members of the relevant agencies, Integrated Healthcare Center community groups, and the private sector, namely the rotary club. Environmental factors faced in the implementation of stunting prevention policies are related to social and economic factors of the community. The condition of malnutrition that causes stunting is also inseparable from the socio-economic conditions of the people with low incomes. AbstraksiPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan dalam upaya mengatasi masalah stunting di wilayah Kabupaten Banyumas. Masalah stunting telah menjadi titik perhatian utama bagi pemerintah yang harus diselesaikan mulai dari tingkat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya penanggulangan dan pengurangan stunting yang terjadi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilakukan dengan harapan dapat mengatasi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Banyumas. Kajian ini juga melihat bagaimana pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan dan mempercepat penurunan stunting di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi data dan sumber informan penelitian ini difokuskan pada kemampuan menurut data dengan menggunakan tujuan sampling. Hasil penelitian ini melihat aspek kebijakan yang diidealkan dimana upaya pencegahan stunting di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan aturan dan tata cara yang tertuang dalam peraturan daerah dan SK Bupati. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting. Organisasi pelaksana yaitu kelompok pelaksana, baik dari pemerintah yang tergabung dalam instansi terkait, kelompok masyarakat Puskesmas Terpadu, maupun pihak swasta yaitu rotary club. Faktor lingkungan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi gizi buruk yang menyebabkan stunting juga tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan Stunting