Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia

Kemajuan teknologi menuntun manusia untuk terus berkembang dalam mengunakan terknologi tersebut. Perjalanan kemajuan teknologi kini semakin memberikan pergantian regulasi dalam kebutuhan masasyarakat yang dapat di lakukan secara daring. Pendaftaran dan pengaitan data pribadi untuk sinkronasi data kini semakin banyak dan di perlukan. Seiring perkembangannya oknum yang tidak bertangung jawab juga semakin berkembang dan menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Karenanya untuk menekan tindak pidana pencurian data pribadi ini di butuhkan pengaturan yang dapat menjadi titik penekan adanya kasus pencurian data pribadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan Statute Approach dan menggunakan dua sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Dalam pelaksanaannya, pemerintah atau yang memegang kekuasaan dirasa mampu menilai kebijaksanaan yang dewasa ini berlaku dlingkungan asosiasi. Pandangan evaluasi ini dirasa mampu untuk ditingkatkan dengan membentuk sebuah pengaturan hukum yang berbentuk Undang-Undang sehingga dapat menjadi penjamin terlindunginya masyarakat. Lembaga Independen Negara yang diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dapat berperan dan bertugas untuk segera menggandeng pemerintah untuk bersama-sama membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam

Perkembangan teknologi juga berdampak pada tindak pidana perjudian salah satunya adalah judi gelper atau gelanggang permainan elektronik yang terdapat di Kota Batam. Walaupun sudah banyak tempat gelper sudah ditutup oleh pihak kepolisian, namun hingga sekarang masih terdapat dibeberapa titik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan daerah No. 3 Tahun 2003 perihal sektor kepariwisataan Kota Batam, UU Nomor 7 Tahun 1974 terkait pedoman penertiban judi, serta Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan dengan hukum tindak pidana judi gelper di Kota Batam serta mengkaji faktor yang mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan melalui analisis kualitatif deskripsi, agar mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fenomena judi gelper yang terjadi dalam masyarakat di Kota Batam dan hukum yang diberlakukan kepada pemain dan pemilik judi gelper di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, yaitu studi dokumen dengan meneliti serta mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah dikonsepkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti halnya: keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, Perpu, prinsip serta asas hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ditemukan terdapat beberapa oknum pengelola atau pengusaha yang membangun tempat wisata gelper dekat pemukiman serta menjadikannya sebagai sarana perjudian. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan Perda No. 3 Tahun 2003 perihal Kepariwisataan yang ada di Kota Batam pada pasal 43 ayat 1 yang redaksinya tidak dijelaskan secara spesifik terkait sanksi pengelola serta sanksi pelaku yang berpartisipasi aktif pada pelanggaran judi gelper tersebut, yang membuat Perda tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penyebaran narkoba serta obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi perhatian serta keprihatinan besar masyarakat, dan media hampir penuh dengan perdagangan narkoba dan penangkapan untuk kegiatan kriminal lainnya. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum kepolisian, perlu menggunakan Kode Etik asalkan pedoman dalam praktik sehari-hari. Peraturan terkait Kode Etik Kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, dan Nomor 7 Tahun 2006. Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah menciptakan masyarakat yang benar-benar adil, damai, aman, dan makmur bersumber pada Pankashira serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009 35 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif atau kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan yang ditonjolkan yaitu studi literatur yang valid dan pendekatan tekstual yang berasal dari studi kasus dan literatur tertulis, yaitu studi yang membedakan antara apa yang terkandung dalam teks atau literatur dengan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk menjamin keselamatan pelapor, maka keselamatan pelapor harus diatur dengan undang-undang

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemugutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pemungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya

Legal Accountability for Verbal Sexual Harassment Perpetrators on Dating Apps

Numerous incidents of verbal sexual harassment are frequently encountered, and in conjunction with the rapid advancements in technology, such actions have become increasingly prevalent. The proliferation of information technology has made information more accessible, exemplified by the emergence of dating applications, demonstrating the speed of the digital world. The current impact of technological swiftness exhibits both positive and negative consequences. This study seeks to examine Indonesian legal regulations pertaining to verbal sexual harassment via dating applications. This research employs a normative research approach, characterized as a legal library research method. The findings of this study indicate that the investigation primarily relies on secondary legal materials, encompassing both primary and secondary legal sources. Up to this point, the legal protection provided by Indonesia to victims of verbal sexual harassment through dating apps predominantly relies on the penal sanctions outlined in the Penal Code, specifically under Chapter XIV addressing Crimes Against Morality, as well as several other relevant legislations governing this matter

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.

INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Legal reform requires an approach to various aspects of the law itself. It works the same way in criminal law, the reform does consider not only a collection of written norms but also other aspects such as structure and culture. Furthermore, an integral reform must cover three elements of the legal subsystem because if reforms in other subsystems do not accompany it, the reform will only be a dream. Thus, the reform can create legal effectiveness in providing certainty, benefit, and justice. Based on the urgency and description, this research is considered important to be carried out. This study aims to highlight the renewal of criminal law in legal culture and the various obstacles and concepts offered. Based on this background, several problems will be obtained to be discussed. This legal research uses doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach. Various scientific approaches are needed in cultural renewal, including religious scientific, contextual, and comparative juridical approaches. With these three approaches, the cultural renewal will provide new aspects of criminal law and its usefulness, representing a sense of justice in society

DIVERSION AS A LEGAL CONCEPT THAT IS EQUITABLE FOR CHILDREN IN INDONESIA

Indonesia is obliged to guarantee children's rights so that their lives can run normally. As a manifestation of the fulfillment of child protection, Indonesia has ratified the Convention on the Children's Rights. To fulfill this responsibility, the Indonesian Child Protection Law was regulated. This law provides several articles to fulfill children's rights without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender, culture and language, legal status, birth order, physical and mental condition, and be responsible for formulating and implementing policies in the field of child protection. Children are legal subjects and national assets. As part of the younger generation, children play a very strategic role as the nation's next generation. In Indonesia, children are the successors of the ideals of a nation's struggle. The urgency of protecting children's rights makes this research examine the problem-solving of children who commit crimes. Efforts to resolve children's problems in conflict with the law are part of the cluster of the Convention on the Children’s Right; it is called 'special protection'. The resolution of children's problems facing the law is still interesting to study today. Based on this condition, there is a need for appropriate case resolution for children. One of them is the application of restorative justice through the diversion system. This research will examine the issue critically and normatively, that diversion is a legal concept that is fair to children in Indonesia. For this reason, this legal research uses doctrinal research methods. This legal research aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced in this research