MODEL SPASIAL PERTUMBUHAN KAWASAN PERMUKIMAN INFORMAL KOTA SAMARINDA

Urbanisasi pada suatu kota meningkat dalam beberapa dekade tahun terakhir. Tingkat urbanisasi yang tinggi pada suatu kota menyebabkan pertumbuhan kota menjadi tidak terkendali. Peningkatan jumlah penduduk suatu kota yang secara signifikan dapat menyebabkan perubahan bentuk dan struktur kota. Selain itu, dapat menimbulkan masalah sosial dan lingkungan seperti pertumbuhan kawasan permukiman informal

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Karakteristik Sampah Padat pada Kawasan Summarecon Serpong

Pandemi Covid-19 telah menjadi pandemi global dan memberikan dampak bagi sektor – sektor kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Dengan penyebaran Covid-19 yang bersifat masif menyebabkan negara – negara yang ada di seluruh belahan dunia mengambil kebijakan lockdown berupa pembatasan sosial agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan hanya beraktivitas didalam rumah. Adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan masyarakat akan lebih banyak memproduksi limbah sampah padat rumah tangga dengan berbagai jenis sampah padat berbahaya yang berkaitan dengan perlindungan diri terhadap wabah Covid-19, seperti masker, sarung tangan, pelindung muka dan peralatan perlindungan lainnya. Dengan kebijakan tersebut, tentu saja sebagian besar penghuni Kawasan Summarecon Serpong akan berdiam diri di rumah dan apabila harus keluar rumah tentunya akan menggunakan perlengkapan perlindungan. Berdasarkan hal ini tentu saja akan berdampak pada jenis dan volume sampah yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terdapat pada obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan karakteristik sampah seperti jumlah dan jenis sampah dihasilkan Kawasan Summarecon Serpong. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 menyebabkan produksi sampah anorganik meningkat sekitar 5% yang berasal dari sampah komersial. Sementara itu, pada Kawasan Non Komersial terjadi pergesaran distribusi jenis yang saat ini didominasi oleh sampah anorganik. Produksi sampah total Kawasan Summarecon Serpong pada saat Pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 mengalami penurunan sebesar 55%. Penurunan drastis ini lebih disebabkan dengan adanya kebijakan PSBB yang dilaksanakan pada wilayah Jakarta dan distribusi produksi sampah Kawasan Summarecon Serpong yang dominan berasal dari Sampah Komersial. Karakteristik sampah meliputi jenis dan volume sampah pada sebelum Pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 terjadi. Dengan adanya kebijakan PSBB yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengurangi penyebaran virus Covid 19 di wilayah Sekitar Kawasan Summarecon Serpong sangat berdampak dalam perubahan karakteristik jenis dan volume sampah

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Tingkat Kapasitas Masyarakat dalam Merespon Wabah Covid-19 di Lingkungan Permukiman

Dalam memberikan gambaran kondisi nyata dalam menghadapi dan memutus penyebaran wabah covid-19 di lingkungan permukiman, kapasitas masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk diketahui. Dengan metode survey dan pendekatan statistik deskriptif, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan yaitu bagaimana pengaruh kondisi masyarakat, berdasarkan aspek sosial ekonomi, terhadap tingkat kapasitasnya dalam merespon wabah Covid-19 di lingkungan permukiman, dengan studi kasus Kelurahan Bojong Nangka dan Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil analisis, diketahui tingkat kapasitas masyarakat dalam merespon wabah Covid-19 didominasi oleh tingkat tinggi dan sebagian kecil tingkat sedang. Artinya, secara individu ataupun sosial, masyarakat di Kelurahan Bojong Nangka dan Kelurahan Kelapa Dua tersebut dinilai mampu mengantisipasi dan beradaptasi terhadap kondisi wabah covid-19 yang sedang terjadi. Diketahui juga bahwa faktor umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan tidak memiliki hubungan dengan tingkat kapasitas masyarakat dalam merespon wabah covid-19 di lingkungan permukiman. Keluaran ini diharapkan dapat menjadi informasi awal bagi stakeholder dalam menyusun strategi pencegahan perluasan wabah covid-19

PERMODELAN SPASIAL PERTUMBUHAN KAWASAN PERMUKIMAN INFORMAL MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK DI KOTA SAMARINDA

Proses pertumbuhan kota sangat berkaitan erat dengan tingkat urbanisasi yang terjadi. Pada negara berkembang, pertumbuhan yang tidak tekendali sering dikaitkan dengan munculnya permukiman informal dan kumuh. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang mengalami tingkat urbanisasi tertinggi di Kalimantan Timur. Bertambahnya jumlah penduduk dan lahan untuk pemukiman di Kota Samarinda menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman informal. Pemerintah Kota Samarinda menggunakan pendekatan reaktif seperti relokasi dan peningkatan kawasan permukiman informal untuk mengatasi pertumbuhan kawasan permukiman informal. Maka tujuan penelitian ini adalah membuat prediksi pertumbuhan kawasan permukiman informal di Kota Samarinda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif berbasis deskriptif dan permodelan spatio temporal dengan menggunakan regresi logistik. Tahapan Analisa dari penelitian ini dimulai dari menganalisa pertumbuhan kawasan permukiman informal di Kota Samarinda pada tahun 2005 – 2015 dan permodelan pertumbuhan kawasan permukiman informal di Kota Samarinda berdasarkan factor pendorongnya. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa kawasan permukiman informal di Kota Samarinda dalam jangka waktu tahun 2005 – 2015 selalu mengalami pertumbuhan. Berdasarkan model Prediksi pertumbuhan kawasan permukiman di Kota Samarinda tahun 2005 – 2015 maka di masa yang akan datang prediksi pertumbuhan kawasan permukiman informal akan tumbuh di sekitar kawasan permukiman informal eksisting yang memiliki kecenderungan akan menjauhi jalan utama, menjauhi sungai dan menjauhi fasilitas kesehatan. Tingkat validitas model spasial yang dihasilkan dalam penelitian ini masuk dalam kategori moderate. Ini berarti bahwa model spasial pertumbuhan kawasan permukiman informal yang dihasilkan dapat merepresentasikan secara akurat fenomena yang terjadi dilapangan dan di masa yang akan datang

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN (STUDI KASUS PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG)

Quality of service is a response to the applicant on the level of service that is hosted by the Office of Integrated Licensing Services (KPPT) of Palembang as statements feeling of care received at the time taking care of business license letter (SIUP). This study aimed to analyze the dimensions of service quality ie reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible based on observations and interviews delivered by employees and customers at the time taking care of Trade Business License (License) in the Integrated Licensing Services Office (KPPT) of Palembang. The method used is descriptive method with qualitative approach. Observations and interviews with respondents on 5 indicators show that the physical evidence (Tangibles) from the comfort of the service is still less than satisfactory, reliability (Reliability) of the cost and timeliness of the necessary permits are still not satisfied, responsiveness (Responsiveness) from providing easily understandable information still not satisfied, the guarantee (assurance) of the attitudes and actions of officers as well as friendliness towards customers still lacking. The last indicator is empathy (Empathy) measured from providing delightful service to customers can be categorized own good, but because of the high public expectations on the performance of the service of this dimension, then this condition gives effects on the service user is not satisfied with the services received.Keywords : quality of service, Business license letter (SIUP),integrated license service offices (KPPT

PEMEKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2016

The Birth of the Act No. 22 of the 1999 on Regional Government and revised by Law Number 32 Year 2004 on Regional Government become a fresh breeze for the region to immediately accelerate of development and prosperity in the region. Musi Rawas Utara (Muratara) be concreate evidence on enactment of Law No. 32/2004. The Problem arise when terms the formation of new autonomous regions must meet three (3) main requirements, namely the Administrative Terms, Conditions Physical and Technical Terms. In this case, some of the terms such as goverment facilities and infrastructure; Sosio-cultural factors; Social adn Politics factor; Defense (Including the boundaries of regions); and security deemed inadequate. Based on the results of research, readiness of the Human Resources to manage their own region are still very limited when viewed from their education levels. Not to mention if you see the political culture society which adopts a parochial and Kaula, provide a loophole for elites and oligarchs be able to infiltrate into the joint life of society and power interfering with the welfare of society. The impact, within a period of three (3) years after the division of the District Muratara designated as disadvantaged areas by the central government.Keywords : Political Autonomy, Musi Rawas Utar

Pengenalan Pembuatan Aplikasi Sederhana Dengan Bahasa Pemrograman Python & Pengetahuan Undang-undang ITE

Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi seseorang. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari seseorang melibatkan bantuan teknologi informasi baik kegiatan belajar mengajar, bekerja di instansi maupun berwirausaha. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama seseorang untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang. Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime). Menurut Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran cyber crime tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana.  Pengabdian masyarakat guna memberkati ilmu berupa soft skill  dan pengetahuan tentang undang-undang ITE yang dapat menunjang kemampuan dan pengetahuan para santri Pondok Pesantren Salafiah Miftahul Huda ini sehingga bisa bersaing didunia kerja. Sehingga para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki keahlian dibidang pemrograman yang dapat dijadikan modal ketika mereka ingin terjun ke dunia kerjaMetode pelaksanaan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang disuluh.Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan,  didapatkan  hasil  bahwa para peserta dapat menyerap pembelajaran Pemrograman Dasar khususnya Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE dan aktifnya peserta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi seseorang. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari seseorang melibatkan bantuan teknologi informasi baik kegiatan belajar mengajar, bekerja di instansi maupun berwirausaha. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama seseorang untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang aka

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN MODEL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFRASTRUKTUR TERKAIT DELIVERY AND SUPPORT DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PASUNDAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1

Lingkungan belajar seperti kampus-kampus saat ini sudah sangat mengacu kepada misi kampus yang berbasis informatika sebagai pusat layanan informasi pembelajaran mahasiswa dan staf di kampus Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Seiring dengan berjalannya layanan IT yang sudah tersedia di FT Unpas ini, metode tata kelola dalam memelihara bagian perangkat keras dari infrastruktur, tentunya sudah dimiliki oleh FT Unpas. Namun, sering terjadi permasalahan ketika perangkat keras serta fitur-fitur terbaru dari pihak pengelola bermunculan tanpa ada standar pengelolaan yang cukup baik. Untuk memastikan selalu tersedianya Layanan IT di FT Unpas, dilakukan pengukuran dari segi Layanan, Tingkat Kepuasan para pengguna dan pengelolaan Perangkat Keras, dengan mengacu kepada 4 domain Delilvery and Support COBIT 4.1 yaitu DS3 Manage Performance and Capacity, DS4 Ensure Continuous Services, DS8 Manage Service Desk and Incidentas dan DS13 Manage Operations. Langkah – langkah penelitian ini dimulai dari perencanaan penelitian, perancangan model pengukuran, penyebaran kuesioner dan melakukan pengolahan data hingga melakukan evaluasi akhir yang menghasilkan sebuah model tata kelola dengan rekomendasi sesuai dengan Maturity Model COBIT. Hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa model tata kelola yang digunakan saat ini, memiliki nilai gap yang tidak tinggi untuk layanan IT yang sudah pihak pengelola berikan kepada para pengguna, sehingga para pengguna cukup puas. Tugas akhir ini juga menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa metode tata kelola infrastruktur untuk fasilitas perangkat keras layanan IT yang sedang berjalan di FT Unpas sudah cukup baik. Kata kunci: Model, Tata Kelola Teknologi Informasi, Perangkat Keras, Layanan IT, Delivery and Support, Maturity Model, COBIT 4.1, gap