PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan kepailitan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, iii melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa krditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undnag-undang untuk dapat mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Dalam pelaksanaan eksekusinya kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi yaitu pada saat putusan pailit dijatuhkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melakukan eksekusi pada jaminan maka ia wajib memberikan jaminan tersebut pada kurator. Kata kunci : Perlindungan Hukum; Kreditor; Separatis; Tanggungan; Boedel

IMPLEMENTASI KETENTUAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM UPAYA MENIGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengaturan hukum tentang sistem Pengupahan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan di Propinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Landasan hukum konsep perhitungan Komponen Upah Minimum Provinsi secara substansi telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, komponen upah meliputi upah minimum, upah kerja lembur dan lain-lain. Kemudian dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. 2. Implementasi penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 88 ayat 3 huruf dan ayat 4 serta pasal 89. Bahwa Upah Minimum ditetapkan Gubernur berdasarkan kebutuhan hidup layak sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Kata Kunci : Buruh, UMP, Sulu

Pollution Status and Mercury Sedimentation in Small River Near Amalgamation and Cyanidation Units of Talawaan-Tatelu Gold Mining, North Sulawesi

The activities of traditional gold mining in the region of Talawaan-Tatelu, North Minahasa regency, North Sulawesi, have been ongoing since 1998. Processing the gold in the mine consists of three stages i.e., the excavation, milling and amalgamation, and the use of cyanide tanks. Waste from the processing units which contains high mercury, generally flows directly into small rivers nearby. This study aimed to determine the pollution status and mercury sedimentation in a small river near the amalgamation and cyanidation processing units in Talawaan-Tatelu gold mining. Water and sediment samples were taken from seven stations along a small river, as many as four temporal replications (weekly). Mercury determination in water and sediments was done by using Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry. Pollution status was determined through the calculation of Hg ratio in water samples and in water quality criterion (4th class, as noted in The Indonesian Government Regulation No. 82 of 2001 on Water Quality and Water Pollution Control), while the mercury sedimentation was calculated from the ratio of mercury in water and sediment. The results showed that there are differences in the status of pollution and mercury sedimentation of seven sampling stations. Amalgamation and cyanidation processing units provide significant impact on the status of pollution (although it is categorized in contamination) and mercury sedimentation along small river in the gold mining area of Talawaan-Tatelu. The downstream of this small river, Talawaan River, is the main river of the Talawaan watershed. Things that should be a concern are Talawaan rural communities living near Talawaan River who often use the water for daily needs such as bathing and washing. Risk to public health around the river can arise when the status of pollution and mercury sedimentation are influenced by the amalgamation and cyanidation processing units

Dampak Impor Cabai Dari Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2010-2015

This research is a study of International relations in the field of International political economy. This research will discuss the impact of Chili imports from China in the Indonesian economy 2010-2015. Indonesia imports Chili pepper from China to meet the high market demand. This needs to be done so that the market price of Chili is not too high so people can afford it. Chili imports by Indonesia in large quantities have caused new problems. Chili farmers in Indonesia suffered losses due to the low price of Chilies they produce.In discussing the impact of Chili imports from China on the Indonesian economy in 2010-2015 the authors use a qualitative research methodology with data collection techniques library research (library research) derived from the sources of literature books, journal publications and various scientific articles. The perspective used is mercantilism. The level of analysis used is the Nation-State. Theory used is Import-Export Theory.The results of this research indicate that imported chilli made by Indonesia is an important action. However, in importing Indonesia should still pay attention to the amount of Chili to be imported. This needs to be done so that local Chili produced by Indonesian farmers is not cheap in the market. The government must strictly monitor the number of Chili import quotas from China. The Indonesian government should oversee private importers who often import more than their intended quota

Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor pada Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bitung

The increasing demands of the community for clean governance, fair, transparent, andaccountable should be taken seriously and systematically. All levels of state officials, both at the level of the executive, legislative, and judicial branches must have a shared commitment to uphold good governance and clean government. The study was conducted in the supervision of Government Internal City officials in this regard Inspectorate Bitung in Bitung City. In the present study investigated the influence of competence, independence and ethics for auditors in monitoring the quality of financial management. The purpose of research is to determine how much influence the competence, independence, and ethics to the quality of the personnel inspectorate auditors in financial management oversight Bitung City.Data analysis methods used are descriptive statistics, the classical assumption test, test correlation coefficient, coefficient of determination t est, hypothesis testing ( test f and t test ) . to complete the overall data analysis used SPSS software version 20. The results showed the equation Y = 6.882 -0.019 + 0.437 X1 0.300 X2 + X3. Of multiple linear regression equation shows a constant value of 6.882 gives the sense that if competence ( X1) , independence ( X2 ) , and ethics ( X3 ) constant perceived or equal to zero ( 0 ) , then the magnitude of the variable quality of the auditor on the apparatus inspectorate ( Y ) amounted to 6.882. Correlation coefficient obtained for the coefficient of determination of 0.700 and 0.490, while the remaining 51% of other variables not examined in this study. Results of hypothesis testing ( test f ) indicates the level of significance is less than 0.05 is 0.000 thus, the study received HA4 hypothesis, and hypothesis testing ( t test ) showed for the variable ( X1 ) = 0.864 competence as such, this study rejected Ha1 hypothesis which states that competency variable does not affect the quality of the auditors, it can be seen from a greater significance level of 0.05 is 0.864. These results contrast with previous research that states that affect the quality of the auditor's competence. This is due to the lack of training in research or no education system appropriate competency and followed by the Inspectorate in the auditor oversight of financial management in the city of Bitung, ( X2) = 0.05 ie 0.001 independence as such, this study received a hypothesis Ha2, and ( X3 ) = 0.05 ie 0.008 ethics as such, this study received Ha3 hypothesis

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG DI BERHENTIKAN SEBELUM WAKTUNYA1

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya dan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan bagi pekerja/buruh adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Perlindungan hukum pada hakekatnya selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah serta kekuasaan ekonomi. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja dengan status PKWT, pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif, baik melalui peraturan perundang-undangan serta pengawasan. Dengan hadirnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ciptakerja serta aturan turunan dibawahnya adalah wujud dari impelementasiperlindungan terhadap hak-hak dasar setiap pekerja/buruh yang berorientasi pada perkembangan zaman. 2. Pemenuhan hak-hak dasar setiap pekerja/buruh merupakan kewajiban majikan/pemberi kerja serta memerlukan peran pemerintah untuk mengawal hal tersebut dalam bentuk regulasi dan pengawasan. Pemenuhan hak pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya telah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini didasari pada ketentuan pasal (61 a) Undang-undang Cipta Kerja dan ketentuan pasal (15), (16) dan (17) peraturan pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang pemberian kompensasi terhadap pekerja dengan status PKWT.   Kata Kunci : pekerja pada perjanjian kerja waktu tertent

Model Problem-Based Learning Berbasis Praktikum: Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Kotamobagu

Kurangnya pemanfaatan kegiatan praktikum dalam pembelajaran dan proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kotamobagu melalui model problem-based learning (PBL) berbasis praktikum pada materi struktur tumbuhan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kotamobagu pada bulan Maret 2024, dengan menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperimen). Subjek dari penelitian ini adalah kelas VIII-1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-2 sebagai kelas kontrol. Kedua kelas akan diberikan tes hasil belajar berupa pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh model problem-based learning (PBL) terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur tumbuhan di kelas VIII SMP Negeri 2 Kotamobagu. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dengan menggunakan IBM SPSS for Windows jika nilai Sig. (2-tailed) < Alpha Penelitian (0,05), yaitu 0.045<0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi struktur rumbuhan di kelas VIII SMP Negeri 2 Kotamobagu

HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RSUD KOTA BITUNG

Pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan pasien ataupun keluarga pasien untuk memberikan informasi yang jelas sehingga adanya kesepahaman dan presepsi yang sama antara kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal dokter pasien dengan kepuasan pasien rawat inap di RSUD Kota Bitung. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan Cross sectional Study. Penelitian ini dilakukan di RSUD Kota Bitung dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada bulan Desember - Januari 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien rawat inap yang dirawat di RSUD Bitung. Sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dan mendaptkan hasil  98,79 dibulatkan menjadi 100 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan berupa analisis univariat dan analisis bivariat. Pengolahan data yang digunakan uji Chi Squart, untuk tingkat signifikansi 95% (α = 0,05). Hasil Penelitian menunjukkan Ada hubungan antara komunikasi vebal dengan kepuasan pasien dengan nilai p = 0,011 (p value < 0,05) nilai OR = 2.842, dan ada hubungan antara komunikasi nonverbal dengan kepuasan pasien dengan nilai p = 0,000 (p value < 0,05) nilai OR = 4.444. Kata Kunci: Komunikasi verbal, nonverbal, kepuasan pasien ABSTRACTThe importance of communication in health services carried out by health workers with patients or families of patient to provide clear information so that there is the same understanding and perception commonly between two parties. The purpose of this research is to determine the relationship between verbal and non verbal communication, doctors patients with inpatient satisfication at Bitung City Hospital. The research method used is analytic survey research with cross sectional study approach. This research was conducted in the Bitung City Hospital, the implementation was carried out on December – January 2020. The population in this research was all inpatient treated at Bitung District Hospital. The sample size in this research was calculated using Taro Yamane formula and got the results 98.79 rounded up to 100 respondents, that fulfill the researc inclusion. The Primary data was gained from the questionnaire that have quality validity and reability. Analysis of the data used in the from of univariate analysis and bivariate analysis. Processing data used test Chi Square, to a significance level of 95% (α = 0,05). The results of the study show There is relationship between verbal communication with patient satisfication with the value of p = 0.011 (p value < 0,05) value of OR = 2.842, and there is relationship between nonverbal communication with patient satisfication with a value of p = 0,000 (p value < 0,05) value of OR 4.444. Keywords: Verbal communication, nonverbal, patient satisfactio

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Regulasi dan Penegakan Hukum dalam menyikapi Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji Praktek Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 terhadap Perkawinan Beda Agama. Tidak sedikit pasangan berbeda Agama melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suatu keabsahan dalam Perkawinan. Berbagai tindakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan cara : meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini karena Negara tidak memberikan Legalitas terkait tertib administrasi untuk dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, dalam praktek pelaksanaannya beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan penetapan kepada pasangan berbeda agama untuk dapat dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mahkamah Agung berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, Peraturan Perkawinan Campuran Stb.1989 Nomor 158 masih tetap berlaku. Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158 (selanjutnya disebut GHR). Dalam Pasal 1 (GHR) Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR): “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).” Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/201

HUBUNGAN ANTARA MUTU JASA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT CANTIA TOMPASO BARU

Mutu dalam suatu pelayanan kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan dalam mengukur kebutuhan konsumen dalam hal ini pasien yang ada di rumah sakit, kebutuhan yang diamksud berupa pemberian jasa pelayanan guna mengetahui seberapa besar kebutuhan pasien yang diperolehnya selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan kepuasan pasien hal ini ditandai dengan komplain dari pasien, apabila komplain yang diajukan pada pihak pelayanan kesehatan yang diterimanya sebagai pemberi jasa tidak segera ditangani maka dapat menimbulkan turunnya kapabilitas pelayanan rumah sakit terhadap layanan dalam hal ini kepuasan pasien akan berpengaruh dalam menjaga mutu. Jenis penelitian ini merupakan cross sectional study, penelitian ini telah dilakukan di Rumah Sakit Cantia Tompaso Baru pada bulan April – September 2019. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 91 responden. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil ini diperoleh nilai probabilitas bukti fisik (0,021), kehandalan (0,007), ketanggapan (0,072), jaminan (0,004), Empati (0,008). Terdapat hubungan dari 4 dimensi yaitu bukti fisik, kehandalan, jaminan dan empati dan yang tidak terdapat hubungan yaitu 1 dimensi ketanggapan. Kata Kunci : Mutu dan Kepuasan Pasien ABSTRACTQuality in a health service is a measuring tool used in measuring the needs of consumers in this case patients in the hospital, the needs which are manifested in the form of providing services in order to find out how much the patient's needs are obtained while getting health care. The quality of health services is closely related to patient satisfaction. This is indicated by complaints from patients, if complaints submitted to the health service they receive as service providers are not immediately addressed, it can cause a decrease in the capability of hospital services to services in this case patient satisfaction will affect maintain quality. This type of research is a cross sectional study, this study was conducted at the Cantia Tompaso Baru Hospital in April - September 2019. The sample in this study amounted to 91 respondents. Measuring instruments in this study used a questionnaire. These results obtained the probability value of physical evidence (0.021), reliability (0.007), responsiveness (0.072), guarantee (0.004), Empathy (0.008). There is a relationship of 4 dimensions namely physical evidence, reliability, assurance and empathy, and there is no relationship, namely 1 dimension of responsiveness. Keywords: Quality, Patient Satisfactio