Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang Mongondow Utara

Fungsi pemerintah di bidang kemasyarakatan, dimana pemerintah mempunyaikewenangan memberdayakan, mengatur masyarakat, sehingga dapat terciptakehidupan yang damai, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahan, yaitu sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenanganpemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan upaya yang ditempuhpemerintah desa dalam peningkatan peran lembaga pemerintahan desa dan lembagakemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secaramenyeluruh kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di DesaBolangitang Dua.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahandesa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan ketertiban cukup baik darisegala ancaman kriminal yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa sedangkanpartisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong sudah optimal dalampelaksanaannya, dikarenakan baik secara personal ataupun kelompok dapatmewujudkan sikap kegotong royongan

Pelatihan Dasar Menjahit dengan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) pada Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Turu Kabupaten Bone

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Gambaran pengetahuan dan keterampilan sebelum pelatihan menjahit tingkat dasar dengan model pembelajaran langsung, serta proses pelatihan menjahit tingkat dasar dengan model pembelajaran langsung, dan gambaran pengetahuan dan keterampilan setelah pelatihan menjahit tingkat dasar dengan model pembelajaran langsung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan bentuk pretest-postest. Data penelitian diperoleh dengan teknik observasi, tes (pengetahuan dan keterampilan) dan dokumentasi. Teknik  analisis data digunakan statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian: Pelatihan menjahit tingkat Dasar dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Lembaga pemerintahan desa Turu Adae kecamatan Ponre kabupten Bone dapat memberikan dukungan khususnya program pelatihan dan tambahan peralatan pelatihan. Diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan menjahit tingkat dasar.Kata kunci -  Pelatihan, Menjahit Tingkat Dasar, Pembelajaran Langsun

Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten Madiun

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran serta perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa  Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun.Penelitian dilakukan selama enam bulan di Desa Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Sumber datanya berupa primer dan skunder. Penentuan informannya dengan purposive sampling dan pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis kualititatif model interaktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran, bahwa pemerintahan desa Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara langsung namun belum banyak dimanfaatkan. Hanya 84 orang yang berperan secara aktif dalam lembaga pemerintahan desa dan 10 orang yang menjadi pengurus partai politik dari jumlah perempuan 1.538 orang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu masih banyak perempuan yang beranggapan, bahwa urusan perempuan adalah soal rumah-tangga dan hanya peran skunder. Politik adalah urusan laki-laki, politik itu kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu ambil bagian. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarkhi, beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, dan tingkat ekonominya. Walaupun sebagian kecil kaum perempuan yang berada dalam lembaga pemerintahan desa namun mereka dapat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan kaum laki-laki

Agroforestri Kaliwu di Sumba: sebuah Tinjauan Sosiologis

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang populer di Indonesia terutama di daerah berlahan kritis dan kering. Sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatanlahannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat tradisional Sumba mengenal sistem agroforestri dengan nama . Sistem ini telah diterapkan sejak lama dan merupakan bagian dari pengetahuan asli Kaliwu masyarakat Sumba dalam mengelola lahan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek sosiologis di Balik praktek yang disinyalir manjadi faktor penentu kelestarian sistem ini dari generasi ke Kaliwu generasi. Penelitian dilakukan selama setahun pada 2009 di Desa Waimangura, Pulau Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui survei sosial terhadap 30 responden, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis,Kaliwu merupakan sebuah sistem pengetahuan pengelolaan lahan yang otentik dan terwariskan secara turun-temurun pada masyarakat Sumba. Kaidah-kaidah sosial (ketaatan pada nilai tradisional, pembagian kerja, manajemen konflik) dan lembaga sosial kelompok tani menjadi faktor sosial yang menopang keberlanjutan di tengah masyarakat

PELATIHAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI STAF DESA SUMURKONDANG SEBAGAI PERSIAPAN LAYANAN YANG PRIMA DI ERA NORMAL BARU

Masa pandemi membuat banyak aktivitas terbatasi dan membuat kinerja menurun. Terutamabagi petugas pelayanan di balai desa yang sering melayani masyarakat sehari-hari.Berdasarkan hal tersebut diadakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalambentuk pelatihan, kegiatan pelatihan dilakukan berdasarkan kebutuhan seluruh stafpemerintah desa untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membantu pelayanan yang primakepada masyarakat. Teknologi informasi menjadi tema yang diambil untuk pelatihan ini,karena menjadi suatu hal penting untuk dipelajari oleh pemerintah staf desa sumurkondang,terlebih desa tersebut termasuk tingkatan desa swakarya. Pelatihan ini bertujuan untukmemberikan pemahaman kepada staf pemerintah desa mengenai teknologi informasi dan caramengoperasikan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.Kata kunci: pemanfaatan Teknologi informasi, Pemeritntah Desa, pengabdian masyarakatDuring a pandemic, many activities are limited and make performance decreases. For serviceofficers at the government of village hall who serve the community on a daily basis. Based onthis, community service is carried out in the form of training, training activities are carried outbased on the needs of all Government of village staff to improve employee performance andassist services to the community. Information technology was the theme chosen for thistraining, because it is an important matter for the government staff to know in Wells Kondangvillage, first including at the village level. This training aims to provide understanding tovillage government staff about information technology and operating applications provided bythe central government.Keywords : utilization of information technology, Goverment of village

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI GAMPONG LUBUK LAYU KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat kurang dilihat dari pelaksanaan rapat-rapat di gampong. Hampir tidak ada perempuan yang ikut berpartisipasi dalam usaha pengambilan keputusan. Hal ini tentunya diletarbelakangi oleh berbagai sebab dan kendala sehingga tidak terlihat adanya keseimbangan antar laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab perempuan tidak diikutsertakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di gampong Lubuk Layu serta aspek keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Gampong Lubuk Layu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode field research, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) secara mendalam yang terkait dengan penelitian ini serta kajian dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan di gampong Lubuk Layu sebagian besar disebabkan karena perempuan tidak dapat mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan diluar. Hal ini dikarenakan perempuan disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing dalam keseharinnya seperti, mengurus anak dan keluarganya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan apapun diluar lingkungan rumahnya. Kemudian rapat yang seringkali diadakan pada malam hari yang membuat sebagian besar perempuan malas untuk menghadiri rapat tersebu

Pembuatan dan Pelatihan Pengoperasian Website Desa Agrowisata Gondangmanis

Perangkat desa Gondangmanis sebagian besar belum memahami sepenuhnya dalam penggunaan atau pengelolaan Website yang dikarenakan fasilitas IT yang ada di desa belum mendukung baik dari segi SDM atau fasilitas sarana prasarana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelatihan Website yang pernah diikuti oleh perangkat desa Gondangmanis. Sebagai desa yang mengembangkan Agrowisata, website di era digital dengan penggunaan internet yang semakin merata di seluruh penjuru negeri mempermudah penyebaran informasi mengenai berbagai hal termasuk memasarkan tempat wisata yang biasa di sebut dengan E-Tourism. Sasaran dalam pelatihan sosialisasi pembuatan dan pengoperasian Website Desa kali ini melibatkan seluruh anggota perangkat Desa Gondang Manis Kec. Bandar Kedung Mulyo. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam pembuatan website, dan (2) meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pengopersian dan pengelolaan website. Metode yang digunakan pada kegiatan ini melalui bentuk pelatihan secara fleksibel dapat membuat atau mengoperasikan website desa. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembuatan dan pelatihan pengoperasian wesbite desa agrowisata Gondangmanisadalah terciptanya website desa dan terdapat beberapa staff yang mampu mengelola web desa secara baik dan benar

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Des

Peranan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng

Hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidaktersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa,kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalamperencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian lapanganmenunjukan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaanpembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurutperaturan Perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negaramelalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusanpemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsamasyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konseppembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desadan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam perencanaanpembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun2015