PELAYANAN PUBLIK PADA ERA NEW NORMAL DI SAMSAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

This study aims to analyze the Public Service in the Era of New Normal in Samsat of North Minahasa Regency. This research design is a qualitative descriptive study that aims to present data systematically, factually and accurately about the facts that occur in the field. This research is more emphasized on data obtained from research subjects. The data sources of this research are divided into two types, namely primary data and secondary data collected by interview, observation, and document techniques. Interviews were conducted on 10 informants. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results showed that public services in the Era of New Normal in Samsat of North Minahasa Regency on each indicator of responsiveness, responsibility and accountability had been carried out properly in accordance with the SOPs and basic references that had been set

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI BP2RD PROVINSI SULAWESI UTARA

This study aims to see the effectiveness and performance of Motor Vehicle Taxation (PKB) and Motor Vehicle Tranfer of Ownership Fee (BBNKB) in BP2RD North Sulawesi Province. The study was conducted at Samsat Office of North Sulawesi Province. The study period lasted from October 2017 to March 2018. This research used qualitative method through primary data and secondary data. Sampling is done used purposive sampling method. Data collection was done by observation, interview, and documentation study. The data obtained were analyzed using descriptive analysis. The result of the research shows that (1) the effectiveness of motor vehicle taxation and motor vehicle refund in BP2RD North Sulawesi Province is very effective so as to increase Pendapatan Asli Daerah (PAD) of North Sulawesi Province. This can be seen from the calculation of each type of provincial tax with an average percentage above 100%. (2) The performance of motor vehicle taxes and the transfer of motor vehicle name at the Regional Tax and Retribution Board (BP2RD) of North Sulawesi Province, shows very well as the realization exceed the specified target

Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor Bersama Samsat Tondano

Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah tax reform, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Pada Kenyataannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) banyak memberikan kontribusi bagi PAD di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterprestasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua sudah baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak kantor Samsat Tondano dapat menambahkan fasilitas pelayanan seperti Samsat Corner yang dibuka diluar kantor dan Samsat Drive Thru untuk mempermudah proses pelayanan yang ada. Kata kunci: pajak kendaraan, perhitungan, pencatatan, undang-undan

Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya potensi pajak hiburan di kota Manado dan untuk mengetahui apakah target penerimaan pajak hiburan di tahun 2015 telah sesuai dengan potensinya atau tidak. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi pajak hiburan di kota Manado sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2010 2014. Akan tetapi terdapat selisih yang sangat jauh antara target penerimaan pajak terhadap potensi penerimaan pajak hiburan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara target penerimaan pajak hiburan 2015 terhadap potensi penerimaan pajak hiburan 2015, yaitu sebesar 64,5%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerimaan pajak hiburan di kota Manado belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Kata kunci: potensi pajak hiburan, pendapatan asli daerah, kota manad

Tanggungjawab Perdata PT PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Aliran Listrik (Studi di PT. PLN Wilayah Sumut)

Konsumen berhak menuntut ganti kerugian yakni sebagai pihak yang menderita kerugian. Pengertian yang sangat luas tersebut, maka konsumen yang dirugikan akibat pemadaman aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) maka konsumen tidak perlu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan. Ganti kerugian merupakan tanggungjawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti kerugian yang digugat atau dituntut oleh konsumen akibat perilaku negatif dari pelaku usaha merupakan tanggungjawab yang konkrit dan dapat dirasakan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian pemanfaatan tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen, untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) dalam penyaluran aliran listrik bagi konsumen, dan untuk mengetahui tanggungjawab perdata PT. PLN (Persero) terhadap konsumen akibat pemadaman aliran listrik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tahap perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan oleh calon pelanggan dengan mengajukan permintaan pelanggan baru kepada PT PLN (Persero) dan untuk memenuhi persyaratan penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan evaluasi teknis. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan, Melintasi jalan umum dan jalan kereta api, Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. Kewajibannya Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU Oleh : VANIA APRILIA PUTRI NIM. 11970523567 Email : [email protected] Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolis dengan tingkat mobilitas masyarakat tinggi, salah satu persoalan dengan tingginya tingkat mobilitas adalah banyaknya jumlah kendaraan dan terbatasnya lahan parkir oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru melakukan pengelolaan perparkiran melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan dan hambatan dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari pihak Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, juru parkir, dan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan belum sepenuhnya berjalan maksimal, dimana fasilitas parkir perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi serta pelayanan yang dirasakan masyarakat perlu ditingkatkan seiring dengan adanya kenaikan tarif, kemudian pemberian sanksi harus lebih tegas lagi karena masih ada juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap, KTA dan karcis. Adapun hambatan dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan kota pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu kurangnya personil dan kendaraan berupa mobil patroli dalam melaksanakan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman, kepatuhan dan partisipasi masyarakat tentang aturan perparkiran serta masih banyaknya Juru parkir ilegal di beberapa titik lokasi parkir. Kata Kunci : Pengelolaan, Perparkiran, Pelayanan

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNANAN DI KOTA JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Strategi yang di lakukan Pemerintah dalam mencapai target Pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kota Jambi, dan faktor munculnya kendala yang di hadapi pemerintah serta mengetahui pembenahan dari permasalahan PBB di Kota jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di kota jambi faktor pendukung dan penghambat yang di hadapin pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan strategi untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan(PBB) Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Bedasarkan data dari hasil penelitian, Pajak bumi dan bangunan di Kota jambi mengalami pasang surut, faktor pendukung strategi capaian target pajak bumi dan bangunan (PBB) adanya arahan kebijakan (BPPRD) Kota Jambi, terdapatnya perda sebagai dasar hukum dan adanya koordinasi atau kerja sama dengan instansi pemerintah. Kendala yang di hadapi BPPRD Kota Jambi dalam melaksanakan strategi pemerintah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan sebagai berikut. Sistem pendataan yang belum efektif, tidak berjalanya kerjasama pemerintah dengan aparat kelurahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pembenahan yang di lakukan oleh pemerintah agar pajak bumi dan bangunan mencapai target dengan cara melakukan program rutin, pengetahuan Rt akan lebih di tingkatkan, dan pendataan ulang kepada wajib pajak serta akan memperbanyak tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan juga pemutakhiran data objek dan subjek wajib pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga teknis yang berperan dalam pajak dan retribusi daerah. BPPRD Kab. Batu Bara memiliki kasi atau unsure yang begerak pada pendataan dan penetapan, pajak PBB, pajak BPHTB dan pendapatan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah retribusi daerah berpegaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistic yang dianlisasi menggunakan aplikasi SPSS 24. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Tehnik penelitian berupa data Laporan Bulanan Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini sejak berdirinya Kabupaten Batu Bara yaitu 11 tahun. Dan sampel pengambilan data selama 36 bulan atau 3 tahun dari tahun 2015 s/d 2017. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai t (hitung) sebesar 41,751 > t (tabel) sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah