PROTOTYPE ROTARY DRYER DENGAN BAHAN BAKAR BIOMASSA DITINJAU DARI PENGARUH VARIASI LAJU ALIR UDARA DAN DURASI WAKTU PENGERINGAN TERHADAP LAJU PENGERINGAN JAGUNG

Rotary dryer are best suited for drying materials that are not easily broken and resistant to heat and require time for rapid drying. The drying process of corn kernels with rotary dryer by using biomass fuels becomes alternative to replace heat sources derived from the burning of fuel oil (BBM), as fuel prices tend to increase. While the availability of which decreased. The changed variable used is the air flow rate of the dryer air (3.5 m/s, 4 m/s, 4.5 m/s, 5 m/s and 5.5 m/s) and drying time (10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, and 30 minutes). The results showed that the moisture content of corn kernels was influenced by the drying air flow rate and the duration of drying time. The result of drying of corn kernels with the lowest water content is 9.66% achieved in the process conditions with drying air temperature 60oC with the air flow rate of the dryer air 5.5 m/s. Meanwhile, the highest rate of drying is 0.00307 kg/second. In testing the variation of drying time, the results of drying corn kernels with the lowest water content are 2.2% achieved at 30 minutes drying time and the highest drying rate was achieved at 30 minutes drying time, which was 0.002448 kg/s

Manufacturing Bioethanol from Gadung (Dioscorea hispida) through One Stage Distillation Unit

Gadung (Dioscorea hispida) is a tuber that is non-food because it contains cyanide (HCN). Starch content in gadung tuber is 30.9% so that it worth to manufacture bioethanol. Bioethanol is a product of hydrolysis of starch to glucose, followed by fermentation of glucose using yeast Saccharomyces cereviceae to bioethanol. In this research, bioethanol was made from gadung starch. The hydrolysis process produces 7.85-10.48% glucose and fermentation process produces 5-8.5% crude ethanol. Bioethanol produced from distillation unit was 80%, corresponding to the technical specifications desired. The Design of 1-stage distillation unit has completed, includes the shape and dimensions of the tools, i.e. the main condenser, cylinder-shaped, dimensions of diameter is 32cm and height is 45cm, feeder tank / boiler cylinder-shaped, small scale volume of 5L. At distillation column, the diameter is 9cm and length is 121cm. Column is filled with ceramic or glass type packing inside. Column is equipped with thermometer to measure the temperature of ethanol-water vapor. Two stages distillation unit into one stage can produce 82% ethanol which is fit as fuel for household stoves.

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN DI LAUT TIMOR BERDASARKAN UNCLOS 1982

Terjadi kebocoran kilang minyak Montara yang dioperasikan oleh PTTEP Australasia di wilayah ZEE Australia sehingga menyebabkan tumpahan minyak di wilayah ZEE Indonesia dan mengakibatkan pencemaran di wilayah laut tersebut. Dampak pencemaran juga dirasakan hingga ke laut teritorial Indonesia dan bertambah parah setelah Pemerintah Australia menyemprotkan dispersant yang merupakan zat berbahaya untuk menenggelamkan minyak ke dalam laut. Dalam sengketa pencemaran di Laut Timor ini harus diselesaikan menurut UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pencemaran di Laut Timor berdasarkan UNCLOS 1982; dan 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pencemaran di Laut Timor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelusuri UNCLOS 1982. Dari hasil penelitian ini ditemukanlah jawaban dari rumusan masalah yaitu pertama, Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya jalur politis dan jalur hukum dengan menggunakan UNCLOS 1982 dan MoU mengenai Oil Pollution Preparednes and Response. Pemerintah Indonesia tetap dapat melakukan upaya jalur diplomatik namun perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di wilayah pesisir Laut Timor. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah : a. Perbedaan pendapat mengenai hasil penelitian dampak pencemaran antara pihak PTTEP Australasia dan Pemerintah Indonesia; b. Pemerintah Australia tidak mematuhi aturan yang termuat dalam UNCLOS 1982 dan OPRC; c. Pemerintah Australia melanggar beberapa prinsip umum dalam hukum internasional; dan d. Terdapat indikasi itikad tidak baik dari pihak PTTEP Australasia sebagai pihak pencemar. Saran yang diberikan adalah seharusnya Pemerintah Indonesia mempergunakan dasar hukum UNCLOS 1982 dan menekankan pemenuhan kewajiban Pemerintah Australia sebagaimana tercantum dalam MoU mengenai Oil Pollution Preparedness and Response. Pemerintah Indonesia juga harus membentuk Tim Penelitian Dampak Pencemaran Laut Timor yang dapat memberikan hasil penelitian yang akurat dan kredibel