TRANSFORMASI KUALITAS PELAYANAN: INOVASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN UNIVERSITAS MUSAMUS

Penelitian ini fokus pada inovasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Universitas Musamus. Pokok permasalahannya adalah bagaimana implementasi inovasi birokrasi memengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan universitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode implementasi inovasi birokrasi, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan universitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian melibatkan berbagai pemangku kepentingan universitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antarunit telah berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan. Dampak positif ini tercermin dalam peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Kesimpulannya, inovasi birokrasi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Universitas Musamus. Penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik inovasi birokrasi yang dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain dalam upaya meningkatkan pelayanan. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:none; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-ansi-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; mso-pagination:none;}div.WordSection1 {page:WordSection1;

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskriptifkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kiworo sejak tahun 2015-2017 dengan total anggaran Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun pengelolaannya masih sangat jauh dari pada harapan.  Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukaan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan informan sebanyak 12 Orang yang terdiri dari perangkat Kampung Kiworo termasuk Kepala Kampung, Tokoh-tokoh Masyarakat Kampung dan Kasi Pemerintahan Distrik Kimaam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kampung Kiworo terkait judul penulis Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka penulis mememukan (1). Terjadinya pengelolaan keuangan kampung yang tidak akuntabel, karena sikap dan perilaku apatis perangkat kampung terhadap rugulasi. mereka senantiasa tidak menjalankan pengelolaan keuangan kampung tidak susuai dengan regulasi sehinga prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengawasan dan evaluasi. (2). adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akun tabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas. (3). Strategi yang harus dilakukan adalah mengobtimalkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanahan hingga pada pelaporan dan pengawasan dan evaluasi, dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Disarankan kepada Pemerintah kampung kiworo, dalam melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung wajib mengacu kepada  UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Desa dan, Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hirarkinya sampai dengan PEDES serta Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG KEMIRI DISTRIK MAKKI KABUPATEN LANNY JAYA

The purpose of this study is to find out how the implementation of Village Fund management in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency, to find out how productive economic business is in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency. And to find out whether the implementation of Dana Desa (DD) management in Kemiri Village can improve the community's economy. This study aims to analyze the implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency in 2020 and analyze the obstacles that hinder the implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village in 2020. The author uses qualitative research methods with 10 key informants and data sources in the form of documents and researchers as research instruments to obtain data that meets the requirements in writing this scientific paper. The results of this study indicate that: a). Implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Lanny Jaya Regency in 2020, which includes indicators: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy has been going well, although there are still people who are not satisfied with the implementation of the Village Fund program in improve the economy of the people in Kemiri Village in 2020. b). The obstacles to implementing Village Fund management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Makki District include: psychological constraints on the distribution of village funds that are not in accordance with technical guidelines/or lacking, the market field is difficult to predict for external markets, political constraints of the Regency Government, District Government, Government The village is not consistent in the funding ceiling available for serious realization in the village but there is budget politics, the village government's authority does not run optimally, practical political factors during the election are a measure of the distribution of village funds, resource constraints all SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) is regulated by District Government because the Human Development Index in Kemiri Village is still low in special skills, there is no reality, this can be seen in the realization of the distribution budget for non-physical village funds, which is more than for physical development

Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Boven Digoel.Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 13 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel telah melakukan kegiatan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak boven digoel adalah melakukan proses pendampingan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma) serta adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Kemudian, dalam melakukan pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI: ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

The purpose of this study is to provide an overview of the strategies used by leaders in tertiary institutions, especially at the faculty level, in improving the quality of education. This research is a survey conducted to identify the views of each respondent in assessing the quality of education in tertiary institutions by looking at the strategies used by the leaders of the Respondents in this study, namely the academic community at the Faculty of Social and Political Sciences, Musamus University. The measuring tool designed in the form of a questionnaire related to the seven categories in Malcolm Baldrige. The questionnaire created was an adaptation of the original MBCfPE Education Criteria application. Questions that were originally in the form of essays were changed to form of choice answers to make it easier for respondents to answer and direct them to the basic needs of each category. The results of the study show that the strategies used by leaders in improving the quality of education are carried out by establishing a clear vision and mission, building a solid team, and implementing an appropriate performance measurement system. Effective leadership in tertiary institutions must have a clear vision and mission to motivate staff and students, and direct universities to achieve long-term strategic goals

Dukungan Pemangku Kepentingan Dan Jaringan Dalam Organisasi Layanan Publik

Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada publik, karena organisasi ternyata tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai kegiatan,  kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang diterima, hal ini karena tidak terpenuhinya harapan public.Tujuan penelitian ini untuk menjawab tinjauan  Teori dari Dukungan Pemangku Kepentingan dan  jaringan dalam Organisasi Layanan Publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori atau  model yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan data, yang selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data data lapangan. Fokus penelitian ini adalah kompleksitas  dalam governance network yang dijelaskan dari Struktur dalam organisasni  dan  Koordinasi dalam jaringan. Hasil penelitian bahwa kelangsungan hidup organisasi hanya dapat dipastikan dengan mengamankan tingkat independensi sebesar mungkin dari pemangku kepentingan yang selalu berubah.Kebutuhan untuk mengelola ketergantungan lingkungan menjadi semakin penting karena batas antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka menjadi semakin kabur di sektor publik menuju bentuk-bentuk jaringan tata kelola dan pemberian layanan telah menjadi hal yang sangat penting. Pergeseran ke arah pengorganisasian kebijakan dan layanan di sektor publik seputar gagasan pemerintahan telah meningkatkan minat dalam jaringan manajerial.Dalam organisasi pemberian layanan, aktivitas jaringan ini biasanya ditujukan untuk mengukir ruang relasional yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. &nbsp

Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik

Tujuan penelitian ini mengambarkan tentang model transformasi budaya lokal dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Pengamatan dilakukan terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Wawancara mendalam  kepada petugas rumah sakit atau puskesmas sebagai informan, teknik dokumentasi mengumpulkan dokumen berupa berita-berita, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Teknik analisis adalah reduksi data, penyajian data, danm penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis maupun non medis di Kabupaten Jayapura adalah kurangnya pengetahuan pasien (masyarakat) tentang prosedur kesehatan. Hal ini dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah.Nilai-nilai budaya lokal yang diimplementasikan oleh pegawai puskesmas karena dilatarbelakangi oleh interaksi sosial antara masyarakat dan pegawai puskesmas untuk dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Transformasi ini sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai budaya lokal papua, yang kemudian budaya lokal tersebut bertransformasi menjadi budaya birokrasi. Budaya lokal menjadi kekuatan untuk melayani masyarakat, karena masyarakat papua masih sangat dipengaruhi oleh budaya lokal papua dimana masyarakat terutama ibu-ibu belum melek terhadap literasi kesehata

Menggali Potensi Olahraga di Merauke: Analisis Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Prestasi Atlet Lokal

Olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Merauke memiliki potensi olahraga yang besar, namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan prestasi atlet lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi olahraga yang ada di Merauke dan menganalisis kebijakan publik yang dapat meningkatkan prestasi atlet lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pihak terkait, pelatih, dan atlet lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi olahraga yang besar di Merauke, terutama pada cabang-cabang olahraga tradisional dan potensi atlet muda yang cukup besar. Namun, masih terdapat kendala dalam hal infrastruktur olahraga, sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan dana dan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur olahraga, pengembangan atlet muda, peningkatan kompetisi dan pertandingan, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa potensi olahraga di Merauke sangat besar, namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan prestasi atlet lokal. Diperlukan kebijakan publik yang lebih fokus dan konkrit dalam meningkatkan dana dan sumber daya manusia, infrastruktur olahraga, pengembangan atlet muda, kompetisi dan pertandingan, serta kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta. Hal ini akan dapat meningkatkan prestasi atlet lokal dan membangun karakter dan kesehatan masyarakat melalui olahrag

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

This study aims to determine community participation in development planning deliberations in Getentiri Village, Jair District, Boven Digoel Regency. To achieve the research objectives, observation techniques, interview techniques, and documentation are used in data collection activities. The collected data are analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Non-Participation Group that the Musrembang that had been carried out gave the community enthusiasm in channeling their opinions and proposals. Furthermore, in terms of tokenism of getentiri village, jair district of Bovendigoel district, the community participated in participating in Musrembang activities, in that activity the community participated to provide input related to development plans. As well as in the power of the community in development planning in getentiri village, the community was directly involved in the initial meeting with the village head then participated in the musrembang activity, the community was very enthusiastic with enthusiasm and for the control of the community itself it seemed to be real and carried out directly by the community but was still dominated by the getentiri village officials.  This This study aims to determine the participation of the community in Kampung Getentiri, Jair District, Boven Digoel Regency in Development Planning Meetings. Observational techniques, interviews, and documentation were used to collect data. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively. The study found that although Musrembang had been conducted and generated enthusiasm among most of the community who are mostly farmers, community participation in Musrembang was still lacking. Inter-community relations were not communicative enough, and there was a lack of active involvement in providing suggestions. In terms of tokenism, the community participated in Musrembang to give their input and opinions on development plans, but the feedback provided was only formal and not followed up, giving the government greater control over development programs. This highlights the need to strengthen community participation in the planning and implementation of development, ensuring that their feedback is not merely a formality but also taken into consideration in decision-making. Furthermore, in terms of the community's power in development planning in Kampung Getentiri, the community has power in development planning. They are involved directly in the initial meetings with the village head and Musrembang and are enthusiastic about providing input. The results of Musrembang give the community authority to participate in implementing development programs, although they are still monitored by the village authorities

DECENTRALIZATION AND WELFARE: EVALUATING THE ECONOMIC PERFORMANCE POST-TERRITORIAL DIVISION IN BOVEN DIGOEL REGENCY, PAPUA PROVINCE, INDONESIA

This study assesses the economic performance of Boven Digoel following its territorial expansion and the application of local autonomy policies. The methodological approach involves the analysis of secondary data from diverse sources, including governmental reports, regional economic figures, and pertinent scholarly works. Key indicators such as economic growth and poverty levels are scrutinized. Findings indicate that from 2017 to 2022, Boven Digoel Regency has an average Economic Capacity Index of 1.47. This can be attributed to the prevalent influence of the agricultural sector and the lagging development of other sectors closely tied to community endeavors, like trade. Post-expansion, Boven Digoel has exhibited minimal economic growth in contrast to its progenitor region, contributing insignificantly to the overall GDP. This suggests that regional divisions within Indonesia do not guarantee the emergence of new regions at par with their predecessors. From 2012 to 2022, the average poverty rate in Boven Digoel was 20.45%, lower than in comparison areas but still higher than in the originating region. Notably, poverty rates in Boven Digoel Regency have shown a decline