TANGGUNG JAWAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATOR

ABSTRACT DPRD (Regional, Regency or City People's Representative Council) has several uses and one of them is for legislation as the main vehicle to reflect the aspirations and interests of the people (community) in the formulation of regional regulations. One of the recommendations in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks is the formation of Regional Regulations. In other words, local regulations are juridical facilities for implementing regional autonomy policies and assistance tasks. In the universal statement of Law no. 23/2014 concerning Regional Government number 7, among other things states "The implementation of regional governments in carrying out their duties, powers, obligations and responsibilities and with greater powers of laws and regulations can determine regional policies that are formulated, among others. In regional regulations. . Keywords : Responsibility, Responsibility, DPRD, Institution, Legislators

AKIBAT HUKUM DARI PROSES PELAKSANAAN PEMBUATAN WASIAT DALAM BENTUK WASIAT HIBAH

ABSTRACTThe grant is a form of help within the framework of virtue among circleshuman and positive values. Giving is a form of transferring one's rights to another person or family without the responsibility of the recipient to return the property. A person who has the freedom to present gifts to anyone he wishes in any amount. However, if it is related to the interests of their family and their inheritance in Islamic law, it is ordered that each individual protect himself and his family from the torments of hellfire, automatically there is an obligation. for family welfare. If you give up all the assets that leave your brothers without property (poor), this is the same way that your siblings will fall into the door of kufr, because being poor is one of the triggers of kufr. Then the act is considered null and void because it does not fulfill the requirements to carry out the gift. Keywords: Process, Implementation, Making, Will, Grant

ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH LEGAL ASPECT OF WARRANTY IN SHARIA BANKING

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yand dlamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim , seperti skim jual beli/a/-ba (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle). KataKunci: Jaminan Dalam Perbankan Syahriah

PENDAYAGUNAAN DANA DESA DAMPAK COVID-19 DI DESA PONDOK BUNGUR

ABSTRAKSIAdanya wabah penyakit corona atau lebih dikenal Covid-19 di seluruh duniatermasuk Negara Republik Indonesia, memiliki dampak dalam terhadap program kerja.Banyaknya program kerja yang tidak berjalan diakibatkan ditunda beberapa program kerjayang memiliki risiko terjadinya penyebaran wabah penyakit Covid-19 dan adanyabeberapa sektor program kerja dibatalkan akibat dana telah terserap dalam penangananpencegahan penyebaran wabah Covid-19 ini. Desa Pondok Bungur juga terimbas pengaruhwabah penyakit Covid-19, hal ini berdampak pada pelaksanaan beberapa program kerjadesa yang ditunda atau dibatalkan akibat penanganan penyebaran wabah penyakit Covid-19. Pemerintah Desa Pondok Bungur tentunya adanya perubahan dalam APBDes padatahun 2020 ini, sesuai dengan peraturan diterbitkan Pemerintah Pusat. Permasalahandiangkat yaitu bagaimana pendayagunaan dana Desa Pondok Bungur akibat covid-19 danbagaimana Pemerintah Desa Pondok Bungur mendayagunakan dana desa akibat dampakcovid-19.Perubahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlihat setelahdikeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2020 , perubahan ini dipertimbangkan adanya penyebaran corona virusdisease 2019 atau dikenal dengan nama covid-19 yang tentunya berdampak padakehidupan di masyarakat desa dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona VirusDisease 2019 (covid-19) di desa. Dimana salah satu poin dari peraturan pemerintahtersebut yaitu bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan dana desa untuk memberikanbantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa. Untuk melaksanakanpencegahan dan dan penanganan penyebaran covid-19 dimana anggaran belanjaPemerintah Desa Pondok Bungur telah dilakukan perubahan maka Pemerintah DesaPondok Bungur membentuk tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai Lampiran IIPeraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah Desa Pondok Bungurbeserta elemen masyarakat bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan penyebarancorona virus disease 19 (covid-19) sesuai anjuran Pemerintah Pusat berupa pembentukanTim Penanggulangan Pencegahan Penyebaran covid-19, dengan membangun posko-poskodan juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memantau keluar masuknya waegadan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pendeteksi suhu panastubuh.Kata Kunci : Podok Bungur, covid-1

AKIBAT HUKUM AGUNAN TANAH WARISANTANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (STUDIPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NO.65/PDT.G/2022/PN.KIS)

Hukum waris Indonesia masih pluralistik, maksudnya diatur oleh sebagian sistem hukum, ialah hukum waris adat, hukum waris Islam serta hukum waris perdata.Formulasi bermacam tipe hukum waris sebab kebutuhan warga pada dikala itu buat menanggapi bermacam tipe kepentingan yang mereka hadapi, sehingga secara resmi legalitasnya dibenarkan oleh konstitusi negeri buat penerapannya hingga saat ini, tanpa penyatuan hukum.terpaut dengan hukum waris, buat penuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia dikala ini serta di masa yang hendak tiba dalam rangka membangun warga yang adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang mana mendapatkan referensi dari bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum, dan kamus hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggugat menarangkan dalam dalil gugatannya ialah posita (pundamentatum petendi) no 3, mendalilkan kalau bawah diperolehnya hak Penggugat merupakan dari Almarhumah Nurhabibah yang beristrikan Anuar sebanyak 6 orang putra serta 1 anak wanita, sepatutnya Penggugat memperdebatkan ikatan perdata Penggugat dengan Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin, Muhammad Suheru, Lilinah (Tergugat II) serta menariknya selaku Pihak dalam masalah ini dengan iktikad buat memperjelas masalah serta pembagian pewarisan (peninggalan), sebab penggugat tidak bisa menarangkan ikatan keperdataan penggugat dengan 7 pakar waris serta cuma mencabut 1 bagian dalam masalah ini serta belum mengikutsertakan 5 pihak yang bersengketa sehingga gugatan tersebut memiliki faktor plurium litis consortiumvide defect. Hukum suksesi dalam konsep hukum perdata merupakan salah satu ketentuan yang mengendalikan manusia serta manusia dalam perihal pewarisan (peninggalan).Tidak hanya itu, hukum waris pengaruhi harta barang bila tidak dituntaskan hingga hendak memunculkan perselisihan di antara para pakar waris. Kata Kunci:Akibat, Hukum, Tanah, Agunan, Warisan

Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama

 The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama. Menurut administrasi kependudukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

MEKANISME PENGAJUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Mekanisme pengajuan perkawinan beda agama melalui suatu penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan suatu perkawinan dengan perbedaan agama melalui suatu penetapan pengadilan. Pengajuan tersebut melalui mekanisme penetapan dari pengadilan negeri. Pasangan yang menikah beda agama di luar negeri karena tidak ada aturan yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dari itu pencatatan perkawinan yang berbeda agama harus melalui suatu penetapan dari pengadilan. Kemudian barulah dapat dilakukan suatu pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif. Dengan mengkaji perkawinan beda agama dari sisi norma hukum yang berlaku. Kata Kunci: Mekanisme, Penetapan, Pencatatan, Perkawinan, Beda Agama

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE)

Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekalian menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjama

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, hingga sidang di Pengadilan, harus melalui sebuah tahapan yang disebut diversi. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berkewajiban melaksanakan Diversi. Untuk itu Kejaksaan Negeri Asahan juga berkewajiban melaksanakan diversi. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Asahan serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Asahan telah menerapkan diversi dalam menyelesaikan perkara anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Bila diversi berhasil maka Kepala Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan penetapan tersebut selanjutnya akan diterbitkan penetapan penghentian penuntutan. Bila diversi dinyatakan gagal karena kesepakatan tidak terwujud maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama pihak korban menjadi salah satu penghambat pelaksanaan diversi. Kata Kunci : Diversi, Anak, Kejaksaa

Hukum waris Islam : lengkap dan praktis

Buku ini membahas tentang kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia, dasar hukum waris islam, harta warisan, sebab mendapat warisan dan contoh-contoh soal tentang masalah waris beserta jawabannya.xviii, 253 hlm.: 21 cm