Constitutional court and constitutional economy: A study on decisions of Indonesian constitutional court

Indonesian constitutional court has the authority to determine the constitutionality of statutes. This paper focuses on the study on the decisions of the Constitutional court in judicial review cases concerning legal issues of economic system as promulgated in article 33 of the Constitution. Study on the decisions on the cases of electricity law, water law and oil and gas law shows how the Constitutional court take part in economic policy. It is argued that constitutional interpretation of judges upon the question of economy converges at the following issue: the role of state in economic system; the meaning of welfare state; and economic market and interrelation among them. However, in broader perspective, the role of constitutional court raise more general questions about the interrelations of law (constitution) and economics and the role of economic reasoning in judicial review

DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara

Legal Status of Village Regulations in the Unitary State of the Republic of Indonesia

Village regulations are shown as a basic device for the legitimacy of village government administrators in running the village government, in other words, village regulations are prepared as a reference in implementing government and development in the village. The purpose of this studywas to determine the legal status of village regulations in Indonesian legislation. In addition to knowing democratization in running village government. The research method used is a normative legal research method that examines laws and related literature. The results of the study indicate that that the legal status of village regulations in the statutory system is still recognized and the position of Village Regulations as a village legal product has a very strong juridical footing with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Although Village Regulations no longer appear in the hierarchy of laws and regulations after the birth or enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, their existence is strictly regulated and the position of Village Regulations is getting stronger because they have been used as a juridical basis for village regulations. With the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages

PENERAPAN ASAS TANGGUNGGUGAT MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LlNGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Asas Tanggunggugat Mutlak (risico aansprakelijkheid/ strict liability) labir dilatar belakangi oleh adanya kesulitan bagi korban (penggugat) dalam hal sengketa lingkungan yang disebabkan pencemaran dan! atau perusakan lingkungan hidup untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan yang dialami oleh korban dalam gugatan berdsarkan kesalaban yang bertumpu pada ketentuan Pasal 1365 BW adalah pembuktian adanya unsur kesalahan dan beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 BW. Disamping itu pula teIjadi perkembangan yang pesat dalam kegiatan usaha (industri) sehingga memunculkan berbagai resiko

Investasi Bidang Infrastruktur Kemaritiman Melalui Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership)

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya mewujudkan ketahanan dan kemandirian maritim Indonesia dengan merevitalisasi posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui peningkatan investasi bidang infratruktur kemaritiman. Mengingat ada keterbatasan sumber daya keuangan APBN/APBD dalam membiayai proyek infrastruktur kemaritiman, maka perlu dilakukan alternatif pembiayaan dan investasi dengan melibatkan swasta melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership), khususnya oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu tulisan ini bertujuan menelaah (a) Identifikasi relasi atau kontribusi positif dan efektivitas public private partnership bagi peningkatan investasi kemaritiman untuk menunjang kemandirian dan ketahanan maritim (b) prinsip-prinsip public private partnership untuk peningkatan investasi infrastruktur bidang kemaritiman (c) jenis dan bentuk kontrak public private partnership yang efektif bagi peningkatan investasi kemaritiman untuk menunjang kemandirian dan ketahanan maritim. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis empiris yang bersifat partisipatif (participatory research) dengan melibatkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Oleh karena itu, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan Forum Grup Discussion. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriftif analitik melalui metode penafsiran dan analogi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif

Making Model Of Village Regulation Based On Good Village Governance In Indonesia

In Article 1, Sub-Article 7, Act Number 6 2014 on Villages, it said that the Village Regulation is a regulation stipulated by the Urban Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body. The determination of the Village Regulation is an elaboration of the various authorities which are owned by the Village which refers to the provisions of the higher legislation. As a legal product, Village Regulation should not conflict with the higher regulations and should not harm the public interest, or the general interest as mentioned in Act Number 6 2014 on Villages which are: a. the disruption of communal harmony; b. the disruptionof access to public services; c. the disruption of public order and tranquillity; d. the disruption of economic activities to improve the welfare of village communities; and e. the discrimination against tribe, religion, belief, race, intergroup, and gender. Village Regulations govern the village authority based on the right of origin and village local-scale a thority. The implementation is supervised by the village communities and Village Consultative Body. It is intended to make the implementation of the Village Regulation always monitored continuously by local villagers because village regulations are set for the benefit of the village community as a whole. The provisions on the right of origin are explained as "the right of origin" which is a living legacy and the initiative of the village or the initiative of the village’s society in accordance with the development of community life, including indigenous peoples' organisational systems, institutions, customary law, the ground of the village’s treasury, and agreements in village life as well. The meaning of "village-scale local authority" is the authority to regulate and manage the interests of the village community that has is conducted by the village, is able and effective when conducted by the village or what has arisen because of the development of the village and the village community, such as boat moorin s, the village market, public baths, irrigation canals, environmental sanitation, preand postnatal health care and information, art and learning centres, and village libraries, village retention basins, and village roads. In the context of good village governance, the village regulations should reflect: 1) Participation; 2) Law enforcement (rule of law); 3) Transparency; 4) Responsive; 5) Consensus orientation; 6) Equity; 6) Effectiveness and efficiency and 7) Accountability and strategic vision. The ways and mechanisms for the formulation of village regulations that reflect the principles of good village governance will be explained futher in this study, in the pre-establishment stage, establishment stage, and post-establishment stage of village regulations

Model Pembentukan Peraturan Desa Yang Berdasarkan Prinsip Good Village Governance

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkun bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan desa tidak boleh bertintangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Ketentuan mengenai hak asal usul dijelaskan bahwa "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangrn kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa

DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAKPasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan.  Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.  Kata kunci: delegasi peraturan; konstitusi; negara kepulauan. ABSTRACTArticle 25A -The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. The addition of affixes "which was characterized by nusantara" certainly provided a derivation of the concept of an archipelagic state as stipulated in the United Nations Convention on the Sea 1982, that there were special characteristics for Indonesia in interpreting the concept of an archipelagic state. To discussed this, this research used a legal research method with statute approach, conseptual approach, and historical approach. The result of this research indicated that the ratio legis of derivation the consept of an archipelagic state in Indonesian constitution in the second amandement as strengthening the souverignty of country in development of its territory must be characterized by Nusantara. Founding constitution since the beginning of formulation, stated that the territory of Indonesia had special characteristics, it also became logical basic for the Juanda Declaration that Indonesia was archipelagic state. Thus, the legal consequences of regional development that were not based on constitutional provisions, especially the legal politics of archipelagic state that characterized by nusantara, had unconstitutional potensial. The legal framework of the unitary state of the Republic Indonesia was an archipelagic state that characterized by Nusantara.   Keywords: archipelagic state; constitution; regulatory delegation. 

PENGUATAN MODEL REGULASI DI BIDANG PEMBIAYAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Pembiayaan merupakan aspek terpenting yang mempengaruhi intensitas keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Minimnya pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur, utamanya didasari faktor hukum, diantaranya perubahan kebijakan dan regulasi selama masa investasi yang diperparah dengan disharmonisasi regulasi terkait dengan prinsipprinsip hukum bisnis yang memberi kepastian berinvestasi, misalnya pemberian jaminan perbankan. Di sisi lain, jaminan pemerintah tidak dapat diberikan terhadap seluruh proyek infrastruktur, dan apabila terjadi dispute, tidak mudah dicairkan karena harus memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan APBN. Sehingga konsep risk sharing sulit untuk terlaksana dan jelas menghalangi tujuan percepatan pembangunan infrastruktur. Tulisan ini mengelaborasi hambatan-hambatan hukum dalam proses penyediaan infrastruktur, termasuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum bisnis, khususnya hukum kontrak yang menjadi syarat utama hubungan hukum para pihak. Penulisan menerapkan metode penelitian hukum melalui pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan risiko hukum dalam proyek infrastruktur berupa risiko lokasi, risiko desain, konstruksi, dan uji operasi, risiko finansial dan risiko operasional, sedangkan regulasi terkait belum menyediakan sistem pengawasan yang baik sehingga belum menjamin keberlanjutan skema kerjasama pemerintah dan swasta serta belum menjamin alokasi risiko yang tidak menyimpang dari prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan APBN. Sehingga diperlukan payung hukum yang koheren antar sektor terkait pembangunan infrastruktu

The Challenges and Opportunities of the Constitutional Court Decision Implementation on Recognition of the Indigenous Religions in Indonesia

The Constitutional Court of Indonesia has held the followers of the indigenous religion (the Penghayat) can have their own religious identity on their identity card (ID) in 2016. The 1945 Constitution of Indonesia mentions a non-discriminatory principle which has been applied by the Constitutional Court to this case.  However, the implementation of the Constitutional Court decision will face challenges and opportunities on the field. The author has used of both normative and empirical methodology by providing related legal information and the result of the interview with the local leader of the indigenous religion as sources of analysing the issues. As the result of the research shows the following challenges for the implementation of the Constitutional Court decision ;  a. unification of the laws, b. lack of affirmative action for the followers of the indigenous religions, c. Lack of the updated  and integrated administrative data base of the citizens with the Constitutional Court decision, d. religiously and ethnically based politics effecting the decision of public officials to accommodate public services for the followers of the indigenous religions while the following opportunities of the implementation of the Constitution Court decision are  the constitutional recognition and protection of the indigenous community, the existence of the National Ombudsman Commission, the rule law principle in the 1945 Constitution, final and legally binding status of the Constitutional Court decision