Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya mewujudkan
ketahanan dan kemandirian maritim Indonesia
dengan merevitalisasi posisi Indonesia sebagai poros
maritim dunia melalui peningkatan investasi bidang
infratruktur kemaritiman. Mengingat ada keterbatasan
sumber daya keuangan APBN/APBD dalam membiayai
proyek infrastruktur kemaritiman, maka perlu dilakukan
alternatif pembiayaan dan investasi dengan melibatkan
swasta melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta
(public private partnership), khususnya oleh Pemerintah
Daerah. Untuk itu tulisan ini bertujuan menelaah (a)
Identifikasi relasi atau kontribusi positif dan efektivitas public private partnership bagi peningkatan investasi kemaritiman untuk menunjang kemandirian dan
ketahanan maritim (b) prinsip-prinsip public private
partnership untuk peningkatan investasi infrastruktur
bidang kemaritiman (c) jenis dan bentuk kontrak public
private partnership yang efektif bagi peningkatan investasi kemaritiman untuk menunjang kemandirian dan
ketahanan maritim.
Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis
empiris yang bersifat partisipatif (participatory research) dengan melibatkan diskusi dan wawancara bersama
sejumlah pihak terkait. Oleh karena itu, tehnik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode
inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan
wawancara dan Forum Grup Discussion. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan
(statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif
(comparative approach). Hasil dari seluruh metode dan
pendekatan penelitian akan disusun secara deskriftif
analitik melalui metode penafsiran dan analogi yang
kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju
pada kesimpulan yang bersifat preskriptif
