Ancaman Penyalahgunaan Amonium Nitrat sebagai Bahan Peledak dan Ancaman Fenomena Irregular Warfare serta Strategi Kolaborasi dalam Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Indonesia

Ledakan yang cukup dasyat terjadi di Beirut telah menggugah kesadaran kita bahwa peristiwa tersebut dapat juga terjadi di Indonesia. Artikel ini mengulas ancaman terjadinya penyalahgunaan amonium nitrat sebagai bahan peledak dengan mengurai pintu masuk bahan kimia amonium nitrat ke Indonesia, serta dampak yang ditimbulkan apabila ledakan terjadi pada infrastruktur kritis di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan dapat dimanfaatkan aktor-aktor baik negara maupun non negara mengarah kepada Irreguler Warfare dengan memanfaatkan situasi mewabahnya pendemi Covid 19 dan kondisi ekonomi yang mengarah kepada resesi. Apabila ledakan bahan kimia amonium nitrat terjadi pada infrastruktur kritis seperti pelabuhan, bandara atau tempat lainnya yang merupakan jantung perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu menggoyahkan kepercayaan kepada kemampuan pemerintah menangani situasi krisis yang terjadi. Untuk itu diperlukan strategi kolaborasi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam usaha unruk mencegah ledakan amonium nitrat serta fenomena Irreguler Warfare yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut

Facing the Threat of Modern Islamic State Insurgence to Increase National Resilience

The threat of insurgency or modern rebellion of Islamic State in Indonesia is strongly influenced by the Southeast Asian regional environment which has a region with religious, ethnic, and cultural diversity. Ethnic, religious, racial, and intergroup conflicts have caused economic, political, and psychological losses. This article aims to describe and analyze using a variety of approaches applied in Indonesia to face the modern insurgency of the Islamic State using qualitative analysis methods. The technique of collecting data and information is through literature study. There are several jihadi organizations and groups that carry out operations, such as Jamaah Islamiyah, the Indonesian Mujahideen Council, and others. The vitality of radical and extremist groups is able to rise to renew leadership in the organizational network structure based on personal closeness, friendship, and family. National resilience as a dynamic condition of the nation and the conception of national development in achieving the goals and ideals of the nation, which is tough and tenacious and capable of developing national strength in dealing with all kinds and forms of threats, challenges, obstacles, and disturbances both coming from within and from within. outside, which threatens and endangers the integrity, identity and survival of the nation and state, especially the threat of modern Islamic State insurgency. Modern insurgency may never develop sufficient military strength to carry out conventional operations and must therefore rely on terrorism and psychological and political means. Therefore, facing the threat of the Islamic State, the Government of Indonesia must map the transformation of ISIS in Southeast Asia, especially in Indonesia, so that it is faced with proportional efforts and actions such as dealing with domestic insurgency, regional cooperation, and the involvement of extraregional forces within the ASEAN framework

Fenomena Irregular Warfare dalam Kasus Bom Beirut Kajian Skenario Analisis Intelijen di Kawasan Timur Tengah

Di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan adanya ledakan yang dahsyat di Beirut, Lebanon pada tanggal 4 Agustus 2020 lalu. Suatu hal yang tidak terpikirkan bahwa akan ada ledakan yang berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang telah dideponir di gudang Pelabuhan Beirut selama enam tahun dan yang menewaskan sedikitnya 220 orang, melukai lebih dari 5.000 orang dan menyebabkan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang ditimbulkan dapat dirasakan sampai dengan radius 200 km, dan diperkirakan setara dengan gempa bumi 3.3 pada skala richter. Komite pencari fakta masih melakukan investigasi karena peristiwa ini membawa misteri didalamnya. Di tengah gejolak politik yang melanda Lebanon dalam setahun terakhir dan tahun-tahun lampau, dan mengingat lokasi geografisnya yang berada pada wilayah sengketa yang berkelanjutan, maka fenomena pertama yang timbul adalah adanya suatu irregular warfare yang secara geopolitik mempunyai andil dalam perkembangan politik internasional akhir-akhir ini. Hal ini menjadi menarik mengingat dinamika perkembangan politik dan juga ekonomi dunia dalam era pandemi ini berada pada kondisi yang sangat tidak menentu. Sebuah analisis intelijen dengan menggunakan fakta-fakta yang dapat dikumpulkan sejauh ini dan dengan menggunakan skenario perubahan sistem dan pendekatan kekuatan PMESII-PT (Politik, Militer, Ekonomi, Sosial, Informasi, Infrastruktur, Lingkungan Fisik, dan Waktu). Skenario perubahan sistem ini menjadi penting, mengingat banyaknya faktor yang berperan untuk memaksa adanya rekonstelasi di kawasan Timur Tengah maupun di lingkup global

Analisis Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Keamanan Siber

Seperti yang kita ketahui saat ini, masyarakat dikejutkan dengan merebaknya pandemi virus Covid-19 diseluruh dunia. Penyebaran Covid-19 sangat masif dan berdampak hampir diseluruh sektor kehidupan masyarakat, bahkan Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selama masa tersebut penggunaan internet melonjak tajam, karena kebijakan tentang bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh penjahat siber untuk melancarkan serangan melalui dunia maya. Fenomena yang menonjol adalah meningkatnya serangan siber selama pandemi Covid-19 dibandingkan bulan sebelumnya. Artikel ini mencoba menganalisis dampak Covid-19 ditinjau dari sudat pandang keamanan siber dan juga membahas serangkaian serangan siber yang terjadi selama pandemi serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Pendidikan tentang pengetahuan keamanan siber sudah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat, untuk mengamankan diri-sendiri dari serangan siber

MANAJEMEN PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DALAM MENJAGA KEAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang perlu mendapatkan pengamanan agar terhindar dari ancaman dan gangguan yang membahayakan keselamatan. Pasukan pengamanan presiden mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengamanan fisik langsung jarak dekat kapan pun dan di mana pun kepada presiden dan wakil presiden dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang. Tercapainya tugas pokok dalam pengamanan VVIP dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki personel pasukan pengamanan presiden, sehingga perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan teknis personel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen peningkatan kemampuan personel Paspampres dalam menjaga keamanan Presdien dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan kemampuan personel Paspampres sudah menerapkan manajemen dengan baik melalui perencanaan rencana kerja dan anggaran serta rencana latihan, mengorganisasi personel sesuai dengan kemampuan, mengadakan latihan perorangan dan latihan terpusat sesuai dengan fungsi teknis masing-masing personel, serta mengevaluasi setiap kemampuan personel sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing personel. Paspampres sudah mempunyai kemampuan personel yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan minimnya ancaman yang membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Kemanan Presiden dan Wakil Presiden, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pasukan Pengamanan Presiden, Peningkatan Kemampuan, Pertahanan Negar

Terrorism Threat in Doctrine Formulating of Military Campaign Scenario to Achieve National Security

Based on the estimation methodology on the potential of the war against terrorism on the transformation of doctrine, the conclusions based on the predictive analysis are: (1) The potential for the war against terrorism has a very strong relevance to the prediction of changes in military campaign doctrine in the long term by producing new war strategies both in terms of ends-means-ways as a result of High Impact Low Probability, (2) Through predictive analysis with extrapolation model, it is found that threats, strategic environment and tradition or history are variables that are expected to remain unchanged, especially in the short term in influencing the preparation of Military Campaign Doctrine, (3) The Projection Model determines if Threat is the variable that changes the most so that it will affect changes in the Military Campaign Doctrine in the short to medium term, (4) Looking for the best solution in realizing the best Military Campaign Doctrine. This can be followed by designing a simulation of the New War Strategy as a result of forecasting the Military Campaign Doctrine

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DANYONIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA PRAJURIT GUNA MENCAPAI KEBERHASILAN TUGAS POKOK SATUAN (STUDI PADA YONIF 403/WP)

Yonif 403/WP sebagai bagian dari Korem 072/Pamungkas merupakan satuan tempur. Memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertempuran darat di segala bentuk cuaca dan medan selain itu dituntut memiliki kemampuan melaksanakan OMP dan OMSP. Dihadapkan dengan dinamika penugasan yang sangat padat, seorang Komandan Satuan dalam hal ini Danyon harus mampu melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin dan komandan. Komandan Batalyon merupakan figur satuan atau tokoh sentral yang dalam kepemimpinannya harus dapat menunjukan contoh tauladan yang baik bagi anggota. Sosok pemimpin yang teladan adalah pemimpin yang memiliki disiplin, loyalitas dan kehormatan yang dengan begitu diharapkan mampu membentuk prajurit-prajurit yang dapat diandalkan oleh satuannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja bawahannya di satuan TNI AD melalui seorang Danyonif dalam hal ini Danyonif 403/WP, dinilai dari implementasi perannya di lapangan dengan baik dan maksimal. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ditemukan bahwa Danyonif telah melaksanakan perannya sebagai perencana, pengorganisir, pengawas dan pengevaluasi dalam hal  diantaranya melatih dan menjaga kesehatan anggota Yonif 403/WP dan berupaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana latihan yang masih bias untuk diatasi. Adapun langkah dalam mengoptimalkan kinerja prajurit yakni dengan meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan manajerial Danyon serta memimpin satuan dengan menerapkan azas, sifat dan prinsip kepemimpinan yang diperoleh saat mengikuti Pendidikan Jabatan Danyon.Kata Kunci : Implementasi, Kepemimpinan, Peran, Kinerja, Danyo

Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor oleh YONIF RAIDER 303/SSM Guna Mewujudkan Ketahanan Wilayah di Kabupaten Garut

Abstrak -- Yonif Raider 303/SSM merupakan salah satu satuan terdepan dijajaran TNI AD yang selalu siap siaga untuk menciptakan keamanan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Garut, salah satunya melalui penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dimana Kabupaten Garut merupakan daerah berpotensi rawan bencana peringkat ke dua di Indonesia Penelitian ini berupaya menjawab dan menganalisis bagaimana kendala serta upaya peningkatan kemampuan Yonif Raider 303/SSM dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi yaitu tidak jelasnya kerangka kerja dalam evakuasi bagi prajurit, kurangnya alat kebencanaan dan koordinasi, sedangkan upaya peningkatan kemampuan Yonif Raider 303/SSM dilakukan melalui Binter Satuan Non Kowil dalam hal pencarian dan penyelamatan korban bencana alam pada tahap tanggap darurat. Saran yang diberikan adalah perlu adanya Revitalisasi kerjasama dalam penanggulangan bencana diantara Yonif Raider 303/SSM dan Pemda Garut yang jelas. Penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut perlu melibatkan Yonif Raider 303/SSM guna mewujudkan ketahanan wilayah.Kata kunci: Penanggulangan Banjir, Tanah Longsor, Ketahanan Wilayah Abstrak -- Yonif Raider 303/SSM is one of the leading units in the ranks of the Army that is always on standby to create regional security and resilience in Garut Regency, one of which is through flood and landslide disaster mitigation where Garut Regency is ranked second in Indonesia. It seeks to answer and analyze the obstacles and efforts to improve the capacity of Yonif Raider 303/SSM in managing floods and landslides in Garut Regency. The research method used is qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study explained that the obstacles faced were the lack of clarity in the framework for evacuation for soldiers, the lack of disaster and coordination tools, while efforts to increase the capacity of Yonaid Raider 303/SSM capabilities were carried out through the Intervention of Non Kowil Units in the search for and rescue of victims of natural disasters during the emergency response phase . The advice given is the need for revitalization of cooperation in disaster management between Yonif Raider 303/SSM and the Garut Regional Government clearly. Disaster mitigation for floods and landslides in Garut Regency needs to involve Yonaid Raider 303 / SSM to realize regional resilience.Keywords: Flood Mitigation, Landslide, Region Resilienc

STRATEGI SISTEM PEMELIHARAAN MATERIIL DITPALAD DALAM RANGKA MODERNISASI ALUTSISTA TNI AD

Ditpalad sebagai badan pelaksana pusat TNI AD menyelenggarakan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad untuk menjaga kesiapan operasional materiil TNI AD termasuk alutsista. Dihadapkan pada modernisasi alutsista TNI AD, maka sistem pemeliharaan materiil Ditpalad menjadi sebuah aspek penting karena dapat menjamin kesiapan operasional alutsista modern yang dimiliki seiring dengan terus dilaksanakannya pemenuhan dan modernisasi alutsista di seluruh satuan TNI AD. Dengan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad yang berjalan efektif maka modernisasi alutsista TNI AD akan berjalan lancar dan mencapai target pembangunan kekuatan yang direncanakan. Kenyataan yang terjadi adalah sistem pemeliharaan materiil Ditpalad yang belum berjalan optimal sehingga tingkat kesiapan operasional alutsista TNI AD menjadi sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan yang harus dicari solusinya agar pelaksanaan sistem berjalan dengan efektif. Oleh karena itu perlu ditemukan gagasan inovatif dan aplikatif untuk menyesuaikan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad dengan tuntutan tugas pokok satuan pengguna, teknologi alutsista TNI AD dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini mencoba mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dominan dalam pelaksanaan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad adalah di bidang personel, kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya buku petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemeliharaan. Walaupun Ditpalad telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, namun dari penelitian ini Peneliti menemukan suatu strategi baru yang dapat ditempuh dalam penyelenggaraan sistem pemeliharaan materiil Ditpalad yang efektif untuk mendukung modernisasi alutsista TNI AD yaitu strategi Revitalisasi Sistem Pemeliharaan Materiil berbasis Life Cycle Cost dan Transfer of Technology.Kata kunci : Sitem Pemeliharaan Materiil, Kesiapan Operasional, Modernisasi Alutsista

STRATEGI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENGUATAN SISTEM PERADILAN MILITER

Abstrak -- Tindak pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara saja tetapi berdampak negatif pada pembinaan satuan dan Prajurit TNI serta mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan integritas TNI secara menyeluruh. Pemberantasan Tipikor di lingkungan TNI sebagai ujung tombaknya terletak pada aparat penegak hukum yang menjalankan Sistem Peradilan Militer terdiri dari : Hakim Militer, Polisi Militer dan Oditur Militer dengan dasar hukum Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penguatan Sistem Peradilan Militer. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi antar Penegak Hukum dan faktor-faktor penghambat penerapan Undang-undang Tipikor di lingkungan TNI serta upaya pembenahan Sistem Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Lokasi penelitian di wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelesaian perkara tipikor berupa koordinasi antar instansi Penegak Hukum khususnya unsur penyidik belum berjalan optimal yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara tipikor di Pengadilan Militer sebagai institusi terakhir dalam penyelesaian perkara tipikor 2) strategi yang dilakukan sebagai upaya pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer yaitu: koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Dansatker dan Kinerja Inspektorat tiap Matra/Kotama/Balakpus, mengefektifkan forum Komuniti Hukum serta meningkatkan integritas aparat dan pimpinan instansi penegak hukum.       Kata Kunci: Strategi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Penguatan Sistem Peradilan Militer Absract -- Corruption acts that occur within the military / Indonesian National Armed Forces are categorized as extraordinary crime, not only detrimental to the state's finances and economy, but have a negative impact on the formation of TNI units and Soldiers and affect the achievement of the TNI's main duties and integrity as a whole. Eradication of Corruption in the TNI as the spearhead lies with law enforcement officers who run the Military Criminal Justice System consisting of: Military Judges, Military Police and Military Prosecutors using the legal basis of RI Law number 31 of 1997 concerning Military Justice. This study was designed to gain an understanding of the coordination to eradicate corruption to strengthen the Military Justice System. The aim of the research is to analyze the implementation of coordination between Law Enforcement and the factors that hinder the implementation of the Corruption Law within the TNI and the efforts to reform the Military Criminal Justice System to examine and hear cases of corruption committed by TNI Soldiers. This study uses a qualitative method. Data is obtained through observation, interviews and literature studies. More data analysis techniques were carried out simultaneously with data collection when researchers were in the field, analyzing data using the analysis of Miles and Huberman models. Research location in Jakarta area. The results of the study show that: 1) the completion of corruption cases in the form of coordination between Law Enforcement agencies, especially investigating elements, has not run optimally resulting in the slow completion of corruption cases in the Military Court as the last institution in the resolution of corruption cases. 2) strategy eradication of corruption criminal act for strengthening the Military Criminal Justice System namely: synergistic coordination between law enforcement agencies, optimizing the supervisory and control functions of the Chief of working unit and the Performance of the Inspectorate of each Matra / Kotama / Balakpus, streamlining the Legal Communities forum and improving the integrity of the apparatus and leaders of law enforcement agencies. Keywords: Strategy, Eradication of Corruption, Strengthening the Military Criminal Justice Syste