Pengaruh Kosa Kata Bahasa Inggris, Dasar Komputer Dan Akuntansi Terhadap Prestasi Belajar Myob

The purpose of this study was to determine the influence either partially orsimultaneously of English vocabulary mastery, basic computer and basic accountingtoward the learning achievement of MYOB accounting computer at class XI AccountingSkills Competency at SMK N 1 Bawang in the academic year of 2011/2012. Thepopulation of the study was 94 students and they were all the respondents. The datawere collected by test and documentation. Then, the data were analyzed by percentagedescriptive analysis and multiple linear regression analysis. The result of the studyshowed that simultaneously, English vocabulary mastery, basic computer and basicaccounting influenced the learning achievement significantly for 23.7%, partiallyEnglish vocabulary mastery influenced the MYOB accounting computer learningachievement for 7.95%, basic computer mastery influenced it for 5.15%, and basicaccounting mastery influenced it for 7.51%. It means that the good mastery of Englishvocabulary, basic computer and basic accounting can improve the learningachievement of MYOB accounting computer

TANGGUNG GUGAT SOFTWARE HOUSE DALAM PERJANJIAN JUAL BELl PROGRAM KOMPUTER

Hubungan hukum antara Software House dan konsumen dalam perjanjian jual beli program komputer adalah merupakan hubungan hukum langsung yang terbentuk dari kontrak perjanjian jual beli yang mereka buat dan sepakati bersama (hubungan kontraktual). Meskipun kontrak yang ditandatangani dalam bentuk perjanjian standar/baku hal ini adalah sah mcngingat Perjanjian baku yang biasa ditemui dalam praktek adalah sah dan mengikal para pihak. sepanjang dalam perjanjian baku tersebut memenuhi syarat -syarat sahnya perjanjian dalam BW. Setiap pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen dan wajib untuk mcmbayar ganti kerugian konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi in1 berdasarkan Wanprestasi

PUTUSAN KASASI YANG MEMERINTAHKAN UNTUK MENYIDANGKAN KEMBALI DAN MEMUTUS KEPADA PENGADILAN JUDEX FACTIE

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang meliputi lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemidanaan. Dalam praktek di lingkungan peradilan, terdapat Putusan Mahkamah Agung yang cukup menarik dan perlu untuk dikaji lebih dalam terutama dari segi yuridis normatif. Sebagaimana dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Nomor 1657K/Pid.Sus/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Putusan Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya juncto Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum terhadap putusan tersebut karena salah dalam penerapan hukum, disisi lain dalam amar putusannya Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk menyidangkan kembali dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan isi dari putusan Mahkamah Agung terdapat berbagai pihak yang saling terkait yang berkepentingan dan terlibat dalam pelaksanaan putusan kasasi tersebut. Para pihak yang saling terkait tersebut adalah Pengadilan Judex Factie, pihak Jaksa selaku Penuntut Umum dan pihak Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya sebagai pihak yang paling berkepentingan sebagai pencari keadilan

Initiatives across countries to reduce antibiotic utilization and resistance patterns : impact and implications

Greater accessibility to antibiotics has resulted in their excessive use, leading to increasing antimicrobial resistance (AMR) and strains on healthcare systems, with only a limited number of patients in ambulatory care treated according to guidelines. High rates of AMR are now seen across countries and continents, resulting in AMR becoming one of the most critical issues facing healthcare systems. It is estimated that AMR could potentially cause over 10 million deaths per year by 2050 unless addressed, resulting in appreciable economic consequences. There are also concerns with under-treatment especially if patients are forced to fund more expensive antibiotics as a result of AMR to first line antibiotics and do not have available funds. Over-prescribing of antibiotics is not helped by patient pressure even when physicians are aware of the issues. There is also extensive dispensing of antibiotics without a prescription; although this is now being addressed in some countries. Review interventions that have been instigated across continents and countries to reduce inappropriate antibiotic prescribing and dispensing, and associated AMR, to provide future guidance. Narrative case history approach. A number of successful activities have been instigated to reduce inappropriate prescribing and dispensing of antibiotics across sectors. These include the instigation of quality indicators, suggested activities of pharmacists as well as single and multiple interventions among all key stakeholder groups. Multiple inter-linking strategies are typically needed to enhance appropriate antibiotic prescribing and dispensing. The impact of ongoing activities need to be continually analysed to provide future direction if AMR rates, and their impact on subsequent morbidity, mortality and costs, are to be reduced

Abstracts from the 20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/138963/1/12987_2017_Article_71.pd