Affixation Category of Palembang Malay Language Reviewed From Perspective of Morphological Typology

This research is related to affixation category of Palembang Malay language, which is a regional part of the Sumatra region exactly South Sumatra. In particular, this study uses category of affixation in the form of prefixes and suffixes (suffiks) used by Dryer's (2013) in researching the Nualu language in Seram island which belongs to the Polynesian Malay ethnic. This research reveals that on Palembang Malay language affixation, the first affixation category was the form of 6 (six) categories of prefixes (awalan) in Palembang Malay language, among others; N-, di-, peN-, be-, te-, and se-.Second, there are found 5 (five) types of suffixes (akhiran) in Palembang Malay language, such as;  -ke, -la, -an, -nyo, and –i. The third is found 3 (three) simulfix (awalan-akhiran) which is the type of bound form of the prefix one with another prefix, such as: ke-.. . -an, pe-. . . -an, and be-. -an. Finally, there were found 3 (three) main categories of morphophonemic process prefixes in Palembang Malay language, such as;  a) there are four types of prefixesN-in Malay language Palembang has many allomorphs: m, n, ny, ng.  b) there are six types of prefixespeN- connected with words, so the prefix will change to: pem-, pen-, peny-, peng-, pel-, orpe-. c)there are four prefixesbe- that has allomorphs bel-, ber, and be- .The Grand theory approach used in this study has been  stated by Velupillai (2012) and Lieber (2009)

STUDI TENTANG PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI KAJIAN ANDRAGOGI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Kotamadya Bandung

Pada sistem pemasyarakatan di negara kite, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995, dan Peraturan Menten Kehakiman (No.02-PK.04.10. th. 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lembaga Pemasyarakata^ disamping melaksanakan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan'derita berupa isolasi sosial (penjara), juga melaksanakan peran lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar kejeraan narapidana - ketidakinginan untuk melakukan lagi tindak pidana - dilandasi oleh kesadaran hukumnya. Untuk itu diupayakan agar pada diri narapidana terjadi perubahan sikap yang berlanjut dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Warga belajar (warga binaan) narapidana tergolong "orang dewasa" dengan later belakang yang variatit7homogen. Atas dasar itu maka tinjauan masalahnya dan sudut pandang andragogi. Sedangkan yang dijadikan landasan pokok teorinya adalah sebagai berikut: a "Kebanyakan cara-cara bertingkah laku yang diambil seseorang selaras dengan konsep dirinya, maka cara yang baik untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan mengubah konsep dirinya (Carl Rogers); b. "Perubahan sikap dalam konteks sosial budaya merupakan proses ajar (learning). Proses ini dipengaruhi oleh faktor motivasi sebagai unsur psikologis yang memacu derajat ke arah perubahan dan pengembangan ajar, yang pada orang dewasa banyak ditentukan oleh kebutuhannya (need) mulai dari kebutuhan fisik-biologis sampai padataraf aktualisasi diri (AH. Maslow) Fokus masalahnya adalah : sejauhmana warga belajar narapidana mengembangkan konsep dirinya melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan pada upaya resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjadikannya sebagai warga yang sadar hukum, mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat. Metode penelitiannya adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuan sebagai berikut: 1 UU Pemasyarakatan yang nota bene pertama kali sejak bangsa Indonesia merdeka - yang dibuat tahun 1995 (No. 12/1995) - hingga sekarang belum ditindak lanjuti dengan UU Organiknya sehingga secara yuridis - formal belum dapat diterap - Yang sekarang dijadikan rujukan adalah Keputusan Menteri Kehakiman yang dibuat/dikeluarkan tahun 1990 (No. 02-PK.04. 10 tahun 1990) yang tidak bertumpu pada undang-undang yang bersifat nasional. 2 Model belajar pada pembinaan narapidana tidak disiapkan oleh instansi pusat - dalam hal ini DITJEN Pemasyarakatan - melainkan diserahkan pada kebijakan instansi bawahannya yaitu KANWEL Departemen Kehakiman dan atau LAPAS yang bersangkutan. "stigma" (pemberian cap sebagai penjahat) pada kehidupan masyarakat yang menyebabkan kecilnya dukungan masyarakat. Saran-saran yang diajukan adalah, yang bersifat praktis berupa : pengangkatan pegawai personil Lembaga Pemasyarakatan yang khusus berperan sebagai sumber belajar pada pendidikan luar sekolah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan; penentuan metodologis yang "up to date" dengan model-model belajar interaktif; optimalisasi peran sumber daya yang ada; serta pembentukan lembaga mediasi bagi narapidana yang akan terjun ke masyarakat; sedangkan saran yang teoritik penelitian mengenai tema : "Peran anggota keluarga dalam menunjang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan"; dan'tfektivitas pembelajaran narapidana dalam pembinaan kesadaran hukumnya melalui proses dinamika kelompok

Rohingya-Myanmar Crisis: How Is ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights?

Violence and murder against Rohingya ethnic seem endless. It continues without a concrete solution to end their suffering, an ethnic minority called the UN in 2013 as the world's worst-hit group. European Rohingya Council based in Europe, counted about 3.000 Rohingyas massacred in three days. Another 18.000 fled from Myanmar, avoiding slaughter and seeking a better life in a place that is not necessarily unthinkable. According to the Council on Foreign Relations, Rohingya is an ethnic minority group living mainly in the state of Rakhine, western Myanmar. One third of Rakhine's population is estimated to be contributed by one million Rohingyas in Myanmar. Rohingya differs from Myanmar's dominant group ethnically, linguistically, and religiously. The status of thousands of Rohingyas in Myanmar today does not have stateless citizenship. The absence of AICHR's visible role by the public in addressing conflict-related issues in Rohingya-Myanmar is due to the limitation of legal personality, the strengthening of the reduction of the effectiveness of legal personality and the low politics of human rights enforcement in Southeast Asia. Keywords: the crisis, Rohingya-Myanmar, AICHR

Measuring The Role of The State in Protecting Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia

The issue of Employment and Unemployment is a problem that is still a scourge for third-world countries. Labour is a factor that influences the improvement of a country's economy, but on the other hand, an increase in labour can become a problem for the country's economy. As always happens in every cooperative relationship between countries in the international scope, be it bilateral or multilateral, where each country has its own interests, it is possible for obstacles such as differences of opinion and even conflicts to occur. In this case, as happened in the bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia in the field of Manpower, although so far the relations between the two countries have been quite good in almost all sectors, with the problems that have arisen in the last few years, especially in the issue of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers In Saudi Arabia, the relationship between the two countries in the field of labour is slightly disturbed. Saudi Arabia is currently focused on meeting the 2030 vision where there will be many developments and projects in various sectors that require a lot of workers from all over the world, including Indonesia

Marjinalisasi Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu

Banyak ungkapan-ungkapan tunjuk ajar yang terdapat dalam kehidupan orang Melayu, baik secara lisan maupun tertulis tentang pemiliharan lingkungan. Ungkapan-ungkapan tersebut terpelihara dalam budaya dan struktur masyarakat Melayu. Namun, nilai-nilai dan norma-norma tersebut sebagian besar telah tercabut dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sistem kelembagaan adat melayu saat ini hanya menjadi simbol dan kamuflase belaka. Ini disebabkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan antroposentrik yang sudah mulai sejak zaman kolonialisme Belanda dan telah direkonstruksi oleh Pemerintah Indonesia dalam kehidupan orang Melay

Relevansi Utility Dan Mashlahah Dalam Mikro Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas relevansi utility dan mashlahah dalam ekonomi mikro syariah. Permasalahan yang sering terjadi yakni teori utility belum menyentuh prinsip dan tujuan yang paling mendasar dari konsumen Muslim, yaitu memenuhi kebutuhannya yang bersifat material dan non material, sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan, tidak dapat menghindari perilaku berlebihan. Sehingga belum dirasakan terpenuhinya kebutuhan ini dalam kegiatan konsumsi yang disebut mashlahah. Masalah-masalah tersebut harus ditemukan solusi dalam mengatasinya. Kehadiran ekonomi mikro syariah mampu memberikan titik terang dalam how dan why sebuah pengambilan keputusan setiap unit ekonomi yang di batasi oleh batasan-batasan syariah. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) dengan metode tematik. Konsep utility atau kepuasan sangat berbeda dengan konsep maslahah atau kemanfaatan yag menjadi tujuan dalam konsumsi yang Islam. Konsep utility bersifat sangat subjek karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan yang memang bersifat subjek. Sementara konsep maslahah relatif lebih obyektif karena bertolak dari pemenuhan keinginan yang memang relatif lebih obyektif dibandingkan kebutuhan. Karena konsep konsumsi dalam ekonomi mikro syariah adanya batasan-batasan dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist

ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perbankan syariah di Indoneisa menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Di masa pandemi Covid 19 saat ini, Perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan resiko terhadap kinerja keuangan. Untuk itu perlu di lakukan Penelitian untuk menganalisis dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan melakukan analisa Laporan Keuangan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) dan Financing Deposit to Ratio (FDR). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil adalah 6 Bulan (September 2019-Februari 2020) sebelum  dan 6 Bulan  (April 2020-September 2020) setelah diumumkannya kasus pertama Covid-19 yaitu pada 2 Maret 2020. Data diolah dengan paired sample t-tes, dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari hasil pengolah data, menunjukkan Secara keseluruhan dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji Paired Sample T-Test) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukan adanya perbedaan kinerja keuangan