A Constructivist Institutionalism Perspective of Disaster and Crisis Countermeasure in Indonesia

As a country that lies in the area known as the Ring of Fire, Indonesia is prone to many disasters and the aftermaths of such crises, from low-scale earthquake events up to mega-magnitude tsunami, earthquakes and volcanoes. The current Covid-19 pandemic is another disaster in mega magnitude scale that the country must deal with.  Research on disaster risk reduction and management has been conducted, yet little is known about how governments, as the most important actor in disaster countermeasures, develop their institutions based on unpredictable exogenous factors.  This study aims to critically analyse disaster and crisis countermeasures in Indonesia based on a constructivist perspective.  The data for this qualitative study were mainly collected through document studies, together with some interviews.  The mega-crisis due to the Covid-19 pandemic has resulted in the establishment of long-term national, provincial, local, and lower level task forces all over Indonesia.  This kind of institutional arrangement has never previously been developed in the country, not even after the 2006 mega-tsunami which hit various provinces and led to a huge death toll of over 100,000. The study shows that although the institutional arrangements for disaster countermeasures in Indonesia are based on the same law, the implementation of institutional structures and practices as disaster countermeasures vary greatly.

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis proses pengembangan inovasi pelayanan publik terpadu dalam program "Ronda" dengan menggunakan teori proses pengembangan inovasi aja Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang mesti dientaskan, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan merencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah membentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  Penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi. Kemudian pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, selain itu yang menjadi tolok ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung

EVALUASI PROGRAM RUMAH SAKIT KELILING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG

Tidak adanya rumah sakit di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat mendasari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan  membuat program rumah sakit keliling. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program rumah sakit keliling di Provinsi Lampung. Penelitian kualitatif ini menggunakan enam  indikator menurut, William N. Dunn yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumah sakit keliling yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program seperti biaya operasioanal yang besar tidak dibarengi oleh jumlah pasien yang dilayani, efisiensi anggaran, dan perjalanan jarak jauh yang harus melewati jalan – jalan rusak dan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pengemudi bis rumah sakit keliling. Untuk itu perlu adanya pemangkasan biaya – biaya yang kurang efektif untuk meminimalisir biaya operasional atau dengan menghibahkan rumah sakit keliling

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan, terdiri dari faktor the mother, the pet, the sex dan the iron maiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pemaparan deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yakni keempat faktor tersebut terdapat pada kepemimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah perempuan namun masing-masing memiliki salah satu faktor yang dominan. Hambatan yang ditemui adalah pandangan negatif terhadap pemimpin perempuan, diskriminasi permasalahan pribadi kepada pemimpin perempuan serta kurangnya kedisiplinan pegawai. Dalam mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menghimbau pegawai dalam meningkatkan toleransi, peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender serta meningkatkan keteladanan pemimpin

EFEKTIVITAS STRATEGI DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN PADA TAHUN 2019-2020 (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)

Tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang cukup menjadi penyebab meningkatnya angka pengangguran khususnya di Kota Bandar Lampung. Dalam rangka mengurangi tingginya tingkat pengangguran, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja membentuk sebuah program dalam bentuk pelatihan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebagai upaya dalam penanggulangan pengangguran khususnya di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pengangguran. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memfokuskan pada indikator efektivitas yang terdiri dari empat aspek efektivitas yaitu aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam penanggulangan pengangguran menghasilkan hasil yang tidak efektif berdasarkan dari keempat indikator efektivitas yang meliputi aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan dan aspek tujuan dan kondisi ideal, dikarenakan adanya refocusing dana yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19

PROSES PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPADU PROGRAM "RONDA" DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses pengembangan inovasi pelayanan publik terpadu dalam program "Ronda" dengan menggunakan innovation development process theory yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Teori tersebut terdiri dari enam tahapan proses yaitu recognizing a problem or need, basic and applied research, development, commercialization, diffusion and adaoption, and consequences. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pertama untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan telah menunjukkan bahwa masalah yang diangkat dalam program inovasi ini merupakan masalah yang nyata ada di wilayah Lampung Tengah dan sangat penting untuk dicarikan solusinya melalui inovasi. Proses basic and Applied Research, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilaksanakan melalui inovasi pelayanan publik pada dua bidang yang saling terpadu yakni keamanan dengan melakukan ronda masyarakat dan pelayanan dengan menghadirkan pelayanan ditengah masyarakat. Proses development dilaksanakan dengan tiga sumberdaya yakni sumberdaya manusia, anggaran dan teknis. Proses commercialization dilaksanakan baik secara online melalui media sosial, maupun promosi offline dalam tahap display Laboraturium Inovasi Daerah. Proses diffusion and adoption menunjukkan bahwa kenaikan partisipan secara signifikan terjadi pada bidang pertanian. Proses terakhir consequences menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah belum merasakan pentingnya inovasi ini karena belum sepenuhnya mampu membantu mengatasi dasar permasalahan diadakannya inovasi in

Public Response to the Government's COVID 19 Mitigation Policy: 2020 National Online Qualitative Survey

The success of the COVID19 mitigation policy depends on many things, the most important of which is the performance of the government and the trust between fellow citizens in one state entity. This study aims to see people's perceptions of the government's response to the handling of COVID 19. The method used is an online qualitative survey. This national online qualitative survey represents respondents from 6 (six) major islands in Indonesia, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali and Papua. The results of this research survey are First, 53.4% of respondents expressed dissatisfaction with the government's performance in handling the COVID 19 Pandemic. Second, 50.2% of respondents stated that Anies Baswedan was the governor whose most responsive governor was the COVID 19 Pandemic. Third, 51.1% of respondents stated that the DKI Jakarta Regional Government is considered to be the most responsive local government to COVID 19. Fourth, 46.7% of respondents chose the provision of massive rapid test kits at Puskesmas as the main thing that must be done by the government for better handling of COVID 19. Fifth, 55.9% of respondents stated that the National Government vis a vis BNPN-the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus (COVID 19) as the most authorized institution in handling COVID 19

PENERAPAN GOOD GOVERNACE BIROKRASI DI BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Birokrasi merupakan bagian pentinng baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pelanyanan publik pada masyarakat. Terlebih sudah dilakukannya Reformasi Birokrasi setelah Indonesia mengalami Reformasi tahun 1997 setelahnya banyak perbaikan Birokrasi yang harus dilakukan. Birokrasi tidak hanya menjadi patron pada Orde Baru saja tapi memang harus bekerja sesuai tupoksi yang dimiliki. Begitu juga instansi yang dipilih peneliti yaitu Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan nilai-nilai good governace yang ada di Balai Pemerintahan Desa di Lampung, metode penelitian dengan menggunakan kualitatif untuk menjelaskan fenomena. Hasil yang didapatkan penerepan good governance sudah dilakukan dalam menjalankan program maupun kegiatan. Bisa dikatakan baik tapi dalam pertanggung jawaban membuat laporan, baik laporan keuangan atau laporan kegiatan banyak yang harus diperbaiki. Belum tepat waktu dan kelengkapan isi laporan yang belum lengkap menjadi kekurangan Balai Pemdes di Lampung yang kedepannya harus diperbaiki. Mengingat tugas birokrasi sekarang yang harus bisa efektif, mandiri, dan bisa menjalankan nilai- nilai good governance. Bukan hanya sekadar datang dikantor untuk menghabiskan waktu atau melakukan hal yang penting, kedepannya Birokrasi harus berdaya guna, efektif dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

Flooding in a city of migrants: ethnicity and entitlement in Bandar Lampung, Indonesia

This chapter, based on research funded by the Rockefeller Foundation, shows how social geographies produced by historical migrations to the city of Bandar Lampung in Indonesia contribute to vulnerability to flooding, and responses to flood events. In particular, migrant ethnic networks shape not onlyu the contours of precarious everyday livelihoods, but also the political capital people are able to actualize at very localised scales to attract assistance of various kinds. The chapter argues that policy makers need a nuanced appreciateion of the subtle ways past migrations remain significant in shaping vulnerability and defining access to resources - a step that is necessary for ensuring a just approach to flood responses